Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Prabowo sebut pemerintah telah gerak cepat sejak awal bencana terjadi

    Prabowo sebut pemerintah telah gerak cepat sejak awal bencana terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bereaksi dan bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang dan longsor terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

    Saat menyampaikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap korban terdampak bencana alam, dan meminta doa agar korban diringankan dari penderitaannya.

    “Pada saat sekarang, kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Mahakuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka,” kata Prabowo.

    Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah mengirimkan bantuan kepada korban melalui jalur darat dan udara.

    Namun demikian, kondisi lapangan terdampak bencana, kata Prabowo, sangat berat karena banyak akses yang terputus, sehingga menyebabkan helikopter dan pesawat sulit mendarat.

    “Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat,” kata Presiden.

    Pemerintah pun telah memberangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 dan satu pesawat A-400 dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat pagi, untuk mengirimkan bantuan.

    Presiden menjelaskan bantuan pada Jumat ini bukan kali pertama, dan bantuan juga akan terus dikirimkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Bantuan yang dikirim pada Jumat pagi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan utama yang diminta oleh masing-masing kepala daerah, antara lain tenda, perahu karet, genset listrik, alat komunikasi dan penguat sinyal, tim dokter dan obat-obatan serta berbagai makanan siap saji, selimut, dan kebutuhan lainnya. Telah dilakukan pula modifikasi cuaca untuk

    “Tadi pagi kita telah berangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 dan satu pesawat A-400 untuk kesekian kalinya. Kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung,” kata Prabowo.

    Kepala Negara menambahkan bahwa bencana ini mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, baik perubahan iklim, pemanasan global hingga kerusakan lingkungan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UHC Kota Pasuruan Hanya Terpenuhi 40% dari Dana Cukai, Layanan Kesehatan Terancam Terdampak

    UHC Kota Pasuruan Hanya Terpenuhi 40% dari Dana Cukai, Layanan Kesehatan Terancam Terdampak

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemkot Pasuruan menghadapi tekanan serius setelah dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) dipangkas hingga 50%. Pemotongan anggaran ini memengaruhi banyak sektor, terutama layanan kesehatan masyarakat.

    Program Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu sektor yang paling terimbas karena pembiayaannya selama ini turut disokong DBHCT. Namun kini hanya sekitar 40 persen kebutuhan UHC yang bisa ditopang dari dana tersebut.

    Kondisi ini membuat pemerintah kesulitan menjaga stabilitas pembiayaan layanan kesehatan yang selama ini berkontribusi besar bagi warga berpenghasilan rendah. Anggaran DBHCT yang tersisa dinilai sudah tidak sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat.

    Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menyampaikan bahwa pemkot tidak punya pilihan selain menyesuaikan anggaran dengan penurunan drastis DBHCT. “Dari 32 miliar menjadi 16 miliar, dan mau tidak mau ini berdampak langsung pada UHC karena alokasinya hanya 40 persen dari DBHCT,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa pemkot tidak dapat menyalurkan dana seenaknya karena semua penggunaan DBHCT dibatasi peraturan Menteri Keuangan. “Kami ingin membantu lebih luas, tetapi regulasi dan keterbatasan fiskal membuat pelayanan kepada masyarakat jelas ikut terganggu,” ujar Adi.

    Penyesuaian anggaran juga memaksa pemkot merombak kegiatan pada sektor lain demi menutupi defisit yang semakin besar. Sementara itu risiko penurunan kualitas layanan kesehatan menjadi kekhawatiran paling menonjol di kalangan masyarakat.

