Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Komisi VIII DPR: Manfaatkan dapur SPPG untuk posko tanggap bencana

    Komisi VIII DPR: Manfaatkan dapur SPPG untuk posko tanggap bencana

    Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menja

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong pemanfaatan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai posko tanggap bencana yang menerima bantuan makanan bagi korban bencana longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    “Dalam situasi darurat, pemenuhan nutrisi dan makanan siap santap bagi pengungsi adalah hal yang krusial. Saya melihat Dapur SPPG yang sudah terbentuk dalam program MBG memiliki infrastruktur dan kapasitas yang dapat dialihfungsikan secara cepat menjadi posko logistik dan dapur umum darurat,” kata Singgih dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Berdasarkan data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Jumat (28/11) sore, bencana di wilayah Sumatera telah menelan total 174 korban jiwa dan 79 orang masih dinyatakan hilang.

    Secara rinci, Aceh menjadi wilayah dengan korban terbanyak (116 meninggal, 42 hilang), diikuti Sumut (35 meninggal, 25 hilang), dan Sumbar (23 tewas, 12 hilang). Selain itu, ribuan keluarga/jiwa dilaporkan terdampak dan harus mengungsi, seperti di Aceh sebanyak 33.817 KK/119.988 jiwa.

    “Melihat data yang memilukan ini, penanganan tanggap darurat, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar, harus menjadi prioritas utama. Akses makanan siap saji dan nutrisi adalah kunci untuk memastikan para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, tetap bertahan dalam kondisi sulit ini,” ujarnya.

    Dalam kerangka respons tanggap darurat, Singgih Januratmoko secara positif menyoroti potensi besar dari dapur SPPG yang merupakan bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dapur-dapur yang sudah tersedia di daerah bencana, seperti yang telah dilaporkan terjadi di Padang, Sumatera Barat, dapat segera dialihfungsikan untuk sementara menjadi Posko Bantuan Makanan Tanggap Darurat Bencana.

    “Program MBG hadir dengan infrastruktur dapur yang sudah terstandarisasi, memiliki rantai pasok bahan pangan, dan sumber daya manusia yang terlatih. Ini adalah aset nasional yang harus kita optimalkan. Pada masa damai, dapur ini menyajikan makanan bergizi, dan di masa bencana, dapur ini dapat menjadi ‘jantung’ logistik makanan untuk korban terdampak,” ujarnya.

    Menurutnya, untuk mendorong percepatan alihfungsi SPPG MBG menjadi posko tanggap bencana, maka perlu Kementerian Sosial dan BNPB segera mengeluarkan instruksi resmi agar Dapur SPPG di wilayah terdampak secara otomatis beralih fungsi menjadi posko logistik makanan darurat, di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

    Singgih juga menyarankan perlunya penguatan kapasitas SDM SPPG yaitu dengan memanfaatkan para juru masak dan pengelola dapur SPPG yang telah ada untuk dibekali dengan pelatihan penanganan logistik bencana, sehingga kesiapsiagaan mereka semakin terintegrasi.

    Selain itu, Singgih juga perlunya optimalisasi anggaran dengan memastikan adanya alur anggaran darurat yang cepat dan fleksibel dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya melalui alokasi di Kementerian Sosial dan BNPB, untuk menopang biaya operasional dan pengadaan bahan baku Dapur SPPG yang beralih fungsi.

    “Inovasi pemanfaatan Dapur SPPG ini menunjukkan bahwa program pemerintah dapat beradaptasi dan menjadi solusi di tengah krisis. Ini adalah wujud gotong royong dan negara hadir secara nyata di saat masyarakat sedang kesulitan. Mari kita satukan tekad dan energi untuk bangkit dan pulih lebih cepat,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Singgih juga menyampaikan rasa empati dan belasungkawa terdalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak.

