Jenis Media: Politik

  • Wali Kota Kediri Tegaskan Komitmen Jaga Keberlanjutan Lingkungan di Jambore Go Green Remaja Masjid

    Wali Kota Kediri Tegaskan Komitmen Jaga Keberlanjutan Lingkungan di Jambore Go Green Remaja Masjid

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Jambore Go Green Remaja Masjid Kota Kediri yang digelar pada Minggu (30/11/2025) di Masjid Darus Sa’adah Bandar Kidul. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan peran generasi muda, khususnya Remaja Masjid dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Yakni melalui aksi-aksi nyata yang dimulai dari lingkungan Masjid.

    “Saat ini dunia sedang menghadapi tantangan yang besar. Salah satunya berkaitan dengan lingkungan. Kita lihat beberapa waktu terakhir terjadi bencana banjir di beberapa daerah dimana diperlukan aksi nyata kita dalam menjaga lingkungan,” ujar wali kota termuda ini.

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menegaskan adanya kegiatan Jambore Go Green Remaja Masjid ini menjadi kegiatan yang positif. Dimana Remaja Masjid tidak hanya berkegiatan di ruang-ruang ibadah. Melainkan Remaja Masjid juga memiliki peran penting sebagai motor penggerak perubahan sosial.

    Remaja Masjid hadir di sini sebagai remaja yang memiliki kepedulian dan kesiapan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini akan memberikan wawasan generasi muda terhadap kepedulian lingkungan. Dalam acara ini mereka akan berdiskusi dan belajar baik tentang pengolahan sampah, pentingnya pohon, penghematan energi dan air, serta sosialisasi ecoenzym.

    “Kegiatan ini menjadi komitmen bersama bahwa kita ingin menjaga dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Saya harap ilmu yang didapat hari ini bisa disebar luaskan ke lingkungan masing-masing. Sehingga semakin banyak lagi orang yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan kita,” tegasnya.

    Pada kesempatan ini Anggota DPRD Kota Kediri sekaligus Penggagas Jambore Go Green Imam Wihdan Zarkasyi menjelaskan Jambore Go Green ini merupakan salah satu alternatif kegiatan Remaja Masjid. Agar Remaja Masjid lebih solid dan berkegiatan lingkungan.

    Dengan alternatif kegiatan ini maka dapat mengurangi aktivitas di luar yang jauh dari Masjid. Pesertanya sekitar 300 orang peserta. Kegiatannya antara lain, penanaman pohon, sosialisasi eco enzym, pengajian dan lomba DAI. Dimana dakwah yang dibawakan juga mengenai lingkungan.

    “Disamping mendekatkan Remaja Masjid dengan kegiatan lingkungan. Tentu kesadaran terhadap pengolahan sampah, dan pemanfaatan limbah itu perlu dipahamkan ke Remaja Masjid. Harapannya kalau satu Remaja Masjid menanam pohon dan memeliharanya maka Kota Kediri semakin hijau lagi,” jelasnya.

    Dalam kegiatan ini, Mbak Wali juga melakukan aksi tanam pohon. Turut hadir, Kepala Bagian Kesra Yono Heryadi, Camat Mojoroto Abdul Rahman, Lurah Bandar Kidul Hero Sudarmawan, perwakilan PCNU, tiga pilar kecamatan dan kelurahan, serta tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

    APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rancangan APBD 2026 Kota Probolinggo akhirnya disahkan, namun bukan tanpa guncangan. Rapat paripurna Sabtu (29/11/2025) itu berubah menjadi panggung kritik tajam dari seluruh fraksi DPRD, yang membongkar berbagai pos anggaran yang dinilai janggal, terburu-buru, hingga berpotensi memboroskan uang rakyat.

    Satu per satu fraksi angkat suara, menyampaikan peringatan keras kepada Pemkot agar tidak sembarangan mengelola anggaran publik. Suasana paripurna berlangsung panas meski tertib, menunjukkan tingginya kecurigaan legislatif terhadap arah kebijakan fiskal tahun depan.

