Jenis Media: Politik

Peringati Hari Ibu 2025, TP PKK Kota Mojokerto Dorong Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045

Mojokerto (Beritajatim.com) – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Mojokerto menggelar peringatan Hari Ibu Tahun 2025 di Pendapa Sabha Krida Tama, Rumah Rakyat.

Kegiatan yang mengusung tema ‘Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045’ ini sebagai refleksi sekaligus penguatan komitmen terhadap peran strategis perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam sambutannya menegaskan bahwa Hari Ibu merupakan momentum penting untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada perempuan, khususnya para ibu, yang memiliki peran sentral sebagai pendidik pertama dalam keluarga sekaligus pilar pemberdayaan masyarakat.

“Di tangan perempuan dan ibu-ibu hebat lahir generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Karena itu peringatan Hari Ibu harus dimaknai sebagai penguatan komitmen untuk terus memuliakan peran perempuan di segala bidang kehidupan,” ungkap Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, Rabu (27/12/2025).

Ning Ita juga menekankan peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, kualitas anak dan remaja, pemberdayaan UMKM perempuan, program kesehatan keluarga, hingga gerakan pemanfaatan pekarangan. Menurutnya, berbagai inovasi yang diinisiasi PKK telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“PKK menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga program pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Terima kasih atas dukungan PKK dalam menyukseskan program nasional pengembangan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terima kasih kepada seluruh kader PKK dan kader posyandu yang telah aktif berkontribusi di lingkungan masing-masing,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ning Ita juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk terus mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang telah disinergikan dengan seluruh OPD terkait. Ia yakin keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari peran perempuan dan keluarga yang kuat, sehat, dan mandiri.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Mojokerto, Lina Desriana Arisandi menekankan pentingnya memuliakan ibu melalui dukungan yang nyata, termasuk perhatian terhadap kesehatan mental perempuan. Ia menyebut peran ibu kerap dijalani dengan tanggung jawab besar yang tidak selalu terlihat.

“Banyak perempuan menjalani hari-harinya dengan mengurus anak, menjaga rumah, bekerja, hingga menahan lelah dan luka batin. Karena itu, kesehatan mental ibu sangat penting. Ibu yang sehat dan kuat akan melahirkan keluarga yang tenang dan generasi yang lebih baik,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa PKK hadir sebagai gerakan pemberdayaan keluarga yang bekerja dekat dengan masyarakat dan harus memberikan dampak nyata. Menurutnya, terwujudnya Indonesia Emas 2045 dimulai dari keluarga yang sehat, rukun, dan produktif.

“Indonesia Emas 2045 tidak dimulai dari slogan besar, tetapi dari rumah yang aman, anak yang terasuh dengan baik, ibu yang tidak berjalan sendirian, ayah yang hadir dan bertanggung jawab, serta keluarga yang sehat dan mandiri,” tambahnya.

Melalui peringatan Hari Ibu 2025 ini, TP PKK bersama Pemkot Mojokerto berharap semakin tumbuh kesadaran bersama bahwa perempuan yang berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat sebagai fondasi utama terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga memberikan apresiasi kepada tiga perempuan inspiratif yang telah mengabdikan diri dalam kegiatan TP PKK, yakni Nina Ulifah, Nor Afifah, dan Siti Fatimah. [tin/ted]

18/12/2025 01:00
Gubernur Berperan dalam Penetapan Upah Minimum 2026

Jakarta (beritajatim.com)– Gubernur memegang peran sentral dalam penetapan upah minimum tahun 2026, baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Sebab, selain berkewajiban menetapkan UMP dan UMSP Tahun 2026, gubernur juga dapat menetapkan UMK dan UMSK.

“Gubernur dapat menetapkan upah minimum untuk kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten [atau kota], tapi ‘dapat’,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat Sosialisasi Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang digelar secara daring dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Tito mengingatkan, penetapan upah minimum harus mengedepankan prinsip keseimbangan, yakni melindungi kesejahteraan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlanjutan dunia usaha. Untuk itu, komunikasi tripartit antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha dinilai menjadi kunci agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh pihak.

Dia juga menekankan agar proses penetapan tersebut berjalan tepat waktu, terkoordinasi, dan kondusif di daerah. Adapun seluruh penetapan upah minimum tahun 2026 harus diselesaikan paling lambat pada 24 Desember 2025. Dengan sisa waktu sekitar tujuh hari, ia meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menindaklanjuti proses tersebut secara serius dan terkoordinasi.

