Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • TNI AD kerahkan 2 helikopter guna bantu penanganan bencana di Sumatera

    TNI AD kerahkan 2 helikopter guna bantu penanganan bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – TNI Angkatan Darat melalui Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad) mengerahkan dua helikopter untuk membantu penanganan bencana di wilayah Sumatera.

    Berdasarkan keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf. Donny Pramono menjelaskan dua helikopter tersebut terdiri atas satu unit Mi-17 dan satu unit Bell 412.

    Donny menjelaskan kedua helikopter tersebut telah diberangkatkan sebagai bawah kendali operasi (BKO) kepada Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo.

    Lebih lanjut dia mengatakan kedua unit helikopter didukung kru lengkap, yakni 12 personel untuk Mi-17 dan delapan personel untuk Bell 412.

    Sementara itu, dia mengatakan kedua helikopter telah terbang ke Pangkalan TNI Angkatan Udara Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, dengan rincian Mi-17 yang diawaki Lettu Cpn Dany menempuh rute dari Pangkalan Udara Utama TNI AD Ahmad Yani, Semarang, Jateng, sementara Bell 412 yang dipimpin Mayor Cpn Henryko terbang dari Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten.

    Penerbangan tersebut, kata dia, melalui empat etape, yakni Semarang–Pondok Cabe, Pondok Cabe–Way Tuba, Way Tuba–Jambi, dan Jambi–Pekanbaru.

    Untuk Sabtu (29/11) ini, dia mengatakan kedua unit helikopter direncanakan akan menuju wilayah Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

    Adapun Kadispenad berharap hadirnya dua alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AD tersebut dapat mempercepat distribusi bantuan sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam merespons kondisi darurat.

    Pada kesempatan berbeda, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang hingga longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, maupun Sumatera Barat.

    “Pemerintah bergerak cepat. Kami dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara,” kata Presiden dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (28/11).

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPD desak pemerintah segera tetapkan status bencana nasional

    Anggota DPD desak pemerintah segera tetapkan status bencana nasional

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Irman Gusman mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional menyusul banjir bandang dan longsor besar yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    Irman dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (28/11) malam mengatakan skala kerusakan di tiga provinsi itu telah melumpuhkan kehidupan warga, merusak infrastruktur vital, serta memutus akses transportasi darat, laut, dan udara.

    Tingkat kehancuran yang terjadi, menurutnya, jauh melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya tanpa intervensi penuh dari pemerintah pusat.

    Seruan itu disampaikan Irman setelah batal terbang ke Padang akibat berbagai akses yang semula akan dikunjungi di Sumatera Barat, terganggu oleh cuaca ekstrem dan kerusakan infrastruktur.

    Ia mengaku pembatalan keberangkatan terjadi hanya beberapa jam sebelum jadwal penerbangan pada Jumat (28/11) subuh.

    “Situasinya di Sumbar betul-betul darurat. Ini bukan lagi bencana biasa. Negara harus hadir secepat dan setegas mungkin,” ucapnya.

    Irman menekankan kondisi Sumbar, Sumut, dan Aceh saat ini adalah cerminan nyata dari betapa terisolasinya wilayah terdampak.

    Irman sejatinya dijadwalkan melakukan rangkaian agenda kemanusiaan, termasuk meninjau korban bencana di Batu Busuk, Kota Padang serta beberapa titik terdampak lain.

    “Saya ingin memastikan masyarakat ditangani, logistik tersalurkan, dan pemerintah daerah tidak bekerja sendirian menghadapi krisis sebesar ini,” ujarnya sembari menambahkan bahwa timnya di Sumbar sejak beberapa hari lalu sudah bergerilya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di sejumlah tempat.

    Lebih lanjut, Irman menuturkan bahwa bencana kali ini juga berdampak besar terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Acara syukuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Rahmah El Yunusiah di Pondok Pesantren Diniyah Puteri Padangpanjang yang sedianya digelar Sabtu hari ini terpaksa ditunda oleh panitia.

    Begitu pula Minang Geopark Run 2025 di Bukittinggi yang dijadwalkan berlangsung Minggu (30/11) ikut ditunda karena kondisi darurat dan pertimbangan keselamatan peserta.

    Menurut Irman, penundaan sejumlah agenda besar tersebut semakin menegaskan bahwa bencana telah mencapai tingkat krisis. Ribuan warga mengungsi, akses logistik terputus, dan potensi korban jiwa masih mungkin bertambah. Untuk itu, ia menilai langkah percepatan penanganan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kapasitas pemerintah daerah.