    Fraksi Golkar menyerang pola lama Pemkot yang disebut hanya mengejar tinggi serapan tanpa mengukur dampak program. Golkar menegaskan APBD harus menghasilkan output dan outcome nyata, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar.

    Golkar juga memperingatkan agar proyek infrastruktur tidak sekadar membangun fisik, tetapi memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Sistem pengawasan internal diminta diperketat untuk menutup peluang penyimpangan.

    Fraksi PKB menyampaikan kritik paling keras: penyertaan modal Perseroda Bahari Tanjung Tembaga Rp 6,9 miliar dinilai dipaksakan, bahkan direkomendasikan tanpa kejelasan direksi dan komisaris.

    Tak berhenti di situ, PKB menyoroti anggaran KORMI Rp 500 juta yang dianggap tidak berdasar, proposal lemah, kegiatan minim manfaat, tapi tetap “ngotot” diajukan.

    PKB juga menembakkan kritik ke pos anggaran rumah tangga kepala daerah yang menembus lebih dari Rp 3 miliar dan wakil kepala daerah lebih dari Rp 1,4 miliar. Fraksi menyebut pos tersebut rawan pemborosan dan belum memiliki dasar regulasi yang jelas.

    Fraksi PDI Perjuangan memperingatkan bahwa APBD bukan sekadar tabel angka ataupun alat akomodasi kepentingan politik, tetapi penentu arah pembangunan daerah.

    Fraksi ini menuntut APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat: mulai dari akses infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, dukungan bagi petani, hingga program pengentasan kemiskinan dan stunting.

    Fraksi Gembira (Gerindra–PPP) menyoal keras penurunan ekstrem alokasi BOSDA bagi sekolah swasta. Mereka memperingatkan kebijakan itu bisa mengancam keberlangsungan sekolah swasta, menimbulkan keresahan, bahkan gejolak di masyarakat.

    Fraksi juga meminta bantuan pesantren dan tunjangan guru keagamaan tidak dicoret, mengingat kontribusinya yang besar dalam pendidikan moral dan sosial masyarakat.

    Fraksi NasDem menyampaikan tuntutan tegas: Pemkot harus menghentikan belanja-belanja tak efektif dan tidak memiliki urgensi publik.

    NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan, inovasi pendapatan legal, dan penggunaan data wajib pajak yang valid. Kenaikan target PAD harus berbasis kajian, bukan sekadar menaikkan angka untuk terlihat agresif.

    Fraksi PKS mempersoalkan masih adanya paket pekerjaan yang masuk APBD tanpa DED dan FS. Fraksi menegaskan bahwa praktik seperti ini rawan menghasilkan proyek setengah matang dan manfaat yang tidak terasa bagi masyarakat.

    PKS juga menyoroti anggaran PKK Rp 3,9 miliar yang dianggap harus dikawal ketat agar tidak menjadi ajang seremonial. Untuk program bantuan fakir miskin, PKS meminta agar tidak hanya peralatan yang diberikan, tetapi modal dan pendampingan usaha hingga benar-benar meningkatkan taraf hidup penerima.

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, merespons kritik fraksi dengan menyatakan seluruh catatan akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum APBD ditetapkan. “Akan kita tindak lanjuti setiap catatan DPRD,” ujarnya.

    R-APBD 2026 selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Wali kota menyebut masukan fraksi penting untuk mengoptimalkan belanja dan pendapatan daerah sebelum penetapan final. [ada/suf]

  • Wakil Ketua MPR: Bencana di Aceh-Sumbar-Sumut tanda krisis iklim

    Wakil Ketua MPR: Bencana di Aceh-Sumbar-Sumut tanda krisis iklim

    mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rangkaian bencana di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera (Sumut dan Sumbar) merupakan tanda nyata bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis iklim sekaligus lingkungan.