    “Atas nama pribadi dan keluarga besar Komisi VIII DPR RI, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para keluarga korban yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Kita semua turut berduka. Di saat seperti ini, solidaritas dan gotong royong menjadi kekuatan utama kita untuk bangkit dan meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” ujar Singgih.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang HPN 2026, PWI ajak negara hadir jaga kesehatan ekosistem media

    Jelang HPN 2026, PWI ajak negara hadir jaga kesehatan ekosistem media

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat Akhmad Munir mengharapkan negara dapat semakin mengambil peran sentral dalam menjaga kelangsungan hidup industri media di Indonesia, khususnya dalam menghadapi era disrupsi media.

    Seruan itu disampaikan Munir saat Pencanangan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu, dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta.

    Sebelum acara pencanangan dimulai, Munir bersama jajaran pengurus PWI Pusat, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Banten Andra Soni melakukan jalan sehat bersama dengan masyarakat pers dan ribuan masyarakat Banten.

    Munir yang juga Direktur Utama LKBN ANTARA itu menegaskan bahwa media nasional saat ini sedang tidak baik-baik saja akibat perubahan besar landscape industri yang dipicu oleh disrupsi teknologi.

    “Kami berharap negara semakin hadir untuk membawa dunia pers sesuai yang kita harapkan menjadi perusahaan pers yang sehat, wartawannya sehat, dan karya jurnalistiknya juga sehat untuk membangun bangsa dan negara,” ujar Munir.

    Munir, yang turut didampingi Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, menyatakan salah satu agenda utama HPN 2026 adalah Konvensi Media Massa yang akan membahas masa depan wartawan di tengah ancaman teknologi.

    Menanggapi tantangan disrupsi, Kapolri menekankan pentingnya peran pers dalam menghadapi era post-truth.

    “Sangat penting keberadaan teman-teman dari pers untuk bisa memberikan informasi yang berimbang dan tepercaya agar menjadi rujukan masyarakat dan Polri berkomitmen meningkatkan perlindungan bagi rekan-rekan pers di lapangan,” jelas Sigit.

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan kesiapan penuh Pemerintah Provinsi Banten menjadi tuan rumah puncak HPN pada 9 Februari 2026 yang rencananya dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah Provinsi Banten meyakini kegiatan HPN 2026 di Provinsi Banten tidak hanya akan berdampak terhadap penguatan sinergi antar pemerintah daerah, tetapi juga akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pariwisata,” katanya.

    Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan rangkaian HPN dan berharap insan pers dapat menjadi mitra strategis dalam mengembangkan sektor investasi dan pariwisata di Banten.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPP Golkar serukan kader gotong royong bantu daerah bencana

    DPP Golkar serukan kader gotong royong bantu daerah bencana

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerukan segenap kader Partai Golkar untuk turun langsung dan bergotong royong membantu korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Bahlil juga menyerukan agar seluruh kantor Partai Golkar di berbagai daerah dijadikan posko bantuan. Selain menggalang donasi logistik, kantor-kantor partai juga diminta siap mengoordinasikan relawan apabila diperlukan untuk memperkuat penanganan situasi darurat di wilayah masing-masing.

    “Ini saatnya kita hadir untuk rakyat, membantu dengan segala kemampuan yang kita miliki. Ayo kita bangkitkan kembali semangat kegotongroyongan,” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah XI Partai Golkar Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

    Bahlil menegaskan komitmen DPP Partai Golkar untuk bergotong royong membantu para korban dengan memberikan dana sebesar Rp3 miliar sebagai dukungan awal bagi upaya penanganan kebencanaan di tiga provinsi tersebut.

    Ia menekankan bahwa bantuan ini bersifat cepat, terkoordinasi, dan berfokus pada kebutuhan paling mendesak masyarakat di lapangan.

    Bahlil juga menegaskan bahwa gotong royong adalah nilai dasar Partai Golkar yang harus diwujudkan secara nyata, terutama ketika masyarakat tengah menghadapi kesulitan besar akibat bencana.