    Tanpa tambahan dukungan anggaran dari pusat, UHC diprediksi akan semakin sulit menjangkau seluruh warga yang membutuhkan perlindungan kesehatan. Pemerintah daerah menilai beban fiskal 2025 jauh lebih berat karena total APBD kini hanya sekitar Rp905 miliar, turun tajam dari sebelumnya. (ada/ted)

  • Komisi V DPR desak status bencana di Sumatera jadi bencana nasional

    Komisi V DPR desak status bencana di Sumatera jadi bencana nasional

    akni cakupan luasan wilayah terdampak, jumlah korban, tingkat kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, hingga dampak sosial ekonomi bencana banjir bandang yang melanda

    Jakarta (ANTARA) – Komisi V DPR RI mendesak agar pemerintah meningkatkan status bencana yang terjadi di berbagai titik di Pulau Sumatera bagian utara menjadi berstatus Bencana Nasional.

    Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai situasi kebencanaan yang terjadi saat ini sudah memenuhi lima indikator untuk bisa dinyatakan sebagai bencana nasional.

    “Yakni cakupan luasan wilayah terdampak, jumlah korban, tingkat kerusakan sarana prasarana, kerugian harta benda, hingga dampak sosial ekonomi bencana banjir bandang yang melanda,” kata Huda di Jakarta, Jumat.

    Dia menilai penetapan status bencana nasional itu penting untuk memudahkan proses penanganan dampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara bagian utara.

    Dengan penetapan status bencana nasional, maka pemerintah mengerahkan sumber daya nasional: dana, logistik, personel SAR, relawan-serta koordinasi antar-lembaga dan kementerian.

    “Penetapan status bencana nasional ini juga akan memudahkan proses koordinasi dalam proses tanggapan darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi,” katanya.

    Dari beberapa analisis BMKG, menurut dia, cuaca ekstrem ini masih akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Situasi itu, kata dia, harus diwaspadai agar bencana hidrometerologi tidak terulang kembali.

    “Kami mendorong agar dilakukan modifikasi cuaca di wilayah-wilayah yang rawan longsor. Langkah ini penting agar bencana dalam skala besar bisa diantisipasi dan diminimalkan,” katanya.

    Dia pun menyampaikan prihatin mendalam atas bencana banjir bandang dan longsor Sumatera bagian utara. Bencana ini menunjukkan kegagalan mengantisipasi bencana hidrometeorologi dalam skala menengah dan besar yang hampir setiap tahun terjadi.

    “Ini tentu menjadi catatan bagaimana kita seharusnya menyiapkan skenario penanggulangan bencana yang lebih komprehensif terutama sistem peringatan dini (early warning) dari BMKG,” katanya.

    Di sisi lain, dia juga mendorong investigasi pemicu bencana tersebut agar bisa dijadikan pelajaran untuk mengantisipasi dan meminimalkan potensi bencana besar di kemudian hari.

    “Apakah ini murni masalah ekologis atau karena murni cuaca ekstrem,” kata legislator yang bermitra dengan BMKG dan Basarnas itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres Gibran tekankan pentingnya berpikir kritis di era digital

    Wapres Gibran tekankan pentingnya berpikir kritis di era digital

    Beliau (Wapres, red), menekankan pentingnya nalar kritis bagi para mahasiswa, juga sekarang dengan banyaknya informasi, beliau meminta agar generasi muda tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis serta kecakapan literasi digital bagi generasi muda, khususnya dalam menghadapi derasnya arus informasi di era teknologi yang semakin cepat.

    Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta, Jumat, menginformasikan bahwa pernyataan itu disampaikan Wapres saat menerima jajaran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.

    “Beliau (Wapres, red), menekankan pentingnya nalar kritis bagi para mahasiswa, juga sekarang dengan banyaknya informasi, beliau meminta agar generasi muda tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas,” kata Ketua Umum IMM Riyan Betra Delza seusai pertemuan.

    Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan peran aktif generasi muda dalam agenda transformasi teknologi nasional.

    Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penonton perkembangan digital, tetapi juga pelaku yang memanfaatkan teknologi untuk inovasi, penyebaran informasi positif, dan peningkatan daya saing bangsa.

    Riyan mengatakan bahwa Wapres memberikan pesan agar mahasiswa tidak menjadi penerima informasi pasif, tetapi mampu mengolah data dan berita secara bijak.