    Eddy mengatakan peningkatan suhu yang signifikan di berbagai kota besar serta perubahan pola cuaca yang tak menentu menjadi indikasi kuat terjadinya perubahan iklim.

    “Sudah ada peningkatan suhu di mana-mana. Kita juga tidak lagi tahu kapan harus mengekspektasi hujan atau musim kering,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya setelah menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Diplomacy Clinic Room yang berlangsung di Jakarta.

    Eddy mencontohkan, sejumlah bencana belakangan ini, mulai dari banjir, hujan deras di musim kemarau, hingga tanah longsor di Jawa Tengah serta banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan betapa seriusnya krisis iklim yang sedang dihadapi Indonesia.

    “Ini bagian dari krisis iklim yang kita hadapi, tetapi juga akibat perilaku kita yang tidak menghormati lingkungan hidup. Terutama pembalakan hutan dan pengambilan pasir yang masif,” kata Eddy.

    Ia juga menyoroti alih fungsi lahan besar-besaran untuk perumahan dan kawasan industri yang merusak keseimbangan lingkungan. Menurutnya, fenomena tersebut harus menjadi alarm agar pemerintah dan masyarakat segera melakukan pembenahan.

    Eddy mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air.

    “Alarm ini harus direspons cepat agar kita bisa mencegah bencana-bencana berikutnya,” kata Doktor Ilmu Politik UI ini

    Menanggapi viralnya kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang di beberapa daerah di Sumatera, yang memunculkan dugaan adanya praktik illegal logging, Eddy menegaskan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan transparan.

    “Adanya kayu gelondongan yang terlihat jelas di depan mata kita harus ditelusuri. Jika sumbernya legal, bisa dilihat dari perizinannya. Tetapi jika di luar jalur hukum, harus ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jera,” tegasnya.

    Eddy berharap pemerintah bergerak cepat mengusut sumber kayu-kayu tersebut agar perusakan hutan tidak kembali terjadi dan masyarakat tidak lagi menjadi korban bencana yang seharusnya bisa dicegah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Timbulan Sampah 6,5 Juta Ton, Ketua Pokja Sampah DPRD Jatim: Pengelolaan Masih Minim

    Timbulan Sampah 6,5 Juta Ton, Ketua Pokja Sampah DPRD Jatim: Pengelolaan Masih Minim

    Jember (beritajatim.com) – Timbulan sampah di Jawa Timur pada 2024 mencapai 6,5 juta ton. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengelolanya.

    “Kalau masalah penanganan sudah berjalan dengan baik, namun terkait pengelolaan ini masih sangat minim,” kata Ketua Kelompok Kerja Sampah DPRD Jatim Satib, Minggu (30/11/2025).

    Menurut Satib, sampah yang bisa dikelola masih 59 persen. “Jadi ada 41 persen sampah di Jawa Timur belum dikelola dengan baik,” katanya.

    Satib mendorong masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sampah melalui bank sampah. Dia sendiri berupaya memfasilitasi bantuan untuk swadaya masyarakat dalam mengelola sampah. Salah satunya dengan pemberian bantuan kendaraan roda tiga ke Bank Sampah Jawa Asri, di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Sabtu (29/11/2025).

    Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jatim, Satib ingin bank sampah di Jember lebih mudah mengembangkan pengelolaan sampah semaksimal mungkin. Dia mengingatkan, sumbangsih rumah tangga dalam timbulan sampah di Indonesia cukup besar. “Maka dibutuhkan peran rumah tangga juga untuk menguranginya,” katanya.

    Sebelumnya, Satib juga memfasiilitasi bantuan kendaraan roda tiga untuk bank sampah di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan, dan lainnya. Dia juga memfasilitasi bantuan tempat sampah besar ke berbagai bank sampah hingga masyarakat di kelurahan-kelurahan. “Insyallah nanti pada 2027 kami anggarkan 10 unit kendaraan untuk Jember,” katanya. [wir]

  • Mbak Wali Sabet Anugerah A Transformative Young Mayor 2025 Radar Kediri Awards

    Mbak Wali Sabet Anugerah A Transformative Young Mayor 2025 Radar Kediri Awards

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati kembali menorehkan prestasi gemilang. Sosok pemimpin muda ini resmi menerima Anugerah A Transformative Young Mayor dari Jawa Pos Radar Kediri Award 2025.

    Sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil membawa perubahan nyata dalam struktur, tata kelola, dan pembangunan Kota Kediri. Penyerahan penghargaan, berlangsung di Ruang Tegowangi, Hotel Grand Surya Kediri, Sabtu (29/11/2025).

    “Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami bisa mendapatkan penghargaan ini. Tentu saja ini bukan pencapaian pribadi tapi pencapaian seluruh jajaran di Pemerintah Kota Kediri dan masyarakat Kota Kediri,” terang Wali Kota Kediri.

    Lebih lanjut, Mbak Wali menegaskan bahwa penghargaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perubahan tidak boleh berhenti bagi Kota Kediri. Momentum ini juga menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Kediri untuk terus bekerja lebih baik sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

    Di akhir sambutannya, Wali Kota termuda ini mengajak seluruh masyarakat Kota Kediri untuk terus bergotong royong mewujudkan Kota Kediri yang semakin Mapan.

    Hadir pula, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi (Wamendikti) Fauzan, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Imam Hidayat, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Pengasuh Ponpes Al Falah Ploso Gus Kautsar, Ketua Pengadilan Negeri Khairul, Direktur Radar Kediri Kurniawan Muhammad, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Agung Hadi Wijanarko, serta para penerima penghargaan lainnya. [nm/suf]

  • TNI AL kerahkan tim penyelamat ke lokasi bencana di Sumatera

    TNI AL kerahkan tim penyelamat ke lokasi bencana di Sumatera

    “Operasi ini melibatkan personel khusus penyelamat,”

    Jakarta (ANTARA) – TNI AL mengerahkan tim penyelamat yang terdiri dari gabungan tim Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) untuk membantu pencarian dan evakuasi akibat bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Sumatera.

    “Operasi ini melibatkan personel khusus penyelamat,” kata Kadispenal Laksamana Pertama TNI Tunggul di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, tim penyelamat itu dilengkapi dengan helikopter untuk mendukung misi pengintaian udara, evakuasi, dan pengiriman bantuan cepat. Dia mengatakan lima helikopter dibawa oleh TNI AL menggunakan sejumlah KRI yang juga berlayar membawa bantuan logistik.

    “TNI AL juga telah mengantisipasi pengerahan pasukan tambahan ke lokasi bencana dengan mengerahkan personel dan material dari Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) di masing-masing Kodaeral,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejumlah kapal yang dikerahkan menuju Sumatera dengan membawa helikopter itu diproyeksikan tiba dalam dua atau tiga hari ke depan setelah diberangkatkan pada hari Minggu ini.

    “Harapannya helikopter yang kita bawa ini juga bisa langsung ke daerah-daerah lokasi yang sulit dijangkau dan bisa men-drop bantuan logistik di sana,” kata Ali saat meninjau KRI dr Soeharso yang membawa bantuan logistik.

    Dia menilai lokasi bencana yang paling parah terdampak terjadi di daerah Aceh, dan Sibolga dan Nias (Sumatera Utara).

    Untuk saat ini, menurut dia, prajurit Marinir TNI AL juga sudah beroperasi di lokasi-lokasi bencana menggunakan perahu karet, guna menolong warga yang terperangkap di atap-atap rumah akibat banjir yang tinggi.

    “Jadi kita koordinasi semua TNI ya, bukan hanya Angkatan Laut saja. Sebenarnya sekarang ini bantuan dari ada Angkatan Udara sudah mengirimkan beberapa Hercules, kemudian A400,” kata Ali.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan MPR: Sejahterakan keluarga prasejahtera melalui hunian layak

    Pimpinan MPR: Sejahterakan keluarga prasejahtera melalui hunian layak

    “Ini merupakan salah satu cara kita memastikan adanya pemerataan infrastruktur bagi keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan komitmennya dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan keluarga prasejahtera melalui hunian layak.

    Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan Tilik Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Silaturahmi Kebangsaan MPR RI bertema “Rumah Layak, Keluarga Sejahtera” di Desa Donorojo, Kecamatan Donorojo, Pacitan.

    Dalam sambutannya di hadapan sekitar 500 warga, Ibas menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Pacitan, tidak hanya jalan-jalan besar, tetapi juga jalan desa serta akses kepada perumahan yang layak. Ia bersyukur Pacitan kembali mendapatkan dukungan besar dari pemerintah pusat melalui alokasi BSPS hingga 1.000 rumah ke depan.

    “Ini merupakan salah satu cara kita memastikan adanya pemerataan infrastruktur bagi keluarga-keluarga yang sangat membutuhkan,” kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ibas bersama BNPB juga menyerahkan sembako kepada penerima BSPS sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada warga penerima manfaat. Ia mengingatkan agar bantuan yang diterima dirawat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.

    “Masih banyak yang menunggu, masih banyak juga yang menginginkan. Jadi tolong betul-betul dijaga dan dirawat ya, Bapak Ibu,” pesannya.

    Di sela peninjauan salah satu rumah yang telah selesai dibangun melalui BSPS, suasana haru dan bangga mengemuka ketika seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, Affan Harikuncoro, tampil mempersembahkan pertunjukan wayang kulit singkat.

    Dengan suara dan gerak yang penuh percaya diri, Affan membawakan cuplikan lakon “Lagu Daerah Bertapa” yang mengundang decak kagum dari semua yang hadir, termasuk Ibas.

    Putra Presiden Ke-6 RI itu bahkan melakukan gestur ‘menanggap wayang’, sebuah bentuk penghormatan khas masyarakat Jawa kepada dalang. Ibas menghampiri Affan, menyapa, memberi apresiasi, dan menyemangati sang dalang cilik untuk terus menekuni bakatnya.

    “Wah luar biasa, masih 11 tahun tapi sudah pandai memainkan banyak karakter wayang,” ujar Ibas dengan bangga.

    Ia berharap kemampuan Affan akan menjadi bagian dari regenerasi pelestari budaya Pacitan.

    “Terus berlatih ya, tapi ingat sekolah tetap nomor satu. Masa depanmu cerah kalau bakat dan pendidikan bisa berjalan bersama,” pesannya.

    Momen tersebut menjadi penegasan bahwa rumah layak bukan sekadar bangunan fisik, melainkan ruang tumbuhnya impian dan talenta anak bangsa.

    “Rumah ini harus menjadi tempat yang nyaman untuk anak-anak kita belajar, tumbuh, menggapai cita-citanya… Termasuk untuk anak berbakat seperti Affan. Mari kita dukung bersama,” ucapnya.

    Kegiatan di Donorojo turut dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan daerah seperti Bupati Pacitan, Camat Donorojo, Sekretaris Daerah, kepala dinas terkait, unsur TNI–Polri, serta jajaran legislatif dan yudikatif kabupaten. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan Pacitan yang sejahtera, tangguh, dan berkarakter.

    Menutup pertemuan, Ibas memastikan perjuangannya di MPR RI akan terus berpihak pada kesejahteraan rakyat, baik dalam hal infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia dan pelestarian budaya.

    “Mari menjadi bagian besar untuk berkolaborasi, meningkatkan kebersamaan, meningkatkan kesejahteraan. Semoga keluarga-keluarga di Pacitan semakin maju dan sejahtera,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi di Jayapura ajar baca tulis warga Kampung Doyo Baru

    Polisi di Jayapura ajar baca tulis warga Kampung Doyo Baru

    “Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan literasi dasar masyarakat setempat,”

    Sentani (ANTARA) – Kepolisian Resor ( Polres) Jayapura melalui Sub-Satuan Tugas (Subsatgas) Si-Ipar Operasi Rasaka Cartenz 2025 menyasar Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua guna melaksanakan program pembelajaran baca tulis bagi warga setempat.