    “Dari laporan daerah, Partai Golkar di sekitar daerah terdampak sudah ikut membantu penanganan bencana,” ujar Bahlil.

    Bahlil juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

    “Saya mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya saudara-saudara kita di beberapa daerah ya, di Sumbar, kemudian di Sumut dan Aceh akibat longsor,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPP Golkar serukan kader gotong royong bantu daerah bencana

    DPP Golkar serukan kader gotong royong bantu daerah bencana

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyerukan segenap kader Partai Golkar untuk turun langsung dan bergotong royong membantu korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Bahlil juga menyerukan agar seluruh kantor Partai Golkar di berbagai daerah dijadikan posko bantuan. Selain menggalang donasi logistik, kantor-kantor partai juga diminta siap mengoordinasikan relawan apabila diperlukan untuk memperkuat penanganan situasi darurat di wilayah masing-masing.

    “Ini saatnya kita hadir untuk rakyat, membantu dengan segala kemampuan yang kita miliki. Ayo kita bangkitkan kembali semangat kegotongroyongan,” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan Bahlil saat menghadiri Musyawarah Daerah XI Partai Golkar Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

    Bahlil menegaskan komitmen DPP Partai Golkar untuk bergotong royong membantu para korban dengan memberikan dana sebesar Rp3 miliar sebagai dukungan awal bagi upaya penanganan kebencanaan di tiga provinsi tersebut.

    Ia menekankan bahwa bantuan ini bersifat cepat, terkoordinasi, dan berfokus pada kebutuhan paling mendesak masyarakat di lapangan.

    Bahlil juga menegaskan bahwa gotong royong adalah nilai dasar Partai Golkar yang harus diwujudkan secara nyata, terutama ketika masyarakat tengah menghadapi kesulitan besar akibat bencana.

    “Dari laporan daerah, Partai Golkar di sekitar daerah terdampak sudah ikut membantu penanganan bencana,” ujar Bahlil.

    Bahlil juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

    “Saya mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya saudara-saudara kita di beberapa daerah ya, di Sumbar, kemudian di Sumut dan Aceh akibat longsor,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pangdam Cenderawasih minta prajurit jauhi judi dan narkoba

    Pangdam Cenderawasih minta prajurit jauhi judi dan narkoba

    “Jauhi berbagai bentuk pelanggaran karena dampaknya selain dapat merusak moral juga mencoreng kesatuan,”

    Jayapura (ANTARA) – Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim meminta prajurit khususnya yang bertugas dilingkungan Korem 172/PWY untuk menjauhi judi dan narkoba serta berbagai bentuk pelanggaran termasuk tindakan asusila serta minuman keras.

    “Jauhi berbagai bentuk pelanggaran karena dampaknya selain dapat merusak moral juga mencoreng kesatuan,” kata Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim, di Jayapura, Minggu.

    Dikatakan, dalam setiap kunjungannya ke satuan-satuan termasuk di Korem 172/PWY, selalu mengingatkan agar prajurit menjauhi segala bentuk pelanggaran dan melaksanakan tugas secara profesional, proporsional serta tidak menyakiti rakyat.

    “Hormati dan pelajari adat istiadat yang berlaku di Papua,” kata Mayjen TNI Amrin seraya menambahkan, setiap prajurit harus meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan.

    Selain poin-poin tersebut yang menjadi fondasi utama bagi setiap prajurit dalam menjalankan tugas di wilayah Papua adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinan masing-masing.

    “Dari sanalah kekuatan moral dan integritas seorang prajurit terbentuk,” kata Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim.

    Kodam XVII Cendrawasih membawahi dua korem yang berada di tiga provinsi di Tanah Papua yakni Korem 172/PWY yang wilayah kerjanya Provinsi Papua dan Papua Pegunungan serta Korem 173/PVB di Papua Tengah.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seizin Megawati, PDIP Jatim Renovasi Rumah Masa Muda Bung Karno di Blitar

    Seizin Megawati, PDIP Jatim Renovasi Rumah Masa Muda Bung Karno di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Wajah situs bersejarah rumah masa muda Presiden pertama RI Soekarno atau yang terkenal dengan Istana Gebang di Kota Blitar, bakal makin cantik. DPD PDI Perjuangan Jawa Timur mengambil inisiatif melakukan renovasi terhadap situs cagar budaya tersebut.

