Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • PDIP: Megawati instruksikan bantu korban bencana banjir Sumatera

    PDIP: Megawati instruksikan bantu korban bencana banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup Ribka Tjiptaning menegaskan PDIP berkomitmen memberikan respons cepat dan terstruktur terhadap bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Ribka Tjiptaning mengungkapkan bahwa hal itu sesuai instruksi langsung dan tertulis dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah dikeluarkan kepada seluruh kader.

    “Semua sudah instruksi secara tertulis, bahkan Ibu menginstruksikan harus fokus kepada khususnya yang Sumatera,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Senin,

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri acara peringatan Hari AIDS Sedunia di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan bahwa koordinasi bantuan telah dilakukan melalui struktur partai di daerah.

    “Kalau per DPD, DPC, sudah ada instruksi, teman-teman juga sudah jalan. Saya sendiri misalnya bidang kesehatan saya sudah kontak di Sumatera Utara, misalnya Mawar. Di Sumatera Barat, Deno… Mereka sudah menjalani,” jelasnya.

    Meskipun instruksi telah berjalan, Baguna (Badan Penanggulangan Bencana) PDI Perjuangan dan tim relawan di lapangan masih menghadapi kendala logistik yang serius.

    “Cuma kan akses jalan susah. Satu. Terus BBM sulit, karena SPBU-SPBU susah kan… kita pantau terus,” kata Ribka.

    Ia mencontohkan sulitnya akses ke beberapa daerah terdampak di Sumut seperti Sibolga, Tapteng, dan Tapsel. Ribka menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan yang telah dikerahkan sampai kepada para korban musibah.

    “Harapan kita harus sampai kepada yang korban itu,” tegasnya.

    Terkait penyebab bencana banjir, Ribka Tjiptaning menyinggung soal kerusakan lingkungan akibat pembalakan liar. Hal ini sejalan dengan concern lama dari Ketua Umum Megawati.

    “Iyalah, itu kan karena itu… makanya itu sudah Ibu Ketum ‘Merawat Pertiwi’ bolak-balik ngomong bahwa itu hutan jangan digunduli, harus menanam hutan dari dulu kan. Tapi kan dicuekin aja,” kata Ribka.

    Ribka menegaskan bahwa Reboisasi dan Penghijauan adalah program yang secara konsisten menjadi keputusan dan tugas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kader PDIP di semua tingkatan, mulai dari Pusat hingga tingkat PAC.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Relokasi TPA Mrican Ponorogo Mulai Awal 2026, Pemkab Siapkan Rp8 Miliar

    Relokasi TPA Mrican Ponorogo Mulai Awal 2026, Pemkab Siapkan Rp8 Miliar

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur, secara resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp8 miliar dalam APBD 2026 sebagai tumpuan utama untuk memulai proyek relokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mrican pada awal tahun depan. Keputusan ini menandai keseriusan pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, berpindah dari lokasi lama ke tempat yang baru dan menerapkan standar yang lebih modern.

    Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo, menjelaskan bahwa besaran dana Rp 8 miliar tersebut akan difokuskan untuk membangun sarana vital di kawasan TPA yang baru.

    Fasilitas yang akan segera dieksekusi antara lain pembangunan landfill, kolam pengolahan lindi, kantor operasional, hingga instalasi jaringan listrik.

    “Sudah disiapkan tinggal dieksekusi,” jelas Jamus Kunto Purnomo.

    Menurut Jamus, struktur anggaran disusun sedemikian rupa agar TPA baru dapat beroperasi dengan standar yang lebih modern dan mengusung konsep minim residu. Meskipun kapasitas landfill yang disiapkan hanya sekitar 5.000 meter persegi, fokusnya adalah menekan jumlah sampah yang benar-benar masuk ke TPA.

    Proses relokasi TPA Mrican dipastikan akan segera berjalan seiring dengan disahkannya Raperda APBD 2026.

    DLH Ponorogo merencanakan lelang pekerjaan konstruksi dimulai pada Januari 2026.

    Dengan estimasi nilai proyek mencapai Rp8 miliar, DLH optimistis pembangunan fasilitas inti dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan sejak dimulainya pekerjaan.

    “Pertengahan tahun sudah bisa dipakai,” terang Jamus, merujuk pada target operasional TPA baru.