    Kasubsatgas Si-Ipar Polres Jayapura, AKP Yonias Purwanto di Jayapura, Minggu, mengatakan di mana pada program tersebut pihaknya lebih menyasar kepada anak-anak dan mama-mama.

    “Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan literasi dasar masyarakat setempat,” katanya.

    Menurut Yonias, kegiatan ini rutin dilakukan sehingga anak-anak mendapatkan bimbingan membaca dan menulis, sementara para mama-mama difasilitasi untuk mempelajari kembali kemampuan berhitung sederhana.

    “Untuk itu pada Selasa (25/11) kami menyasar program pembelajaran ini yang mana merupakan komitmen Polri agar hadir mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah pedesaan, khususnya di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.

    Dia menjelaskan menilai kemampuan literasi dasar sangat penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat.

    “Kami ingin memastikan anak-anak dan para mama-mama memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, terutama terkait kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sehingga ini sekaligus menjadi sarana mendekatkan Polri dengan masyarakat,” katanya.

    Dia menambahkan , antusiasme warga mengikuti kegiatan menjadi motivasi bagi personel Satgas untuk terus melaksanakan program belajar secara berkelanjutan. Keaktifan peserta juga memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap pendampingan pendidikan dasar.

    “Dari hasil evaluasi singkat, sebagian anak-anak menunjukkan perkembangan kemampuan membaca dan menulis. Demikian pula beberapa mama-mama mulai lebih percaya diri dalam berhitung,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pihaknya juga memastikan program tersebut akan terus dilanjutkan sebagai langkah mendukung peningkatan literasi di Kampung Doyo Baru.

    “Kami berharap kegiatan itu mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat,” katanya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bantu penerangan warga Yepem, Polres Asmat  bantu solar sel

    Bantu penerangan warga Yepem, Polres Asmat bantu solar sel

    “Kami melihat masih terdapat sejumlah rumah di Kampung Yepem yang mengandalkan penerangan sederhana pada malam hari sehingga bantuan solar sel diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta menunjang aktivitas warga,”

    Jayapura (ANTARA) – Kepolisian Resor (Polres) Asmat membantu meningkatkan penerangan warga Kampung Yepem, Distrik Agats dengan memberikan dua unit solar sel sebagai upaya mendukung ketersediaan penerangan malam hari pada wilayah setempat.

    Kapolres Asmat AKBP Wahyu Basuki di Jayapura, Minggu, mengatakan penyerahan solar sel itu merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir membantu kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penerangan di wilayah yang belum sepenuhnya ada.

    “Kami melihat masih terdapat sejumlah rumah di Kampung Yepem yang mengandalkan penerangan sederhana pada malam hari sehingga bantuan solar sel diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta menunjang aktivitas warga,” katanya.

    Menurut Wahyu, dukungan tersebut juga menjadi bagian dari program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) melalui penguatan komunikasi antara kepolisian dan warga di tingkat kampung.

    “Penggunaan solar sel dipilih karena dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh masyarakat tanpa tergantung jaringan listrik utama, sehingga lebih efisien untuk daerah yang akses infrastrukturnya terbatas,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pihaknya berharap perangkat tersebut dapat dirawat dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bersama, terutama dalam meningkatkan kualitas penerangan rumah dan lingkungan sekitar.

    “Semoga bantuan ini memberi manfaat nyata bagi warga dan semakin memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat,” katanya.