“Penetapan seluruh upah minimum tahun 2026 yang tadi, terutama ini gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember,” katanya.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, penghitungan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Dalam mekanismenya, Dewan Pengupahan menentukan nilai indeks atau alfa yang berada pada rentang 0,5 hingga 0,9 sebagai salah satu variabel penetapan upah.

“Nilai alfa [itu] ditentukan oleh Dewan Pengupahan. Jadi nilai alfa nanti yang 0,5 sampai 0,9,” katanya.

Mendagri juga meminta perangkat daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk segera berkoordinasi dengan kepala daerah dan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Langkah tersebut penting guna memastikan proses penetapan upah minimum berjalan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Mendagri pun menegaskan, Kemendagri akan melakukan pemantauan terhadap progres penetapan upah minimum di seluruh provinsi. “Kita akan memantau progres dari 38 provinsi ini. Mana yang selesai dengan baik, mana yang kira-kira belum,” tandasnya. (hen/ted)

17/12/2025 23:00
Komitmen Pemprov Jatim di Sektor EBT Diganjar Penghargaan Bertubi-tubi

Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menunjukkan komitmennya untuk mensosialisasikan dan mendukung penggunaan green energy. ESDM Jatim mendukung penuh zero nett emission 2060.

Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono diwakili Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Rendy Herdijanto mengungkap Jatim meraih berbagai penghargaan sejak 2023 lalu.

“Pemprov Jatim meraih penghargaan bergengsi di sektor energi sepanjang tahun 2023, 2024, dan 2025. Capaian ini mencerminkan konsistensi Pemprov Jatim dalam memperkuat kebijakan energi daerah, mendorong konservasi dan efisiensi energi, serta mengakselerasi pemanfaatan EBT secara terukur dan berkelanjutan,” kata Rendy di Surabaya, Rabu (17/12/2025).

Menurut Rendy, ESDM Jatim menerapkan regulasi energi daerah yang progresif dan konsisten. Jawa Timur menunjukkan kepemimpinan nasional dalam penataan regulasi energi daerah dengan meraih Juara I kategori Daerah yang Melakukan Implementasi Kebijakan dan Regulasi Turunan PERDA RUED Provinsi selama dua tahun berturut-turut (2023 dan 2024).

Penghargaan ini diberikan atas kecepatan dan konsistensi Pemprov Jatim dalam menerbitkan 7 Peraturan Daerah terkait kebijakan energi, serta keberhasilannya menjadi satu-satunya provinsi yang telah melakukan revisi review RUED, sebagaimana tertuang dalam Perda RUED Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019.

Inisiatif Konservasi Energi
Dalam upaya konservasi energi, lanjut Rendy, Pemprov Jatim juga meraih Juara I kategori Pemerintah Daerah yang Paling Aktif dalam Melakukan Inisiatif Manajemen/Konservasi Energi (2023).

Komitmen tersebut diperkuat dengan capaian sebagai Pemenang Juara 1 dalam 5 kategori Penghargaan Anugerah Dewan Energi Nasional Tahun 2024 serta Juara 1 Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) Kementerian ESDM Tahun 2024 Kategori Gedung Baru.

Pemprov Jatim juga secara masif mendorong pemasangan PLTS Atap pada gedung instansi pemerintah dan swasta, pondok pesantren, sekolah, UMKM, rumah sakit, lembaga, hingga sektor pertanian sebagai bagian dari strategi efisiensi energi lintas sektor.

“Sepanjang 2019-2024 telah terbangun 1.081 unit PLTS dengan kapasitas total baik PLTS Atap dan PLTS Solar Home System (PLTS SHS). PLTS SHS sebanyak 1.011 unit PLTS tekah tersebar di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Pacitan, Pasuruan dan Lumajang,” bebernya.

“Pemasangan PLTS SHS ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan energi berkeadilan dan ketahanan energi. Selain itu juga Pembangunan PLTS Atap sebanyak 70 unit dengan total kapasitas 725 kWp di antaranya telah terpasang di beberapa pondok pesantren yang tersebar di Jawa Timur sebanyak 45 unit dengan total kapasitas 305 kWp, di sekolah sebanyak 2 unit dengan total kapasitas 10 kWp, UMKM sebanyak 9 unit dengan total kapasitas 9 kWp, instansi pemerintahsebanyak 9 unit dengan total kapasitas 295 kWp, dan organisasi keagamaan sebanyak 5 unit dengan total kapasitas 106 kWp,” tambahnya.

