Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Ratusan ASN Pemkab Tuban Diberi Tausiyah, Wabup Tuban Ini Pembinaan Mental dan Spiritual

    Ratusan ASN Pemkab Tuban Diberi Tausiyah, Wabup Tuban Ini Pembinaan Mental dan Spiritual

    Tuban (beritajatim.com) – Peringati HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tuban menggelar kegiatan tausiyah agama di Pendopo Krido Manunggal Tuban yang diikuti oleh ratusan ASN dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Tuban dengan mengusung tema “Tuban Berhaji, Mewujudkan ASN Kabupaten Tuban Berakhlak untuk Indonesia Maju”.

    Adapun tausiah agama dipimpin oleh Pengasuh Ponpes Al Falah Plosos, KH. Muhammad Ma’mun Mahfudz yang juga turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Sekda Tuban, pimpinan OPD dan Camat, serta Regional CEO 8 Bank Syariah Indonesia Surabaya, Jajang Abdul Karim.

    Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono mengatakan bahwa kegiatan Tuban Berhaji bukan sekadar seremonial, melainkan sarana pembinaan mental dan spiritual bagi ASN.

    Sehingga, harapannya aparatur Pemkab Tuban harus menjadi teladan dalam integritas, pelayanan, dan akhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

    “Menjadi aparatur Pemkab Tuban hendaknya mengedepankan kedisiplinan, keikhlasan dan kepedulian. Di samping itu, mampu peka dengan lingkungan sosialnya,” tutur Joko sapanya. Jumat (28/11/2025)

    Menurutnya, kepekaan sosial yang tinggi menjadikan ASN mampu mengetahui persoalan di lingkungannya dan serta mampu memberikan solusi.

    Sebab, sebagai abdi negara, ASN harus bisa menghindarkan diri dari perilaku tinggi hati dan jabatan yang diemban harus dimaknai sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

    “Karena ASN Pemkab Tuban harus mampu menjadi teladan, baik unit kerja, keluarga, maupun lingkungan sosialnya. Pesan kami terus bekali diri dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan agar karier dan kontribusi kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Prabowo: Indonesia tak boleh bergantung dengan negara lain

    Prabowo: Indonesia tak boleh bergantung dengan negara lain

    Kita tidak mau tergantung dengan negara manapun di dunia, kita tidak boleh tergantung. Demi keselamatan masa depan bangsa kita, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain demi menjaga keselamatan dan masa depan bangsa.

    “Kita tidak mau tergantung dengan negara manapun di dunia, kita tidak boleh tergantung. Demi keselamatan masa depan bangsa kita, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo dalam pidato Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat.

    Presiden menyoroti pentingnya kemandirian nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi.

    Ia menekankan bahwa pemerintah harus bekerja dengan niat baik, menjunjung kebenaran dan keadilan, serta menerapkan kebijakan yang bersih, rasional, dan berpihak kepada rakyat.

    Menurutnya, seluruh kebijakan perlu dijalankan dengan ketenangan, kepercayaan diri, dan tekad kuat untuk berdiri di atas kaki sendiri.

    “Pemerintah yang niatnya benar, pemerintah yang niatnya menegakkan kebenaran-keadilan, menegakkan pemerintahan bersih dengan kebijakan-kebijakan yang menggunakan akal sehat, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang dilaksanakan dengan ketenangan, kepercayaan diri dan dengan tekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri,” jelasnya.

    Presiden optimistis, dengan kesungguhan dan tekad yang kuat, maka perekonomian dapat dikendalikan, sehingga tidak perlu bergantung dengan negara lain.

    Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa tahapan terpenting saat ini adalah mengeksekusi kebijakan secara cepat dan efektif.

