Jenis Media: Politik

Pengamat Nilai Konferda–Konfercab Serentak PDIP Jatim Tegaskan Disiplin dan Soliditas Partai

Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang PDI Perjuangan yang digelar serentak di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur sebagai pesan politik penting. Agenda ini dipandang menunjukkan kesiapan partai menjaga disiplin organisasi di tengah perubahan lanskap politik nasional yang semakin cair dan dinamis.

“Konferda dan Konfercab serentak ini adalah pesan bahwa PDIP bukan partai yang berjalan sendiri-sendiri di daerah. Ini satu organisasi yang terhubung secara struktural dan ideologis, dengan disiplin dan ketertiban sebagai fondasi utama,” ujar Surokim, Kamis (18/12/2025).

Surokim menjelaskan, dari perspektif komunikasi politik, konsolidasi serentak mencerminkan upaya memastikan seluruh struktur bergerak dalam satu ritme dan satu garis ideologis. Hal ini, kata dia, penting untuk menjaga kesatuan gerak dari pusat hingga daerah.

“Langkah ini memperlihatkan kontrol struktural yang rapi serta kesatuan arah organisasi, sehingga pesan politik partai tersampaikan secara konsisten ke publik,” katanya.

Menurut Surokim, konteks politik nasional yang ditandai fragmentasi preferensi pemilih dan kompetisi antarkekuatan politik menuntut partai memiliki konsolidasi internal yang kuat. Tanpa itu, partai berisiko kehilangan daya tahan dan arah perjuangan. “Dalam situasi seperti ini, soliditas internal menjadi modal utama agar partai tetap stabil dan adaptif,” ujarnya.

Dia juga menilai konsolidasi serentak tersebut sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi tantangan eksternal, termasuk perubahan perilaku pemilih yang semakin rasional dan penetrasi politik digital. Tantangan ini, menurut dia, menuntut ketertiban organisasi dan komunikasi yang selaras.

“Perubahan cara publik mengakses informasi politik menuntut partai memiliki organisasi yang rapi dan responsif,” kata Surokim.

Terkait dinamika internal, Surokim mengakui konferensi serentak berpotensi memunculkan tarik-menarik kepentingan dalam proses regenerasi dan pengisian posisi strategis. Namun, hal itu dinilai wajar dalam organisasi besar.

“Konflik kepentingan dalam perebutan jabatan adalah hal yang lumrah. Yang penting adalah bagaimana konflik itu dikelola melalui mekanisme organisasi yang tertib dan diterima sebagai keputusan bersama,” jelasnya.

Lebih lanjut, Surokim menilai Konfercab menjadi ruang demokrasi internal yang substantif jika prosesnya terbuka dan akuntabel. Penerimaan kader terhadap keputusan kolektif menjadi indikator kedewasaan organisasi.

“Demokrasi internal yang sehat terlihat dari kesediaan kader menghargai proses dan menerima keputusan organisasi dengan lapang dada,” pungkas Surokim. [asg/kun]

18/12/2025 18:22
Idrus Marham Tegaskan: Tidak Ada Agenda Ganti Bahlil Lahadalia di Rapimnas Golkar

Fajar.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, kembali menegaskan bahwa isu pergantian Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang beredar dalam beberapa hari terakhir tidak memiliki dasar sama sekali.

Idrus memastikan seribu persen tidak ada agenda mengganti ketua umum dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang akan digelar pada 20–21 Desember 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

“Tidak ada. Seribu persen tidak ada agenda ganti Ketua Umum. Tidak ada gerakan, tidak ada itu. Jangan dibuat-buat cerita yang tidak benar!” ujar Idrus dalam keterangan kepada awak media.

Ia menegaskan seluruh DPD Provinsi telah menerima undangan resmi dari DPP dan Rapimnas hanya akan membahas konsolidasi organisasi, evaluasi program, dan arah strategis Golkar ke depan.

Idrus juga menepis spekulasi mengenai adanya dorongan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Menurutnya, isu tersebut hanya berasal dari pihak luar yang mencoba menciptakan kegaduhan.

“Partai ini bukan tempat permainan, tapi tempat perjuangan. Jadi jangan membangun opini yang menyesatkan,” tegasnya.

Lebih jauh, Idrus menyampaikan Berdasarkan Arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, bahwa saat ini Partai Golkar justru sedang memusatkan perhatian pada penanganan bencana alam yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera.