Pemprov Jatim, lanjut Rendy juga berhasil meraih Juara I kategori Daerah yang Berhasil Mengoptimalkan dan Memanfaatkan Potensi Energi Baru dan Terbarukan (2024) serta Juara II kategori Daerah yang Berhasil Mendorong Transisi Energi; dan Berhasil Mengoptimalkan serta Berhasil dalam Melakukan Pemanfaatan Potensi Energi Baru dan Terbarukan (2023).

Penghargaan ini ditopang oleh optimalisasi potensi EBT Jawa Timur yang mencapai 1.788,19 MW di tahun 2024 dengan total potensi EBT sebesar 188.410 MW, serta peningkatan signifikan penggunaan kendaraan listrik sebanyak 35.238 unit yang didukung oleh ketersediaan 232 SPKLU di berbagai wilayah.

Di bidang inovasi, Pemprov Jatim meraih Juara I Daerah yang Memiliki Inovasi Terbaik dalam Pengembangan Energi Terbarukan (2024) dan Juara II Daerah yang Memiliki Inovasi Terbaik dalam Pengembangan Energi Terbarukan dan Aktif dalam Mengkampanyekan Energi Bersih.

“Inovasi yang dinilai meliputi pengembangan Instalasi Gas Rawa sebagai substitusi LPG, pemanfaatan Refused Derived Fuel (RDF) untuk cofiring, Pembangunan PLTS atap di Pelabuhan ikan (Cold Storage) serta Pompa Air Tenaga Surya (PATS) sebagai langkah transisi energi dalam mendukung ketahanan pangan dan energi,” ungkapnya.

“Pengelolaan data energi yang terintegrasi
Pemprov Jatim juga meraih Juara I kategori Daerah yang Paling Baik dalam Pengelolaan Data Energi (2024), meningkat dari Juara III pada 2023. Capaian ini didukung oleh keberadaan database energi daerah yang terintegrasi dan terus diperbarui, sehingga menjadi rujukan utama dalam penyediaan data, perhitungan bauran energi Jawa Timur sebagai dasar perumusan roadmap kebijakan pengelolaan energi daerah di Jawa Timur,” lanjutnya.

Pada kategori Daerah yang Berhasil Mendorong Transisi Energi, Pemprov Jatim, katq Rendy meraih Juara II pada tahun 2024. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Jawa Timur dalam mengintegrasikan kebijakan transisi energi ke dalam perencanaan daerah, memperluas pemanfaatan EBT, mendorong efisiensi energi di sektor publik dan swasta, serta membangun ekosistem pendukung melalui regulasi, infrastruktur, inovasi, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Ke depan, kata Rendy, Pemprov Jatim menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut bukan merupakan titik akhir. Pada tahun 2025 dan seterusnya, upaya penguatan transisi energi akan terus dilanjutkan melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penguatan kebijakan dan pengelolaan data energi, perluasan konservasi dan efisiensi energi lintas sektor, serta pengembangan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Sejalan dengan komitmen tersebut, pada tahun 2025 Pemprov Jatim telah menyalurkan 17 unit PLTS Atap dengan total kapasitas 128 kWp, yang terpasang di 8 sekolah berkapasitas total 110 kWp, 8 pondok pesantren berkapasitas total 8 kWp, dan 1 instansi pemerintah berkapasitas 10 kWp, serta 1 unit Pompa Air Tenaga Surya berkapasitas 2.200 watt, sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan energi menuju Net Zero Emission 2060,” pungkasnya. (tok/ted)

17/12/2025 22:40
Bentengi Kampung dari Narkoba, Wali Kota Mojokerto Perkuat Peran Satlinmas

Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Mojokerto terus diperkuat melalui sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto, jajaran TNI-Polri, serta masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, melalui penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan komitmen tersebut saat memberikan amanat dalam apel Satlinmas Kelurahan Meri yang digelar di Poskamling Lingkungan GPM RT 3 RW 4, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan. Dalam arahannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan bahwa Pemkot Mojokerto memiliki visi.