    “Saya ingatkan, sekarang adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah eksekusi, sekarang adalah how to solve the problem, how to bring solution, as fast as possible to the people,” tutup Prabowo.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Kawasan Industri Batang butuh dukungan lintas sektor

    Komisi VII: Kawasan Industri Batang butuh dukungan lintas sektor

    Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Kom

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pengembangan Kawasan Batang Industrial Park (BIP) di Jawa Tengah, membutuhkan koordinasi lintas sektor dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Evita mengungkapkan BIP kini tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan sehingga pengembangan kawasan industri ini masih belum optimal. Persoalan yang membelit BIP tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Perindustrian, karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga, dan Pemda.

    “Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Komisi VII untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada,” kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berbagai permasalahan yang dihadapi BIP disampaikan langsung oleh Direktur Utama Batang Industrial Park Wihardi Hosen kepada Evita dan delegasi Komisi VII yang berkunjung ke BIP di Batang, Jawa Tengah.

    Bila dirinci, permasalahan yang dihadapi BIP diantaranya soal kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah, akses infrastruktur jalan yang tidak memadai, lahan kawasan yang berhimpitan dengan lahan sawah dilindungi (LSD), sampai masalah akses air bersih.

    Semua ini, kata Evita, merupakan masalah yang ada di lingkaran eksekutif. Koordinasi yang lemah antar kementerian/lembaga jadi sorotan dalam pengembangan BIP.

    “Jadi, awal tahun nanti, Komisi VII dalam pembahasan Panja Daya Saing Industri, akan mengundang kementerian dan lintas lembaga terkait untuk duduk bersama mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan, permasalahan yang ada sebenarnya enggak ribet-ribet amat, tapi memang terlihat tidak ada koordinasi lintas kementerian, juga dari pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak ingin siswa bertaruh nyawa, Prabowo bentuk Satgas Darurat Jembatan

    Tak ingin siswa bertaruh nyawa, Prabowo bentuk Satgas Darurat Jembatan

    Ada jembatan yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang anak-anakku, sabar saya sedang bekerja, mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Darurat Jembatan sebagai langkah percepatan untuk memfasilitasi akses jalan yang aman bagi para pelajar menuju sekolah di seluruh pelosok Indonesia.

    Kepala Negara, dalam pidatonya di peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat, mengaku prihatin dengan rutinitas siswa yang bertaruh nyawa saat melintasi arus sungai demi bersekolah.

    “Ada jembatan yang kecil, ada yang penyeberangan. Ini sedang kita rancang anak-anakku, sabar saya sedang bekerja, mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri,” katanya.

    Langkah ini ditempuh Presiden, menyusul laporan dan temuan dari masyarakat terkait keterbatasan infrastruktur jalan di kawasan pelosok Indonesia.

    Ia menegaskan pembangunan jembatan merupakan prioritas pemerintah untuk menunjang kemajuan pendidikan.

    Presiden Prabowo menyebut kebutuhan pembangunan jembatan mencapai 300.000 unit di berbagai wilayah.

    Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden langsung menugaskan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Ia meminta Brian mengerahkan SDM teknik sipil untuk terjun membantu pembangunan ratusan ribu jembatan yang dibutuhkan.

    Selain itu, Kepala Negara juga menekankan peran penting TNI dan Polri dalam pengerjaan jembatan, termasuk pengerahan pasukan Zeni dan Brimob untuk membantu masyarakat desa.

    “Kerahkan batalion-batalion Zeni untuk membantu, saya juga meminta polisi turun, saya meminta itu kompi-kompi Brimob terjunkan bantu rakyat di desa-desa untuk atasi masalah jembatan ini menjadi prioritas, karena saya tidak rela anak-anak seperti itu setiap hari mempertaruhkan nyawanya untuk ke sekolah,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengatakan elite-elite di Jakarta perlu lebih peka terhadap kondisi masyarakat.

    “Tidak dengan hardik-menghardik, tidak dengan maki-memaki, tidak mengejek. Kita harus atasi jembatan itu dengan kerja nyata, pikiran nyata,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lonjakan Sampah di Sampang, Total Capai 20 Ton per Hari

    Lonjakan Sampah di Sampang, Total Capai 20 Ton per Hari

    Sampang (beritajatim.com) – Banyaknya dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sampang berdampak pada meningkatnya volume sampah.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Permukiman Rakyat (DLH-PR) Sampang, Faisol Ansori, mengungkapkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan saat ini diperkirakan mencapai 20–25 ton per hari.