    Langkah pemugaran ini bukan sembarang proyek. Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi ‘Kanang’ Sulistyono, menegaskan bahwa renovasi ini telah mengantongi restu langsung dari putri Bung Karno sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “Desainnya sudah kita sampaikan ke ibu Megawati dan ibu (Megawati) setuju maka jalan hari ini, sebelum 1 Desember harus sudah ada peletakan batu pertama maka hari ini dilakukan peletakan batu pertama,” ucap pria yang akrab disapa Kanang pada Minggu (30/11/2025).

    Uniknya, ada syarat khusus yang diutarakann oleh Megawati dalam proyek ini yakni haram menyentuh uang negara. Kanang mengungkapkan, Megawati memberikan instruksi tegas agar renovasi rumah masa muda sang Proklamator itu harus murni tanpa harus menggunakan uang negara.

    Instruksi ini menjadi tantangan prestisius yang langsung disambut oleh Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah. Menurut Kanang, pihak DPD Jatim langsung mengambil alih (take over) seluruh pembiayaan perbaikan Istana Gebang sebagai wujud penghormatan kepada Sang Proklamator tanpa bergantung pada pihak eksternal.

    “Saya diskusi dengan pak Said bagaimana kalau kita kolaborasi dengan BUMN tapi ibu tidak menghendaki, sudah lah DPD saja yang bangun tidak usah kemana-mana, nah ini menjadi tantangan pak Said tidak boleh ditantang kalau ditantang langsung diiyain,” bebernya.

    Sentuhan Baru: Patung Bung Karno Membaca Buku

    Patung Bung Karno

    Tak hanya soal dana, Megawati juga memberikan atensi detail terhadap desain renovasi. Setelah melalui proses konsultasi desain, Megawati meminta adanya penggantian patung Bung Karno yang menjadi ikon di halaman depan Istana Gebang.

    Megawati menghendaki sosok ayahnya ditampilkan dalam sisi intelektual yang lebih menonjol, serupa dengan patung Bung Karno yang berdiri di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI.

    “Ibu (Megawati) menghendaki patung seperti Lemhannas, saat Bung Karno duduk membaca buku di kursi, karena filosofinya Bung Karno adalah guru bangsa bukan hanya sekedar proklamator, tapi selamanya Bung Karno menjadi guru bangsa,” jelas mantan Bupati Ngawi tersebut.

    Lantai Granit dan Target 6 Bulan

    Selain penggantian patung, perubahan signifikan juga akan dilakukan pada bagian lantai area luar. Paving blok yang saat ini terpasang akan diganti dengan batu granit.

    Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan estetika Istana Gebang dengan kompleks Makam Bung Karno (MBK) yang sudah lebih dulu menggunakan material serupa. Proyek yang memadukan pelestarian sejarah dan estetika modern ini ditargetkan tidak memakan waktu lama.

    “Perbaikan ini diperkirakan selesai dalam waktu 5 sampai 6 bulan ke depan,” pungkas Kanang. [owi/suf]

  • Wali Kota Kediri Tegaskan Komitmen Jaga Keberlanjutan Lingkungan di Jambore Go Green Remaja Masjid

    Wali Kota Kediri Tegaskan Komitmen Jaga Keberlanjutan Lingkungan di Jambore Go Green Remaja Masjid

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menghadiri Jambore Go Green Remaja Masjid Kota Kediri yang digelar pada Minggu (30/11/2025) di Masjid Darus Sa’adah Bandar Kidul. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan peran generasi muda, khususnya Remaja Masjid dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Yakni melalui aksi-aksi nyata yang dimulai dari lingkungan Masjid.

