Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Pemkab Sumenep Turun Tangan! Distribusi Pupuk Subsidi Diawasi Ketat

    Pemkab Sumenep Turun Tangan! Distribusi Pupuk Subsidi Diawasi Ketat

    Sumenep (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) mulai melakukan monitoring dan evaluasi proses pendistribusian pupuk bersubsidi.

    Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan pada gudang penyangga serta kios-kios penyalur pupuk bersubsidi di Kecamatan Bluto, Pragaan, Guluk-guluk dan Ganding.

    Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumenep, Dadang Dedy Iskandar mengatakan, monitoring dan evaluasi itu untuk memastikan kebutuhan pupuk bersubsidi terpenuhi dan tidak ada kendala stok.

    “Kami juga ingin memastikan pendistribusian kepada petani sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh pemerintah,” katanya, Sabtu (29/11/2025).

    HET untuk pupuk urea kemasan 50 kg seharga Rp 1.800/kg atau Rp 90.000/sak, pupuk NPK phonska kemasan 50 kg Rp 1.840/kg atau Rp 92.000/sak, pupuk NPK kakao kemasan 50 kg Rp 2.640/kg atau Rp 132.000/sak, pupuk ZA kemasan 50 kg Rp 1.360/kg atau Rp 68.000/sak, dan pupuk organik petroganik kemasan 40 kg Rp 640/kg atau Rp 25.600/sak.

    Sebagai bentuk keseriusan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Sumenep, lanjut Dadang, pihaknya juga melibatkan aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan Negeri dan Polres Sumenep.

    “Kami berharap agar petani melakukan penebusan sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila ada penyimpangan, maka akan ada sanksi,” ujar Dadang.

    Ada 3 gudang penyangga di Kabupaten Sumenep, yakni Bluto, Saronggi, dan Marengan. Berdasarkan hasil kunjungan di gudang penyangga (induk) di Bluto, stok pupuk urea tersedia 130 ton dan NPK 150 ton setelah disalurkan ke beberapa kecamatan sesuai surat pesanan. Gudang tersebut setiap harinya melakukan pengiriman pupuk sekitar 150 – 200 ton.

    “Kami juga mengunjungi beberapa penerima pupuk pada titik serah (PPTS) di Kecamatan Pragaan, Guluk-guluk dan Ganding. Stok pupuk di PPTS itu aman, dan petani menebus sesuai HET,” terangnya. (tem/kun)

  • Abdul Mu’ti minta Muhammadiyah hindari konflik dan korupsi

    Abdul Mu’ti minta Muhammadiyah hindari konflik dan korupsi

    Surabaya (ANTARA) – Sekretaris Umum Pimpinan Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti MEd meminta warga Muhammadiyah agar menghindari 3K, yakni konflik, korupsi dan kerusakan.

    Mu’ti menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan Milad Ke-113 Muhammadiyah di Aula Mas Mansur Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, di Surabaya, Sabtu.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI ini menegaskan tiga prinsip mendasar tersebut yang menurutnya menjadi kunci keberlangsungan Muhammadiyah.

    “Hindari konflik, ojok tarung, ojok padu (jangan tarung, jangan bertengkar). Organisasi akan sulit maju apabila internalnya tidak rukun,” katanya.

    Dia meminta agar tidak ada konflik diantara pengurus Muhammadiyah.

    Mu’ti mengingatkan agar para pengelola lembaga pendidikan benar-benar menjaga amanah, khususnya dalam urusan keuangan.

    “Jangan sampai korupsi dana pendidikan, apalagi dana sekolah. Banyak orang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Allah sudah mengingatkan bahwa suatu bangsa akan hancur jika korup,” tegasnya.

    Dengan contoh jenaka namun mengena, ia menggambarkan praktik menaikkan harga barang:

    “Barang harga 250 ditambahi angka nol jadi 2.500. Kalau 250 juta ditambahi nol jadi 2,5 miliar. Don’t make any corruption on earth. Supaya tetap bertahan, kita harus kredibel,” katanya.

    Dia juga mengajak untuk menghindari kerusakan dengan menyeimbangkan dunia dan rohani.

    Mu’ti menyebutkan manusia sering mengejar materi tanpa dibarengi penguatan rohani.

    “Kadang mengejar materi tapi membuat kerusakan. Tidak diimbangi kekuatan spiritual,” ujarnya.