    “Penetapan status Bencana Nasional adalah pintu masuk agar seluruh kekuatan negara, BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait hingga dukungan internasional bila diperlukan dapat segera dimobilisasi secara penuh,” jelasnya.

    Irman melanjutkan masyarakat di Sumbar, Sumut, dan Aceh kini menghadapi tekanan psikologis berat akibat banjir, longsor, kehilangan harta benda, dan tempat tinggal.

    “Bangsa ini tidak boleh menunggu lebih banyak korban. Kita perlu bergerak cepat. Setiap jam sangat berarti,” kata Irman.

    Terkait bencana tersebut, Irman juga telah melayangkan surat permohonan bantuan kemanusiaan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan nomor 015/IG-DPDRI/XI/2025 pada Kamis (27/11).

    Dalam suratnya, Irman menggambarkan situasi bencana yang terjadi di Ranah Minang yang meliputi 13 kabupaten/kota dan meminta Mentan untuk dapat membantu dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok selama tanggap darurat berlangsung di Sumbar.

    “Alhamdulillah, Pak Mentan Amran Sulaiman sudah mengumumkan pihaknya akan segera menggelontorkan bantuan beras dan minyak goreng ke ketiga provinsi yang dilanda bencana. Untuk Sumatera Barat sendiri, ada 6.700 ton beras dan 1.300 ton minyak goreng yang akan disalurkan,” ungkapnya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden tanggapi kemungkinan penetapan status darurat nasional

    Presiden tanggapi kemungkinan penetapan status darurat nasional

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pihaknya terus memonitor kejadian bencana di sejumlah wilayah, dalam mempertimbangkan kemungkinan ditetapkannya status tanggap darurat nasional. Hal itu disampaikan Presiden saat dijumpai di Jakarta, Jumat (28/11). (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Arif Prada/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tiga penerbang Lanud Iswahjudi raih 2.000 dan 1.000 jam terbang

    Tiga penerbang Lanud Iswahjudi raih 2.000 dan 1.000 jam terbang

    Pencapaian 2.000 dan 1.000 jam terbang merupakan hasil dari disiplin, kompetensi, kesiapan operasi, serta pemahaman menyeluruh terhadap sistem pesawat, yang dilandasi oleh dedikasi dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas

    Magetan (ANTARA) – Tiga penerbang tempur dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur, meraih masing-masing 2.000 dan 1.000 jam terbang atas dedikasi dan disiplin kinerja yang tinggi.

    Ketiga penerbang tempur itu adalah Letkol Pnb Kurniadi Sukmo Jatmiko dan Mayor Pnb Kustaman Dwilukman Prasetiadi dengan pencapaian 2.000 jam terbang dan Kapten Pnb Laksamana Hasnan dengan pencapaian 1.000 jam terbang dari Skadron Udara 15.

    Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Muchtadi Anjar Legowo dalam keterangannya di Magetan, Jumat, mengatakan pencapaian 2.000 dan 1.000 jam terbang bukan hanya pencapaian angka.

    “Pencapaian 2.000 dan 1.000 jam terbang merupakan hasil dari disiplin, kompetensi, kesiapan operasi, serta pemahaman menyeluruh terhadap sistem pesawat, yang dilandasi oleh dedikasi dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

    Pihaknya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para penerbang yang berhasil mencapai tonggak penting dalam karier kepenerbangan mereka.

    Danlanud juga menekankan bahwa prestasi tersebut tidak hanya menjadi catatan pribadi penerbang, namun juga merupakan bagian dari pencapaian satuan yang didukung oleh kerja sama seluruh personel Skadron Udara 15, baik yang bertugas langsung di lini pemeliharaan maupun unsur administrasi.

    Tak hanya menandai prestasi individu, pencapaian tiga perwira TNI AU tersebut juga mempertegas keunggulan sumber daya manusia Lanud Iswahjudi sebagai salah satu pusat kekuatan udara strategis Indonesia.

    Sebagai tanda pencapaian membanggakan tersebut, juga diberikan penyematan patch jam terbang kepada Letkol Pnb Kurniadi Sukmo Jatmiko dan Kapten Pnb Laksamana Hasnan oleh Komandan Lanud Iswahjudi, serta penyerahan plakat penghargaan oleh Dangrup 3 Tempur Marsekal Pertama TNI David Yohan Tamboto.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Komandan Grup 3 Tempur Marsma TNI David Yohan Tamboto, Dan Wing Udara 3.2 Kolonel Pnb Bambang Apriyanto, para Asisten Grup 3 Tempur, Para Kepala Dinas Lanud Iswahjudi, serta perwakilan penerbang dari Skadron Udara 3, 14 dan 15.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo sebut MBG dinikmati 44 juta orang, dan produksi 2 miliar porsi

