Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Kemendagri beri penghargaan pemerintah daerah berprestasi pada 2025

    Kemendagri beri penghargaan pemerintah daerah berprestasi pada 2025

    Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) yang dinilai berprestasi sepanjang 2025 melalui ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025.

    Apresiasi tersebut diberikan Kemendagri bekerja sama dengan Tempo Media Group. Penilaian terhadap pemda bertujuan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Sebanyak 57 penghargaan diberikan kepada 17 provinsi, 15 kabupaten, dan 16 kota.

    “Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Apresiasi Pemerintahan Daerah Tahun 2025 ini menjadi penyelenggaraan yang ketiga sejak pertama kali digelar. Penilaian apresiasi pada tahun ini dilakukan melalui dua jalur utama, yakni tata kelola pemerintahan daerah dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) .

    Penilaian tata kelola mencakup berbagai indikator, seperti Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta realisasi pendapatan daerah. Data tersebut diperkuat dengan indeks dari lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), KemenPAN-RB, dan Komisi Informasi Pusat.

    Sementara, penilaian akselerasi PSN didasarkan pada kategori strategis, yakni penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, perbaikan akses layanan pendidikan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi pertambangan dan olahannya, pertumbuhan ekonomi non-pertambangan, penurunan ketimbangan kesejahteraan masyarakat. Penilaian ini mengacu pada kebijakan nasional dan memerlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

    Tito menambahkan metode penilaian menempatkan daerah pada kelompok yang setara berdasarkan kelompok fiskal masing-masing, yakni: rendah, sedang, dan tinggi. Tujuannya agar persaingan berlangsung adil dan proporsional.

    “Daerah dengan fiskal tinggi bersaing dengan sesama daerah fiskal tinggi, begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, daerah dengan fiskal rendah tetap punya peluang untuk menang,” ujarnya.

    Tito menilai pendekatan ini berhasil menampilkan daerah-daerah baru dengan prestasi signifikan. Misalnya, Kota Tual, Maluku berhasil menjadi kota dengan pengendalian inflasi tahunan terbaik. Demikian juga dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih penghargaan pertumbuhan ekonomi non-pertambangan terbaik.

    “Ini kabar baik karena muncul wajah-wajah baru dalam daftar daerah berprestasi,” ujarnya.

    Sebagai bentuk apresiasi nyata, Kemendagri menyiapkan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun dari total anggaran Rp7,8 triliun bagi daerah berprestasi. Tito menegaskan penghargaan ini bukan seremonial semata, melainkan motivasi agar kepala daerah terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

    “Kinerja yang baik pada akhirnya akan berbuah kepercayaan publik. Jika tata kelola pemerintahan bagus, maka masyarakat akan memberi penilaian positif terhadap pemimpinnya,” tuturnya.

    Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli, mengapresiasi inisiatif Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam memberikan penghargaan kepada pemda berprestasi. Menurutnya, langkah ini tidak hanya memberi apresiasi, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi daerah yang masih menghadapi tantangan.

    “Saya kenal Pak Tito sejak awal 2000-an ketika saya masih menjadi wartawan. Saya tahu logika berpikir beliau dalam mengelola birokrasi. Saat datang ke Tempo, Pak Tito ingin memberikan apresiasi kepada kepala daerah, sekaligus masukan konstruktif bagi yang masih perlu berbenah,” ujar Arif.

    Acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2025 turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Peneliti Utama Politik BRIN Siti Zuhro, dan para kepala daerah se-Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polemik Retribusi Sirkuit GOR Mastrip Kota Probolinggo, KONI dan Dispopar Buka Suara

    Polemik Retribusi Sirkuit GOR Mastrip Kota Probolinggo, KONI dan Dispopar Buka Suara

    Probolinggo (beritajatim.com) – Polemik dugaan pungutan retribusi di sirkuit balap road race GOR Mastrip, Kota Probolinggo, terus menghangat. Setelah isu pungutan tersebut dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo,

    Ketua KONI Kota Probolinggo, Zulfikar Imawan, akhirnya buka suara dan mengakui adanya penarikan biaya dari para atlet yang berlatih di lintasan tersebut.