“Pemerintah Kota Mojokerto mempunyai visi untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota yang maju, berdaya saing, berkarakter, dan berkelanjutan. Visi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya dengan mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini,” ungkapnya, Rabu (17/12/2025).

Satlinmas merupakan garda pendukung keamanan lingkungan. Pencegahan narkoba, lanjutnya, harus dimulai dari lingkungan terkecil agar generasi muda Kota Mojokerto terlindungi. Ning Ita menegaskan bahwa generasi muda menjadi sasaran utama dalam upaya pencegahan narkoba, mengingat peran mereka sebagai penerus pembangunan daerah dan bangsa.

“Generasi muda tidak boleh terjerumus narkoba. Dampaknya sangat buruk bagi kesehatan, masa depan, hingga konsekuensi hukum. Kita wajib melindungi mereka. Kepada anggota Satlinmas Kelurahan Meri, agar bisa mengenali potensi kerawanan di wilayahnya, khususnya terkait banyaknya rumah kos yang dihuni masyarakat dari luar daerah,” katanya.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi celah masuknya peredaran narkoba jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Sehingga hal tersebut harus diwaspadai bersama karena dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban wilayah. Ning Ita turut menyampaikan apresiasi atas prestasi Kelurahan Meri.

“Kelurahan Meri telah berhasil meraih peringkat lima besar dalam ajang Siskamling Terpadu tingkat Jawa Timur Tahun 2025. Saya bangga Kelurahan Meri berhasil mengharumkan nama Kota Mojokerto. Ini bukti komitmen masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya,” ujarnya.

Menutup amanatnya, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu memerangi narkoba demi masa depan generasi penerus.

“Perang melawan narkoba memang tidak mudah, tetapi dengan kebersamaan dan keyakinan, kita bisa menang. Mari jaga generasi muda agar tumbuh sehat, kuat, dan bebas dari narkoba,” pungkasnya. [tin/kun]

17/12/2025 21:46
Pemprov Jatim Bentuk Satgas Anti Premanisme, Patroli Digelar Mendadak

Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim, Eddy Supriyanto menegaskan, Pemprov Jatim bersama dengan unsur Forkopimda lain terus melakukan patroli keamanan, termasuk dalam memberantas premanisme di Jatim.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/408/013/2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi di Provinsi Jawa Timur 2025.

“Kami juga menindaklanjuti surat keputusan Menkopolkam terkait satgas terpadu ormas terafiliasi premanisme. Di Jatim telah menyusun Kepgub tentang satgas yang berisi Forkopimda TNI-Polri dan pihak lainnya,” kata Eddy, Rabu (17/12/2025).

“Kami juga sudah apel di Polda Jatim dalam menyiapkan satgas anti premanisme dan sudah patroli di Surabaya. Selanjutnya, akan patroli di berbagai tempat secara mendadak untuk mengantisipasi aksi premanisme. Sinergi Pemprov, TNI-Polri, dan berbagai pihak terkait kami yakin bisa menekan angka premanisme di Jatim,” tambahnya.

Eddy memastikan pihaknya bersama Forkopimda Jatim akan terus melakukan patroli baik dalam skala kecil maupun besar untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. “Nataru juga akan kami lakukan patroli, dan leading sektornya Polda Jatim,” tambahnya.

Lebih lanjut kata Eddy, pihaknya juga mewaspadai potensi bencana alam yang terjadi di Jatim di tengah ancaman cuaca ekstrem. “Kita juga lebih antisipasi potensi bencana alam, karena masyarakat ini kan banyak yang liburan saat libur Nataru. Kita antisipasi bencana-bencana di tempat wisata,” tegasnya.

“Di luar itu, Jatim sangat aman, nyaman, kondusif, dan kebutuhan pokok sangat terkendali,” pungkasnya. (tok/kun)

17/12/2025 21:33
Dana Belum Cair, 14 Dapur Makan Bergizi Gratis di Bojonegoro Terpaksa Tutup Sementara

Bojonegoro (beritajatim.com) – Layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro mengalami gangguan. Setidaknya 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi mitra pelaksana program terpaksa menghentikan operasi sementara.

Gangguan ini disebabkan oleh dua faktor utama. Sebagian unit telah memasuki masa akhir operasional, sementara sisanya terhenti karena menunggu pencairan dana Bantuan Pemerintah (Banper) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Betul, ada penghentian sementara karena dana Banper dari BGN belum turun,” ujar Koordinator Wilayah SPPG Bojonegoro, Tommy Mandala Putra, Rabu (17/12/2025).

