Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    PDIP siap bantu advokasi kesulitan akses kesehatan dan obat ODHA

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDi Perjuangan Charles Honoris, yang bertugas di Komisi Kesehatan, memastikan layanan optimal bagi penyintas HIV adalah kewajiban partai.

    “Layanan kesehatan adalah hak dari setiap warga negara dan tentunya tidak boleh ada diskriminasi sama sekali,” kata Charles Honoris dalam peringatan Hari AIDS Sedunia 2025 yang diselenggarakan PDIP di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    PDI Perjuangan bakal memanfaatkan momentum peringatan Hari AIDS Sedunia untuk fokus pada isu krusial mengenai hak dan akses kesehatan bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak-anak penyintas (ADHA).

    Charles Honoris menyoroti bahwa masih banyak kesulitan di lapangan, terutama terkait akses mendapatkan obat dan adanya diskriminasi di fasilitas layanan kesehatan. Sebagai langkah konkret, ia secara terbuka menawarkan jalur komunikasi langsung untuk advokasi.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujar Charles, seraya memberikan nomor kontak pribadinya agar penyintas bisa langsung menghubungi.

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menekankan bahwa jumlah penyintas HIV yang semakin banyak menuntut adanya tanggung jawab kolektif dari semua pihak.

    “Ibu Ketua Umum selalu menyampaikan kepada kita semua, karena jumlah penyintas HIV ini bukan semakin turun, tetapi semakin banyak dengan berbagai sebab. Maka kita semua punya tanggung jawab,” jelas Sri Rahayu.

    Sri Rahayu mengajak para penyintas, keluarga, dan kader partai untuk membangun komunikasi yang intensif, khususnya bagi anak-anak yang harus mendapatkan edukasi tentang cara mengakses pengobatan lanjutan.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” katanya, menekankan perlunya keterbukaan di antara semua pihak agar persoalan dapat diatasi secara bersama-sama.

    Acara kepedulian ini juga dimeriahkan oleh berbagai penampilan. Selain penampilan puisi, penyanyi cilik Savia turut mendendangkan lagu bertema motivasi yang membangkitkan semangat, yaitu “Jangan Menyerah” dari D’Masiv dan lagu “Aku Pasti Bisa” dari Citra Scholastika.

    Kader PDI Perjuangan, Kris Dayanti, juga turut menyumbangkan suara emasnya dengan lagu hits “Usah Kau Lara Sendiri”.

    Penampilan-penampilan ini memberikan suntikan semangat dan keceriaan bagi seluruh anak-anak dan keluarga yang hadir..

    Acara dibuka secara resmi oleh Ketua DPP PDIP bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning yang kembali menegaskan semboyan yang digemakan para elite partai: “Jauhi virusnya, bukan orangnya!”

    Hadir Ketua DPP Ganjar Pranowo, Wakil Bendahara Umum PDIP Yuke Yurike, serta anggota DPRD DKI Jakarta.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI kerahkan pesawat angkutkirim logistik ke titik banjir Sibolga

    TNI kerahkan pesawat angkutkirim logistik ke titik banjir Sibolga

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan TNI AU mulai mengerahkan pesawat angkut untuk mengirim logistik dengan metode air drop di kawasan Sibolga, Sumatera Utara, hari ini.

    “Operasi airdrop menggunakan pesawat angkut TNI AU, Hercules. Sedangkan, dropping dengan sistem helibox menggunakan pesawat CN 295 dan Casa 212,” kata Freddy saat dihubungi ANTARA Jakarta, Senin.

    Freddy mengatakan metode itu dilakukan TNI lantaran sampai saat ini akses jalur darat menuju Sibolga masih terputus akibat tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Logistik yang dikirimkan pihak TNI, di antaranya berupa makanan siap saji, obat-obatan, tenda darurat hingga pakaian yang masih layak digunakan.

    Sambil mengirimkan logistik, Freddy mengatakan personel TNI yang lain juga akan terus melakukan proses evakuasi korban di lokasi banjir Sibolga.

    Tidak hanya di Sibolga saja. Freddy memastikan pengiriman logistik dan pengerahan pasukan juga akan terus dilakukan di dua wilayah banjir lainnya yakni Aceh dan Sumatera Barat.

    “Pengiriman logistik masih terus berlangsung hingga saat ini. Seluruh jalur darat, laut, dan udara, tetap dioptimalkan untuk memastikan bantuan cepat sampai kepada masyarakat,” kata dia.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kapal berukuran besar saat ini berhasil sandar di pesisir Sibolga untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi mengingat jalur darat menuju daerah tersebut terputus akibat banjir bandang dan longsor.