    Jamus menegaskan, besarnya investasi Rp8 miliar ini bukan semata-mata untuk membangun lokasi TPA yang baru. Anggaran ini sekaligus menjadi komitmen Pemkab untuk melakukan penataan ulang dan pemulihan di lokasi lama, yakni TPA Mrican.

    Area TPA Mrican yang lama akan dipulihkan mengikuti standar Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) agar tidak menimbulkan potensi pencemaran lingkungan baru.

    “TPA lama harus kita olah kembali supaya kembali normal. Tidak dibiarkan begitu saja,” pungkasnya.

    Pihak yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan proyek ini adalah Pemkab Ponorogo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Relokasi ini merupakan pemindahan TPA Mrican, yang berlokasi di wilayah Kabupaten Ponorogo.

    Dengan investasi yang signifikan ini, Pemkab Ponorogo berharap proses relokasi ini dapat menjadi momentum penting untuk meningkatkan tata kelola sampah yang lebih efisien, modern, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. [end/beq]

  • Cucun: Bantuan logistik DPR ke bencana Sumatera sebanyak 15 ton

    Cucun: Bantuan logistik DPR ke bencana Sumatera sebanyak 15 ton

    prioritas utama saat ini adalah membuka akses jalan. Tanpa akses yang terbuka, distribusi logistik, bahan pokok, serta BBM tidak dapat menjangkau kabupaten yang terisolir. Pimpinan DPR telah meminta Kementerian PUPR untuk mengerahkan seluruh perangka

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan bahwa bantuan logistik yang dikirimkan oleh DPR RI untuk membantu masyarakat terdampak bencana di berbagai titik di Pulau Sumatera yakni sebanyak 15 ton.

    “Koordinasi antara pemerintah daerah dengan BNPB menjadi kunci agar proses bantuan berjalan tepat sasaran,” kata Cucun dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Bantuan logistik itu secara resmi diserahterimakan oleh Pimpinan DPR RI untuk dikirimkan menggunakan pesawat kargo dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (30/11). Setibanya di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, bantuan tersebut mulai didistribusikan ke pusat-pusat pengungsian.

    Cucun yang juga meninjau langsung ke lokasi bencana, menekankan pentingnya tahapan yang dilakukan oleh BNPB, mulai dari pendataan kerusakan, skema bantuan kontrakan sementara bagi warga yang kehilangan rumah, hingga opsi relokasi jika wilayah terdampak sudah tidak aman untuk ditempati kembali.

    Dia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah membuka akses jalan. Tanpa akses yang terbuka, menurut dia, distribusi logistik, bahan pokok, serta BBM tidak dapat menjangkau kabupaten yang terisolir.

    “Pimpinan DPR telah meminta Kementerian PUPR untuk mengerahkan seluruh perangkatnya agar akses jalan segera terbuka. Ini sangat mendesak,” kata dia.

    Ia juga memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sejak awal bergerak cepat membantu warga, termasuk membuka jalur-jalur yang tertutup material longsor.

    “TNI dan Polri memiliki kekuatan sampai tingkat desa. Kami berharap dukungan dua lembaga ini terus dimaksimalkan untuk membantu membuka akses ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi,” katanya.

    Dia pun menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, serta berharap bantuan dari DPR RI dapat meringankan beban para korban.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab tegaskan Presiden kebut akses darurat dan jembatan permanen

    Seskab tegaskan Presiden kebut akses darurat dan jembatan permanen

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet, Teddy Wijaya, menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mempercepat pembangunan akses darurat dan rekonstruksi jembatan permanen.

    “Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pembangunan akses darurat agar mobilitas masyarakat segera pulih, dan rekonstruksi jembatan permanen akan diprioritaskan agar transportasi dan ekonomi masyarakat dapat bangkit kembali,” kata Teddy dalam unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin.

    Ia mengatakan Prabowo langsung bertolak menuju Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, usai melakukan peninjauan langsung wilayah terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Senin.

    Prabowo kemudian menuju Desa Bambel Baru, Kabupaten Aceh Tenggara untuk meninjau langsung kondisi korban banjir yang kini tinggal di tenda-tenda darurat.

    Banjir besar yang melanda wilayah tersebut, memaksa sedikitnya 4.080 warga mengungsi, setelah air bah datang secara tiba-tiba dan merendam permukiman serta fasilitas publik.

    Selain meninjau fasilitas pengungsian seperti dapur umum, pos kesehatan, dan area logistik, Prabowo juga mendengarkan langsung cerita dan kebutuhan yang disampaikan warga.