    Terkait program MBG, dia menegaskan bahwa pengelolaan maupun pengangkutan sampah bukan menjadi tanggung jawab dinasnya. “Sudah ada regulasi dari pusat, sampah yang dihasilkan dari MBG wajib dikelola secara mandiri oleh pihak pengelola,” terangnya, Jum’at (28/11/2025)

    Lanjut Faisol, DLH hanya bertugas melakukan pembinaan serta memberikan arahan kepada seluruh dapur SPPG. “Terkadang pihak SPPG salah memahami. Mandiri itu bukan berarti menumpuk sampah di lokasi terdekat, tetapi harus mengantarkan langsung ke Tempat Pembuangan Ahir (TPA),” imbuhnya.

    Masih kata Faisol, sesampainya di TPA, menjadi tanggung jawab DLH serta mengambil alih pengelolaan sampah. “Sejauh ini, kondisi TPA masih aman meski jumlah sampah dari MBG cukup besar,” tandasnya. [sar/but]

  • Dukcapil Kota Sorong integrasikan data OAP dengan SIAK Pusat

    Dukcapil Kota Sorong integrasikan data OAP dengan SIAK Pusat

    Sorong (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sorong, Papua Barat Daya, resmi mengintegrasikan data Orang Asli Papua (OAP) ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pusat melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

    Kepala Disdukcapil Kota Sorong, Onesimus Asem di Sorong, Jumat, menjelaskan bahwa pendataan khusus OAP merupakan instruksi dari Menteri Dalam Negeri sebagai bukti keberpihakan negara kepada masyarakat asli Papua.

    “Dengan integrasi itu kita ingin menghadirkan data kependudukan OAP yang valid, akurat, dan terhubung langsung dengan sistem nasional,” katanya.

    Dia memaparkan bahwa jumlah 77.487 OAP yang kini telah terdata di Kota Sorong dari total penduduk 287.253 jiwa sudah masuk ke dalam SIAK Pusat.

    Selama ini, kata Onesimus, data OAP hanya tercatat di tingkat daerah dan belum terhubung dengan pusat. Karena itu, menjembatani hal tersebut, Disdukcapil melakukan inovasi selama sembilan bulan dengan membentuk tim kerja, bekerja sama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), serta melibatkan kepala-kepala suku yang terdaftar di Kesbangpol.

    “Setelah proses pendataan selesai, seluruh data kami kirim ke Jakarta dan kini telah resmi masuk dalam SIAK Pusat,” ujarnya.

    Menurut dia, ketersediaan data yang akurat sangat penting agar pemerintah mampu mengalokasikan program afirmasi bagi OAP melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota.

    “Saya mengusulkan adanya insentif bagi ahli waris untuk melaporkan kematian agar pembaruan data berjalan lebih optimal,” katanya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong pemulihan situs Kota Kapur di Bangka Belitung

    Anggota DPR dorong pemulihan situs Kota Kapur di Bangka Belitung

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong pemerintah pusat dan daerah mempercepat pelestarian situs sejarah dan budaya di kawasan Situs Kota Kapur, Bangka, Bangka Belitung, yang menyimpan sejumlah peninggalan berusia ratusan tahun.

    “Kalau kita melihat secara keseluruhan, yang ada pada Situs Kota Kapur ini sangat luar biasa. Di sini ada tiga candi, dan sangat disayangkan karena candi ini belum dibuka. Secara teknis harus diligar dulu, kemudian dibuka dan dilakukan perbaikan candinya,” kata La Tinro dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya usai kunjungan spesifik Komisi X DPR RI ke Pangkal Pinang. Dalam kunjungan tersebut tim Komisi X juga mengunjungi Situs Kota Kapur di desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.