Ia menilai energi politik partai seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak, bukan terseret pada polemik internal yang tidak produktif.

18/12/2025 17:17
Bukan Prabowo, Ahmad Ali PSI Tegaskan Jokowi Presiden Terbaik: Bukan Keturunan Orang Berkuasa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Ahmad Ali menegaskan Joko Widodo (Jokowi) adalah presiden terbaik yang pernah dilahirkan bangsa ini.

Menurut Alu, PSI mengusung spirit kuat dengan menempatkan Jokowi sebagai patron partai.

“Di PSI, kami memiliki salah satu tokoh utama yang menurut saya menjadi patron bangsa ini. Menurut saya, beliau adalah presiden terbaik yang pernah dilahirkan bangsa ini, yaitu Pak Presiden Joko Widodo,” kata Ahmad Ali dalam pidatonya di Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Banten di Mercure Serpong Alam Sutera, Tangerang, Banten, Minggu (14/12/2025).

Ia menggarisbawahi, posisi Jokowi sebagai patron bukan untuk mendompleng popularitas, melainkan untuk memberikan harapan kepada masyarakat. PSI ingin menunjukkan bahwa partai berlambang gajah ini berkomitmen melahirkan pemimpin-pemimpin dari kalangan rakyat biasa, bukan dari dinasti politik atau keturunan kekuasaan.

Sebagaimana, Jokowi adalah contoh nyata bahwa seseorang tidak perlu berasal dari keluarga berada atau dinasti politik untuk menjadi pemimpin. Cukup dengan dicintai rakyat dan mendekat kepada rakyat, seseorang bisa terpilih menjadi pemimpin.

“Pak Jokowi adalah contoh hidup. Dia adalah pemimpin yang lahir dari rakyat. Dia bukan keturunan raja atau keturunan politisi atau keturunan orang berkuasa, tapi dia lahir dari rakyat,” tegas Ahmad Ali.

PSI mendesain dirinya untuk melahirkan pemimpin yang benar-benar mengerti kebutuhan rakyat. Ahmad Ali menegaskan bahwa kader PSI yang terpilih menjadi pemimpin tidak berutang kepada partai, tetapi kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan.

18/12/2025 14:49
Reshuffle Kabinet Jilid 5 Menggema di Tengah Bencana Sumatera

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal memberi saran ke Presiden Prabowo Subianto.

Saran yang disampaikannya ini terkait reshuffle kabinet ke-5 yang harusnya sudah dilakukan Presiden Prabowo.

Ia mendorong agar dilakukan resuffle dengan alasan ada ketidakcakapan melakukan tugas dan tanggungjawab.

Saran ini disampaikan langsung oleh Akbar Faizal melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya.

“Selamat pagi Pak Presiden @prabowo,” tulisnya dikutip Kamis (18/12/2025).

“Ini saat yang tepat untuk melakukan resuffle kabinet atas alasan ketidakcakapan melakukan tugas dan tanggungjawab,” ujarnya.

Akbar menyebut resuflle dilakukan bukan karena ada beberapa kepentingan, termasuk konfigurasi politik semata.

Ia dengan tegas menyebut dan mengaku jelas melihat bagaimana ketakcakapan ini terjadi dalam menghadapi bencana alam di Sumatera-Aceh.

“Resuffle bukan karena pertimbangan konfigurasi politik semata,” paparnya.

“Kami menyaksikan dengan jelas semua ketakcakapan itu dari cara mereka menangani bencana Sumatera,” jelasnya.

Lebih jauh, saran darinya setelah melakukan resuflle ada harapan Presiden Prabowo bisa mendapatkan orang yang sesuai dan bekerja dengan tupoksinya.

“Cari org yang paham cara bekerja yang benar dan tepat Pak. Please,” harapnya.

(Erfyansyah/fajar)

18/12/2025 10:10
Rapat Perdana Pansus BUMD DPRD Jatim Soroti JGU: Minim Data dan Paparan Normatif!

Surabaya (beritajatim.com) – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur kembali menegaskan sikap kritisnya terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kali ini, sorotan diarahkan kepada PT Jatim Graha Utama (JGU) dan tiga anak perusahaannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Balai Kota Batu, Rabu (17/12/2025).

Rapat dipimpin Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim dr. Agung Mulyono didampingi Wakil Ketua Pansus Nasih Aschal. Hadir membuka rapat Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf bersama Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni, serta sejumlah anggota Pansus BUMD.