    Selain menekankan nalar kritis, Wapres juga berharap generasi muda terus meningkatkan literasi sehingga pemikiran dan kontribusi mereka dapat memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa.

    “Yang paling penting beliau berharap para mahasiswa ini memberikan sumbangsih pikiran dan kinerja untuk bangsa,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wapres turut mengapresiasi program AI (Artificial Intelligence) Academy yang baru-baru ini diluncurkan IMM.

    Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan melalui pelatihan terstruktur dan berkelanjutan.

    Pada semester pertama, program ini telah diikuti sekitar 500 mahasiswa, dan pada semester berikutnya ditargetkan meningkat menjadi 2.000 peserta dari berbagai kampus, termasuk kader IMM.

    Sekretaris Jenderal IMM, Muhammad Zaki Mubarak, menyampaikan bahwa Wapres memberikan dorongan agar program ini dapat dikembangkan lebih masif melalui kolaborasi lintas sektor.

    “Mas Wapres juga berupaya dan mendorong kami untuk terlibat dan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak swasta yang kira-kira dapat mendukung agar program ini berjalan secara masif dan tersebar ke seluruh Indonesia,” kata Zaki.

    IMM berharap pada awal tahun 2026, Wapres dapat hadir dalam peresmian besar AI Academy yang direncanakan berlangsung di Universitas Muhammadiyah Indonesia, Bekasi, Jawa Barat.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banyak bencana, Prabowo minta pendidikan lingkungan masuk ke silabus

    Banyak bencana, Prabowo minta pendidikan lingkungan masuk ke silabus

    “Saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meminta para guru di seluruh Indonesia untuk memasukkan mata pelajaran tentang pendidikan lingkungan ke dalam silabus, untuk menyadarkan siswa pentingnya menjaga alam dan mengantisipasi ancaman perubahan iklim.

    Saat menyampaikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo mengatakan bahwa perubahan iklim, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan di dunia yang harus dihadapi.

    “Saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden menekankan bahwa kesadaran pentingnya menjaga lingkungan harus ditumbuhkan dalam mata pelajaran.

    Hal itu agar siswa dapat benar-benar menjaga kelestarian hutan, mencegah pembabatan pohon, kerusakan hutan, hingga sungai agar dapat menyalurkan air.

    Benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan, benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Saudara-saudara, ini nanti usaha bersama kita,” kata Prabowo.

    Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat mengirimkan bantuan terhadap korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat melalui jalur darat dan udara.

    “Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak (jalan) yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat,” kata Presiden.

    Adapun berdasarkan arahan Presiden Prabowo, sebanyak 4 unit pesawat TNI-AU yaitu 3 pesawat Hercules dan 1 pesawat A400 terbang mengirimkan bantuan ke bandara terdekat di lokasi bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan penerbangan pada Jumat pagi ini bukan pengiriman bantuan yang pertama. Sejak hari pertama kejadian pada 25 November, Presiden Prabowo sudah menginstruksikan seluruh tim terkait untuk langsung turun ke lokasi.

    Bantuan yang dikirim pagi ini telah disesuaikan dengan kebutuhan utama yang diminta oleh masing-masing kepala daerah, antara lain tenda, perahu karet, genset listrik, alat komunikasi dan penguat sinyal, tim dokter dan obat-obatan serta berbagai makanan siap saji, selimut, dan kebutuhan lainnya. Telah dilakukan pula modifikasi cuaca untuk sebisa mungkin mengurangi curah hujan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSI Pastikan Usung Gibran di Pemilu 2029: Hanya Dia Anak Muda Berpengalaman jadi Wapres

    PSI Pastikan Usung Gibran di Pemilu 2029: Hanya Dia Anak Muda Berpengalaman jadi Wapres

    FAJAR.CO.ID, TERNATE — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bakal mengusung Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2029. Penegasan itu disampaikan Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali saat menghadiri rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) PSI Maluku Utara (Malut) di Hotel Bela, Ternate, Jumat (28/11/2025).