    Prabowo sebut MBG dinikmati 44 juta orang, dan produksi 2 miliar porsi

    Kita sudah mencapai kalau tidak salah hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini,

    Jakarta (ANTARA) – ‎Presiden Prabowo Subianto menyampaikan salah satu program prioritas, Makan Bergizi Gratis (MBG), sudah dinikmati oleh 44 juta penerima, dan memproduksi lebih dari 2 miliar porsi makan.
    ‎
    ‎Dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat malam, Presiden kembali menekankan bahwa penerima MBG terdiri dari ibu hamil, balita dan siswa sekolah.
    ‎
    ‎”Kita sudah mencapai kalau tidak salah hari ini lebih dari 44 juta penerima manfaat anak-anak kita di seluruh Indonesia, ibu-ibu hamil, anak-anak usia dini,” kata Prabowo.
    ‎
    ‎Presiden menambahkan bahwa dengan jumlah penerima manfaat itu, setidaknya 2 miliar porsi makanan diproduksi dan disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
    ‎
    ‎Jumlah ini jauh lebih besar dari total realisasi yang semula diproyeksikan sebesar 1,8 miliar porsi.
    ‎
    ‎”Tiap hari menerima makan, sudah 2 miliar ‘meals’, 2 miliar makanan sudah kita produksi dan sudah kita sampaikan ke penerima manfaat. Saya kira ini prestasi yang cukup membanggakan,” kata Prabowo.
    ‎
    ‎Dalam sambutannya, Prabowo menceritakan dirinya sangat dibantu oleh tokoh-tokoh kunci dalam perekonomian Indonesia.
    ‎
    ‎Prabowo pun menyebutkan daftar Menteri Kabinet Merah Putih, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.
    ‎
    ‎Presiden mengucapkan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah mengawal program tersebut. Menurut Prabowo, hal ini bisa terjadi karena sinergi dan kerja sama yang baik.
    ‎
    ‎”Saya terima kasih, saya mendapat suatu takdir yang baik, saya dibantu oleh orang-orang hebat yang membantu saya. Sehingga yang kita capai ini adalah hasil kita semua,” kata Presiden.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alumni apresiasi pembentukan Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas

    Alumni apresiasi pembentukan Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas mengapresiasi terbentuknya Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas, yang diharapkan dapat mewujudkan kembali muruah organisasi serta pembaruan fundamental berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAL Lemhannas.

    Hal itu diungkapkan Dewan Pengurus Angkatan (DPA) IKAL Angkatan 50 Lemhannas Jhon Redo di sela penyelenggaraan Rapat Forum Komunikasi DPD-DPD dan DPA-DPA Lemhannas 2025 di Jakarta, Jumat.

    “Pengurus sebelumnya statusnya sudah demisioner sejak 5 Oktober 2025. Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas diharapkan mengambil sikap untuk menyelamatkan organisasi ini,” kata Jhon dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, muruah organisasi harus dijunjung tinggi dengan cara menyelenggarakan munas luar biasa untuk memilih kepengurusan baru.

    “Penting, sebab Munas 23 Agustus 2025 deadlock dan kepengurusan sudah demisioner,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas, Amran Aminullah mengatakan, keberadaan Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas dilatarbelakangi pelanggaran AD/ART organisasi IKAL Lemhannas, yang dilakukan Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas, periode 2020 – 2025 terkait Pelaksanaan Munas V IKAL Lemhannas, pada 23 Agustus 2025.

    Disebutkan, Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas diberikan tanggung jawab untuk menganalisis rumusan mendalam terkait penyelenggaraan Rapat Kordinasi (Rakor) DPD dan DPA IKAL, pada 28 – 29 November 2025 di Jakarta.

    “Tim akan merancang dan mengusulkan strategi serta program reformasi penyelamatan IKAL Lemhannas melalui Rakor DPD-DPD dan DPA-DPA IKAL. Secepatnya diselenggarakan musyawarah nasional lanjutan atau musyawarah nasional luar biasa sesuai AD/ART Pasal 21 ayat C ART IKAL atau musyawarah nasional khusus sesuai AD/ART Pasal 22,” kata dia.

    Langkah konkret dilakukan untuk mengakhiri kevakuman organisasi sejak berakhirnya masa bakti DPP IKAL Lemhannas 2020 – 2025, pada 5 Oktober 2025. Saat ini, DPP IKAL dianggap tidak ada atau tidak berwewenang membuat instruksi kegiatan organisasi IKAL Lemhannas.