Sejumlah anggota Pansus tampak mengikuti jalannya rapat, di antaranya Sri Untari Bisowarno, Abdul Qodir, Erick Komala, M. Jairi Irawan, Hadi Setiawan, Fuad Bernardi, Pranaya Yudha Mahardika, Abdul Halim, Iwan Zunaih dan Yordan Batara Goa.

Dalam forum tersebut, dr. Agung Mulyono menyampaikan kritik cukup tajam. Ia menilai paparan yang disampaikan manajemen JGU belum ditopang data yang lengkap dan terukur, sehingga Pansus belum bisa melakukan pendalaman secara substansial.

“Ini rapat perdana, memang kami masih banyak mendengarkan. Tapi harus saya sampaikan, data yang disampaikan JGU belum lengkap. Tenaga ahli kami sudah mengecek sejak tadi malam. Tanpa data yang utuh, kami tidak bisa bicara lebih jauh soal revenue, profit, maupun potret keuangan BUMD,” tegas dokter Agung.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menyebut, paparan yang disampaikan masih bersifat normatif dan cenderung janji ke depan. Karena itu, Pansus memberi tenggat waktu dua hari agar seluruh laporan kinerja dan keuangan dilengkapi.

“Yang kami minta sederhana, laporan itu potret nyata dari masing-masing perusahaan. Bicaranya harus by data, supaya terukur. Kalau hanya normatif, nanti begini, nanti begitu, itu tidak cukup untuk bahan rekomendasi Pansus,” ujarnya.

Dokter Agung juga menyoroti sejumlah persoalan strategis, salah satunya soal anak usaha JGU yang bergerak di pengelolaan limbah B3. Ia mempertanyakan mengapa rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur justru banyak memilih pihak swasta.

“Pertanyaannya sederhana, why? Kenapa rumah sakit yang notabene satu ekosistem dengan Pemprov tidak memilih BUMD? Apakah kualitasnya, harganya, atau pelayanannya? Ini justru harus jadi bahan koreksi internal, dan itu semua harus dijawab dengan data objektif, termasuk dari sisi pengguna eksternal,” katanya.

Karena Direktur Utama JGU disebut sedang sakit dan paparan belum maksimal, Pansus sepakat menunda pendalaman rapat ke agenda berikutnya. Meski demikian, Agung menegaskan Pansus BUMD dibentuk bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memperbaiki kinerja BUMD secara menyeluruh.

“Pansus BUMD ini belum pernah ada sebelumnya. Tujuan kami jelas, memperbaiki performa BUMD Jawa Timur. Kalau kinerjanya bagus, revenue naik, ujungnya PAD Jawa Timur juga naik. Ini masih awal, jadi santai saja, tapi datanya harus lengkap,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim Nasih Aschal menegaskan bahwa rapat kali ini belum bisa ditarik kesimpulan karena minimnya data yang disampaikan.

“Secara kesimpulan memang belum bisa hari ini, karena datanya belum menyeluruh. Tapi sudah ada beberapa catatan penting yang nanti akan kami dalami dalam pembahasan berikutnya,” ujar Nasih. (tok/ted)

18/12/2025 08:03
Bupati Mojokerto Monev Pembangunan RTLH di Jatirejo, Serahkan Kursi Roda untuk Warga Disabilitas

Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Padangasri, Kecamatan Jatirejo.

Bupati juga menyerahkan bantuan kursi roda kepada warga penyandang disabilitas di Desa Gading, Kecamatan Jatirejo.

Kegiatan monev ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan RTLH kategori Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) dengan nilai anggaran sebesar Rp50 juta.

Rumah yang dibangun merupakan milik Ibu Riyati, warga Desa Padangasri. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tingkat desa.

Selain fokus pada pembangunan fisik, perhatian Bupati Mojokerto juga tertuju pada warga penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan tersebut, Gus Barra (sapaan akrab, red) menyerahkan bantuan kursi roda tipe Zippie kepada salah satu warga Desa Gading. Bantuan ini diberikan setelah adanya laporan masyarakat melalui media sosial yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto melalui proses verifikasi lapangan.

Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ditemani oleh Kepala Dinas Sosial bersama Bu Nur dan Bu Sri. Bu Nur sering memberikan komentar di media sosial saya terkait adanya penyandang disabilitas yang belum pernah mendapatkan bantuan,” ungkapnya.