    Turut hadir pada milad tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir yang hadir secara daring, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Prof Dr dr Sukadiono MM, pengurus PWM Jatim dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-Jatim.

    Pewarta: Agus Setiawan
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video Viral ASN Pemkot Surabaya Diduga Main Judi Slot, DPRD Dorong Langkah Preventif dan Sanksi Tegas

    Video Viral ASN Pemkot Surabaya Diduga Main Judi Slot, DPRD Dorong Langkah Preventif dan Sanksi Tegas

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko angkat bicara terkait viralnya video yang memperlihatkan seorang pegawai Pemerintah Kota Surabaya diduga asyik bermain judi online jenis slot di jam kerja. Menurut dia, peristiwa itu memicu kekhawatiran publik terhadap kedisiplinan aparatur.

    “Kami minta siapa pun pegawai pemkot, baik ASN maupun non-ASN, yang terbukti secara sah melanggar disiplin kerja harus ditindak tegas oleh Wali Kota,” tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini, Sabtu (29/11/2025).

    Menurut Cak Yebe, penindakan bukan semata merespons viralnya sebuah video, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang berintegritas. Dia menilai, meski video tersebut berasal dari waktu lampau, selama terdapat unsur pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja, sanksi tetap wajib dijatuhkan.

    “Mau video itu tahun lama sekalipun, sepanjang ada indikasi pelanggaran disiplin di jam kerja, harus diproses dan diberikan sanksi dalam rangka menciptakan good governance,” kata dia.

    Cak Yebe menambahkan, praktik judi online di lingkungan kerja berpotensi merusak mental serta produktivitas aparatur. Dia menegaskan, aparatur yang produktif dan profesional tidak bisa hanya dibangun lewat jargon.

    “Kalau terbukti bermain judi online termasuk slot, sanksinya harus tegas, bahkan sampai pemberhentian dengan tidak hormat karena itu merusak mental dan bisa jadi contoh buruk bagi pegawai lain,” tutur dia.

    Cak Yebe menilai, upaya pencegahan harus diperkuat melalui pengawasan rutin dan berlapis. Dia mendorong agar Wali Kota melibatkan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan disiplin. “Wali Kota harus melibatkan Satpol PP dan Inspektorat, misalnya dengan razia di jam kerja maupun inspeksi mendadak,” jelas dia.

    Selain penindakan langsung kepada pelaku, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap atasan langsung jika ditemukan adanya pembiaran. Menurut dia, pengawasan berjenjang penting agar disiplin benar-benar berjalan dari hulu ke hilir. “Kadis, kaban, atau kasat yang anggotanya terbukti melanggar berpotensi ikut dievaluasi,” tegas dia.

    Cak Yebe juga menyebutkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya terfokus di lingkungan Pemkot Surabaya. Dia meminta agar langkah serupa diterapkan di seluruh lini pemerintahan, termasuk Sekretariat DPRD, kelurahan, dan kecamatan.

    “Penindakan ini tidak boleh berhenti di lingkungan pemkot saja, tetapi juga harus menjangkau sekretariat DPRD, kelurahan, dan kecamatan,” ujarnya.

    Sebagai tindak lanjut, Komisi A DPRD Surabaya berencana memanggil Satpol PP dan Inspektorat untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang berjalan saat ini. Dia berharap langkah ini menjadi momentum perbaikan agar ke depan terwujud aparatur yang handal, berintegritas, akuntabel, dan profesional.

    “Kami akan memanggil Kasatpol PP dan Inspektorat agar ini menjadi perhatian serius Wali Kota demi terwujudnya pegawai yang produktif dan profesional,” pungkas dia. [asg/kun]

  • Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T, Defisit Rp 182 M

    Belanja APBD Jember 2026 Rp 4,576 T, Defisit Rp 182 M

    Jember (beritajatim.com) – Alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditetapkan sebesar Rp 4,576 trilliun. Sementara pendapatan sebesar Rp 4,394 miliar.

    “Dengan demikian Ada defisit Rp 182,629 miliar. Meskipun dalam sistem anggaran kinerja dibenarkan adanya defisit anggaran, namun hal ini sedapat mungkin dihindari dengan mengupayakan meningkatkan PAD dan efesiensi dalam pengelolaan keuangan,” kata kata Itqon Syauqi, juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember.

