Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Presiden Prabowo bertemu Ratu Maxima di Istana Merdeka, perkuat kerja sama dengan PBB

    Presiden Prabowo bertemu Ratu Maxima di Istana Merdeka, perkuat kerja sama dengan PBB

    Kamis, 27 November 2025 13:41 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) sekaligus Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Kunjungan tersebut sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dan penguatan kerja sama dengan PBB. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) berjalan bersama Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) sekaligus Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda (kedua kiri) saat tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Kunjungan tersebut sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dan penguatan kerja sama dengan PBB. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lamongan Kirim 100 Ton Sampah per Hari ke PSEL Surabaya Raya Mulai 2026

    Lamongan Kirim 100 Ton Sampah per Hari ke PSEL Surabaya Raya Mulai 2026

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan ditunjuk sebagai daerah rekomendasi yang masuk dalam proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Surabaya Raya pada 2026.

    Rencana tersebut disambut antusias oleh Pemkab Lamongan dengan menyatakan dukungan penuh atas proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah tersebut.

    “Kabupaten Lamongan masuk dalam rekomendasi daerah yang akan berkontribusi pada PSEL Surabaya Raya 2026 mendatang. Saat sudah beroperasi nanti, daerah yang telah ditetapkan akan mengirim sampah secara kontinuitas sebanyak 100 ton per hari ke PSEL Surabaya Raya,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Kamis (18/12/2025).

    Yuhronur menyampaikan, program PSEL Surabaya Raya tidak hanya dapat mengelola persoalan sampah semata, melainkan merupakan rekomendasi strategis yang mampu menghadirkan solusi penciptaan energi terbarukan yang relatif lebih ramah lingkungan.

    “Karena mampu mengurangi volume sampah dari TPA, mengurangi emisi gas rumah kaca dari sampah organik yang membusuk, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, namun tetap memerlukan teknologi canggih untuk mengontrol emisi pembakaran dan mengelola residu abu yang berpotensi berbahaya,” ujarnya.

    Pembangunan PSEL Surabaya Raya akan berpusat di Kecamatan Benowo, Surabaya. Saat beroperasi nanti, PSEL akan menerapkan sistem kontribusi daerah yang telah ditetapkan. Masing-masing daerah akan mengirim jumlah sampah sesuai ketetapan induk PSEL.

    Kabupaten Lamongan ditetapkan akan mengirimkan 100 ton sampah per hari ke PSEL Surabaya Raya, yang merupakan sampah dari timbunan sampah dan sampah di TPA secara kontinuitas.

    Selain itu, pemerintah daerah yang masuk rekomendasi Surabaya Raya diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan serta pengangkutan sampah.

    “Saat ini produksi sampah di Lamongan mencapai 550 ton per hari. Sedangkan pengelolaannya melalui TPA Tambakrigadung yang menyerap sampah 160 ton per hari, 24 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mampu menyerap sampah 40 ton per hari,” ucapnya. (fak/kun)

  • DPR Ingatkan Proses Pembangunan Kampung Haji Harus Akuntabel

    DPR Ingatkan Proses Pembangunan Kampung Haji Harus Akuntabel

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, menyambut baik langkah Danantara yang mengakuisisi 14 bidang tanah seluas sekitar 4,4 hektare di Makkah untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia. Namun, ia menegaskan proyek tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah haji Indonesia.

    “Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra. Setiap rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah,” ujar Rivqy, Kamis (18/12/2025).

    Menurutnya, pembangunan Kampung Haji di atas lahan 4,4 hektare tersebut membutuhkan waktu panjang, anggaran besar, serta sumber daya manusia yang profesional. Proyek ini direncanakan mencakup pembangunan 13 tower hunian dan satu pusat perbelanjaan dengan kapasitas hingga 23 ribu jemaah.

    Dia juga mendorong agar perkembangan pembangunan Kampung Haji dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat sejak awal agar proyek strategis tersebut tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

    “Danantara merupakan lembaga pengelolaan investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis. Karena itu, pembelian lahan Kampung Haji harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti,” ujarnya.

    Rivqy menilai, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi biaya akomodasi. Kehadiran Kampung Haji Indonesia di Makkah dinilai dapat menjawab kebutuhan tersebut, asalkan seluruh proses pembangunan dan pengembangannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

    “Kampung Haji ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo. Jangan sampai ada pihak yang mencederai kebijakan strategis ini demi kepentingan sempit,” ujarnya.