Setelah ditelusuri Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Mojokerto diverifikasi dan dilakukan kunjungan, lanjutnya, ternyata memang benar ada adik disabilitas. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinsos Kabupaten Mojokerto memberikan bantuan kursi roda Zippie kepada penyandang disabilitas di Desa Gading.

“Kami, Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan terus membuka ruang partisipasi publik, termasuk melalui media sosial, sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat. Ke depan, kami berharap dapat terus memverifikasi bantuan-bantuan agar tepat sasaran. Kami ucapkan terima kasih atas masukan dan komentar di media sosial, sehingga kami bisa melakukan verifikasi langsung dan mengunjungi kondisi masyarakat secara nyata,” tambahnya.

Langkah tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Mojokerto dalam memastikan program pembangunan dan bantuan sosial berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan daerah. [tin/ted]

18/12/2025 07:47
Taman Tempurejo Kediri Raih Predikat RBRA dari KemenPPPA, Mbak Wali: Hasil Kolaborasi Bersama

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri mengikuti penyampaian hasil audit Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) Taman Tempurejo yang diselenggarakan di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (17/12/2025).

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Taman Tempurejo resmi meraih predikat Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dengan nilai 574. Dengan capaian tersebut, Taman Tempurejo dapat diusulkan untuk memperoleh Surat Keputusan (SK) pemberian anugerah RBRA tanpa perbaikan.

Tim auditor Kementerian PPPA RI juga menemukan sejumlah temuan positif. Di antaranya, adanya komitmen yang sangat tinggi dari Pemerintah Kota Kediri serta perhatian khusus dalam penerapan standar Ruang Bermain Anak (RBA) Taman Tempurejo menjadi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA). Selain itu, terdapat pula beberapa temuan positif lainnya yang menunjukkan keseriusan Pemkot Kediri dalam mewujudkan ruang publik yang aman dan ramah bagi anak.

Meski demikian, tim auditor juga menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan. Di antaranya penambahan jalur pemandu disabilitas sesuai standar internasional pada jalur pedestrian, baik di luar maupun di dalam kawasan Taman Tempurejo. Selain itu, direkomendasikan pula penambahan pagar setinggi kurang lebih 60 sentimeter di sekeliling pulau-pulau vegetasi pada taman lalu lintas, serta beberapa aspek lain yang masih perlu disempurnakan secara bertahap.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas hasil audit yang diraih. “Alhamdulillah, nilai yang kita peroleh adalah 574. Hasil audit ini lebih dari sekadar catatan penilaian, tetapi menjadi ruang refleksi bersama,” ujarnya.

Mbak Wali juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah bekerja secara kolaboratif dalam proses pemenuhan standar RBRA. Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan hasil kerja satu OPD semata, melainkan sinergi lintas sektor. “Yang terlibat bukan hanya DP3AP2KB, tetapi juga beberapa OPD lainnya. Saya mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dalam mewujudkan Kota Kediri sebagai kota ramah anak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wali Kota termuda ini menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan oleh tim auditor akan menjadi penguat arah kebijakan Pemerintah Kota Kediri ke depan. Hasil audit tersebut akan dijadikan bahan evaluasi sekaligus pembelajaran bersama. “Yang sudah baik akan kami jaga dan tingkatkan, sementara yang masih perlu diperbaiki akan kami tindak lanjuti secara bertahap dan terencana,” tegasnya.

Pembelajaran dari hasil audit RBRA Taman Tempurejo ini tidak akan berhenti pada satu lokasi saja. Menurut Mbak Wali, hasil audit ini akan menjadi referensi penting dalam pengembangan ruang bermain anak serta taman-taman lainnya di Kota Kediri. Ke depan, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk membangun ekosistem kota ramah anak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Di akhir sambutannya, Wali Kota Kediri berharap hasil audit ini tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga menjadi pemantik komitmen bersama seluruh OPD untuk terus berbenah dan berinovasi demi kepentingan terbaik anak-anak di Kota Kediri.

Pada kegiatan tersebut, hadir pula Lead Auditor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dermawati, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri Muhammad Fajri Mubasyyir, Kepala Dispendukcapil Kota Kediri Marsudi Nugroho, perwakilan DLHKP, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]

18/12/2025 07:19
Wali Kota Kediri dan Forkopimda Dialog Bersama Perguruan Silat, Perkuat Sinergi Jaga Kerukunan

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan Forkopimda berdialog bersama perwakilan perguruan silat se-Kota Kediri. Dialog berjalan begitu hangat di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Rabu (17/12/2025). Dialog ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus penguatan sinergi dalam menjaga kerukunan di Kota Kediri.