    Menurut Amran, kemelut juga disebabkan oleh sikap Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas yang tidak merespon surat yang dilayangkan DPD-DPD dan DPA-DPA, yang ditembuskan kepada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat DPP IKAL tertangal 27 Agustus 2025, 26 September 2025 dan 5 Oktober 2025 terkait Munas V IKAL.

    “Pelanggaran AD/ART IKAL oleh Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas dengan memasukkan IKABNAS bukan sebagai peninjau tetapi peserta Munas yang diberikan 10 hak suara,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo anugerahkan penghargaan untuk tiga guru berdedikasi

    Prabowo anugerahkan penghargaan untuk tiga guru berdedikasi

    Para guru adalah tonggak paling penting dalam pembangunan bangsa. Kami berterima kasih kepada seluruh guru Indonesia dari semua tingkatan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan penghargaan kepada tiga pengajar berprestasi pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 yang digelar di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyatakan kualitas pendidikan Indonesia tidak akan pernah maju tanpa peran guru yang berdedikasi.

    Ketiga guru itu adalah Kepala PKPM Banyumas Umi Salamah; Kepala SDN Embacang Lama, Sumatera Selatan, Koko Triantoro; dan SLBN Banda Aceh, Syifa Urrachman. Ketiga guru itu dinilai konsisten menunjukkan komitmen, inovasi, dedikasi, serta kontribusi transformatif mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

    Umi Salamah membuka rumah pribadinya untuk menjadi tempat belajar bagi mereka yang tak bisa sekolah di pendidikan formal.

    Koko Triantoro mendedikasikan diri lebih dari 10 tahun untuk mengajar di wilayah 3T dan Syifa Urrachman adalah guru muda penyandang disabilitas netra yang mengembangkan dan memanfaatkan komputer bicara (kompira) dalam membantu tuna netra dalam belajar.

    “Para guru adalah tonggak paling penting dalam pembangunan bangsa. Kami berterima kasih kepada seluruh guru Indonesia dari semua tingkatan,” ucap Prabowo dalam pidatonya.

    Presiden juga menyorot komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan melalui investasi besar-besaran pada sarana belajar, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan fasilitas sekolah.

    Ia menekankan anggaran pendidikan yang merupakan porsi terbesar APBN harus dipastikan tepat sasaran dan tidak diselewengkan.

    “Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16 ribu sekolah, tahun depan kita targetkan 60 ribu. Semua harus sampai kepada siswa, guru, dan sekolah,” katanya.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan seluruh kebijakan pendidikan berjalan sesuai arahan Prabowo, termasuk program peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru.

    Pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN, memperluas akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta membuka kesempatan bagi puluhan ribu guru untuk melanjutkan studi S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau (RPL).

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, tahun ini 12.500 guru memperoleh kesempatan untuk studi S1. Pada 2026 ditargetkan mencapai lebih dari 150 ribu. Ini langkah besar untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru,” ujar Mu’ti.

    Ia juga melaporkan bahwa program digitalisasi sekolah, termasuk distribusi layar interaktif dan revitalisasi, sudah terkirim ke 16.175 satuan pendidikan.

    Penyerahan penghargaan kepada tiga guru berprestasi menjadi puncak acara. Ini sebagai simbol penghormatan negara kepada mereka yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa bagi pendidikan Indonesia.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan ASN Pemkab Tuban Diberi Tausiyah, Wabup Tuban Ini Pembinaan Mental dan Spiritual

    Ratusan ASN Pemkab Tuban Diberi Tausiyah, Wabup Tuban Ini Pembinaan Mental dan Spiritual

    Tuban (beritajatim.com) – Peringati HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tuban menggelar kegiatan tausiyah agama di Pendopo Krido Manunggal Tuban yang diikuti oleh ratusan ASN dari berbagai OPD di lingkungan Pemkab Tuban dengan mengusung tema “Tuban Berhaji, Mewujudkan ASN Kabupaten Tuban Berakhlak untuk Indonesia Maju”.

    Adapun tausiah agama dipimpin oleh Pengasuh Ponpes Al Falah Plosos, KH. Muhammad Ma’mun Mahfudz yang juga turut dihadiri perwakilan Forkopimda, Sekda Tuban, pimpinan OPD dan Camat, serta Regional CEO 8 Bank Syariah Indonesia Surabaya, Jajang Abdul Karim.

    Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono mengatakan bahwa kegiatan Tuban Berhaji bukan sekadar seremonial, melainkan sarana pembinaan mental dan spiritual bagi ASN.