    Bupati Muhammad Fawait dan DPRD Jember resmi menandatangani bersama APBD 2026 pada Jumat (28/11/2025) malam, di gedung parlemen. “Kami telah berupaya maksimal mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertuang pada setiap mata anggaran,” kata Itqon.

    “Namun karena keterbatasan keuangan daerah, maka tidak semua kepentingan masyarakat yang dinamis tersebut dapat dipenuhi. Tapi Pemerintahan Kabupaten Jember tetap akan memperhatikan pada penyusunan anggaran pada tahun berikutnya,” katanya.

    Berdasarkan hasil pembahasan antara DPRD dan Pemkab Jember, tidak ada perubahan pendapatan. Pendapatan asli daerah masih ditargetkan Rp 1,367 triliun, yang terdiri atas pajak daerah (Rp 523m548 miliar), retribusi daerah (Rp 826,007 miliar), hasil pengelolaan kekayaan daerah (Rp 8,084 miliar), dan lain-lain PAD yang sah (Rp 9,9 miliar).

    Sementara itu pendapatan transfer sebesar Rp 3,026 triliun, yang terdiri atas pendapatan transfer pemerintah pusat (Rp 2,845 triliun), dan pendapatan transfer antardaerah (Rp 181,135 miliar),

    “Sampai dengan saat ini informasi terkait penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih belum ada konfirmasi. Mana kala telah terkonfirmasi, maka akan kita bahas dan masukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran mendatang,” kata Itqon.

    Itqon menyatakan, ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja. “Saat ini penyediaan dana belanja masih didominasi oleh penerimaan dari dana transfer pemerintah,” katanya.

    Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, kondisi tersebut mengakibatkan tingkat kemandirian daerah rendah. “Hal ini karena jumlah Pendapatan Asli Daerah masih belum mampu menopang kebutuhan belanja publik,” kata Itqon.

    Belanja dalam APBD Jember 2026 masih didominasi belanja barang dan jasa Rp 2,020 triliun dan belanja pegawai Rp 1,555 triliun. Sementara itu belanja hibah dialokasikan Rp 164,725 miliar dan belanja bantuan sosial dialokasikan Rp 22,025 miliar. Total belanja operasi sebesar Rp 3,762 triliun.

    Sementara itu belanja modal dialokasikan Rp 345,278 miliar. Dari anggaran sebesar itu, Rp 2 miliar untuk belanja modal tanah, Rp 173,755 miliat untuk belanja modal peralatan dan mesin, Rp 54,512 miliar untuk belanja modal gedung dan bangunan, Rp 109,751 miliar untuk belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Rp 5,041 miliar untuk belanja modal aset tetap lainnya, dan Rp 218,093 juta untuk belanka modal aset launnya.

    Belanja tidak terduga dialokasikan Rp 15 miliar. Sementara belanja transfer dialokasikan Rp 453,873 miliar, yang terdiri atas belanja bagi hasil Rp 12,991 miliar, dan belanja bantuan keuangan Rp 440,881 miliar. [wir]

  • Pemkot Mojokerto Gelar Upacara HUT Korpri, PGRI, dan Hari Guru Nasional 2025

    Pemkot Mojokerto Gelar Upacara HUT Korpri, PGRI, dan Hari Guru Nasional 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korpri, HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Hari Guru Nasional Tahun 2025 di Lapangan Sasana Praja Abhipraya, Balai Kota Mojokerto. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari bertindak sebagai inspektur upacara.

    Dalam amanatnya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan bahwa tema besar pada tiga peringatan tersebut mencerminkan tekad kuat untuk membangun masa depan bangsa melalui kolaborasi, profesionalisme ASN, serta kualitas pendidikan yang unggul. Ia menyebut Korpri selama ini telah menunjukkan peran penting dalam pelayanan publik, menjaga persatuan, dan meningkatkan kinerja birokrasi.

    “ASN dituntut bukan hanya bekerja secara berintegritas dan profesional, tetapi juga menjadi teladan dalam moralitas, disiplin, dan pengabdian kepada masyarakat,” ungkapnya, Sabtu (29/11/2025).