    Menurut Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, seorang presiden datang ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.

    Teddy juga mengatakan, salah seorang warga meminta agar pemerintah membangun bendungan agar tidak terkena banjir setiap kali panen jagung.

    “Mendengarkan hal ini, Presiden pun akan memastikan pemerintah membangun bendungan di wilayah tersebut,” ujar dia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panja DPR usul UU Pengelolaan Perbatasan Negara perkuat kapasitas BNPP

    Panja DPR usul UU Pengelolaan Perbatasan Negara perkuat kapasitas BNPP

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Kerja Komisi II DPR RI mengusulkan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP mencakup masalah-masalah keimigrasian, ekonomi, dan kedaulatan.

    Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa paradigma pengelolaan perbatasan wilayah negara harus terpadu dan menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan dari wajah negara.

    “Secara paradigmatik, apakah memang kita mau menjadikan dia (perbatasan, red) sebagai beranda depan NKRI atau halaman belakang? Kalau melihatnya dengan paradigma seperti itu, tentu pendekatannya harus holistik. Tidak bisa dengan katakanlah parsial-parsial, ada masalah ini kita selesaikan, ada masalah narkoba kita selesaikan, ada masalah lain kita selesaikan,” ujar Deddy pada rapat dengar pendapat Panja Komisi II DPR bersama Kemendagri dan BNPP di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    “Begitu kita buat PLBN Labang, mereka bikin kampung, jalan ratusan kilometer sampai ke ujung. demikian pula yang lain. Oleh karena itu, kita harus sudah mulai bicara tentang Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara,” kata menambahkan.

    Dengan mengusulkan dibentuknya undang-undang, menurut Deddy, akan memberi kewenangan yang lebih besar kepada BNPP untuk secara independen mengelola perbatasan wilayah karena hal tersebut selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo tentang pembangunan di perbatasan.

    “Makanya saya berkali-kali usul supaya badan ini coba dibuat lebih kuat karena sebenarnya kan ada kemauan dari presiden sebenarnya untuk membangun perbatasan ini,” katanya.

    Deddy mengatakan menguatnya kewenangan BNPP di perbatasan akan memudahkan gerakan pembangunan yang dilakukan. Hal itu akan mengoptimalkan pemberian anggaran, birokrasi yang cepat, hingga penguatan di lini sektor, termasuk UMKM dan pendidikan.

    “Jadi, saya usul, mungkin bisa dibuatkan drafnya, nanti kita dorong supaya menjadi usulan DPR,” jelasnya.

    BNPP saat ini sedang merencanakan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini terkendala anggaran dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

    Sekretaris BNPP Komjen Polisi Makhruzi Rahman menjabarkan BNPP memerlukan adanya dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan di batas wilayah negara.

    Adapun, poin ketiga yang menjadi kesimpulan BNPP berbunyi, “Dalam rangka pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sekaligus penguatan tugas dan fungsi BNPP, perlu diberikan dukungan payung hukum, dan alokasi anggaran dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dikoordinasikan oleh BNPP RI” menjadi tolok ukur DPR menampung usulan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lonjakan Kasus HIV/AIDS Surabaya Tertinggi se-Jatim, Ning Ais: Kita Tak Boleh Tutup Mata Lagi

    Lonjakan Kasus HIV/AIDS Surabaya Tertinggi se-Jatim, Ning Ais: Kita Tak Boleh Tutup Mata Lagi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Ais Shafiyah Asfar, menyebut lonjakan kasus HIV di Kota Surabaya sebagai peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Data pemerintah menunjukkan Surabaya menempati peringkat teratas sebagai daerah dengan temuan kasus baru tertinggi di Jawa Timur sepanjang 2025.

    “Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kota Surabaya menjadi alarm keras yang tidak boleh dibiarkan. Kita tidak boleh tutup mata lagi,” ujar Politisi PKB yang akrab disapa Ning Ais ini, pada Senin (1/12/2025).

    Ning Ais memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, tercatat 65.238 orang dengan HIV/AIDS di seluruh Provinsi Jawa Timur. Khusus pada triwulan pertama 2025 saja, telah ditemukan 2.599 kasus baru, dengan Kota Surabaya berada di peringkat teratas. Kota-kota lain yang juga mencatatkan angka tinggi adalah Sidoarjo, Jember, Tulungagung, dan Pasuruan.