    Selepas meninjau pengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, Presiden Prabowo juga memastikan pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules setiap hari bolak-balik mengangkut bantuan dan sejumlah logistik yang dibutuhkan pengungsi dari titik penyimpanan bantuan menuju daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Hercules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” kata Presiden Prabowo kepada wartawan di posko pengungsi GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR: Situasi bencana di Sumatera sudah tertangani 

    Ketua MPR: Situasi bencana di Sumatera sudah tertangani 

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Ahmad Muzani mengatakan situasi bencana yang terjadi di sebagian lokasi di Pulau Sumatera sudah tertangani setelah melihat kemampuan sinergi antara sejumlah pemerintah daerah.

    Atas hal itu, menurut ia, penetapan status bencana nasional akan bergantung kepada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    Muzani mengatakan penetapan bencana nasional memerlukan Keputusan Presiden (Keppres). “Pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari ke berapa, sudah bisa ditangani,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa tidak perlu ada aksi-aksi penjarahan karena pemerintah sedang melakukan tindakan-tindakan cepat untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat korban bencana.

    Muzani meminta kepada aparat kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bisa cepat memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.

    “Sehingga apa yang diberitakan (penjarahan) itu bisa cepat dicegah,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kapal berukuran besar saat ini berhasil sandar di pesisir Sibolga, Sumatera Utara, untuk menyalurkan bantuan kepada para pengungsi mengingat jalur darat menuju daerah tersebut terputus akibat banjir bandang dan longsor.

    Selepas meninjau pengungsi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, Presiden Prabowo juga memastikan pesawat angkut TNI Angkatan Udara Hercules setiap hari bolak-balik mengangkut bantuan dan sejumlah logistik yang dibutuhkan pengungsi dari titik penyimpanan bantuan menuju daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

    “Saya kira kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga. Kemudian, Hercules terus kita kerahkan, mungkin setiap hari beberapa titik bisa didaratkan ya,” kata Presiden Prabowo kepada wartawan di posko pengungsi GOR Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab: Presiden tekankan penanganan bencana cepat dan menyeluruh

    Seskab: Presiden tekankan penanganan bencana cepat dan menyeluruh

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan penanganan bencana banjir di Sumatera dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh.

    “Presiden menekankan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh,” kata Teddy dalam unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin.

    Teddy menyampaikan Presiden Prabowo bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan helikopter Caracal TNI AU menuju Kabupaten Tapanuli Tengah.

    Setibanya di wilayah terdampak, Presiden menuju GOR Pandan yang dijadikan pusat koordinasi penanganan bencana, termasuk peninjauan dapur umum dan distribusi logistik bagi masyarakat.

    Di lokasi tersebut, Presiden juga melihat kesiapan posko kesehatan serta posko pengungsian yang menampung warga dari sejumlah kecamatan yang terdampak banjir.

    Presiden Prabowo menyatakan pemerintah telah merumuskan prioritas penanganan darurat, di antaranya percepatan distribusi bahan bakar, pemulihan jaringan listrik, serta pembukaan akses menuju desa-desa yang masih terisolasi.

    Teddy mengatakan Presiden Prabowo memastikan langkah-langkah penanganan darurat telah dijalankan oleh instansi terkait dan bantuan telah menjangkau seluruh wilayah terdampak.

    Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada semua instansi, termasuk TNI, Polri, Kementerian Pekerjaan Umum hingga pemerintah daerah yang telah bekerja dalam menangani bencana.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo respons langsung curhatan pengungsi di Kutacane Aceh

    Presiden Prabowo respons langsung curhatan pengungsi di Kutacane Aceh

    Terima kasih ya, nanti kita perhatikan, kita bantu, tetapi percayalah kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto merespons langsung curhat-an (curahan hati) seorang pengungsi, yang mewakili sejumlah pengungsi lainnya, saat Presiden mengecek distribusi bantuan dan kondisi pengungsi di posko pengungsi Desa Bambel Baru, Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Senin.

    Dalam kunjungannya itu, seorang laki-laki paruh baya, yang merupakan petani jagung di Desa Bambel Baru, memohon bantuan Presiden Prabowo untuk membangun struktur bendungan yang dapat menghalau luapan air dari Sungai Alas ke area perkebunan warga.

    “Mohon kiranya Pak, Kali Alas (Sungai Alas) kami ini 100 meter dari kampung kami mohon dibendung Pak. Selain ini, Kali Alas besar Pak, jagung kami semua sudah habis Pak, kami gak tahu ke depannya untuk apa Pak. Mohon tinjau Bapak, sebentar Pak. Kami sudah hancur Pak, bertani jagung kami nggak berhasil Pak, kami setiap tahun banjir Pak, mohon dibendung Pak,” kata seorang warga pengungsi menyampaikan langsung keluhannya kepada Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, pengungsi itu juga mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah, yaitu Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry, yang telah menurunkan alat-alat berat ke desanya manakala daerah itu terendam luapan banjir Sungai Alas.