    “Saat ini dunia sedang menghadapi tantangan yang besar. Salah satunya berkaitan dengan lingkungan. Kita lihat beberapa waktu terakhir terjadi bencana banjir di beberapa daerah dimana diperlukan aksi nyata kita dalam menjaga lingkungan,” ujar wali kota termuda ini.

    Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menegaskan adanya kegiatan Jambore Go Green Remaja Masjid ini menjadi kegiatan yang positif. Dimana Remaja Masjid tidak hanya berkegiatan di ruang-ruang ibadah. Melainkan Remaja Masjid juga memiliki peran penting sebagai motor penggerak perubahan sosial.

    Remaja Masjid hadir di sini sebagai remaja yang memiliki kepedulian dan kesiapan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini akan memberikan wawasan generasi muda terhadap kepedulian lingkungan. Dalam acara ini mereka akan berdiskusi dan belajar baik tentang pengolahan sampah, pentingnya pohon, penghematan energi dan air, serta sosialisasi ecoenzym.

    “Kegiatan ini menjadi komitmen bersama bahwa kita ingin menjaga dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Saya harap ilmu yang didapat hari ini bisa disebar luaskan ke lingkungan masing-masing. Sehingga semakin banyak lagi orang yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan kita,” tegasnya.

    Pada kesempatan ini Anggota DPRD Kota Kediri sekaligus Penggagas Jambore Go Green Imam Wihdan Zarkasyi menjelaskan Jambore Go Green ini merupakan salah satu alternatif kegiatan Remaja Masjid. Agar Remaja Masjid lebih solid dan berkegiatan lingkungan.

    Dengan alternatif kegiatan ini maka dapat mengurangi aktivitas di luar yang jauh dari Masjid. Pesertanya sekitar 300 orang peserta. Kegiatannya antara lain, penanaman pohon, sosialisasi eco enzym, pengajian dan lomba DAI. Dimana dakwah yang dibawakan juga mengenai lingkungan.

    “Disamping mendekatkan Remaja Masjid dengan kegiatan lingkungan. Tentu kesadaran terhadap pengolahan sampah, dan pemanfaatan limbah itu perlu dipahamkan ke Remaja Masjid. Harapannya kalau satu Remaja Masjid menanam pohon dan memeliharanya maka Kota Kediri semakin hijau lagi,” jelasnya.

    Dalam kegiatan ini, Mbak Wali juga melakukan aksi tanam pohon. Turut hadir, Kepala Bagian Kesra Yono Heryadi, Camat Mojoroto Abdul Rahman, Lurah Bandar Kidul Hero Sudarmawan, perwakilan PCNU, tiga pilar kecamatan dan kelurahan, serta tamu undangan lainnya. [nm/suf]

  • APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

    APBD 2026 Disahkan, Fraksi-fraksi ‘Menguliti’ Anggaran Pemkot Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Rancangan APBD 2026 Kota Probolinggo akhirnya disahkan, namun bukan tanpa guncangan. Rapat paripurna Sabtu (29/11/2025) itu berubah menjadi panggung kritik tajam dari seluruh fraksi DPRD, yang membongkar berbagai pos anggaran yang dinilai janggal, terburu-buru, hingga berpotensi memboroskan uang rakyat.

    Satu per satu fraksi angkat suara, menyampaikan peringatan keras kepada Pemkot agar tidak sembarangan mengelola anggaran publik. Suasana paripurna berlangsung panas meski tertib, menunjukkan tingginya kecurigaan legislatif terhadap arah kebijakan fiskal tahun depan.

    Fraksi Golkar menyerang pola lama Pemkot yang disebut hanya mengejar tinggi serapan tanpa mengukur dampak program. Golkar menegaskan APBD harus menghasilkan output dan outcome nyata, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar.