Dampaknya cukup signifikan. Rata-rata setiap SPPG melayani sekitar 3.000 porsi makanan bergizi per hari untuk kelompok rentan, terutama pelajar dan ibu hamil. Dengan terhentinya 14 titik layanan, diperkirakan 42.000 penerima manfaat di berbagai kecamatan terdampak.

Kecamatan-kecamatan yang layanan MBG-nya terhenti tersebar luas, meliputi Kedungadem, Baureno, Dander, Kepohbaru, Kasiman, Sumberrejo, Bojonegoro Kota, Kapas, Ngasem, Ngambon, hingga Purwosari.

Hingga saat ini, belum ada kejelasan waktu pencairan dana bantuan pemerintah tersebut. Warga dan pihak SPPG menantikan penyelesaian agar program penunjang gizi ini dapat kembali berjalan normal. [lus/kun]

Adapun SPPG mitra mandiri BGN di Bojonegoro yang menghentikan operasionalnya antara lain:

SPPG Kendung, Desa Kendung, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro. Berhenti sejak 8 Desember 2025;
SPPG Sumuragung, Desa Sumuragung, Kecamatan Baureno, Bojonegoro. Berhenti sejak 8 Desember 2025;
SPPG Mojoranu, Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Berhenti sejak 15 Desember 2025;
SPPG Gajah, Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Bojonegoro. Berhenti sejak 15 Desember 2025;
SPPG Brangkal 2, Desa Brangkal, Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro. Berhenti sejak 15 Desember 2025;
SPPG Cengkir, Desa Cengkir, Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro. Berhenti sejak 15 Desember 2025;
SPPG Batokan, Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Bojonegoro. Berhenti sejak 15 Desember 2025;
SPPG Kepoh, Desa Kepoh, Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro. Berhenti sejak 15 Desember 2025;
SPPG Pejambon, Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Bojonegoro. Berhenti sejak 15 Desember 2025;
SPPG Karangpacar, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Bojonegoro. Berhenti sejak 15 Desember 2025;
SPPG Kapas, Desa Kapas, Kecamatan Kapas, Bojonegoro. Berhenti sejak 15 Desember 2025;
SPPG Dukohkidul 1, Desa Dukohkidul, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Berhenti sejak 15 Desember 2025;
SPPG Ngambon, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro. Berhenti sejak 15 Desember 2025;
SPPG Pelem, Desa Pelem, Kecamatan Purwosari, Bojonegoro. Operasional terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025.

17/12/2025 19:48
DPRD Minta Wisata Surabaya Dikelola Profesional Agar Berkontribusi PAD

Surabaya (beritajatim.com) – Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko meminta pengelolaan sektor pariwisata kota dilakukan lebih profesional di tengah semakin ketatnya kondisi fiskal daerah. Apalagi, kata dia, berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menuntut setiap aset daerah mampu memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dalam kondisi fiskal seperti sekarang, kita tidak bisa lagi membiarkan aset daerah berjalan apa adanya. Wisata harus dikelola secara profesional dan berorientasi hasil supaya PAD bisa naik dan APBD tidak terus terbebani,” ujar Cak Yebe sapaan lekatnya, Rabu (17/12/2025).

Cak Yebe menyebut Surabaya memiliki banyak potensi wisata yang selama ini menjadi ruang rekreasi masyarakat. Namun, dia menilai pengelolaannya masih berjalan rutin dan belum menghasilkan peningkatan kunjungan maupun pendapatan yang signifikan.

“Potensi wisata kita besar, tapi kalau pengelolaannya masih administratif dan minim inovasi, ya sulit berharap dampaknya terasa bagi PAD,” katanya.

Cak Yebe memaparkan, kondisi tersebut terlihat pada pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang hingga kini belum memiliki direktur utama definitif. Kekosongan kepemimpinan dinilainya berdampak pada arah kebijakan dan pengembangan destinasi tersebut.

“Kalau KBS tidak punya dirut definitif, pengelolaannya pasti tidak bisa maksimal. Padahal ini aset besar milik kota yang seharusnya bisa menjadi penopang PAD,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

Cak Yebe juga menyinggung pengelolaan wisata baru seperti offroad Tahura Pakal yang dinilai belum ramah pengunjung. Sistem pendaftaran daring yang kaku dianggap mengurangi fleksibilitas layanan wisata.