    Ia mengajak seluruh anggota Korpri memperkuat komitmen sebagai pelayan publik yang responsif dan inovatif, mendukung transformasi digital pemerintahan, menjaga netralitas politik, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Dengan ASN yang solid dan melayani, lanjutnya. Indonesia akan maju bukan hanya sekadar cita-cita, tetapi menjadi kepastian.

    Pada kesempatan yang sama, Ning Ita juga menyampaikan penghargaan bagi para guru dalam rangka HUT PGRI dan Hari Guru Nasional. Menurutnya, guru tidak sekadar mencerdaskan, tetapi membentuk karakter dan menginspirasi peserta didik. Ia mengingatkan bahwa di era digital, tantangan profesi guru semakin berat, terutama di tengah kondisi sosial yang kian hedonis dan materialistis.

    “Guru dihadapkan pada tantangan kehidupan di mana penghargaan manusia sering diukur dari kepemilikan dan kesenangan material. Melalui tiga moment ini, mari bersatu, bergerak, dan berkarya demi Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekaligus berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Peringatan HUT ke-54 Korpri tahun ini juga dirangkai berbagai kegiatan, antara lain ziarah makam pahlawan, seminar kesehatan remaja, apel dan senam bersama, pemberian bantuan bagi balita stunting, bantuan sosial, pagelaran wayang kulit, Mojohakordia Run, donor darah, lomba tepok bulu, hingga program Korpri Peduli Lansia di Rumah Peduli Lansia Tribuana Tungga Dewi.

    Rangkaian acara mencapai puncaknya pada gelaran upacara hari ini yang dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sosial serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi tukang becak, juru parkir, dan para penyapu jalan. Seluruh rangkaian akan ditutup dengan refleksi akhir tahun berupa zikir akbar bersama Gus Iqdam pada 5 Desember 2025. [tin/ian]

  • Kemendagri instruksikan Satpol PP Aceh gerak cepat distribusi bantuan

    Kemendagri instruksikan Satpol PP Aceh gerak cepat distribusi bantuan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA selaku pembina teknis Satpol PP, meminta seluruh jajaran satuan tersebut di Aceh untuk bergerak cepat dalam mendistribusikan bantuan bencana yang telah tiba.

    “Singsingkan Lengan. Ini kemanusiaan, tanggung jawab kita bersama untuk melakukan segala upaya meringankan beban masyarakat,” katanya dilansir dari keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Ia juga meminta agar tim yang bergerak untuk tetap berkoordinasi dengan satgas yang dibentuk dan harus cepat bergerak agar tidak ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.

    Adapun bantuan untuk Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya yang dapat ditembus dengan jalan darat, akan disalurkan bantuan menggunakan truk logistik, sedangkan untuk kabupaten/kota lain yang belum dapat ditembus, akan dikirimkan bantuan melalui jalur udara.

    Bantuan yang disiapkan, di antaranya perlengkapan jaringan komunikasi, tenda peleton, genset, perahu karet, dan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan di pos-pos pengungsian.

    Aceh sendiri merupakan satu dari tiga provinsi di Sumatera yang terdampak cukup parah akibat bencana banjir dan tanah longsor.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) per 28 November 2025, terdapat 17 kabupaten/kota di Provinsi Aceh terdampak bencana dengan jumlah lebih dari 10.000 KK mengungsi.

    Adapun Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah telah bereaksi dan bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang dan longsor terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Presiden menjelaskan bahwa pemerintah telah mengirimkan bantuan kepada korban melalui jalur darat dan udara. Namun, kondisi lapangan terdampak bencana, sangat berat karena banyak akses yang terputus, sehingga menyebabkan helikopter dan pesawat sulit mendarat.

    Pemerintah pun telah memberangkatkan tiga pesawat Hercules C-130 dan satu pesawat A-400 dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (28/11) pagi, untuk mengirimkan bantuan.

    Presiden menjelaskan bantuan yang dikirimkan pada Jumat itu bukan kali pertama, dan bantuan juga akan terus dikirimkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PM: Kemah Nasional Lintas Iman jadi forum belajar antaragama

    Menko PM: Kemah Nasional Lintas Iman jadi forum belajar antaragama

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan kegiatan Perkemahan Nasional Pemuda Lintas Iman 2025 yang diselenggarakan pada 28–30 November dapat menjadi forum belajar antaragama.

