Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Menhut pastikan penambahan sarana turunkan jumlah titik api karhutla

    Menhut pastikan penambahan sarana turunkan jumlah titik api karhutla

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (tengah) dalam rapat koordinasi penurunan titik api kebakaran hutan dan lahan di Riau, Rabu (23/7/2025). (ANTARA/HO-Kemenhut RI)

    Menhut pastikan penambahan sarana turunkan jumlah titik api karhutla
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan penambahan sarana dan prasarana yang memadai dapat menurunkan jumlah titik api imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, beberapa sarana dan prasarana itu di antaranya adalah dengan penambahan heli, water bombing, hingga mobilisasi pasukan untuk pemadaman di daerah Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil).

    “Sekarang ada tersedia dua heli untuk OMC (Operasi Modifikasi Cuaca), Insya Allah akan jadi tiga, water bombing kita sekarang ada tiga dan dalam satu atau dua hari ini akan bertambah menjadi lima,” kata Raja Juli.

    “Lalu akan ada mobilisasi pasukan darat baik dari TNI Polri terutama untuk pemadaman di daerah Rohul dan Rohil,” ujarnya menambahkan.

    Ia lantas meminta masyarakat untuk tidak bermain api maupun melakukan pembersihan lahan (land clearing) dengan cara membakar.

    “Ingat memori masa lalu ketika Riau dikepung asap, tidak bisa ke luar rumah, pesawat tidak bisa mendarat, adik-adik tidak bisa sekolah, banyak yang masuk rumah sakit kena ISPA,” kata dia.

    Sebelumnya, Menhut dalam rapat koordinasi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BMKG Dwikorita, Kapolda Riau Herry Heryawan, hingga Kepala BNPB Suharyanto, mengatakan, saat ini terdapat penurunan angka titik api di Riau.

    “Ada angka penurunan titik api, di Riau dari awalnya tanggal 16 di angka 1.300 per tanggal 23 Juli ini angkanya di 116 titik,” ujarnya.

    Menhut mengatakan, penurunan titik api ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, baik TNI, Polri, BNPB hingga Manggala Agni. Ia juga menyebut selain dengan menurunkan pasukan darat, upaya juga dilakukan melalui udara dengan cara Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

    “Kerja keras teman-teman di lapangan, sudah relatif berhasil meskipun perlu dioptimalkan,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Bupati Bekasi tuntut tanggung jawab pengembang Arthera Hill

    Bupati Bekasi tuntut tanggung jawab pengembang Arthera Hill

    Kondisi rumah warga Perumahan The Arthera Hill Ekstension di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, usai diterjang banjir pada Selasa (8/7/2025) lalu. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    Bupati Bekasi tuntut tanggung jawab pengembang Arthera Hill
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menuntut tanggung jawab pengembang perumahan ‘The Arthera Hill Ekstension’ di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, karena diduga melakukan pembiaran terhadap dampak bencana yang kerap melanda wilayah itu.

    “Penanganan banjir di Perumahan The Arthera Hill Ekstension sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab pihak pengembang,” katanya di Cikarang, Kamis.

    Menurut dia persoalan banjir yang terus terjadi bahkan hingga enam kali dalam setahun belakangan di kawasan perumahan tersebut akibat meluap air sungai disebabkan oleh kesalahan dalam perencanaan pembangunan perumahan.

    “Resapan air tidak ada, jadi kita sebagai pemerintah harus lebih fokus kepada pengembang. Bagaimana pengembang ini bertanggung jawab atas kesalahan pembangunan rumah yang sudah dipasarkan ke masyarakat. Karena kan perumahan tidak gratis, mereka beli dan pengembang sifatnya bisnis,” katanya.

    Ade menjelaskan lahan yang digunakan untuk pembangunan Perumahan The Arthera Hill Ekstension sebenarnya tidak diperuntukkan untuk kawasan hunian, melainkan daerah resapan air sehingga pengembang dituntut membangun infrastruktur pengendali banjir di area proyek perumahan mereka.

    “Kalaupun kita bantu, mungkin bisa dibantu tetapi ini nggak bakal selesai. Sedangkan banjir di situ itu hampir semua bangunan rumah terdampak. Ketika banjir meliputi semua struktur bangunan, kerusakan itu fatal dibandingkan dengan rumah yang hanya terkena banjir satu meter atau di bawah satu meter,” katanya.