    Golkar juga memperingatkan agar proyek infrastruktur tidak sekadar membangun fisik, tetapi memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Sistem pengawasan internal diminta diperketat untuk menutup peluang penyimpangan.

    Fraksi PKB menyampaikan kritik paling keras: penyertaan modal Perseroda Bahari Tanjung Tembaga Rp 6,9 miliar dinilai dipaksakan, bahkan direkomendasikan tanpa kejelasan direksi dan komisaris.

    Tak berhenti di situ, PKB menyoroti anggaran KORMI Rp 500 juta yang dianggap tidak berdasar, proposal lemah, kegiatan minim manfaat, tapi tetap “ngotot” diajukan.

    PKB juga menembakkan kritik ke pos anggaran rumah tangga kepala daerah yang menembus lebih dari Rp 3 miliar dan wakil kepala daerah lebih dari Rp 1,4 miliar. Fraksi menyebut pos tersebut rawan pemborosan dan belum memiliki dasar regulasi yang jelas.

    Fraksi PDI Perjuangan memperingatkan bahwa APBD bukan sekadar tabel angka ataupun alat akomodasi kepentingan politik, tetapi penentu arah pembangunan daerah.

    Fraksi ini menuntut APBD 2026 benar-benar berpihak kepada rakyat: mulai dari akses infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan, dukungan bagi petani, hingga program pengentasan kemiskinan dan stunting.

    Fraksi Gembira (Gerindra–PPP) menyoal keras penurunan ekstrem alokasi BOSDA bagi sekolah swasta. Mereka memperingatkan kebijakan itu bisa mengancam keberlangsungan sekolah swasta, menimbulkan keresahan, bahkan gejolak di masyarakat.

    Fraksi juga meminta bantuan pesantren dan tunjangan guru keagamaan tidak dicoret, mengingat kontribusinya yang besar dalam pendidikan moral dan sosial masyarakat.

    Fraksi NasDem menyampaikan tuntutan tegas: Pemkot harus menghentikan belanja-belanja tak efektif dan tidak memiliki urgensi publik.

    NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan, inovasi pendapatan legal, dan penggunaan data wajib pajak yang valid. Kenaikan target PAD harus berbasis kajian, bukan sekadar menaikkan angka untuk terlihat agresif.

    Fraksi PKS mempersoalkan masih adanya paket pekerjaan yang masuk APBD tanpa DED dan FS. Fraksi menegaskan bahwa praktik seperti ini rawan menghasilkan proyek setengah matang dan manfaat yang tidak terasa bagi masyarakat.

    PKS juga menyoroti anggaran PKK Rp 3,9 miliar yang dianggap harus dikawal ketat agar tidak menjadi ajang seremonial. Untuk program bantuan fakir miskin, PKS meminta agar tidak hanya peralatan yang diberikan, tetapi modal dan pendampingan usaha hingga benar-benar meningkatkan taraf hidup penerima.

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, merespons kritik fraksi dengan menyatakan seluruh catatan akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum APBD ditetapkan. “Akan kita tindak lanjuti setiap catatan DPRD,” ujarnya.

    R-APBD 2026 selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi. Wali kota menyebut masukan fraksi penting untuk mengoptimalkan belanja dan pendapatan daerah sebelum penetapan final. [ada/suf]

  • Wakil Ketua MPR: Bencana di Aceh-Sumbar-Sumut tanda krisis iklim

    Wakil Ketua MPR: Bencana di Aceh-Sumbar-Sumut tanda krisis iklim

    mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rangkaian bencana di Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera (Sumut dan Sumbar) merupakan tanda nyata bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis iklim sekaligus lingkungan.

    Eddy mengatakan peningkatan suhu yang signifikan di berbagai kota besar serta perubahan pola cuaca yang tak menentu menjadi indikasi kuat terjadinya perubahan iklim.

    “Sudah ada peningkatan suhu di mana-mana. Kita juga tidak lagi tahu kapan harus mengekspektasi hujan atau musim kering,” ujar Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikannya setelah menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Diplomacy Clinic Room yang berlangsung di Jakarta.