    Seperti diketahui, pembangunan belasan tower hunian dan pusat perbelanjaan tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$700–800 juta atau setara Rp11,6–13,2 triliun. Selain pembelian lahan, Danantara juga telah mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki 1.461 kamar dengan kapasitas hingga 4.383 jemaah. (kun)

  • Paguyuban Jukir Surabaya Surati Wali Kota Eri Terkait Kebijakan Parkir Digital 2026

    Paguyuban Jukir Surabaya Surati Wali Kota Eri Terkait Kebijakan Parkir Digital 2026

    Surabaya (beritajatim.com) – Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) melayangkan surat permohonan audiensi kepada Wali Kota Eri Cahyadi, merespons rencana kebijakan parkir digital yang dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada 2026.

    Wakil Ketua PJS, Feri Fadli, mengungkapkan bahwa surat tersebut telah dikirim sejak hari Rabu (17/12), guna memastikan para juru parkir dilibatkan dalam sosialisasi serta diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi.

    “Kami akhirnya mengirim surat karena hingga saat ini belum dipanggil untuk membahas kebijakan tersebut,” ujar Feri saat ditemui pada Kamis (18/12/2025).

    Menurut Feri, kebijakan digitalisasi parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) maupun di halaman tempat usaha ini memerlukan kajian komprehensif dan pertimbangan matang. Ia berkaca pada penerapan pembayaran via QRIS beberapa waktu lalu yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Surabaya ternyata belum sepenuhnya siap dengan sistem digital.

    Dalam aspek regulasi, Feri juga menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara kedua jenis parkir tersebut, sehingga keduanya dinilai perlu dilakukan penanganan berbeda.

    “Sesuai Perda, Tepi Jalan Umum bersifat retribusi parkir, sedangkan parkir di halaman usaha masuk dalam kategori pajak parkir,” jelasnya.

    Selain itu, Feri menekankan pentingnya memilah lokasi halaman usaha mana yang memungkinkan untuk dipasangi alat parkir digital. Ia berpendapat, jika sistem ini dipaksakan di seluruh tempat usaha tanpa melihat kondisi lapangan, hal tersebut justru berisiko memicu kemacetan parah.

    “Contohnya di gerai Mie Gacoan Jalan Ambengan atau cabang Bung Tomo; lokasinya tidak memungkinkan untuk diletakkan alat. Jika dipaksakan di luar, pinggir jalan, (konsumen) susah untuk masuk,” tegasnya.

    Terkait parkir di halaman usaha, PJS sebenarnya tidak berkeberatan karena pengelolaan merupakan hak pemilik usaha selama pajak 10 persen dibayarkan ke Pemkot. “Jika lokasinya memang layak menggunakan alat, silakan saja diterapkan,” tambah Feri.

    Namun, ia memberikan perhatian serius pada aturan parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) yang dinilai belum siap diterapkan dalam waktu dekat. Feri menggarisbawahi hal tersebut karena kebijakan itu berpotensi merugikan kesejahteraan jukir, melihat adanya ketimpangan bagi hasil.

    “Kalau Tepi Jalan Umum ini masih panjang untuk diterapkan. Satu, karena bagi hasilnya itu sudah jelas-jelas merugikan jukir. Sesuai Perda pembagiannya itu 20 persen dan 80 persen. Masak jukir yang bekerja cuma 20 persen,” katanya.

    Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa jika pemerintah ingin mempercepat digitalisasi pada tahun depan, maka Perda yang berlaku saat ini wajib diubah terlebih dahulu.

    “Kalau ini mau diterapkan digitalisasi, ya Perdanya diubah dulu. Bagi hasilnya nanti sistemnya seperti apa? Apakah mau bagi hasil dengan jukir atau mau digaji?” pungkasnya. (rma/kun)

  • Mantan Sekda Tulungagung Mengaku Membutuhkan Waktu Menenangkan Diri Usai Pencopotan Jabatan

    Mantan Sekda Tulungagung Mengaku Membutuhkan Waktu Menenangkan Diri Usai Pencopotan Jabatan

    Tulungagung (beritajatim.com) – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tri Hariadi mengungkap alasan absennya dalam pelantikan pejabat tinggi pratama beberapa waktu lalu. Mantan Sekda Tulungagung ini diketahui tidak hadir dalam dua kali acara pelantikan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Pencopotan dari posisi Sekda ke Kepala Dinas dirasa sangat janggal sehingga Tri membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.