    “Sudah pasti (PSI akan mengusung Gibran di Pemilu 2025). Pasti mencalon Gibran. Ya (minimal Wapres).

    Ali menyebut jika saat ini tidak ada anak muda yang memiliki pengalaman yang lengkap di Eksekutif selain Gibran.

    “Yah, Orang secerdas Gibran seperti itu, hari ini siapa generasi muda anak muda yang punya pengalaman jadi WAPRES? Hanya dia sendiri,” ucap Ahmad Ali.

    Menurut Ali, PSI selama ini dikenal sebagai partai anak muda sehingga menjadi hal yang wajar jika partai tersebut memberi ruang kepada figur muda yang dinilai berprestasi.

    “Katanya PSI partainya anak muda. Begitu ada anak muda yang berprestasi seperti dia, hari ini sudah punya pengalaman jadi WAPRES kok sekarang tidak mau kita calonkan? Murah banget PSI kalau seperti itu. Iya kan? Terus anak muda kita hanya mengeksplotasi,” lanjutnya.

    Ia juga menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan menjadi prinsip yang dipegang PSI. Ali mengatakan pembangunan yang dirancang Presiden Joko Widodo harus dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diteruskan oleh Gibran pada periode berikutnya. “

    Kita menganut prinsip kesinambungan. Kalau kemudian komitmen ini berjalan, ini pembangunan yang dirancang Pak Jokowi berkesinambungan oleh Pak Prabowo, berkesinambungan oleh Pak Gibran supaya pembangunan itu bisa tuntas,” ujarnya.

  • PSI Diremehkan, Ahmad Ali: PSI Ini Anak Kecil Bagolok!

    PSI Diremehkan, Ahmad Ali: PSI Ini Anak Kecil Bagolok!

    FAJAR.CO.ID, TERNATE — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menepis anggapan bahwa PSI adalah partai baru atau partai kecil yang dapat diremehkan. Menurutnya, PSI justru memiliki kekuatan politik yang signifikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata.

    Saat membuka rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) PSI Maluku Utara (Malut) di Hotel Bela, Ternate, Jumat (28/11/2025), Ahmad Ali mengibaratkan PSI sebagai anak kecil yang membawa senjata tajam.

    “PSI selalu diremehkan kalau kita berkritik selalu tidak dianggap. Baru-baru ini ketika patron politik kita Pak Jokowi disodok kiri-kanan kemudian ketua harian berbicara macam-macam keluhannya, karena kenapa? karena PSI itu dianggap kecil, tapi mereka lupa bahwa PSI ini anak kecil bagolok (bawa golok) jadi kecil-kecil tapi banyak yang dia tahu,” ujarnya.

    Ahmad Ali menegaskan bahwa PSI menargetkan kemenangan pada Pemilu 2029.

    “Nah untuk itu supaya kita bisa banyak berbicara di negeri ini saya minta di 2029 kader PSI harus menanamkan dalam dirinya bahwa tidak ada kata selain menang pemilu 2029 untuk menjadi pemenang 2029,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa PSI memiliki modal besar berupa kedekatan dengan Presiden Joko Widodo sebagai patron politik.

    “Kita punya modal tadi modal patron ada Pak Jokowi banyak orang bertanya siapa Mr. J? yaudah jawab saja Pak Jokowi,” pungkasnya.

    Dalam arahannya, Ahmad Ali juga mengingatkan bahwa PSI didirikan untuk menjadi ruang politik yang inklusif, tanpa dominasi kelompok atau keluarga tertentu. Ia menilai hal itu pula yang membuat Jokowi memilih bergabung dengan PSI.

  • Dedek PSI: Roy Suryo Tuduh Jokowi Setahun Lebih, Masa Nggak Ada yang Bakar?

    Dedek PSI: Roy Suryo Tuduh Jokowi Setahun Lebih, Masa Nggak Ada yang Bakar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek Prayudi, atau yang akrab disapa Uki, curiga terkait manuver Roy Cs yang terus menggulirkan isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Jokowi.