    “Perkemahan ini menjadi forum untuk saling belajar antaragama, saling membangun cinta antaragama, belajar sejarah agama-agama, agar semua agama-agama menjadi agama yang sangat positif, berkontribusi bagi kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya, dalam acara Perkemahan Nasional Pemuda Lintas Iman 2025, di Jakarta, Sabtu.

    Menurut ia, kegiatan tersebut menjadi penting bagi Indonesia untuk mengokohkan persatuan antarwarga negara.

    “Indonesia tidak akan kuat kebhinnekatunggalikaan-nya, terutama kalau basis keimanan kita tidak saling menguatkan dan saling mengokohkan,” katanya.

    Selain itu, warga negara yang mengikuti Perkemahan Lintas Iman setara dengan menempuh studi sarjana perbandingan agama.

    “Karena apa? Basis kita adalah rasa, basis kita adalah pengalaman, basis kita adalah cinta, basis kita adalah tanggung jawab, dan komitmen untuk bersama-sama meletakkan hakikat agama kita semua,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Cak Imin menyarankan agar kegiatan Perkemahan Lintas Iman dapat diperbanyak di tanah air.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • APBD Bojonegoro 2026 Ditetapkan Sebesar Rp6,5 Triliun

    APBD Bojonegoro 2026 Ditetapkan Sebesar Rp6,5 Triliun

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro 2026 telah ditetapkan sebesar Rp6,5 triliun. Penetapan dilakukan setelah rapat paripurna antara Pemkab bersama DPRD Bojonegoro, pada Rabu (26/11/2025) malam.

    Jumlah APBD Bojonegoro 2026 tepatnya sebesar Rp6.511.677.155.223 yang mencakup sisi Pendapatan Daerah, sebesar Rp4.566.015.750.285 atau Rp4,5 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp5.998.822.796.109 atau Rp5,9 triliun.

    Sementara dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah mencatat, Penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.945.661.404.938 atau Rp1,9 triliun, kemudian Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp512.854.359.114 atau Rp512 miliar.

    Untuk penyertaan modal daerah, sebesar Rp12.854.359.114 atau Rp12,8 miliar dan ditambah Pembentukan Dana Abadi Daerah sebesar Rp500.000.000.000 atau Rp500 miliar. Jumlah APBD 2026 ini merosot jika dibanding tahun sebelumnya, 2025 sebesar Rp7,4 triliun.

    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengemukakan dalam penyusunan APBD tahun 2026 telah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026. Kemudian ditelurkan dalam sembilan program prioritas daerah.

    “APBD ini kami susun untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang prioritas, terutama layanan dasar masyarakat,” ujar Wahono.

    Sembilan program prioritas itu mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, pengembangan ekonomi berkelanjutan, tata kota dan lingkungan, konektivitas wilayah, hingga penguatan sektor wisata, olahraga, dan budaya.

    Setelah Raperda ini disepakati bersama, lanjut Wahono, dokumen APBD 2026 selanjutnya akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi sebelum menjadi peraturan daerah yang sah.

    “Harapan kami seluruh program yang direncanakan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel,” tutur Bupati Wahono.

    Wahono berharap pelaksanaan APBD 2026 yang akan datang dapat mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga terwujud Bojonegoro yang bahagia, makmur dan membanggakan.

    Sementara rapat paripurna penetapan Perda APBD 2026 itu dipimpin oleh Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar. Setelah perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap RAPBD 2026 kemudian disepakati bersama untuk selanjutnya akan diserahkan ke Gubernur. [lus/ian]

  • Cak Imin prihatin atas konflik PBNU

    Cak Imin prihatin atas konflik PBNU

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengaku prihatin terhadap konflik yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Kami prihatin ya ada peristiwa semacam ini. Kami prihatin,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin setelah menghadiri acara Perkemahan Nasional Pemuda Lintas Iman 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, konflik yang terjadi di internal PBNU tersebut membuat sejumlah warga NU sedih.

    “Saya yakin warga NU semuanya merasa sedih. Warga NU merasa ‘kok begini?’,” katanya.

    Walaupun demikian, dia mengajak semua pihak untuk menunggu penyelesaian konflik tersebut.

    Adapun konflik bermula saat munculnya hasil Risalah Harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatannya dan diberikan tenggat waktu selama 3×24 jam.