    Selepas mendengar permintaan dari perwakilan pengungsi itu, Presiden Prabowo langsung memberi instruksi kepada jajarannya, yaitu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang berdiri tepat di belakang Presiden.

    “Terima kasih ya, nanti kita perhatikan, kita bantu, tetapi percayalah kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat,” kata Presiden Prabowo kepada para pengungsi.

    Presiden Prabowo mengecek distribusi bantuan dan kondisi pengungsi serta tenda-tenda pengungsian di Desa Bambel Baru, Kota Kutacane, Senin siang setelah meninjau lokasi Jembatan Pantai Dona yang ambruk karena diterjang banjir bandang.

    Di posko pengungsi, Presiden Prabowo menyapa para pengungsi, mendengar cerita-cerita mereka serta mencatat permintaan dan kebutuhan mereka di pengungsian.

    “Kita segera akan membuka jembatan-jembatan yang rusak akan segera kita perbaiki,” kata Presiden kepada para pengungsi.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyatakan rasa harunya saat melihat para pengungsi yang terlihat tetap bersemangat meskipun harus tinggal sementara di pengungsian.

    “Terima kasih, walaupun saudara-saudara, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mengalami musibah, masih semangat, masih cerah, masih menerima saya dengan senyum. Terima kasih, luar biasa,” kata Presiden.

    “Saya berdoa terus (untuk) saudara-saudara,” sambung Presiden.

    Selepas itu, Presiden beraudiensi dengan perwakilan pengungsi, dan berfoto bersama dengan para pengungsi di Desa Bambel Baru. Di lokasi yang sama, Presiden juga menghampiri kerumunan ibu-ibu pengungsi yang antusias dan langsung meminta bersalaman serta berfoto. Di tengah-tengah barisan ibu-ibu, Presiden lanjut berfoto bersama kembali dengan ibu-ibu pengungsi dipandu oleh Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fakhry.

    Di posko pengungsi Bambel Baru, Presiden terlihat memberikan instruksi kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Bupati Fakhry.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Galih Pradipta
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT Korpri, Sekjen Kemenimipas: ASN penggerak transformasi digital

    HUT Korpri, Sekjen Kemenimipas: ASN penggerak transformasi digital

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia pada momentum Hari Ulang Tahun Ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri mengatakan aparatur sipil negara (ASN) merupakan penggerak utama transformasi digital.

    Asep saat menjadi inspektur upacara di lingkungan kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta, Senin, menyebut ASN juga mesti fokus pada penegakan netralitas dan keandalan layanan publik.

    “Saya ingin ASN menjadi penggerak utama transformasi digital pemerintahan, bukan sekedar pelaksanaan, gunakan teknologi untuk mempermudah pelayanan, memperkuat transparansi, dan membangun kepercayaan rakyat,” kata asep sebagaimana dalam keterangan tertulisnya.

    Korpri, imbuh Asep, perlu fokus pada penegakan etika dan integritas.

    Menurut ia, ASN harus berdiri di atas semua kepentingan politik dan menjunjung etika jabatan.

    Ia mengajak ASN untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja tuntas. ASN juga berperan menjadi teladan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Asep menekankan peran esensial Korpri sebagai penyedia layanan. Ia mengajak seluruh bagian dari Korpri untuk bersama-sama mendorong Indonesia ke arah yang lebih baik.

    “Korpri harus senantiasa hadir sebagai penggerak layanan publik yang andal, wadah persatuan ASN di seluruh Indonesia, serta pilar penting dalam perjalanan menuju Indonesia yang maju dan bermartabat,” ucapnya.

    Peringatan HUT Ke-54 Korpri mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju”. Dalam momentum ini, Kemenimipas meneguhkan komitmen untuk menghadirkan ASN yang semakin profesional, bersih, dan berintegritas.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cair! 41 Ribu Warga Bojonegoro Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu, Ini Kriteria Penerima

    Cair! 41 Ribu Warga Bojonegoro Terima BLTS Kesra Rp900 Ribu, Ini Kriteria Penerima

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Kabar gembira bagi keluarga prasejahtera di Bojonegoro. Sebanyak 41.095 warga di Kabupaten Bojonegoro telah menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) pada periode Oktober hingga November 2025. Bantuan senilai total Rp900.000 per penerima ini disalurkan langsung melalui kantor pos setempat.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, membenarkan bahwa penyaluran masif ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang paling membutuhkan.