    Uki mencurigai adanya pihak tertentu yang menjadi penggerak utama di balik berlarut-larutnya isu tersebut.

    “Saya hanya bisa menyebutkan bahwa ada backup,” ujar Uki dikutip pada Jumat (28/11/2025).

    Uki menegaskan, rangkaian serangan terkait isu ijazah Jokowi sudah berlangsung sangat lama dan dilakukan tanpa bukti yang kuat.

    Padahal, menurutnya, tekanan publik atas isu itu terus dihembuskan secara konsisten.

    “Tapi begini, ini sudah berlangsung terlalu lama. Dan Mas Roy ini sudah menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu tanpa bukti selama satu tahun lebih,” ungkapnya.

    “Selama satu tahun lebih itu, pastikan ada bahan bakar,” tambah Uki.

    Ia menduga, ada kepentingan tertentu yang menjadi bahan bakar isu tersebut sehingga terus digaungkan dan mendapatkan perhatian publik.

    “Bahan bakar yang dipakai sebagai energi untuk Mas Roy terus-terusan nge-push terus, nge-push terus, nge-push terus, sehingga mendapatkan atensi media, publik, sehingga mendapatkan atensi dan lain-lain,” jelasnya.

    Lebih jauh, Uki menyebut tidak mungkin tuduhan tanpa dasar dapat menjaga intensitas dalam waktu panjang tanpa dukungan pihak lain.

    “Dan kami menengarai bahwa, ya memang ada seseorang lah, ada seseorang yang memiliki kepentingan, kami tidak tahu apakah orang itu sejak awal sudah bersama Mas Roy,” Uki menuturkan.

  • Polemik Pembangunan Batalyon di Lekok–Nguling Menghangat, Warga Desak Kejelasan Legalitas Tanah

    Polemik Pembangunan Batalyon di Lekok–Nguling Menghangat, Warga Desak Kejelasan Legalitas Tanah

    Pasuruan (beritajatim.com) – Polemik rencana pembangunan Batalyon di wilayah Lekok–Nguling kembali memasuki tahap krusial setelah pembahasan kembali digelar di DPRD Kabupaten Pasuruan. Rapat dengar pendapat (RDP) Jumat (28/11) menjadi forum besar yang mempertemukan Forkopimda, camat, kepala desa, perwakilan warga, serta jajaran TNI AL.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa forum ini dibuka untuk memberi ruang kepada semua pihak yang mengajukan keberatan maupun dukungan. “Kami ingin semua suara didengar, karena keputusan ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujarnya.

    Perwakilan warga tetap mempertanyakan legalitas tanah yang selama ini menjadi sumber konflik terkait proyek tersebut. Ketua Forum Komunikasi Tani Antar Desa, Lasminto, menegaskan bahwa SHP tahun 1992 tidak memenuhi prosedur karena didasarkan pada peta situasi 1987 yang dianggap tidak memuat informasi lengkap tentang hak atas tanah.

    Ia menambahkan bahwa sejumlah dokumen lama menunjukkan peruntukan tanah seluas sekitar 600 hektare adalah permukiman, bukan pertahanan. Lasminto juga menyebut stagnasi revisi RTRW sejak 2019 semakin membuat warga terhimpit dan berharap Forkopimda memfasilitasi pertemuan langsung dengan Kementerian Pertahanan.

    Keluhan juga datang mengenai dampak sosial dan fasilitas umum yang dinilai terhambat akibat status tanah yang belum tuntas. Ketua BPD Semedusari, Amir, menyebut pembatasan pemasangan trafo listrik hingga kerusakan akses jalan berdampak pada pelayanan publik dan mobilitas pendidikan anak.

    Dari pihak TNI AL, Komandan Kolatmar Brigjen TNI (Mar) Agus Dwi Laksana Putra menegaskan bahwa perbedaan pandangan hukum tidak seharusnya membentuk sekat antara institusi dan masyarakat. “Semua putusan sudah jelas, mulai PN Bangil hingga kasasi, tapi kami tidak ingin memperlebar perbedaan,” ujarnya.