    Dirinya juga menyoroti minim laporan intensif dari dinas terkait mengenai penanganan bencana banjir di wilayah itu. Pemerintah daerah akan mengupayakan audiensi dengan pihak pengembang untuk mencari solusi atas masalah ini.

    “Ke depan kita akan lebih fokus kepada pengembang. Kita akan audiensi agar mereka bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Karena ini menyangkut kenyamanan dan keamanan masyarakat yang tinggal di sana,” ucapnya.

    Perumahan The Arthera Hill Ekstension menjadi sorotan setelah diterjang banjir sebanyak enam kali dalam kurun waktu satu tahun sejak dibangun pertengahan tahun 2024. Banjir dengan ketinggian mencapai tiga meter memaksa sebagian besar warga meninggalkan rumah karena tidak mampu menanggung dampak.

    Salah seorang warga terdampak Adam mengungkapkan bahwa kerugian akibat banjir tidak hanya berupa materi tetapi juga dampak psikologis pada keluarganya. “Kalau materi masih mungkin ada jalan lagi, tapi kalau masalah mental anak itu berat, itu nggak ada harganya,” katanya.

    Hingga kini warga masih menunggu tindakan nyata pihak pengembang untuk merealisasikan tuntutan mereka. Warga meminta relokasi unit, pembelian kembali rumah oleh pengembang atau buy back maupun penanganan permanen berupa pemasangan sheet pile beton di bantaran Kali Cikarang sebagai solusi jangka panjang.

    Sumber : Antara

  • Wibowo Prasetyo dilantik jadi Anggota DPR gantikan Sudjadi yang wafat

    Wibowo Prasetyo dilantik jadi Anggota DPR gantikan Sudjadi yang wafat

    Tangkapan layar – Wibowo Prasetyo dilantik menjadi Anggota DPR RI dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Wibowo Prasetyo dilantik jadi Anggota DPR gantikan Sudjadi yang wafat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Wibowo Prasetyo dilantik sebagai Anggota DPR RI/MPR RI untuk sisa masa jabatan 2024-2029 saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen , Jakarta, Kamis, menggantikan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Sudjadi yang wafat pada September 2024.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan pelantikan itu berdasarkan surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor B11/KSN/B/3/AN01007/2025 tanggal 4 Juli 2025, perihal penyampaian Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2025 tanggal 2 Juli 2025.

    “Ditetapkan KPU menggantikan calon terpilih atas nama Sudjadi karena meninggal dunia,” kata Adies.

    Wibowo mengucapkan sumpah Anggota DPR RI dipandu oleh hakim dari Mahkamah Agung di ruangan rapat paripurna yang dihadiri oleh ratusan Anggota DPR RI. Setelah mengucapkan sumpah, Wibowo dipersilakan untuk berfoto bersama para Pimpinan DPR RI dan menandatangani sebuah dokumen.

    Adapun Wibowo mengisi kursi DPR RI dari Dapil Jawa Tengah VI, yang meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Kebumen, dan Magelang. Adies pun mengucapkan selamat kepada Wibowo yang telah resmi menjadi Anggota DPR RI. Dia berharap Wibowo tetap menjalankan amanah dari rakyat yang telah memilihnya.

    “Dan dengan bergabungnya saudara, akan lebih memperkuat tugas konstitusional dewan,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Pemkot Palangka Raya tetapkan status Siaga Darurat Karhutla

    Pemkot Palangka Raya tetapkan status Siaga Darurat Karhutla

    “Kita telah masuk dalam status siaga karhutla. Ini berarti kita harus terus waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan, terutama mengingat musim kemarau yang sedang berlangsung,”

    Palangka Raya (ANTARA) – Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) menerapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana musim kemarau 2025.

    “Kita telah masuk dalam status siaga karhutla. Ini berarti kita harus terus waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan, terutama mengingat musim kemarau yang sedang berlangsung,” kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin di Palangka Raya, Kamis.

    Menurut dia, saat ini Kota Palangka Raya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalteng memiliki risiko tinggi untuk terjadi kebakaran lahan. Terutama pada lahan tidur atau yang tidak produktif.

    Untuk itu, dia meminta berbagai pihak terkait untuk memastikan persiapan dan kesiapan personel, sarana maupun prasarana, termasuk memeriksa dan mengaktifkan posko-posko penanggulangan karhutla serta memastikan bahwa sumur bor berfungsi maksimal.