    Ketua Harian DPP PKB ini menilai, data tersebut merupakan cerminan realitas ancaman kesehatan yang sangat serius, khususnya bagi generasi produktif di perkotaan.

    “Data ini bukan hanya angka, ini realitas bahwa masyarakat kita, khususnya generasi produktif, sedang menghadapi ancaman kesehatan yang sangat serius. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama,” kata Ning Ais.

    Pola penularan masih didominasi oleh hubungan seksual berisiko, baik heteroseksual maupun homoseksual, serta sebagian kecil akibat penggunaan jarum suntik tidak steril. Kondisi ini dinilai sejalan dengan tingginya mobilitas dan interaksi sosial masyarakat perkotaan, yang mempercepat penyebaran.

    Menanggapi kondisi darurat ini, Ning Ais mendesak Pemkot Surabaya untuk menjalankan strategi jangka panjang dan menempatkan pencegahan sebagai investasi utama.

    “Stigma harus dipangkas, akses edukasi harus diperluas, dan skrining perlu menjadi budaya, bukan program sesaat,” ucapnya.

    Ia menyebut Pemkot Surabaya perlu menjalankan strategi melalui penguatan puskesmas, skrining massal, serta edukasi di sekolah dan tempat kerja. Upaya ini harus diikuti perluasan layanan skrining gratis hingga kampanye bergerak ke wilayah padat dan berisiko.

    “Surabaya perlu serius menempatkan pencegahan dan edukasi sebagai investasi utama jika ingin angka HIV ditekan,” tutur politisi muda ini.

    Ning Ais juga meminta pasien yang terdiagnosis segera terhubung dengan terapi ARV tanpa hambatan administrasi dan mendapatkan layanan yang ramah serta bebas stigma. Ia menekankan bahwa dukungan adalah kunci.

    “HIV itu bisa dikendalikan dan pasien bisa hidup normal selama ada dukungan. Yang harus kita lawan bersama adalah ketidaktahuan, stigma, dan ketakutan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Kris Dayanti, Once, hingga Chicha Koeswoyo hibur penyintas HIV/AIDS

    Kris Dayanti, Once, hingga Chicha Koeswoyo hibur penyintas HIV/AIDS

    Jakarta (ANTARA) – Deretan kader PDI Perjuangan yang berlatar belakang penyanyi, Kris Dayanti, Once, dan Chicha Koeswoyo menghibur anak penyintas HIV/AIDS (ADHA) dalam acara peringatan Hari AIDS Sedunia yang digelar PDIP di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Senin.

    Tawa riang dan sorak-sorai pecah di antara puluhan anak-anak, untuk sejenak melupakan diagnosis HIV/AIDS (ADHA) yang melekat pada diri mereka.

    “Supaya kita tidak merasa sendiri, tetapi kita merasa satu, merasa bersama di dalam kehidupan ini,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Sri Rahayu, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Momen mengharukan tercipta ketika KD bernyanyi dan menyapa anak-anak tersebut langsung. Dengan penuh kehangatan menyanyikan lagu hits Usah Kau Lara Sendiri, KD tak segan menyapa, melambaikan tangan, dan tersenyum kepada anak-anak yang duduk di barisan depan. Suasana hangat dan penuh empati itu menyelimuti acara tersebut.

    Ia berjabat tangan, memberikan semangat, dan berfoto bersama. Untuk sesaat, wajah-wajah polos itu bersinar, bebas dari beban stigma yang sering kali mereka tanggung.

    Setelah selesai menyanyikan lagu tersebut, KD lalu memanggil koleganya, Once dan Chicha untuk bergabung bersamanya menghibur anak-anak penyintas HIV/AIDS.

    Mereka lalu menyanyikan lagu Laskar Pelangi yang mendapatkan respons antusias dari anak-anak.

    Di balik gemerlap hiburan, acara ini menjadi wadah penegasan komitmen advokasi PDIP untuk isu HIV/AIDS. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dengan tegas menyoroti masih adanya kesulitan akses obat dan diskriminasi di fasilitas kesehatan.

    Sebagai langkah advokasi yang sangat personal dan langka, Charles secara berani membuka jalur komunikasi langsung untuk para penyintas.