    Selain tiga candi, ia juga menyoroti keberadaan benteng, sungai buatan, serta dermaga yang pernah dibuka namun kini ditutup kembali.

    Menurutnya, kekayaan situs tersebut merupakan warisan berharga yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal.

    “Harapan kita semua, jaga budaya yang ada ini, warisan-warisan kita yang sangat berharga. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus bersama-sama melakukan yang terbaik agar candi-candi ini bisa diperbaiki, dilihat, dan mampu membawa ekonomi masyarakat sekitar lebih baik, termasuk menarik wisatawan,” ujarnya.

    La Tinro juga menyinggung persoalan lahan yang belum dibebaskan dan mendesak pemerintah pusat mempercepat proses tersebut.

    Ia menegaskan bahwa informasi yang mereka terima menunjukkan bahwa peninggalan di kawasan Batu Kapur diperkirakan berasal dari abad ke-5,
    6, dan 7, menjadikan situs tersebut sangat penting dalam sejarah Nusantara.

    “Tanah-tanah yang belum dibebaskan sebaiknya segera ditindaklanjuti pemerintah pusat. Dari informasi yang kami dapatkan, situs ini berada pada sekitar abad ke-5, 6, dan 7. Dengan kunjungan spesifik kami ke Pangkalpinang ini, kami berharap candi-candi tersebut dapat benar-benar dilestarikan,” ujarnya.

    Terkait dukungan anggaran, La Tinro menegaskan komitmen Komisi X DPR RI untuk membawa hasil temuan lapangan ke pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kebudayaan.

    “Insya Allah setelah kami kembali ke Jakarta, kami akan menyampaikan temuan-temuan ini kepada Pak Menteri Kebudayaan agar bisa mengupayakan penganggaran, khususnya agar candi ini segera dapat dibuka dan terus mengungkap warisan-warisan berharga lainnya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons desakan darurat bencana nasional, Prabowo: Kita terus monitor

    Respons desakan darurat bencana nasional, Prabowo: Kita terus monitor

    Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah masih terus memantau perkembangan bencana yang melanda sejumlah daerah, sebelum memutuskan langkah lebih lanjut terkait penetapan status darurat nasional.

    Presiden, dalam wawancara cegat seusai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyalurkan bantuan bagi wilayah-wilayah yang tengah dilanda bencana alam.

    “Kita terus monitor, kita kirim bantuan terus. Nanti kita menilai kondisinya,” ujar Presiden saat ditanya terkait desakan sejumlah pihak agar pemerintah menerapkan status bencana nasional dalam menyikapi bencana banjir di Sumatera.

    Terkait kemungkinan penetapan status bencana, Presiden menyatakan pemerintah masih melakukan pemantauan lapangan sebelum mengambil keputusan lanjutan.

    “Nanti kita monitor terus,” ucapnya singkat.

    Sebelumnya, dalam pidato pembukaan PTBI, Presiden Prabowo menyampaikan doa dan solidaritas bagi masyarakat yang tengah tertimpa musibah.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah bergerak cepat memberikan bantuan, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan di tengah perubahan iklim.

    “Pemerintah terus menerus bekerja untuk menyampaikan bantuan segera ke daerah yang bersangkutan. Ini juga mengingatkan kita betapa kita harus waspada dan menjaga lingkungan kita,” kata Presiden.

    Ia mengatakan, bahwa masalah lingkungan sangat penting dalam kondisi perubahan iklim yang tengah dihadapi planet Bumi sekarang.

    Beberapa jam sebelum menghadiri agenda PTBI, Presiden Prabowo juga sempat menyinggung isu lingkungan dalam pidatonya pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di GBK, Jakarta.

    Di hadapan tenaga pendidik, Presiden menyebut bahwa tantangan terbesar dunia saat ini adalah perubahan iklim, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan.

    Ia mendorong agar pendidikan nasional memperkuat literasi lingkungan.

    “Mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran, dan juga kesadaran akan sangat pentingnya menjaga lingkungan alam kita,” ujarnya.