    Tak lama kemudian, muncul Surat Edaran (SE) Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sebagai tindak lanjut dari risalah harian Syuriyah.

    SE tersebut diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakir.

    Dalam surat tersebut, Yahya Cholil Staquf disebut sudah tidak lagi berstatus Ketua Umum terhitung tanggal 26 November 2025.

    Menanggapi hal tersebut, Yahya Cholil Staquf meminta polemik internal dalam kepengurusan organisasi itu yang mengarah pada pemberhentiannya sebagai ketua umum diselesaikan bersama dalam Muktamar NU.

    Sementara itu, Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir mengatakan Yahya Cholil Staquf bisa mengajukan keberatan atas keputusan dicopot dari jabatan Ketua Umum PBNU ke Majelis Tahkim PBNU.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mas Dhito Berikan Dukungan kepada Aulia, Perwakilan Kabupaten Kediri di Ajang OMATIQ 2025

    Mas Dhito Berikan Dukungan kepada Aulia, Perwakilan Kabupaten Kediri di Ajang OMATIQ 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Setiap anak memiliki bakat dan kelebihan masing-masing. Dibalik sosoknya yang pendiam Aulia Khikmatul Maula (11), pelajar SDN Sidomulyo ini ternyata menyimpan potensi yang membanggakan.

    Besar dari keluarga sederhana tak menghambat pelajar ini untuk mengukir prestasi. Karena prestasinya, Aulia bahkan bisa mewakili Kabupaten Kediri dalam Olimpiade Matematika dan Al-Quran (OMATIQ) 2025 tingkat nasional pada 16-18 Desember di Yogyakarta.

    Berkat capaian yang membanggakan, sebelum berangkat mengikuti olimpiade, pada Jumat (28/11) pelajar SD ini diundang langsung untuk bertemu dengan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

    Dalam pertemuan di ruang kerja bupati siang itu, disampaikan pada olimpiade yang diikuti, Aulia mengikuti lomba Al-Quran. Mas Dhito pun memberikan semangat kepada Aulia dan mendoakan untuk kesuksesan di ajang olimpiade yang secara rutin diadakan Laznas Yatim Mandiri itu.

    Apapun hasil yang didapatkan, Aulia telah membuktikan, dalam kesederhanaan sekalipun tetap bisa menunjukkan sebagai anak berprestasi. Sebab baginya dalam kompetisi yang terpenting semangat dalam menjalani proses.

    “Semoga nanti saat mengikuti kompetisi dapat memberikan hasil dan prestasi yang maksimal,” kata Mas Dhito.

    Sebagai bentuk dukungan, Mas Dhito memberikan uang saku sebagai bekal selama mengikuti olimpiade. Bupati muda ini bahkan memberikan beasiswa pendidikan ke tingkat lebih tinggi bagi pelajar yang kini duduk di kelas 6 tersebut.

    Mas Dhito saat itu juga mengaku bangga dengan orang tua Aulia. Ditengah kesibukan sang ibu berjualan lontong dan bapak buruh bangunan, namun keduanya mampu membimbing dan mendampingi anaknya hingga berprestasi.

    “Ibu ini juga luar biasa, saya titip anaknya,” pesan Mas Dhito kepada Anis Sukanti, ibu Aulia yang ikut mendampingi.

    Pada pertemuan itu pula, bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin, Mas Dhito mengaku beasiswa pendidikan tak hanya diberikan bagi Aulia, namun juga akan diberikan bagi adiknya yang kini masih di taman kanak-kanak (TK).

    “Saya selaku bupati merasa bangga, dan akan suport nanti kebutuhannya Aulia, beasiswa SMP, SMA kita bantu juga adiknya kami beri beasiswa,” ungkap Mas Dhito.

    Anis Sukanti dalam kesempatan itu mengaku bangga dan menyampaikan rasa syukur. Pihaknya tak menduga, berkat capaian prestasi anaknya dia bisa diundang dan ikut bertemu bupati.

    Menurut Anis, anaknya sejak kecil memang rajin mengaji Al-Quran. Meski pendiam, dalam kesehariannya, Aulia juga biasa bermain dengan teman-teman sebayanya.

    “Senang sekali bisa mendapatkan beasiswa dari Mas Bupati. Semoga apa yang didapat menjadi berkah bagi anaknya,” ucap ibu Aulia. [ADV PKP/nm]