Perempuan yang akrab disapa Mbak Wali ini menjelaskan di Kota Kediri terdapat 14 perguruan silat. Pencak silat telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda. Dimana pencak silat mencerminkan identitas, nilai, serta kearifan lokal Bangsa Indonesia. Pengakuan tersebut tentunya bukan hanya sebuah kehormatan melainkan juga amanah dan tanggung jawab. Terlebih untuk menjaga dan melestarikan pencak silat agar hidup dan berkembang di masyarakat.

“Pencak silat itu sendiri tentu tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga menanamkan nilai luhur. Seperti, budi pekerti, pengendalian diri, sportivitas, persaudaraan serta penghormatan terhadap sesama dan alam,” jelasnya.

Wali kota termuda ini mengungkapkan IPSI memiliki peran strategis sebagai wadah pembinaan, pelestarian, serta pengembangan dari pencak silat. IPSI tidak hanya bertanggung jawab terhadap prestasi olahraga, tetapi juga pelestarian nilai budaya dan jati diri bangsa. IPSI juga memiliki peran penting sekali dimana sebagai wadah pembinaan generasi muda. Agar ke depan anak-anak bisa jadi atlet berprestasi, dan menghindari kekerasan. Harapannya IPSI juga menanamkan nilai-nilai pancasila di dalam pencak silat. Setiap gerakan pencak silat ini mengandung nilai pancasila.

“Harapannya pencak silat ini bisa mempersatukan generasi muda untuk mejadi generasi yang berdaya saing. Sehingga terwujud Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Menutup dialog, Mbak Wali menyampaikan pesan khusus kepada seluruh perguruan silat dan para pendekar di Kota Kediri. Ia mengajak para pendekar untuk menjadi teladan dalam menjaga persatuan dan kedamaian.

“Saya pernah membaca quote yakni, pendekar yang kuat bukan yang kuat fisiknya tetapi yang paling kuat menjaga persatuan dan kehormatan bangsa. Makna dari quote ini begitu mendalam. Mari kita wujudkan bersama-sama,” pungkasnya.

Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Kepala Kejaksaan Negeri Raden Roro Theresia, Perwakilan Forkopimda, Kepala Bakesbangpol Didik Catur, Ketua KONI Eko Agus Koko, Ketua IPSI Kota Kediri dan seluruh perguruan pencak silat, serta tamu undangan lainnya. [nm/ted]

18/12/2025 07:00
Tekan Kenakalan Remaja, Ning Ita Wajibkan Program STAR di Seluruh Kelurahan Mojokerto

Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari terus mendorong penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya menekan angka kenakalan remaja di wilayahnya. Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni melalui sosialisasi Program STAR (Sekolah Orang Tua Anak Remaja) yang digelar di tiga kelurahan, yaitu Blooto Kecamatan Prajurit Kulon, Wates, dan Kedundung, Kecamatan Magersari.

Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan bahwa Program STAR lahir dari keprihatinan atas maraknya kasus kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan masyarakat. “Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak. Melihat maraknya kenakalan remaja, saya membuat satu program yaitu STAR, Sekolah Orang Tua Anak Remaja,” ungkapnya, Rabu (17/12/2025).

Menurutnya, Program STAR harus dilakukan secara masif pada tahun 2026 di seluruh kelurahan se-Kota Mojokerto. Ia menjelaskan Program STAR sebelumnya telah dijalankan sebagai proyek percontohan dan diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional beberapa bulan lalu. Setelah berjalan selama satu bulan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melakukan wawancara dan pengambilan testimoni.

“Yakni dari para remaja dan orang tua yang menjadi peserta. Hasilnya sangat signifikan. Dalam empat kali pertemuan, komunikasi orang tua dan anak menjadi jauh lebih terbuka. Sebelumnya banyak yang tidak nyambung, anak tidak terbuka, dan orang tua kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa dan sudut pandang,” jelasnya.

Namun setelah mengikuti Program STAR hingga prosesi wisuda, lanjut Ning Ita, terjadi perubahan nyata dalam hubungan keluarga peserta. Komunikasi antara orang tua dan anak menjadi lebih hangat, terbuka, dan saling memahami. Berangkat dari keberhasilan tersebut, pada tahun 2026 seluruh kelurahan di Kota Mojokerto akan diwajibkan melaksanakan Program STAR.