    Ditemui di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Tranmigrasi, Tri Hariadi mengatakan ketidakhadiran pada pelantikan hari Kamis (11/12/2025) dikarenakan sedang menjalani dinas luar kota ke Bangkalan. Tri mendapat informasi mengenai pencopotan jabatan dan pelantikan saat dalam perjalanan ke Bangkalan. Hal ini membuatnya sangat kaget karena sebelumnya merasa tidak melakukan kesalahan apapun. “Setelah acara selesai saya langsung pulang ke Tulungagung,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).

    Sedangkan saat pelantikan kedua hari Jumat (12/12/2025) Tri Hariadi tidak hadir karena berada di Malang bersama keluarga. Informasi pencopotan jabatan dari Sekda ini membuat pihak keluarga bingung. Karena biasanya jabatan Sekda dicopot karena melakukan kesalahan. Untuk menenangkan keluarga Tri memutuskan membawa ke Malang.

    Handphone juga dimatikan sehingga tidak mendengar adanya rencana pelantikan hari itu. “Yang syok tentang mutasi ini juga pihak keluarga, akhirnya saya memutuskan berangkat ke Malang untuk menenangkan diri, kami berangkat pagi sekitar pukul 05.30 WIB, rumah saya tutup,” tuturnya.

    Saat berada di Malang tersebut, Tri mengaku mendapat nasihat dari Sekda Provinsi Jawa Timur, yang membuatnya akhirnya menerima keputusan mutasi tersebut. Hari Jumat malam mereka memutuskan kembali ke Tulungagung dan siap untuk menjalani prosesi pelantikan. Tri juga menyatakan siap bekerja profesional dan menegaskan sikapnya untuk tegak lurus kepada Bupati Tulungagung dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Disnakertrans. “Bupati sudah menyampaikan angka pengangguran, itu yang akan saya utamakan. Selain juga perlindungan terhadap pekerja migran kita,” pungkasnya.

    Sebelumnya drama terjadi di lingkup Pemkab Tulungagung. Tri Hariadi yang menjabat sebagai Sekda dicopot dan dimutasi ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Tri sempat mangkir dan tidak hadir dalam pelantikan yang sudah diagendakan Pemkab. Tri Hariadi akhirnya menerima putusan dan menjalani pelantikan kemarin malam. [nm/kun]

  • Stabilkan Harga Pangan Jelang Nataru, Pemkot Kediri Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah

    Stabilkan Harga Pangan Jelang Nataru, Pemkot Kediri Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri mulai 9 hingga 23 Desember 2025.

    Pada Kamis (18/12/2025), GPM dilaksanakan di Kelurahan Tamanan. Selanjutnya, kegiatan serupa akan digelar pada Senin (22/12/2025) di Kelurahan Kemasan dan Selasa (23/12/2025) di Kelurahan Gayam.

    Dalam kegiatan tersebut, DKPP menyediakan berbagai komoditas pangan pokok dengan harga terjangkau yang dapat dibeli masyarakat ber-KTP Kota Kediri. Komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, gula pasir, telur ayam ras, ikan segar, aneka cabai, aneka bawang, serta berbagai jenis sayuran.

    Kepala DKPP Kota Kediri Un Achmad Nurdin menjelaskan, Gerakan Pangan Murah digelar untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan pokok, khususnya pada momen Natal dan Tahun Baru yang kerap diiringi potensi gejolak harga.

    “Gerakan Pangan Murah dilaksanakan guna menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan pokok, khususnya menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang rawan terjadi gejolak harga,” jelasnya.

    Menurut Un Achmad, stabilitas harga pangan diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan pendapatan produsen dan pelaku usaha pangan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

    “Masyarakat tetap bisa memperoleh bahan pokok dengan harga murah dan terjangkau, namun di sisi lain produsen juga tidak dirugikan,” ujarnya.

    Dalam pelaksanaannya, DKPP Kota Kediri bekerja sama dengan berbagai pihak, di antaranya Perum Bulog, PG Pesantren Baru, Perumda Pasar, peternak ayam petelur, pembudidaya ikan, serta Kelompok Wanita Tani (KWT).