    Presiden juga menekankan perlunya menjaga hutan, mencegah pembabatan liar, serta memastikan sungai tetap bersih agar mampu menampung dan menyalurkan debit air ekstrem yang datang tiba-tiba.

    “Ini nanti usaha bersama kita, tiap rumah ikut berperan,” katanya.

    Sejumlah pihak mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status darurat bencana nasional terkait banjir dan longsor yang melanda Sumatera baru-baru ini, terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    Desakan ini datang dari kalangan kelompok masyarakat termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dari Komisi V dan VIII, perwakilan partai politik di tingkat provinsi, serta organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Masyarakat Indonesia (SMI).

    Alasan utama dari desakan tersebut adalah skala kerusakan dan dampak bencana yang dianggap sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah untuk menanganinya sendiri.

    Meskipun pemerintah provinsi terkait telah menetapkan status tanggap darurat di tingkat lokal, para pihak yang mendesak berpendapat bahwa status bencana nasional diperlukan untuk menggerakkan sumber daya, bantuan, dan penanganan yang lebih besar serta terkoordinasi dari pemerintah pusat.

    Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kota Mojokerto Raih Swasti Saba Wiwerda 9 Tatanan dan STBM Paripurna 2025

    Kota Mojokerto Raih Swasti Saba Wiwerda 9 Tatanan dan STBM Paripurna 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Kota ini resmi meraih predikat Swasti Saba Wiwerda 9 tatanan serta STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Paripurna dalam ajang Penganugerahan Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dan STBM Award Tahun 2025.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang mengikuti secara daring acara yang digelar di Auditorium Siwabessy Kementerian Kesehatan RI, Jakarta Selatan tersebut menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen bersama

    “Alhamdulillah, artinya komitmen dan upaya kolektif yang kita lakukan selama ini antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadirkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi semua warga terbukti membawa hasil. Kota Mojokerto terus bergerak naik kelas dalam menciptakan kota yang lebih sehat, tertata, dan berkelanjutan,” ungkapnya, Jumat (28/11/2025).

    Perjalanan panjang Kota Mojokerto dalam program Kota Sehat menunjukkan perkembangan signifikan. Tahun 2017 kota ini meraih Swasti Saba Padapa 2 tatanan, kemudian naik menjadi Swasti Saba Wiwerda 6 tatanan pada 2019. Peningkatan terus berlanjut pada 2023 dengan diraihnya Swasti Saba Padapa 9 tatanan, dan tahun ini kembali naik kelas menjadi Swasti Saba Wiwerda 9 tatanan.

    Capaian serupa juga terjadi pada bidang sanitasi. Kota Mojokerto sebelumnya mendapat penghargaan STBM kategori percepatan ODF pada 2020, kemudian STBM Berkelanjutan sebagai kota terbaik nomor dua nasional pada 2021 dalam kategori Enabling Environment. Pada 2024, kota ini meraih STBM Kategori Madya, sebelum akhirnya berhasil mencapai predikat tertinggi, yakni STBM Paripurna pada tahun ini.

    “Keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, forum kota sehat, kader kelurahan, hingga masyarakat yang aktif menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi membawa manfaat langsung bagi warga melalui kualitas lingkungan yang semakin baik,” katanya.

    Dengan kondisi kota yang semakin bersih dan sehat, Pemkot Mojokerto berharap hal ini dapat menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing, serta berkontribusi pada terwujudnya Indonesia Emas 2045. [tin/ian]

  • Masuk Tiga Besar Pemimpin Pariwisata Terinspiratif, Ipuk Fiestiandani Ungkap Strategi Bangkitkan Banyuwangi

    Masuk Tiga Besar Pemimpin Pariwisata Terinspiratif, Ipuk Fiestiandani Ungkap Strategi Bangkitkan Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Pariwisata menggelar Wonderful Indonesia Award (WIA) 2025. WIA 2025 merupakan ajang apresiasi kepada insan yang dinilai berkontribusi memajukan pariwisata Indonesia.