    Zulfikar menjelaskan, pungutan itu memang dilakukan oleh cabang olahraga (cabor) Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Probolinggo sebagai pengelola kegiatan latihan.

    “Betul ada retribusi. Atlet Kota Probolinggo dikenakan Rp30 ribu, sedangkan atlet dari luar daerah sebesar Rp50 ribu per unit atau per atlet,” katanya.

    Menurutnya, pungutan itu dianggap wajar karena digunakan untuk menutup biaya operasional selama aktivitas latihan berlangsung.

    “Dana tersebut sepenuhnya dikelola cabor IMI. Kebutuhannya untuk biaya kebersihan lintasan, penataan ban di titik-titik tikungan, dan pengamanan selama sesi latihan,” jelas Zulfikar.

    Namun, pernyataan Ketua KONI itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Sebab, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kota Probolinggo, Muhammad Abas, mengaku tidak mengetahui adanya pungutan tersebut.

    “Saya baru mengetahui setelah isu itu muncul dalam rapat Banggar. Selama ini belum pernah ada laporan secara resmi kepada kami,” kata Abas.

    Respons ini memunculkan dugaan bahwa retribusi dilakukan tanpa koordinasi dengan instansi pengelola sarana olahraga milik pemerintah daerah.

    Di sisi lain, pihak IMI yang disebut-sebut sebagai pengelola pungutan belum memberikan klarifikasi. Soffie, pengurus IMI bidang pembinaan klub balap motor, ketika dikonfirmasi terkait dasar penarikan dan legalitas retribusi, belum memberikan jawaban.

    Ketidakjelasan koordinasi antara cabor IMI, KONI, dan Dispopar membuat polemik semakin melebar. Publik kini menunggu penjelasan resmi mengenai dasar hukum penarikan retribusi, transparansi pengelolaan dana, hingga siapa sebenarnya pihak yang berwenang melakukan pungutan di fasilitas milik pemerintah daerah tersebut.

    Kasus ini diperkirakan akan kembali dibahas dalam rapat-rapat lanjutan DPRD mengingat munculnya dugaan pungutan tanpa payung hukum yang jelas. (ada/but)

  • Kemendagri pastikan kebutuhan dasar pengungsi di Gayo Lues terpenuhi

    Kemendagri pastikan kebutuhan dasar pengungsi di Gayo Lues terpenuhi

    “Prioritas utama kita adalah memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, termasuk tempat tinggal sementara, logistik, dan layanan kesehatan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) bersama unsur TNI, Polri, BPBD, dan perangkat lainnya terus bekerja memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana terpenuhi.

    “Prioritas utama kita adalah memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, termasuk tempat tinggal sementara, logistik, dan layanan kesehatan,” kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Zakaria Ali dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut disampaikannya saat meninjau lokasi pengungsian di Gayo Lues bersama Bupati Gayo Lues Suhaidi.

    Safrizal memastikan para pengungsi telah mendapat tempat penampungan sementara, layanan dapur umum, serta pemenuhan kebutuhan mendesak.

    Pemerintah daerah bersama Ditjen Bina Adwil terus memantau situasi lapangan untuk menentukan langkah pemulihan berikutnya.

    “Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh, semoga segera dikirimkan bantuan tambahan,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Bupati Gayo Lues Suhaidi menyampaikan kondisi terkini para pengungsi, ketersediaan logistik, hingga langkah-langkah penanganan lanjutan.

    “Hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia ada 3 orang, 1 orang masih dalam pencarian, pengungsi 14.850 jiwa/ 3.800 KK yang tersebar di seluruh wilayah Gayo Lues, warga terdampak 100 ribu lebih, 2.286 rumah terdampak dan sekitar 1500 unit rumah hanyut,” kata Suhaidi.

    Suhaidi mengungkapkan kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah helikopter untuk mengirimkan bantuan ke lokasi bencana yang jalur daratnya masih terputus.