    “Total warga Bojonegoro penerima BLTS Kesra mencapai 41.095 orang. Dana sebesar Rp900 ribu ini disalurkan serentak melalui kantor pos,” jelas Agus Susetyo Hardiyanto, Senin (1/12/2025).

    Antok sapaan Agus Susetyo Hardiyanto menegaskan bahwa penyaluran BLTS Kesra ini dijamin tepat sasaran karena menggunakan basis data yang terbaru. Penerima bantuan diprioritaskan berdasarkan kelompok Desil 1 hingga Desil 4.

    Dalam konteks penyaluran bansos, Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, dimulai dari yang paling miskin hingga paling sejahtera. Untuk Desil 1, itu merupakan kelompok warga sangat miskin, Desil 2, miskin, Desil 3, hampir miskin, dan Desil 4 adalah kelompok rentan miskin.

    “Kelompok dengan Desil 1 sampai 4 adalah prioritas utama penerima semua jenis bantuan sosial, termasuk BLTS Kesra, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (BPNT), hingga Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK),” tegas Kepala Dinsos.

    Data yang digunakan sebagai acuan kini adalah DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), sebuah sistem terbaru yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan sosial di Bojonegoro menjadi lebih akurat dan terintegrasi.

    Dengan skema penyaluran yang didasarkan pada data DTSEN dan fokus pada Desil 1-4, Pemkab Bojonegoro berharap bantuan ini benar-benar dapat meringankan beban ekonomi puluhan ribu keluarga prasejahtera Bojonegoro menjelang akhir tahun 2025. [lus/aje]

  • Prabowo Tinjau Banjir Sumatra, Pastikan Penanganan Darurat Cepat dan Negara Hadir untuk Rakyat

    Prabowo Tinjau Banjir Sumatra, Pastikan Penanganan Darurat Cepat dan Negara Hadir untuk Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com)  – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju kawasan terdampak banjir di Sumatra pada Senin (1/12/2025) untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah bahwa negara hadir secara nyata di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

    Berdasarkan informasi resmi yang dirilis melalui akun Instagram Kementerian Sekretariat Negara @kemensetneg.ri, Kepala Negara lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 06.00 WIB. Presiden menggunakan pesawat kepresidenan menuju Bandara Raja Sisingamangaraja XII di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara.

    Dalam kunjungan kerja mendesak ini, Presiden didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kehadiran mereka memperkuat sinergi pemerintah pusat dalam merespons situasi darurat di lapangan.

    Kementerian Sekretariat Negara menegaskan bahwa kunjungan langsung Presiden bertujuan untuk mengawal seluruh upaya penanganan bencana agar terlaksana dengan standar kecepatan dan ketepatan tinggi. Pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala berarti dalam distribusi bantuan maupun evakuasi.

    “Seluruh proses penanganan darurat diharapkan makin terkoordinasi dan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa negara hadir dalam penanganan bencana,” tulis Kemensetneg dalam keterangan resminya.

    Setibanya di lokasi, agenda utama Presiden adalah meninjau titik-titik krusial yang mengalami kerusakan parah serta area di mana layanan dasar bagi warga terganggu. Peninjauan ini penting untuk memetakan langkah pemulihan jangka pendek maupun panjang secara akurat.

    Pihak Istana menyampaikan bahwa Presiden menaruh perhatian serius pada standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan bencana di lokasi. Presiden tidak ingin ada keterlambatan birokrasi yang menghambat keselamatan warga.

    “Presiden Prabowo juga akan memastikan bahwa langkah-langkah darurat telah dilaksanakan sesuai standar penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi,” tambah keterangan tersebut.

    Fokus pemerintah tidak hanya berhenti pada penanganan darurat saat kejadian. Pemerintah saat ini juga tengah bergerak cepat mempersiapkan skema pemulihan infrastruktur vital yang lumpuh akibat banjir, meliputi akses jalan, jembatan, pasokan energi, jaringan telekomunikasi, hingga fasilitas layanan kesehatan.

    Sebelum keberangkatan ini, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga terkait. Ia meminta semua pihak bekerja taktis dan responsif untuk meminimalkan dampak bencana terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

    Menutup keterangannya, pemerintah mengingatkan warga agar terus memantau perkembangan situasi terkini. “Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan seiring potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi.” [hen/beq]

  • Pemkab Ponorogo Pastikan Relokasi TPA Mrican Jalan 2026, Ini Rencana Lengkapnya

    Pemkab Ponorogo Pastikan Relokasi TPA Mrican Jalan 2026, Ini Rencana Lengkapnya

    Ponorogo (beritajatim.com) – Relokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican akhirnya menemukan titik terang. Setelah Raperda APBD 2026 disahkan, proyek strategis itu dipastikan mulai bergerak pada awal tahun depan.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk menyiapkan fasilitas di lokasi baru. Di mana tempat baru tersebut, digadang-gadang lebih ramah lingkungan.

    Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, menyebut seluruh kebutuhan dasar relokasi sudah dihitung matang. Anggran di APBD 2026 nanti, akan digunakan untuk membangun landfill, kolam pengolahan lindi, kantor operasional, hingga penyambungan jaringan listrik.

    “Sudah disiapkan tinggal di eksekusi,” ungkap Jamus, ditulis Senin (1/12/2025).

    Berbeda dengan TPA lama, fasilitas baru memiliki kapasitas landfill lebih kecil, hanya sekitar 5.000 meter persegi. Namun konsep pengelolaan sampah yang diusung justru menempatkan minimasi residu sebagai roh utama. Dengan skema itu, hanya sampah yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan kembali yang boleh masuk ke landfill.

    DLH Ponorogo menargetkan proses lelang dimulai Januari 2026. Jika semua berjalan mulus, pembangunan sarana inti TPA diproyeksikan rampung dalam dua hingga tiga bulan.

    “Pertengahan tahun sudah bisa dipakai,” terang Jamus.

    Lalu, bagaimana nasib TPA Mrican yang selama ini menjadi tumpuan pembuangan sampah Ponorogo? Jamus memastikan area lama tidak akan dibiarkan terbengkalai. Pemkab Ponorogo berkomitmen melakukan penataan ulang dan pemulihan lingkungan sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup. Hal itu penting dilakukan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

    “TPA lama harus kita olah kembali supaya kembali normal. Tidak dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

    Relokasi ini menjadi momentum besar bagi Ponorogo untuk memperbaiki pola pengelolaan sampah dan memperkuat upaya pengurangan residu sejak dari rumah tangga. Pemkab Ponorogo berharap, TPA baru tidak hanya sekadar lokasi pembuangan terakhir, tetapi bagian dari sistem pengelolaan yang lebih berkelanjutan. [end/aje]

  • 75 Penerima Bansos di Pacitan Ajukan Graduasi Mandiri

    75 Penerima Bansos di Pacitan Ajukan Graduasi Mandiri

    Pacitan (beritajatim.com) – Sebanyak 75 penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pacitan memilih mengajukan graduasi atau penghentian bantuan secara mandiri. Khusus pada November 2025 saja, tercatat 15 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah resmi mengundurkan diri.

    “Iya, ada 15 orang yang sudah mengajukan graduasi,” kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pacitan, Agung Mukti Wibowo, ditulis Senin (1/12/2025).

    Para penerima yang mengajukan graduasi menyatakan sudah mampu secara ekonomi dan memilih mundur agar bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kesadaran KPM dan bagian dari upaya penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran.

    “Sesuai arahan Kemensos, penerima PKH memang bisa berdaya. Bantuan itu tidak selamanya didapatkan, karena umurnya hanya lima tahun,” jelas Agung.

    Koordinator Kabupaten Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Pacitan, Tuwarno, menjelaskan bahwa setiap pendamping PKH ditargetkan melakukan graduasi terhadap 10 KPM setiap periode. Namun target tersebut masih menemui sejumlah hambatan.

    “Pendamping menemukan banyak kendala di lapangan. KPM yang dinilai sudah layak graduasi sering kali kurang memiliki kesadaran dan kemauan untuk mandiri,” ujarnya.

    Selain itu, dukungan program lanjutan bagi KPM graduasi dinilai masih kurang. Hal ini berdampak pada sulitnya mengubah pola pikir penerima yang sudah merasa nyaman dengan bantuan yang diterima. “Ketergantungan terhadap bansos membuat mereka enggan mandiri. Mengubah pola pikir yang sudah lama terbentuk menjadi tantangan besar bagi pendamping,” lanjutnya.

    Tuwarno menambahkan bahwa faktor desa dan perangkat desa juga sangat berpengaruh terhadap proses penghapusan data penerima.

    Pada triwulan ketiga, jumlah penerima bansos di Pacitan tercatat sebanyak 28.906 KPM. Data tersebut terus berubah sesuai hasil verifikasi dan graduasi yang berjalan.

    Dengan adanya graduasi mandiri ini, pemerintah berharap semakin banyak warga lain yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh hak bantuan sosial secara tepat sasaran. (tri/ted)