    “Kami terbuka untuk bisa dihubungi, diberikan masukan, diminta untuk melakukan advokasi apabila Bapak Ibu teman-teman menghadapi berbagai permasalahan di lapangan,” ujarnya, seraya memberikan nomor kontak pribadinya.

    Komitmen yang sama ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning, yang membuka acara dengan semboyan Jauhi virusnya, bukan orangnya!. Seruan ini sekaligus menegaskan posisi partai dalam melawan stigma sosial yang masih melekat pada ODHA dan ADHA.

    Acara yang dihadiri oleh sejumlah elite partai, termasuk Ketua DPP Ganjar Pranowo dan Wakil Bendahara Umum Yuke Yurike, ini menutup hari dengan pesan yang jelas: perang melawan AIDS bukan hanya tentang obat dan kebijakan, tetapi juga tentang membangun lingkungan yang penuh dukungan, kepedulian, dan senyuman yang tulus bagi para penyintas, terutama anak-anak.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    DPD minta pemerintah percepat RUU Daerah Kepulauan yang tertunda lama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI Abdul Kholik meminta pemerintah untuk mempercepat dimulainya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan yang telah tertunda lama karena mandek hampir 18 tahun sejak pertama kali diajukan pada 2007.

    Ia mengatakan RUU tersebut sudah diserahkan DPD RI kepada DPR RI pada 31 September 2025 sebagai inisiatif resmi. DPR RI kemudian meneruskan surat tersebut kepada Presiden pada 12 November 2025, meminta penunjukan menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan.

    “Posisinya kini hanya menunggu surat dari Presiden. DPD RI sudah mengawal hampir dua periode. Ini bukti komitmen kami terhadap daerah kepulauan,” kata Kholik di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan RUU itu dirancang untuk memberikan afirmasi dan perlindungan bagi provinsi-provinsi berbasis kepulauan. RUU itu penting untuk membangun kerangka pemerintahan yang mampu menjawab ketimpangan akses, konektivitas, hingga pengelolaan sumber daya kelautan.

    Menurut ia, ada sedikitnya 18 provinsi yang tergolong daerah kepulauan, sebagian di antaranya merupakan pintu masuk ke perairan internasional dan kawasan strategis Indo-Pasifik.

    “Jika daerah kepulauan berdaya, mereka bukan hanya menjadi benteng pertahanan alami Indonesia, tetapi juga menjadi kontributor ekonomi besar melalui pemanfaatan sumber daya laut,” katanya.

    Menurut Kholik, mahalnya biaya logistik antarpulau adalah risiko struktural yang dapat memperburuk kerentanan nasional, terutama saat krisis. Tanpa simpul transportasi dan jaringan distribusi yang konsisten, Indonesia akan menghadapi diskonektivitas yang membahayakan stabilitas ekonomi.

    Ia mengatakan DPD RI pun akan menggelar rapat koordinasi nasional pada Selasa (2/12), yang akan mempertemukan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, enam gubernur kepulauan, bupati dan wali kota, hingga perguruan tinggi.

    Langkah itu ditujukan sebagai upaya konsolidasi nasional untuk menyatukan aspirasi dan membangun tekanan kolektif agar pemerintah segera mengeluarkan surat resmi pembahasan.

    “Dengan kesepahaman yang solid, kita berharap RUU Daerah Kepulauan tidak lagi terjebak dalam penundaan. Undang-undang ini adalah instrumen strategis untuk kesejahteraan masyarakat kepulauan sekaligus kepentingan nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Koster tetap tolak lift kaca meski forum bendesa minta lanjut

    Koster tetap tolak lift kaca meski forum bendesa minta lanjut

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan tetap menolak pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking, Nusa Pendia, Kabupaten Klungkung, meskipun muncul sikap-sikap berlawanan dari forum bendesa adat setempat.

    Hal ini disampaikan Koster di Denpasar, Senin, merespons beredarnya video Forum Paiketan Pasikian Bendesa Adat Sejebag Nusa Penida yang meminta proyek tetap dilanjutkan karena lift dirasa akan meningkatkan kesejahteraan warga.

    “Itu kan aspirasi, tapi tidak mungkin dilanjutkan, sudah dilihat kan pelanggarannya,” ucapnya.

    Dalam video yang beredar, ketua forum bernama I Ketut Gunaksa meminta pemerintah memberi solusi agar pembangunan lift kaca tetap berlanjut secara legal dan sesuai ketentuan.