“Ini dilakukan sebagai upaya sistematis menurunkan angka kenakalan remaja. Faktor utama kenakalan remaja adalah rendahnya ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga yang rendah ini disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak remaja. Program STAR ini kami rancang untuk mengeliminasi angka kenakalan remaja dengan memperkuat ketahanan keluarga,” tegasnya.

Melalui Program STAR, Pemkot Mojokerto memfasilitasi penguatan komunikasi dalam keluarga dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, seperti psikolog, dokter, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN). Ke depan, setelah Program STAR dilaksanakan secara masif di seluruh kelurahan, Pemkot Mojokerto berencana melakukan survei menyeluruh untuk mengukur dampak program tersebut.

Survei akan difokuskan pada kontribusi Program STAR terhadap penurunan angka kenakalan remaja serta peningkatan ketahanan keluarga di Kota Mojokerto. [tin/kun]

18/12/2025 01:21
Peringati Hari Ibu 2025, TP PKK Kota Mojokerto Dorong Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045

Mojokerto (Beritajatim.com) – Tim Penggerak (TP) PKK Kota Mojokerto menggelar peringatan Hari Ibu Tahun 2025 di Pendapa Sabha Krida Tama, Rumah Rakyat.

Kegiatan yang mengusung tema ‘Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045’ ini sebagai refleksi sekaligus penguatan komitmen terhadap peran strategis perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan bangsa.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam sambutannya menegaskan bahwa Hari Ibu merupakan momentum penting untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada perempuan, khususnya para ibu, yang memiliki peran sentral sebagai pendidik pertama dalam keluarga sekaligus pilar pemberdayaan masyarakat.

“Di tangan perempuan dan ibu-ibu hebat lahir generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing. Karena itu peringatan Hari Ibu harus dimaknai sebagai penguatan komitmen untuk terus memuliakan peran perempuan di segala bidang kehidupan,” ungkap Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, Rabu (27/12/2025).

Ning Ita juga menekankan peran strategis PKK sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, kualitas anak dan remaja, pemberdayaan UMKM perempuan, program kesehatan keluarga, hingga gerakan pemanfaatan pekarangan. Menurutnya, berbagai inovasi yang diinisiasi PKK telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“PKK menjadi jembatan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga program pembangunan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Terima kasih atas dukungan PKK dalam menyukseskan program nasional pengembangan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terima kasih kepada seluruh kader PKK dan kader posyandu yang telah aktif berkontribusi di lingkungan masing-masing,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ning Ita juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto untuk terus mendukung pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang telah disinergikan dengan seluruh OPD terkait. Ia yakin keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari peran perempuan dan keluarga yang kuat, sehat, dan mandiri.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Mojokerto, Lina Desriana Arisandi menekankan pentingnya memuliakan ibu melalui dukungan yang nyata, termasuk perhatian terhadap kesehatan mental perempuan. Ia menyebut peran ibu kerap dijalani dengan tanggung jawab besar yang tidak selalu terlihat.

“Banyak perempuan menjalani hari-harinya dengan mengurus anak, menjaga rumah, bekerja, hingga menahan lelah dan luka batin. Karena itu, kesehatan mental ibu sangat penting. Ibu yang sehat dan kuat akan melahirkan keluarga yang tenang dan generasi yang lebih baik,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa PKK hadir sebagai gerakan pemberdayaan keluarga yang bekerja dekat dengan masyarakat dan harus memberikan dampak nyata. Menurutnya, terwujudnya Indonesia Emas 2045 dimulai dari keluarga yang sehat, rukun, dan produktif.

“Indonesia Emas 2045 tidak dimulai dari slogan besar, tetapi dari rumah yang aman, anak yang terasuh dengan baik, ibu yang tidak berjalan sendirian, ayah yang hadir dan bertanggung jawab, serta keluarga yang sehat dan mandiri,” tambahnya.

Melalui peringatan Hari Ibu 2025 ini, TP PKK bersama Pemkot Mojokerto berharap semakin tumbuh kesadaran bersama bahwa perempuan yang berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat sebagai fondasi utama terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga memberikan apresiasi kepada tiga perempuan inspiratif yang telah mengabdikan diri dalam kegiatan TP PKK, yakni Nina Ulifah, Nor Afifah, dan Siti Fatimah. [tin/ted]

18/12/2025 01:00