    Un Achmad menjelaskan mekanisme penetapan harga dilakukan secara terukur. Beras SPHP dijual sesuai standar Perum Bulog dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk gula pasir, DKPP bekerja sama langsung dengan pabrik gula sehingga harga lebih murah dibandingkan pasaran. Sementara komoditas lain seperti sayuran, telur, dan ikan diperoleh langsung dari mitra GPM.

    “Gerakan Pangan Murah kita laksanakan dua kali dalam setahun, yakni menjelang Hari Raya dan menjelang Natal dan Tahun Baru. Program ini diharapkan mampu menekan kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasar karena pada momen tersebut rawan terjadi gejolak harga,” terangnya.

    DKPP juga memastikan ketersediaan stok komoditas dalam jumlah cukup. Di antaranya beras SPHP kemasan 5 kilogram sebanyak 675 bungkus, gula pasir kemasan 1 kilogram sebanyak 2,5 ton, telur ayam ras sebanyak 1,5 ton, serta berbagai komoditas pangan lainnya.

    Melalui kegiatan ini, Un Achmad mengimbau masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan menghindari panic buying agar ketersediaan dan harga pangan tetap terkendali.

    Sementara itu, Rusmiati, warga yang ditemui usai berbelanja, mengaku Gerakan Pangan Murah sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. “Harganya lebih murah dibandingkan di pasar. Saya berharap kegiatan ini bisa terus diadakan dan ke depan komoditas yang disediakan semakin beragam dengan stok yang lebih banyak,” ujarnya. [nm/kun]

  • Pansus BUMD DPRD Jatim Beri Tenggat Dua Hari ke PT JGU Lengkapi Laporan Keuangan

    Pansus BUMD DPRD Jatim Beri Tenggat Dua Hari ke PT JGU Lengkapi Laporan Keuangan

    Batu (beritajatim.com) – Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, meminta manajemen PT Jatim Graha Utama (JGU) segera melengkapi laporan kinerja dan keuangan perusahaan. Permintaan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat Pansus BUMD DPRD Jatim di Balai Kota Batu, Rabu (17/12/2025) malam.

    “Kami memberi tenggat waktu dua hari agar seluruh laporan kinerja dan keuangan dilengkapi. Bicaranya harus by data, supaya terukur untuk bahan rekomendasi,” tegas Agung, ditulis Kamis (18/12/2025).

    Rapat perdana Pansus BUMD tersebut dipimpin langsung Agung Mulyono bersama Wakil Ketua Nasih Aschol. Agenda rapat dibuka Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan Wakil Ketua Sri Wahyuni, serta dihadiri sejumlah anggota Pansus.

    “Data yang disampaikan belum kami periksa secara utuh bersama tenaga ahli, sehingga kami belum bisa mendalami revenue, profit, dan potret keuangan BUMD secara menyeluruh,” ujar Agung.

    Agung menilai paparan manajemen JGU dan tiga anak perusahaannya masih bersifat normatif dan berorientasi rencana ke depan. Kondisi tersebut membuat Pansus belum dapat menyusun rekomendasi yang presisi.

    “Paparan yang disampaikan masih umum dan belum ditopang data terukur, padahal Pansus membutuhkan dasar objektif untuk evaluasi,” katanya.

    Dalam forum tersebut, Agung juga mempertanyakan kebijakan rumah sakit milik Pemprov Jatim yang memilih pihak swasta dalam pengelolaan limbah B3. Pansus meminta penjelasan yang berbasis data terkait kualitas layanan, harga, dan efektivitas.

    “Kami minta jawaban yang objektif dari sisi kualitas, harga, dan pelayanan, bukan sekadar penjelasan umum,” ucapnya.

    Karena Direktur Utama JGU berhalangan hadir akibat kondisi kesehatan dan materi belum lengkap, Pansus sepakat menunda pendalaman rapat ke agenda berikutnya. Penundaan dilakukan agar pembahasan berjalan komprehensif.

    “Pansus ini dibentuk bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kinerja BUMD secara menyeluruh agar mampu meningkatkan PAD Jawa Timur,” kata Agung.

    Wakil Ketua Pansus, Nasih Aschol, menyampaikan rapat kali ini belum dapat ditarik kesimpulan akhir. Namun, sejumlah catatan awal telah disiapkan untuk pendalaman lanjutan.