    Agus menambahkan bahwa Batalyon 15 bukan batalyon tempur dan rencananya berfungsi untuk upaya ketahanan pangan dan pembangunan wilayah. Ia juga memastikan tidak ada warga yang akan tergusur dan menyatakan pihaknya sejalan dengan warga dalam hal tidak merugikan masyarakat sekitar.

    Sumber ketegangan, menurut Agus, muncul dari misinformasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan telah menyiapkan sejumlah alternatif penyelesaian dan para pejabat pusat dijadwalkan turun langsung ke wilayah.

    Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan asal Nguling, Eko Suryono, menyebut bahwa 40 ribu warga tinggal di atas tanah yang disengketakan seluas 3.676 hektare dengan berbagai bangunan fasilitas umum yang dibangun menggunakan instruksi dan dana pemerintah. Ia menilai kondisi saat ini sebagai anomali.

    “Di sisi lain, ada larangan membangun jalan, irigasi, bahkan mengurus KTP dan KK. Ini situasi yang sangat anomali bagi kami. Negara harus hadir menyamakan persepsi. Presiden pun menegaskan komitmen pemberantasan mafia tanah,” jelasnya.

    Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa persoalan tanah Lekok–Nguling sudah berulang kali dibahas dan tiga pansus telah dibentuk. Ia menambahkan bahwa penyelesaian berada di kewenangan pemerintah pusat dan pihaknya akan mengirim surat agar konflik ini masuk dalam pembahasan Pansus Agraria DPR RI untuk memastikan ada keputusan yang adil dan tidak menghambat pembangunan daerah. (ada/kun)

  • Buka Rakorwil di Ternate, Ahmad Ali Targetkan PSI Menang di Maluku Utara pada Pemilu 2029

    Buka Rakorwil di Ternate, Ahmad Ali Targetkan PSI Menang di Maluku Utara pada Pemilu 2029

    FAJAR.CO.ID, TERNATE — Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali membuka rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) PSI Maluku Utara (Malut) di Hotel Bela, Ternate, Jumat (28/11/2025). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan harapan besar agar PSI mampu menjadi partai pemenang di Maluku Utara pada Pemilu 2029.

    “Pengurus daerah pemimpinan wilayah, pemimpinan daerah yang tadi baru selesai diambil sumpah jabatannya. Ketua umum percaya betul bahwa Bung Erwin dan teman-teman yang ada di Maluku Utara ini adalah salah satu provinsi andalan daripada PSI,” ucap Ahmad Ali kepada wartawan di sela acara.

    Ia menegaskan Maluku Utara sejak awal telah menunjukkan komitmen kuat terhadap perkembangan PSI.

    “Karena sejak awal berdirinya PSI wilayah ini adalah wilayah yang sudah memperlihatkan komitmennya, kader-kadernya telah memperlihatkan komitmennya untuk bekerja keras, bersungguh-sungguh bagaimana membangun, mengkonstruksi struktur kepertanyaan kita,” ujarnya.

    Lebih jauh, Ahmad Ali mengungkapkan pesan khusus dari Ketua Umum PSI terkait target kemenangan di Maluku Utara.

    “Nah, saya berharap di 2029 tidak hanya sekedar lolos tidak hanya menargetkan nomor tiga karena ketua umum tidak mau. Nomor tiga, ketua umum ingin Maluku Utara ini harus nomor satu. Nah, ini pesan ketua umum kepada saya,” ungkapnya.

    Menurutnya, Maluku Utara memiliki nilai strategis secara historis dan ekonomi. Apalagi memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

    “Nah, karena kenapa? Ini adalah daerah yang salah satu daerah yang memiliki akar sejarah yang sangat kuat di negeri ini. Salah satu provinsi yang merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional. Salah satu provinsi yang juga memiliki kepala daerah,” lanjutnya.