    Wali Kota Palangka Raya ini juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara berbagai instansi terkait seperti BPBD, Damkar, dan relawan. Selain itu, ia juga menekankan perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan karhutla.

    “Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan karhutla akan terus kami lakukan untuk memastikan semua pihak sadar akan risiko dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil,” katanya.

    Menurut Fairid semangat gotong royong menjadi kunci menjaga kota dari ancaman karhutla.

    “Kita tidak boleh lengah. Karhutla bukan hanya urusan pemerintah atau relawan, tapi tanggung jawab kita semua,” katanya.

    Penurunan curah hujan dan prediksi puncak kemarau pada Agustus oleh BMKG menandai peningkatan risiko kebakaran. Meskipun sejauh ini karhutla di Palangka Raya masih berskala kecil, namun potensi ancaman tetap harus diwaspadai sejak dini.

    Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan berhati-hati terhadap hal kecil seperti membuang puntung rokok di area terbuka.

    “Hal-hal kecil bisa menjadi bencana besar kalau kita abai,” katanya.

    Dia juga menginstruksikan jajaran kecamatan dan kelurahan agar aktif mengedukasi warga serta memperkuat patroli dan deteksi dini di titik-titik rawan. Ia menyebut pendekatan komunitas sebagai kekuatan utama untuk pencegahan.

    “Kita sudah punya tim, sudah punya sistem. Sekarang mari kita perkuat kesadaran bersama,” katanya.

    Pewarta: Rendhik Andika
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAL siapkan satgas khusus untuk dilatih mengoperasikan Scorpene

    KSAL siapkan satgas khusus untuk dilatih mengoperasikan Scorpene

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali telah menyiapkan satgas khusus untuk dilatih agar dapat mengoperasikan kapal selam buatan buatan Prancis, Scorpene.

    “Untuk Scorpene ini kita sudah menyiapkan satgasnya, tapi memang belum kita terbitkan surat perintahnya, namun orang-orangnya sudah kita siapkan,” kata Ali saat ditemui di Kesatriaan Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis.

    Tidak hanya mempersiapkan personel untuk mengawaki Scorpene, Ali mengaku pihaknya juga telah mempersiapkan ragam kebutuhan yang diperlukan PT PAL selaku pihak yang akan ikut merakit Scorpene.

    Salah satunya penunjukan kepala proyek dari TNI AL yang ditugaskan di PT PAL untuk membangun Scorpene.

    “PT PAL juga sudah kita bangun, nanti itu untuk fasilitas untuk mengangkat kapal selam dari darat ke laut maupun dari laut ke darat, itu sedang kita siapkan,” kata Ali.

    Ali menjelaskan, nantinya kapal tersebut akan dirakit oleh PT PAL dan Naval Group di Surabaya. Proses pembuatannya pun memakan waktu cukup lama yakni delapan tahun.

    Karenanya, Ali berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan PT PAL sudah maksimal demi memperlancar proses pembangunan Scorpene.

    Lebih lanjut, Ali pun sempat ditanya terkait pihak Naval Group yang telah mengklaim kontrak pembuatan Scorpene sudah efektif berjalan.

    Menurut dia, pemberitahuan tentang kontrak yang telah efektif itu belum diterima secara resmi oleh TNI AL.

    “Saya kok belum dengar ya, tapi kemarin ada pembicaraan tentang itu, pada saat terutama pada saat di Prancis juga,” tutup Ali.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PANRB: MPP Bandarlampung perlu tingkatkan SDM dan kapasitas

    Wamen PANRB: MPP Bandarlampung perlu tingkatkan SDM dan kapasitas

    Bandarlampung (ANTARA) – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto mengatakan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) Bandarlampung perlu meningkatkan kembali sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas pelayanan publik untuk memaksimalkan layanan.

    “Saya melihat layanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Bandarlampung sudah cukup baik, karena tertata dengan baik, nyaman. Dan fasilitasnya pun cukup baik, ini bisa mendukung reformasi birokrasi yang dampaknya dirasakan langsung masyarakat,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto di Bandarlampung, Kamis.

    Ia mengatakan meski telah memiliki pelayanan yang baik namun, Mal Pelayanan Publik Bandarlampung perlu melakukan peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan.