    “Karena data masih minim, kesimpulan belum bisa diambil, tetapi ada poin-poin penting yang akan kami dalami pada rapat berikutnya,” pungkas Nasih. [asg/kun]

  • Di Tengah Efisiensi Anggaran, Mas Dhito Prioritaskan Pengangkatan 3.211 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Kediri

    Di Tengah Efisiensi Anggaran, Mas Dhito Prioritaskan Pengangkatan 3.211 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan pengangkatan 3.211 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025 tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kediri, meski daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

    Penegasan tersebut disampaikan Mas Dhito saat memberikan pengarahan sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu di Lapangan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (18/12/2025).

    Menurut Mas Dhito, pada tahun 2026 mendatang banyak daerah harus melakukan efisiensi anggaran seiring berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Kabupaten Kediri sendiri melakukan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp265 miliar.

    Di tengah kondisi tersebut, Mas Dhito menilai pengangkatan PPPK Paruh Waktu tetap harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap aparatur yang telah lama mengabdi.

    Ia menyebutkan, dari total 3.211 PPPK Paruh Waktu yang diangkat, tidak sedikit yang telah mengabdi lebih dari sepuluh tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

    “Bagaimana ini bentuk kita mengapresiasi mereka yang sudah bekerja untuk Pemerintah Kabupaten Kediri,” jelas bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut.

    Mas Dhito menegaskan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini juga menjadi wujud jaminan dan kepastian bagi para aparatur sipil negara, sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Menurutnya, pelayanan publik merupakan ujung tombak birokrasi, sehingga setiap ASN dituntut untuk bekerja profesional, bertanggung jawab, serta memegang teguh prinsip dan kode etik ASN sebagai pedoman kerja. “Bekerjalah dengan hati, sederhana saja pesannya,” kata Mas Dhito.

    Berdasarkan data yang disampaikan, dari 3.211 penerima SK PPPK Paruh Waktu, sebanyak 1.585 orang merupakan tenaga guru, 1.497 tenaga teknis, dan sisanya tenaga kesehatan.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Kediri Noor Rokhayati menjelaskan seluruh PPPK Paruh Waktu tersebut akan mengikuti orientasi pada tahun 2026 mendatang sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan pemahaman tugas.

    Ia menambahkan, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan pengangkatan ASN melalui tiga gelombang. Dua gelombang sebelumnya merupakan pengangkatan PPPK penuh waktu, sedangkan gelombang terakhir diperuntukkan bagi PPPK Paruh Waktu. “(Pengangkatan Paruh Waktu) merupakan program pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Bentuk Transparansi, TPK Kembalikan Silpa Rp6,7 Juta ke Pemdes Pulo Lor Jombang

    Bentuk Transparansi, TPK Kembalikan Silpa Rp6,7 Juta ke Pemdes Pulo Lor Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Desa Pulo Lor di Kecamatan Jombang menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dalam pengerjaan proyek fisik dengan melibatkan masyarakat setempat langsung dalam setiap tahap pekerjaan. Hal ini dilakukan melalui pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari warga lingkungan lokasi proyek.

    Inisiatif ini menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan. Salah satu proyek yang dikerjakan oleh TPK menghasilkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp6,7 juta yang langsung dikembalikan ke pemerintah desa untuk digunakan pada kegiatan lainnya.

    Ketua TPK, Joko Fattah Rochim, menjelaskan, “Rp5 juta sudah kita kembalikan ke Pemdes Pulo Lor. Sedangkan yang Rp1,7 juta masih berada di rekening TPK. Tentu ini sangat bermanfaat, karena kita bisa melakukan efisiensi anggaran.”

    Penyerahan Silpa tersebut disaksikan oleh perangkat desa, unsur RT/RW, Kepala Desa Pulo Lor, Suharto, serta jajaran TPK. Joko Fattah sendiri menyerahkan uang Silpa tersebut kepada Kades Suharto secara langsung.

    Pada tahun anggaran 2025, dua proyek besar yang didanai oleh Dana Desa (DD) dikerjakan oleh TPK Pulo Lor. Proyek pertama adalah pembangunan drainase dan paving dengan volume 47,4 M³ di RT 5 RW 5 dengan anggaran Rp39 juta.

    Proyek kedua adalah pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di RT 4 RW 5, dengan anggaran Rp50 juta dan panjang proyek sepanjang 82,5 M³.