“Wisata itu harus fleksibel dan ramah pengunjung. Kalau semua harus daftar online dengan sistem yang kaku, orang bisa berpikir ulang untuk datang,” ucap dia.

Selain itu, kawasan wisata Kota Tua Surabaya disebut masih menghadapi persoalan kenyamanan. Penataan kawasan dinilai perlu dibenahi agar pengunjung merasa aman dan betah.

“Kalau bicara wisata, rasa aman dan nyaman itu kunci. Potensinya besar, tapi kalau pengunjung belum nyaman, sulit berharap kunjungan meningkat,” pungkasnya. [asg/but]

17/12/2025 19:24
Wali Kota Kediri Lantik 44 ASN Jabatan Fungsional, Perkuat Cita Keenam Pemerintahan Cepat Tepat

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengambil sumpah dan melantik 44 ASN pada Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (17/12/2025). Bertindak sebagai saksi Wakil Wali Kota Qowimuddin dan Pj Sekda M.Ferry Djatmiko.

“Saya ucapkan selamat dan sukses pada 44 ASN yang telah dilantik pada hari ini. Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam upaya kolektif kita untuk mewujudkan visi besar Pemerintah Kota Kediri,” ujarnya.

Mbak Wali mengungkapkan Kota Kediri memiliki arah pembangunan yang jelas, terangkum dalam Sapta Cita. Salah satu pilar utamanya adalah Cita Keenam yaitu Pemerintahan Cepat Tepat. Dimana cepat berarti responsif.

Sebagai ASN harus mampu bertindak tangkas, memangkas birokrasi yang berbelit, dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Tapat berarti akurat.

Setiap kebijakan yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, dan setiap layanan yang diberikan harus didasari oleh data yang valid, regulasi yang benar, dan menyasar langsung kebutuhan masyarakat. “Adanya pelantikan ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen kita mewujudkan Cita Keenam tersebut,” ungkapnya.

Wali kota termuda ini menjelaskan pengangkatan jabatan ini tidak semata sebagai penghargaan atas dedikasi dan inovasi yang diberikan. Melainkan ada amanah dan tanggung jawab baru yang menyertai.

Pejabat yang dilantik hari ini dipilih berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang dinilai mampu mengakselerasi roda pemerintahan. Figur-figur terbaik ditempatkan di posisi yang strategis guna memastikan delivery layanan publik berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kami berharap, Bapak Ibu yang dilantik dapat menjadi agen perubahan yang mengedepankan inovasi dan solusi, bukan sekadar menjalankan rutinitas sebagai ASN. Setelah ini saya menunggu kinerja optimal dan inovasi nyata bagaimana cepat tepat diimplementasikan di lapangan, mempermudah urusan warga, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan kita,” jelasnya.

Terakhir, Mbak Wali menambahkan dalam mewujudkan pemerintahan cepat tepat bukanlah tugas satu orang atau satu dinas saja. Ini adalah gerakan bersama. Transformasi digital yang digalakkan, penyederhanaan birokrasi, hingga peningkatan kapasitas SDM, semuanya bermuara pada satu tujuan. Yakni, menghadirkan negara di tengah masyarakat dengan cara yang paling efektif.

“Mari kita jadikan momen hari ini sebagai pemantik semangat baru menuju tahun yang baru. Tunjukkan bahwa ASN Kota Kediri adalah birokrat yang lincah, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata. Mari kita buktikan Cita Keenam bukan sekadar slogan melainkan budaya kerja kita sehari-hari,” imbuhnya.

Turut hadir, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya. [nm/suf]

17/12/2025 18:23
Songsong KUHP Nasional, Pemkab Madiun Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan

Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Madiun menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Negeri setempat dalam rangka menyongsong penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Penguatan sinergi ini ditandai dengan menggelar rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Pendopo Muda Graha, Rabu (17/12/2025).

Langkah strategis di tingkat kabupaten ini merupakan tindak lanjut langsung dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya telah ditandatangani di Aula Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, pada Senin (15/12/2025).