    “Kami berharap bisa menempatkan 1 helikopter di Kabupaten Gayo Lues, sehingga kami bisa terbantu menyalurkan bahan logistik ke lokasi yang belum tembus jalur daratnya, sekalian memantau keberadaan saudara-saudara kita yang masih terjebak, bantuan logistik kepada 14.000 pengungsi dan obat-obatan kepada seluruh masyarakat,” ungkap Suhaidi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR ajak bangun solidaritas nasional hadapi bencana alam

    Wakil Ketua MPR ajak bangun solidaritas nasional hadapi bencana alam

    Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir harus dijawab dengan semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat yang terus ditumbuhkan, di samping upaya evaluasi dan mitigasi dari sejumlah aspek

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak seluruh elemen untuk membangun solidaritas nasional dan semangat gotong royong untuk menjadi energi positif di tengah kerentanan Indonesia terhadap bencana alam.

    “Rangkaian bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir harus dijawab dengan semangat gotong royong dan solidaritas masyarakat yang terus ditumbuhkan, di samping upaya evaluasi dan mitigasi dari sejumlah aspek,” kata Lestari di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menurut dia, jumlah korban jiwa bencana banjir hingga longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) hingga Sumatera Utara (Sumut) terus bertambah dan ratusan orang masih dinyatakan hilang.

    Dia menilai perubahan cuaca ekstrem yang terjadi harus menjadi perhatian serius semua pihak, terutama para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah-daerah yang rawan bencana.

    Dia pun mendorong upaya mitigasi bencana dan sosialisasi kepada masyarakat terus ditingkatkan sebagai bagian upaya menekan jumlah korban.

    Selain itu, menurut dia, mekanisme penanganan masyarakat terdampak bencana juga harus menjadi perhatian serius.

    Kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah, menurut dia, harus terus ditingkatkan baik dengan membangun kolaborasi kuat dalam melaksanakan tanggap darurat bencana, maupun membangkitkan solidaritas masyarakat.

    Anggota Komisi X DPR RI itu mengatakan bahwa semua upaya mitigasi dan tanggap darurat yang digalang bersama itu perlu mampu menjadi energi positif dalam menghadapi potensi ancaman bencana alam di sejumlah daerah di tanah air.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polri: Tambang emas ilegal Mandalika berjalan sepekan

    Polri: Tambang emas ilegal Mandalika berjalan sepekan

    “Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, aktivitas penambangan emas ilegal di lokasi tersebut diketahui telah berjalan sekitar satu minggu,”

    Lombok Tengah (ANTARA) – Polres Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan lokasi diduga tambang emas ilegal di dekat Mandalika atau di Desa Kuta, Kecamatan Pujut yang menelan korban jiwa tersebut baru berjalan satu minggu atau sepekan.

    “Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, aktivitas penambangan emas ilegal di lokasi tersebut diketahui telah berjalan sekitar satu minggu,” kata Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah Iptu Lukluk Il Maqnun di Lombok Tengah, Selasa.

    ‎Korban saat itu melakukan aktivitas pencarian emas bersama dua rekannya. Salah satu dari mereka, saudara inisial ZUL, berada sekitar 1,5 meter di bawah posisi dua rekan lainnya. Saat itu, terdapat pula dua orang tak dikenal yang sedang memukul batu untuk mencari emas dengan menggali lubang.
    ‎
    ‎”Tiba-tiba terjadi longsor, menimbun seluruh penambang yang berada di bawah tebing. Dua korban yang tidak tertimbun langsung berupaya melakukan penyelamatan manual menggunakan tangan dan cangkul,” katanya.

    Dalam proses evakuasi sekitar setengah meter, ditemukan tiga korban tertimbun dua di antaranya selamat dan satu meninggal dunia yakni saudara Hemaldi (29) asal Desa Bonder.
    ‎
    ‎Setelah evakuasi, korban selamat dibawa ke Puskesmas Batujai, sedangkan korban meninggal langsung dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan.
    ‎
    “‎Lokasi tambang berada di tebing pantai yang hanya bisa diakses menggunakan sampan, dengan waktu tempuh sekitar lima menit dari bibir pantai,” katanya.