    Pekerjaan yang dimulai pada Selasa, 12 November, dengan target 60 hari kerja, berhasil diselesaikan lebih cepat, hanya dalam waktu sekitar satu bulan, dan rampung pada Sabtu, 6 Desember.

    Dari pelaksanaan proyek ini, masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp6,7 juta yang kemudian dikembalikan ke Pemdes untuk dimasukkan dalam Silpa dan direncanakan untuk kegiatan pembangunan desa di tahun berikutnya.

    Kepala Desa Pulo Lor, Suharto, menjelaskan bahwa kebijakan ini muncul berdasarkan masukan warga terkait minimnya transparansi dan komunikasi dalam proyek fisik desa di masa lalu. “Awalnya kami berkomitmen setiap pekerjaan fisik dikerjakan oleh lingkungan masyarakat. Kepengurusan TPK juga berasal dari warga di lokasi proyek,” ujar Suharto.

    Kebijakan tersebut juga merupakan upaya membangun kepercayaan publik. Dengan melibatkan langsung masyarakat dalam pengerjaan proyek, desa berharap dapat menjaga kualitas pekerjaan sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk berkontribusi dalam pembangunan desa.

    “Kami ikut serta dalam pengawasan untuk membantu TPK apabila ada kesulitan. Ini salah satu bentuk kepedulian masyarakat untuk menjaga kualitas pekerjaan,” tambah Suharto.

    Dengan pendekatan ini, Pemerintah Desa Pulo Lor tidak hanya menunjukkan transparansi anggaran, tetapi juga mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang lebih efisien dan terkontrol. [suf]

  • 300 Kendaraan Bermotor Uji Emisi, Ada Mobil Dinas Pemkab Lumajang Tak Lulus

    300 Kendaraan Bermotor Uji Emisi, Ada Mobil Dinas Pemkab Lumajang Tak Lulus

    Lumajang (beritajatim.com) – Mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk lulus uji emisi.

    Hal ini terungkap saat pelaksanaan uji emisi untuk menekan potensi polusi udara yang dilaksanakan Pemkab Lumajang di kawasan terminal Mobil Penumpang Umum (MPU), Kamis (18/12/2025).

    Sedikitnya, ada 300 kendaraan bermotor termasuk mobil dinas pemerintah yang diikutkan untuk menjalani uji emisi.

    Pantauan langsung di lokasi saat pelaksanaan uji emisi, mobil dinas yang tak lulus uji emisi itu berjenis Isuzu Turbo dengan Nopol N 9066 YP tahun 2016.

    Mobil dinas itu dinyatakan tidak lulus oleh tim penguji emisi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang karena kadar polutan yang diukur dari ketebalan asap kendaraan telah mencapai 60 persen.

    Kepala Dishub Lumajang Rasmin mengatakan, kriteria bagi kendaraan untuk bisa lulus uji emisi akan berbeda-beda.

    Sebab, harus menyesuaikan usia kendaraan, berat, hingga bahan bakar yang dipakai.

    Jika sebuah kendaraan dinyatakan tidak lulus, pihaknya akan kembali merekomendasikan agar dilakukan perbaikan untuk kemudian diuji emisi kembali.

    “Jadi, kalau ada kendaraan yang tidak lulus uji emisi, maka sertifikat atau bukti lulus uji tidak akan diterbitkan. Ini berlaku untuk semua kendaraan,” terangnya di lokasi uji emisi terminal MPU Lumajang, Kamis (18/12/2025).

    Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan, agar ada pemberian teguran terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi.

    Sebab, tingginya kadar polutan yang dihasilkan kendaraan tersebut bisa menjadi salah satu pemicu pencemaran udara.

    “Ini DLH kasih teguran, salah satu yang berkontribusi pencemaran udara,” kata Indah saat mengikuti proses uji emisi.

    Menurutnya, kendaraan dinas milik pemerintah yang beroperasi haruslah menjadi contoh bagi masyarakat.

    Untuk itu, Indah meminta agar semua kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Lumajang agar bisa segera dilakukan uji emisi terlebih dahulu.

    “Saya minta seluruh kendaraan dinas dilakukan uji emisi. Kita harus memberi contoh kepada masyarakat sebelum kendaraan itu dipakai operasional,” ungkap Indah. (has/ted)