    Sehingga, harapannya aparatur Pemkab Tuban harus menjadi teladan dalam integritas, pelayanan, dan akhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

    “Menjadi aparatur Pemkab Tuban hendaknya mengedepankan kedisiplinan, keikhlasan dan kepedulian. Di samping itu, mampu peka dengan lingkungan sosialnya,” tutur Joko sapanya. Jumat (28/11/2025)

    Menurutnya, kepekaan sosial yang tinggi menjadikan ASN mampu mengetahui persoalan di lingkungannya dan serta mampu memberikan solusi.

    Sebab, sebagai abdi negara, ASN harus bisa menghindarkan diri dari perilaku tinggi hati dan jabatan yang diemban harus dimaknai sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

    “Karena ASN Pemkab Tuban harus mampu menjadi teladan, baik unit kerja, keluarga, maupun lingkungan sosialnya. Pesan kami terus bekali diri dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan agar karier dan kontribusi kepada masyarakat semakin optimal,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Prabowo: Indonesia tak boleh bergantung dengan negara lain

    Prabowo: Indonesia tak boleh bergantung dengan negara lain

    Kita tidak mau tergantung dengan negara manapun di dunia, kita tidak boleh tergantung. Demi keselamatan masa depan bangsa kita, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain demi menjaga keselamatan dan masa depan bangsa.

    “Kita tidak mau tergantung dengan negara manapun di dunia, kita tidak boleh tergantung. Demi keselamatan masa depan bangsa kita, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo dalam pidato Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat.

    Presiden menyoroti pentingnya kemandirian nasional di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi.

    Ia menekankan bahwa pemerintah harus bekerja dengan niat baik, menjunjung kebenaran dan keadilan, serta menerapkan kebijakan yang bersih, rasional, dan berpihak kepada rakyat.

    Menurutnya, seluruh kebijakan perlu dijalankan dengan ketenangan, kepercayaan diri, dan tekad kuat untuk berdiri di atas kaki sendiri.

    “Pemerintah yang niatnya benar, pemerintah yang niatnya menegakkan kebenaran-keadilan, menegakkan pemerintahan bersih dengan kebijakan-kebijakan yang menggunakan akal sehat, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang dilaksanakan dengan ketenangan, kepercayaan diri dan dengan tekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri,” jelasnya.

    Presiden optimistis, dengan kesungguhan dan tekad yang kuat, maka perekonomian dapat dikendalikan, sehingga tidak perlu bergantung dengan negara lain.

    Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa tahapan terpenting saat ini adalah mengeksekusi kebijakan secara cepat dan efektif.

    “Saya ingatkan, sekarang adalah pelaksanaannya. Sekarang adalah eksekusi, sekarang adalah how to solve the problem, how to bring solution, as fast as possible to the people,” tutup Prabowo.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII: Kawasan Industri Batang butuh dukungan lintas sektor

    Komisi VII: Kawasan Industri Batang butuh dukungan lintas sektor

    Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Kom

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pengembangan Kawasan Batang Industrial Park (BIP) di Jawa Tengah, membutuhkan koordinasi lintas sektor dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Evita mengungkapkan BIP kini tengah dihadapkan pada sejumlah persoalan sehingga pengembangan kawasan industri ini masih belum optimal. Persoalan yang membelit BIP tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Perindustrian, karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga, dan Pemda.

    “Kami di sini sebenarnya belanja permasalahan yang ada. Enggak tahunya kami kaget juga, masalahnya banyak banget. Jadi, pada dasarnya permasalahan-permasalahan, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawasan industri, ini menjadi catatan kami dari Komisi VII untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada,” kata Evita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berbagai permasalahan yang dihadapi BIP disampaikan langsung oleh Direktur Utama Batang Industrial Park Wihardi Hosen kepada Evita dan delegasi Komisi VII yang berkunjung ke BIP di Batang, Jawa Tengah.

    Bila dirinci, permasalahan yang dihadapi BIP diantaranya soal kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah, akses infrastruktur jalan yang tidak memadai, lahan kawasan yang berhimpitan dengan lahan sawah dilindungi (LSD), sampai masalah akses air bersih.

    Semua ini, kata Evita, merupakan masalah yang ada di lingkaran eksekutif. Koordinasi yang lemah antar kementerian/lembaga jadi sorotan dalam pengembangan BIP.

    “Jadi, awal tahun nanti, Komisi VII dalam pembahasan Panja Daya Saing Industri, akan mengundang kementerian dan lintas lembaga terkait untuk duduk bersama mencari solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau kita lihat tadi yang disampaikan, permasalahan yang ada sebenarnya enggak ribet-ribet amat, tapi memang terlihat tidak ada koordinasi lintas kementerian, juga dari pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.