    Atas kejadian tersebut, Polres Lombok Tengah mengambil langkah tegas terhadap seluruh aktivitas penambangan emas ilegal yang meresahkan dan membahayakan keselamatan warga.
    ‎
    ‎“Kami melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab longsor sekaligus mengumpulkan bukti-bukti terkait aktivitas tambang emas ilegal di kawasan itu. Kegiatan tersebut jelas melanggar hukum dan membahayakan warga. Penegakan hukum akan kami lakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.
    ‎
    Oleh karena itu, pihak Polres Lombok Tengah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanah longsor mengakibatkan seorang penambang emas ilegal meninggal dunia di kawasan Pantai Mosrak Gunung Dundang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut.
    ‎
    ‎”Insiden tanah longsor tersebut terjadi pada Minggu, (30/11) sekitar pukul 12.30 Wita, mengakibatkan seorang penambang meninggal dunia,” katanya.
    ‎
    ‎Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas tambang ilegal yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa.
    ‎
    “Lokasi tersebut telah dipasangkan garis polisi untuk proses penyelidikan,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bareskrim selidiki asal kayu gelondongan dalam banjir di Sumatera

    Bareskrim selidiki asal kayu gelondongan dalam banjir di Sumatera

    “Sedang penyelidikan,”

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri tengah menyelidiki asal kayu gelondongan yang ikut terbawa dalam banjir di Sumatera.

    “Sedang penyelidikan,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan bahwa asal kayu gelondongan tersebut belum diketahui. Namun, penyelidikan saat ini tengah berjalan.

    Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah menelusuri sumber-sumber kayu yang terbawa banjir di Sumatera, termasuk potensi berasal dari pembalakan dan praktik ilegal lainnya, mengingat sebelumnya terungkap sejumlah kasus peredaran kayu ilegal di wilayah terdampak.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho mengatakan terkait kayu-kayu yang terbawa banjir di Sumatera dapat berasal dari beragam sumber mulai dari pohon lapuk, pohon tumbang, material bawaan sungai, area bekas penebangan legal, hingga penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan pembalakan liar (illegal logging).

    Fokus Ditjen Gakkum, ujarnya, adalah menelusuri secara profesional setiap indikasi pelanggaran dan memproses bukti kejahatan kehutanan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” jelasnya.

    Hal itu karena sepanjang 2025 saja, Gakkum Kemenhut sudah menangani sejumlah kasus terkait pencucian kayu ilegal di sekitar wilayah terdampak banjir di Sumatera. Termasuk di Aceh Tengah pada Juni 2025 saat penyidik mengungkap penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 meter kubik kayu ilegal.

    Tidak hanya itu, di Solok, Sumatera Barat pada Agustus 2025 berhasil diungkap kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu/log, 2 unit ekskavator, dan 1 unit bulldozer.

    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” tuturnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertumbuhan Tercepat Populasi Lansia di Jatim: Kabupaten Blitar

    Pertumbuhan Tercepat Populasi Lansia di Jatim: Kabupaten Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Fenomena penduduk menua kini menjadi tantangan utama di Kabupaten Blitar. Data dari Badan Pusat Statistik terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar kini mencatatkan laju pertumbuhan lansia tercepat, dimana 15,70% dari total populasi atau sekitar 198.111 jiwa masuk dalam kategori Lanjut Usia (Lansia).

    Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional yakni 11,75% di tahun 2023. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar.

    Bupati Blitar, Rijanto mengakui bahwa tingginya jumlah lansia ini membawa pekerjaan rumah yang besar, khususnya terkait kesehatan, risiko penyakit, dan kebutuhan mendesak akan pendampingan harian.

    Dalam sambutan program Lansia Berdaya (Sidaya), Bupati Rijanto menegaskan bahwa populasi yang menua secara cepat ini menuntut respons kebijakan yang serius dan terarah.

    “Angka 15,70% ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar termasuk daerah dengan jumlah lansia yang tumbuh paling cepat. Hal ini tentu membawa tantangan, misalnya kesehatan yang harus lebih dijaga, risiko penyakit, dan kebutuhan pendampingan dalam kegiatan sehari-hari,” ujar Bupati pada Selasa (2/12/2025).