    Eddy mencontohkan, sejumlah bencana belakangan ini, mulai dari banjir, hujan deras di musim kemarau, hingga tanah longsor di Jawa Tengah serta banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, menunjukkan betapa seriusnya krisis iklim yang sedang dihadapi Indonesia.

    “Ini bagian dari krisis iklim yang kita hadapi, tetapi juga akibat perilaku kita yang tidak menghormati lingkungan hidup. Terutama pembalakan hutan dan pengambilan pasir yang masif,” kata Eddy.

    Ia juga menyoroti alih fungsi lahan besar-besaran untuk perumahan dan kawasan industri yang merusak keseimbangan lingkungan. Menurutnya, fenomena tersebut harus menjadi alarm agar pemerintah dan masyarakat segera melakukan pembenahan.

    Eddy mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya akan bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, mulai dari pembalak liar hingga perusahaan atau individu yang melakukan pencemaran tanah dan air.

    “Alarm ini harus direspons cepat agar kita bisa mencegah bencana-bencana berikutnya,” kata Doktor Ilmu Politik UI ini

    Menanggapi viralnya kayu gelondongan yang terseret arus banjir bandang di beberapa daerah di Sumatera, yang memunculkan dugaan adanya praktik illegal logging, Eddy menegaskan pentingnya penegakan hukum yang kuat dan transparan.

    “Adanya kayu gelondongan yang terlihat jelas di depan mata kita harus ditelusuri. Jika sumbernya legal, bisa dilihat dari perizinannya. Tetapi jika di luar jalur hukum, harus ada penegakan hukum yang kuat dan konsekuen agar ada efek jera,” tegasnya.

    Eddy berharap pemerintah bergerak cepat mengusut sumber kayu-kayu tersebut agar perusakan hutan tidak kembali terjadi dan masyarakat tidak lagi menjadi korban bencana yang seharusnya bisa dicegah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Timbulan Sampah 6,5 Juta Ton, Ketua Pokja Sampah DPRD Jatim: Pengelolaan Masih Minim

    Timbulan Sampah 6,5 Juta Ton, Ketua Pokja Sampah DPRD Jatim: Pengelolaan Masih Minim

    Jember (beritajatim.com) – Timbulan sampah di Jawa Timur pada 2024 mencapai 6,5 juta ton. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengelolanya.

    “Kalau masalah penanganan sudah berjalan dengan baik, namun terkait pengelolaan ini masih sangat minim,” kata Ketua Kelompok Kerja Sampah DPRD Jatim Satib, Minggu (30/11/2025).

    Menurut Satib, sampah yang bisa dikelola masih 59 persen. “Jadi ada 41 persen sampah di Jawa Timur belum dikelola dengan baik,” katanya.

    Satib mendorong masyarakat untuk berpartisipasi mengelola sampah melalui bank sampah. Dia sendiri berupaya memfasilitasi bantuan untuk swadaya masyarakat dalam mengelola sampah. Salah satunya dengan pemberian bantuan kendaraan roda tiga ke Bank Sampah Jawa Asri, di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Sabtu (29/11/2025).

    Bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Jatim, Satib ingin bank sampah di Jember lebih mudah mengembangkan pengelolaan sampah semaksimal mungkin. Dia mengingatkan, sumbangsih rumah tangga dalam timbulan sampah di Indonesia cukup besar. “Maka dibutuhkan peran rumah tangga juga untuk menguranginya,” katanya.

    Sebelumnya, Satib juga memfasiilitasi bantuan kendaraan roda tiga untuk bank sampah di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates, Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan, dan lainnya. Dia juga memfasilitasi bantuan tempat sampah besar ke berbagai bank sampah hingga masyarakat di kelurahan-kelurahan. “Insyallah nanti pada 2027 kami anggarkan 10 unit kendaraan untuk Jember,” katanya. [wir]