    Dia menambahkan bantuan yang diberikan tidak banyak namun diharapkan dapat memberikan manfaat besar dengan begitu keamanan dan ketertiban pada wilayah setempat bisa terjaga.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HNW: Hari Solidaritas Internasional momen solidaritas untuk Palestina

    HNW: Hari Solidaritas Internasional momen solidaritas untuk Palestina

    Peringatan dan seruan yang disampaikan oleh Sekjen PBB seharusnya bukan hanya slogan atau peringatan seremonial belaka, mestinya menjadi aksi yang lebih konkret lagi dari PBB

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap Hari Solidaritas Internasional tidak hanya sekadar seremonial belaka, namun melahirkan aksi yang lebih konkret dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mewujudkan solidaritas global membela rakyat Palestina untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Palestina.

    “Hari Solidaritas Internasional bersama Rakyat Palestina (29/11) sangat penting tidak hanya untuk terus diperingati tapi untuk aksi-aksi yang lebih nyata, karena sejak PBB menjadikan tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional terhadap bangsa Palestina, nasib mereka tidak semakin baik, bahkan cita-cita menghadirkan negara Palestina merdeka dengan pola two state solution pun semakin jauh dari harapan, terbukti dengan terus berlanjutnya kejahatan genosida oleh Israel terhadap bangsa Palestina yang terus berlanjut di jalur Gaza bahkan kejahatan terhadap warga Palestina di Tepi Barat maupun di Masjid al-Aqsha di Jerusalem,” kata HNW dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    HNW mengapresiasi keputusan PBB menjadikan dan memperingati tanggal 29 November sebagai Hari Solidaritas Internasional dan menyampaikan adanya peringatan Hari Solidaritas Internasional bersama bangsa Palestina yang kembali disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres ini memang harus terus digaungkan, untuk mengingatkan semua pihak bahwa rakyat Palestina seperti bangsa-bangsa yang lain memiliki hak atas martabat, keadilan dan penentuan nasib sendiri.

    Namun, sebagaimana disampaikan Sekjen PBB, terutama selama 2 tahun terakhir, hak-hak ini telah dilanggar oleh Israel dengan mengabaikan semua hukum internasional. Peringatan itu juga penting untuk menyerukan agar segera dihormatinya hak-hak bangsa Palestina dengan diakhirinya pendudukan ilegal di wilayah Palestina.

    “Peringatan dan seruan yang disampaikan oleh Sekjen PBB seharusnya bukan hanya slogan atau peringatan seremonial belaka, mestinya menjadi aksi yang lebih konkret lagi dari PBB,” ujarnya.

    HNW menegaskan bahwa kejahatan Israel terhadap Bangsa Palestina tidak berhenti, meski kesepakatan gencatan senjata telah ditandatangani oleh berbagai pihak.

    Bahkan, kejahatan tersebut semakin parah dan semakin banyak korban rakyat sipil Palestina. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina, setidaknya sudah lebih 280 warga sipil Palestina yang dibunuh, dan setidaknya 67 dari jumlah tersebut anak-anak, pasca gencatan senjata yang disepakati pada 10 Oktober 2025.

    “PBB seharusnya tidak hanya memperingati hari solidaritas bersama bangsa Palestina, tetapi juga melaksanakan semua resolusi yang sudah dibuatnya dan juga keputusan Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang sudah diambil, untuk menghadirkan perdamaian dan menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Palestina, serta mewujudkan solusi dua negara,” ujarnya.

    Bahkan, kata HNW, Hari Solidaritas Internasional ini juga perlu diperingati dan diingatkan bahwa ada ribuan warga dan anak-anak Palestina yang ditahan oleh Israel secara semena-mena, dan tidak beralasan secara hukum.

    “Ini seharusnya yang jadi pekerjaan rumah PBB sebagai bukti konkret solidaritas terhadap bangsa Palestina, mengeluarkan solidaritas yang sudah dilakukan oleh masyarakat global, agar ada kejujuran solidaritas dari negara-negara anggota PBB terhadap bangsa Palestina betul-betul diwujudkan agar masalah Palestina bisa diselesaikan dengan baik, sehingga rakyat Palestina dapat dipenuhi HAM-nya dan dapat menentukan nasib sendiri, guna membentuk negara Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.