    Kondisi ini memerlukan komitmen kolektif, mulai dari pemerintah daerah hingga keluarga, untuk memastikan para lansia di Kabupaten Blitar tetap sehat, aktif, dan mendapatkan perhatian yang layak. Untuk merespons tantangan demografi ini, Pemerintah Kabupaten Blitar menyatakan dukungan penuh terhadap Program Sidaya (Lanjut Usia Berdaya) yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Program ini dirancang untuk mewujudkan lansia yang mandiri, sehat, dan partisipatif, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

    “Tujuan Sidaya yaitu terwujudnya lansia berdaya yang sehat, merasa aman dan partisipasi, meningkatnya kualitas hidup, dan meningkatnya kepedulian dan peran serta multi sektor dalam pendampingan lansia,” imbuhnya.

    Upaya konkret yang didorong oleh Pemerintah Daerah meliputi:

    – Sekolah lansia yakni pengaktifan kembali dan pembentukan kelompok belajar bagi lansia melalui Bina Keluarga Lansia (BKL) di desa/kelurahan.

    – Pelayanan kesehatan optimal yaitu peningkatan layanan pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia di seluruh fasilitas kesehatan.

    – Layanan konseling yakni optimalisasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (SATYAGATRA) di Balai Penyuluhan KB Kecamatan untuk menyediakan konseling bagi lansia dan keluarga perawat.

    – Pelatihan dan pendampingan yakni program pelatihan kesehatan dan pendampingan bagi keluarga yang merawat lansia di rumah.

    Bupati Rijanto berharap inisiatif ini dapat mendukung terwujudnya 7 Dimensi Lansia Tangguh dan mencegah kebutuhan lansia akan perawatan jangka panjang. Bupati Rijanto pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada para lansia yang hadir dan mendorong mereka untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga agen penyebar informasi.

    “Saya harap nantinya panjenengan dapat menyebarluaskan ilmu dan informasi yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Sehingga, hasil acara ini akan memberi manfaat bagi kita semua,” tutup Bupati, menekankan pentingnya peran lansia dalam menggerakkan lansia lainnya menuju kehidupan yang lebih produktif dan dihargai.

    Kabupaten Blitar kini dihadapkan pada urgensi untuk memastikan bahwa besarnya populasi lansia tidak menjadi beban, melainkan potensi yang tetap berdaya melalui dukungan program terstruktur dan sinergi multi sektor. (owi/but)

  • TNI AU kuatkan sinergi dukung hilirasasi tebu untuk ketahanan energi

    TNI AU kuatkan sinergi dukung hilirasasi tebu untuk ketahanan energi

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – TNI AU berkomitmen memperkuat sinergisitas dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung kesuksesan hilirisasi tebu untuk membentuk ketahanan energi.

    “Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa TNI AU ke depan akan menjadikan tebu sebagai produk ketahanan energi, termasuk pangan. Hilirisasi tidak hanya gula tapi bioetanol dan briket, kami akan berdiskusi dengan pemerintah untuk menjawab ini,” kata Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AU, Marsekal Muda Palito Sitorus, seusai pelaksanaan Tanam Raya Tebu di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa.

    Ia menyatakan tebu telah dijadikan tanaman unggulan yang ditanam oleh TNI AU, seperti di Lanud Abdulrachman Saleh, Lanud Adisutjipto, Lanud Iswahjudi, Lanud Pangeran M Bun Yamin, dan Lanud Adi Soemarmo. Adapun luas lahan yang telah disiapkan untuk penanaman tebu sekitar 500.000 Hektare.

    Tak hanya melakukan penanaman, pihaknya juga berkomitmen untuk terus membantu membentuk pola mitigasi terhadap persoalan yang dihadapi oleh para petani tebu bersama seluruh pihak terkait, termasuk industri.

    Sebab, lanjutnya, hilirisasi industri untuk menciptakan ketahanan energi perlu melibatkan pelaku di lapangan, yakni para petani tebu itu sendiri.

    “TNI AU saat ini turun bersama stakeholder memberikan pendampingan,” ucap dia.

    Diharapkan serangkaian upaya ini mampu membentuk ketahanan energi dan pangan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan petani tebu.

    Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mengapresiasi upaya kolaborasi yang dijalankan oTNI AU. Sebab, ini menjadi implementasi dari semangat yang selalu ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Meminjam istilah Bapak Presiden, syaratnya adalah himpun semua kekuatan rakyat, bangsa, dan negara,” kata dia.

    Dengan upaya ini, dia optimistis hilirisasi dalam membentuk ketahanan energi Nasional bisa tercapai sepenuhnya dan dampaknya adalah penguatan terhadap sektor perindustrian.

    “Kami pastikan 2026 menjadi tapak penting perjalanan Indonesia tentang bagaimana kita bergandengan tangan merintis penguatan industri Nasional, dari hulu, tengah dan hilir,” ucap dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Papua Tengah: Presiden tegaskan kemandirian bangsa diperkuat

    Wagub Papua Tengah: Presiden tegaskan kemandirian bangsa diperkuat

    Jayapura (ANTARA) – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kemandirian bangsa harus terus diperkuat dengan tidak bergantung pada negara lain.

    “Dalam kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas korupsi, serta pentingnya kebijakan berbasis akal sehat,” katanya dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Selasa.

    Menurut Geley, Prabowo juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap bencana alam dan isu lingkungan dan menekankan bahwa perubahan iklim yang makin terasa.

    “Ini harus menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga alam serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana,” ujarnya.

    Ia menjelaskan kemudian capaian program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau lebih dari 44 juta penerima manfaat dengan distribusi lebih dari dua miliar porsi makanan.

    “Sementara di Papua Tengah program MBG kita sudah berjalan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika sudah ada dapur dan sekolah yang melaksanakan program MBG,” katanya lagi.

    Ia menambahkan, mereka juga memperkuat pendirian dan pengembangan koperasi Merah Putih di seluruh provinsi Papua Tengah sebagai program unggulan Presiden Prabowo.

    Sekadar untuk diketahui PTBI merupakan forum strategis yang diselenggarakan rutin setiap akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia serta memperoleh arahan dari Prabowo.

    Pewarta: Ardiles Leloltery
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi III DPR sebut reformasi Polri harus kultural, bukan struktural

    Komisi III DPR sebut reformasi Polri harus kultural, bukan struktural

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa reformasi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus dilakukan secara kultural, bukan struktural.

    Dia menilai pengaruh terbesar yang mencederai institusi Korps Bhayangkara itu adalah para anggotanya, bukan karena kedudukan lembaga atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan struktur.

    “Bukan persoalan struktural, polisi di bawah siapa, kemudian pengangkatan Kapolri oleh siapa, dengan persetujuan siapa, bukan itu. Tapi pengendalian,” kata Habiburokhman saat Rapat Panitia Kerja (Panja) Reformasi Aparat Penegak Hukum di kompleks parlemen, Selasa.

    Dia mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI pun sudah beberapa kali membongkar polemik penegakan kasus yang berkaitan dengan perilaku anggota kepolisian.

    Contohnya, kata dia, kasus meninggalnya tahanan Polres Palu yang semula disebut bunuh diri, ternyata ada penganiayaan yang dilakukan oleh polisi di sana, yang kemudian dipecat.

    Lalu ada juga kasus Ronald Tannur yang tak hanya melibatkan polisi, tetapi melibatkan aparat penegak hukum lainnya, bahkan pengadilan. Dan yang terbaru, kata dia, ada kasus pemilik toko roti yang menganiaya karyawannya di Jakarta Timur, tetapi tak kunjung ditangkap oleh polisi.

    Untuk persoalan struktural, menurut dia, kedudukan Polri di bawah langsung Presiden sudah tepat. Selain itu, dia mengatakan bahwa ketentuan itu merupakan Ketetapan (TAP) MPR RI Tahun 2000.

    Di sisi lain, dia pun menilai pengangkatan Kapolri oleh Presiden atas persetujuan DPR merupakan aturan yang sudah tepat.

    Menurut dia, ketentuan itu merupakan amanat reformasi supaya ada pemisahan kekuasaan.

    “Saat itu kita ingin benar-benar mempraktikkan, mengimplementasikan pemisahan kekuasaan, sebagaimana teori trias politica-nya Montesquieu, eksekutif, legislatif, yudikatif,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.