    Koster menegaskan hal itu tidak mungkin sebab selain tak mengantongi izin lengkap sejak awal, investor juga membangun di pesisir pantai dan tebing yang melanggar perundang-undangan yang sampai kapan pun tak bisa diutak-atik.

    Ia membedah, bahwa izin yang dimiliki perusahaan yaitu PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group hanya PBG untuk sebuah loket masuk di atas tebing seluas 500 meter.

    Namun faktanya, mereka membangun lift kaca dengan restoran sepanjang 840 meter bahkan menyentuh wilayah pesisir yang merupakan tanah negara.

    “Izin PBG-nya hanya 500 meter, yang di loket tiket saja, lift tidak masuk, tapi dia (perusahaan) memasukkan dalam lampiran, lalu kategori bangunannya di perizinan sederhana, tapi sebenarnya bangunan ini luar biasa bukan lagi berisiko rendah, tapi risiko sangat tinggi,” ujar Koster.

    “Lalu membangun bukan di atas haknya, ini adalah punya negara dan tidak ada rekomendasi atau izin dari siapapun, tanah itu setelah dikaji pansus dan saya ikut bahas memang terjadi pelanggaran bahkan bisa pidana,” sambungnya.

    Jika dikaitkan demi kesejahteraan warga Nusa Penida, ia menegaskan kebijakan Pemprov Bali ini justru demi Nusa Penida yang merupakan berlian sakral yang harus diarahkan dengan baik pembangunannya.

    Menurut dia ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan disana, tidak harus mengorbankan masa depan hanya demi pembangunan yang karakteristiknya tidak sesuai dengan pulau tersebut.

    “Tentu saja pembangunan di wilayah lain di Nusa Penida boleh, asal tata ruangnya harus benar, amdal, dan persyaratan-persyaratan lainnya supaya maju secara berkesinambungan, itulah ini perlu diluruskan supaya kita memiliki pemahaman yang sama,” kata dia.

    Penghentian dan arahan pembongkaran lift kaca di tebing Pantai Kelingking ini juga sudah terbukti menghantarkan dampak positif, dimana calon investor di Bali sekarang lebih jujur dan memiliki kesadaran dalam memilih area.

    Mereka sejak dini menyusun kajian dan berkoordinasi dengan bupati/wali kota untuk memastikan investasinya ke depan legal dan berjalan baik.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dono Kasino Indro dilantik jadi anggota DPRD Lombok Tengah

    Dono Kasino Indro dilantik jadi anggota DPRD Lombok Tengah

    Lombok Tengah (ANTARA) – Dono Kasino Indro dari Partai PKS dilantik menjadi anggota DPRD Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dapil Pujut-Praya Timur melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu untuk sisa masa jabatan tahun 2024-2029.

    “Saudara Dono Kasino Indro menggantikan Mahruf dari Fraksi PKS untuk sisa masa jabatan 2024-2029,” kata Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan, saat sidang paripurna di kantor DPRD di Lombok Tengah, Senin.

    Ia mengatakan pelantikan ini untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor : 100.3.3.1-490 tahun 2025 tentang peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

    Selain itu, berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 8 tahun 2025 tentang perubahan kedua jadwal kegiatan DPRD Lombok Tengah masa persidangan pertama tahun sidang 2025-2026.

    “Kami berharap saudara semoga dapat bekerja sama menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kita semua dengan sebaik-baiknya, sesuai sumpah yang telah diucapkan tadi,” katanya.

    Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri, mengucapkan selamat mengemban amanah sebagai anggota DPRD Lombok Tengah.

    Menurut dia, pengucapan sumpah atau janji yang sudah dilakukan bukan hanya sebagai prosedur formal, tetapi merupakan komitmen moral dan konstitusional yang mengikat, baik secara hukum etika maupun spiritual.

    “Sebagai wakil rakyat memiliki tanggungjawab besar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan pembangunan dan menjalin sinergi dengan Pemda untuk kemajuan Lombok Tengah,” katanya.

    Ia berharap dengan pengalaman, dedikasi dan semangat pengabdian yang dimiliki dapat melanjutkan perjuangan dan pengabdian secara maksimal dan penuh tanggungjawab.

    Pada sisi lain, ia menyampaikan bahwa proses PAW merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan telah diatur secara konstitusional.

    “Kami berharap, fungsi legislatif dapat terus berjalan semakin optimal dan kolaborasi antara DPRD dan Pemda dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.