    Penghargaan dari Kemenpar ini sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas peran-peran para stakeholder pariwisata yang telah berperan dalam pengembangan pariwisata nusantara yang berkualitas dan berkelanjutan.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani masuk dalam nominasi tiga besar kategori Most Inspiring Tourism Leader (MITL). Ipuk menjadi salah satu pemimpin daerah yang dinilai pemerintah pusat sebagai sosok penting dalam pengembangan pariwisata nusantara.

    Berbagai terobosan Ipuk selama memimpin Banyuwangi dinilai berperan besar untuk kemajuan pariwisata daerah yang berdampak pada pariwisata Indonesia.

    Bupati Ipuk berkesempatan memaparkan visi misi dan strategi pengembangan pariwisata Banyuwangi di hadapan juri penilai dan sejumlah pejabat di Kementerian Pariwisata secara daring pada, Kamis (27/11/2025).

    Paparan tersebut dibuka langsung oleh oleh Sekretaris Menteri Pariwisata Bayu Aji. Pihaknya mengatakan, Woderfull Indonesia Award merupakan bentuk apresiasi kepada berbagai stakeholder pariwisata yang memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan destinasi, peningkatan pelayanan serta penguatan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan.

    “Award ini memberikan pengakuan kepada pemerintah daerah yang inovatif dan visioner dalam mengembangkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kami ingin mengapresiasi sekaligus memotivasi daerah untuk terus memajukan pariwisata yang berkelanjutan. Dari sini, kita mendapatkan referensi praktik baik yang kredibel dan berdampak luas,” ungkap Bayu.

    Bayu Aji menyampaikan penilaian ini diikuti oleh tiga besar daerah dengan kategori provinsi, kota dan kabupaten.

    “Para nominator yang saat ini menjalani penilaian menurut kami saat ini adalah yang terbaik dari ratusan daerah lainnya,” imbuh Bayu Aji.

    Sementara itu, Ipuk menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Banyuwangi sebagai nominator dalam Wonderful Indonesia Award 2025.

    “Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar seremoni. Namun juga menjadi pelecut agar kami terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan pariwisata daerah,” kata Ipuk.

    Ipuk menyampaikan komitmen Banyuwangi yang tidak hanya membangun pariwisata, tetapi menumbuhkan ketahanan masyarakat melalui inovasi, kolaborasi, dan keberanian mengambil keputusan.

    “Kami telah menegaskan visi pariwisata Banyuwangi dalam lima tahun menjadi pariwisata unggul berdaya saing dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Apa pun program daerah yang kami lakukan, ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, termasuk dari sektor pariwisata juga,” kata Ipuk.

    Ipuk mengakui di masa kepemimpinannya pariwisata dimulai pada situasi yang cukup berat yakni masa Pandemi Covid-19. Dengan strategi kepemimpinan yang diambilnya pariwisata Banyuwangi perlahan bangkit.

    “Kami fokus pada penyelamatan dan membangkitkan pariwisata dengan Program Banyuwangi Rebound termasuk memberikan bantuan ekonomi ada pelaku wisata,” ujar Ipuk.

    Bertahap Banyuwangi juga menggerakkan kembali lokomotif pariwisata dengan menggelar berbagai event. Bertahap, event sport tourism skala internasional juga kembali dihelat untuk menarik wisatawan internasional seperti Tour de Banyuwangi Ijen dan World Surf League (WSL).

    Ipuk juga terus mendorong pendirian desa wisata yang kini telah ada 99 desa. Selain juga terus mendorong inovasi wisata, yang terbaru adalah Ijen Golden Route.

    “Dengan berbagai upaya tersebut berdampak pada meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan ke Banyuwangi. Juga pada peningkatan ekonomi Banyuwangi, antara lain pendapatan perkapita dari Rp58,08 juta pada 2023 menjadi Rp62,09 juta pada 2024. PDRB meningkat dari Rp. 101,29 triliun pada 2023 menjadi Rp108,92 triliun di 2024,” tutup Ipuk. [tar/ian]