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci vital dalam menghadapi transisi besar sistem hukum pidana nasional. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak sejarah baru karena menandai berakhirnya penggunaan KUHP peninggalan kolonial Belanda, beralih menuju hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Salah satu poin krusial dalam KUHP baru yang disoroti Bupati adalah penerapan konsep pemidanaan sosial. Hari Wuryanto menjelaskan bahwa paradigma hukum kini tidak lagi sekadar pembalasan, melainkan restoratif. “Esensi pemidanaan bukan semata-mata menghukum, tetapi memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali diterima di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menilai, penerapan KUHP baru dengan dukungan sinergitas yang solid antarlembaga berpotensi memberikan dampak positif bagi sistem pemasyarakatan, khususnya dalam menekan persoalan kelebihan kapasitas (overcrowding) di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya alternatif pemidanaan seperti kerja sosial, beban lapas diharapkan dapat berkurang.

“Dengan kerja sama yang solid, kita berharap sistem pemidanaan dapat berjalan lebih humanis sekaligus efektif,” tambahnya.

Melalui persiapan matang dan koordinasi intensif ini, Pemkab Madiun berharap implementasi KUHP nasional nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, serta mendorong terciptanya keadilan yang berorientasi pada pemulihan kondisi sosial. [rbr/beq]

17/12/2025 17:35
Administrasi Belum Lengkap, Pemekaran 5 Desa di Ponorogo Tertahan

Ponorogo (beritajatim.com) – Rencana pemekaran 5 desa di Kabupaten Ponorogo belum dapat melangkah ke tahap pembahasan regulasi. Ketidaklengkapan dokumen administrasi dan kajian kelayakan membuat usulan pembentukan desa baru di Kecamatan Ngrayun dan Slahung tertahan. Hal itu pun turut menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemekaran Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ponorogo mengakui proses pembentukan desa baru di Kecamatan Ngrayun dan Slahung belum bisa dilanjutkan ke tahap legislasi. Penyebabnya bukan pada substansi pemekaran, melainkan kelengkapan laporan dan kajian kelayakan desa persiapan yang harus direvisi. Sekretaris DPMD Ponorogo, Anik Purwani, menyebut revisi itu dilakukan setelah adanya evaluasi dari DPMD Provinsi Jawa Timur terhadap dokumen yang diajukan Pemkab Ponorogo.

“Ternyata masih ada dokumen yang harus kami sempurnakan, ada kesalahan narasi saja sebenarnya. Pembahasan raperda di 2025 terpaksa juga mundur,” kata Anik, ditulis Rabu (17/12/2025).

Kajian kelayakan menjadi dokumen kunci dalam proses pemekaran desa. Berkas tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar penetapan desa persiapan menuju desa definitif. Selain itu, juga sekaligus menjadi landasan hukum penyusunan Perda Pemekaran Desa.

Menurut Anik, apabila seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, barulah pembahasan raperda bisa digelar bersama DPRD. Setelah itu, tahapan berlanjut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan kode desa definitif. “Kalau sudah dapat kode desa, baru raperda bisa ditetapkan. Semoga bisa kami mulai 2026 dan secepatnya tuntas,” jelasnya.

Pemekaran desa ini diusulkan Pemkab Ponorogo untuk menjawab persoalan pelayanan publik, terutama di wilayah dengan kendala geografis dan jarak layanan pemerintahan yang jauh dari pusat desa induk. Ada 4 desa persiapan berada di Kecamatan Ngrayun, yakni Desa Persiapan Ngandel hasil pemekaran Desa Cepoko, Desa Persiapan Sambiganen dari Desa Ngrayun, Desa Persiapan Galih dari Desa Baosan Lor, serta Desa Persiapan Pucak Mulyo dari Desa Baosan Kidul. Sementara satu desa persiapan lainnya berada di Kecamatan Slahung, yakni Desa Persiapan Argo Mulya hasil pemekaran Desa Slahung.

Jika seluruh proses berjalan hingga tuntas dan memperoleh persetujuan pemerintah pusat, 5 desa baru tersebut akan menambah jumlah desa di Kabupaten Ponorogo yang saat ini tercatat sebanyak 281 desa.

Namun hingga akhir 2025, rencana tersebut masih harus bersabar. Pemekaran desa di Ponorogo, setidaknya untuk 5 wilayah ini, masih menunggu rampungnya pekerjaan administratif sebelum benar-benar melangkah ke tahap penetapan hukum. (end/kun)

17/12/2025 17:25