    “Selain itu tinggal melengkapi beberapa layanan dan instansi yang belum masuk ke mal pelayanan publik. Tapi semangat pelayanan yang sudah dilakukan disini kami apresiasi, karena dapat melayani masyarakat dengan baik. Sehingga layanan publik bisa dilakukan dengan maksimal,” katanya.

    Dia melanjutkan pihaknya pun melakukan pengawasan serta evaluasi terkait kolaborasi berbagai pihak di mal pelayanan publik tersebut, dan sistem pelayanan publik yang sudah terdigitalisasi telah berjalan di Mal Pelayanan Publik Bandarlampung.

    “Tapi memang pelayanan publik disini masih perlu sosialisasi lagi agar semakin luas. Namun secara keseluruhan layanannya sudah banyak dilakukan, sehingga nanti harapannya layanan publik berjalan beriringan dengan kapasitas sumber daya manusia yang semakin baik,” ucap dia.

    Ia menjelaskan Mal Pelayanan Publik Bandarlampung yang sudah menerapkan sistem terintegrasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi dapat menjadi contoh pelaksanaan pelayanan publik di mal pelayanan publik lainnya.

    “Dan ini menjadi salah satu tempat pelayanan publik dengan standar kualitas pelayanan baik. Saya berharap ke depan akan lebih baik lagi,” tambahnya.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan tak tampik pernyataan Prabowo soal PDIP-Gerindra kakak beradik

    Puan tak tampik pernyataan Prabowo soal PDIP-Gerindra kakak beradik

    “Iya, (PDIP-Gerindra) kakak adik,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tak menampik pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bahwa relasi antara PDIP dan Partai Gerindra bak kakak beradik.

    “Iya, (PDIP-Gerindra) kakak adik,” kata Puan usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia menyebut bahkan hubungan baik antara PDIP dan Gerindra tersebut sudah terjalin sejak lama.

    “Iya, kan memang hubungannya baik, dari dulu kakak adik,” ucapnya.

    Puan pun berbicara singkat ketika ditanyakan ihwal jadwal pelaksanaan Kongres PDIP untuk memilih ketua umum.

    Dia belum dapat memastikan kabar bahwa Kongres PDIP akan digelar pada Agustus 2025 berbarengan dengan agenda Rakernas partai.

    “Terkait dengan kongres, silakan tanya ke DPP partai,” kata Puan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa PDIP dan Partai Gerindra sebenarnya adalah adik-kakak berdasarkan latar belakang historis perjuangan.

    Pada acara peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah (21/7), yang turut dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden Prabowo menekankan bahwa Bung Karno yang merupakan kakek dari Puan Maharani, adalah milik seluruh bangsa Indonesia.

    Kepala Negara pun berkelakar bahwa jika dadanya dibuka, ada Marhaen di dalamnya. Marhaen atau Marhaenisme merupakan sebuah ideologi yang diperkenalkan Bung Karno yang mana istilah kata itu berasal dari seorang petani bernama Marhaen.

    “Saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nyuwun sewu Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga, mungkin kalau dipotong (menunjuk dada) ini yang keluar Marhaen juga. Ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri: Penanganan karhutla butuh kolaborasi semua pihak

    Kapolri: Penanganan karhutla butuh kolaborasi semua pihak

    “Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah karena memang butuh kolaborasi, kerja keras antara seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk terus waspada dan mudah-mudahan upaya yang kita lakukan bisa terus ditingkatkan sehingga titik api betul-betul b

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau membutuhkan kolaborasi semua pihak.

    Hal tersebut disampaikan Kapolri usai menerima paparan penanganan karhutla di Gedung VIP Pandawa Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Kamis.

    Dilansir dari keterangan resmi, jenderal polisi bintang empat itu menegaskan bahwa kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan masyarakat menjadi poin penting dalam penanganan karhutla di Riau.

    “Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah karena memang butuh kolaborasi, kerja keras antara seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) untuk terus waspada dan mudah-mudahan upaya yang kita lakukan bisa terus ditingkatkan sehingga titik api betul-betul bisa berkurang,” katanya.

    Lebih lanjut, Kapolri mengatakan bahwa telah menerima laporan dari Kapolda Riau soal adanya temuan unsur kesengajaan membakar hutan dan lahan.

    Atas temuan tersebut, Polda Riau sudah menetapkan 46 tersangka.

    “Telah dilakukan penegakan hukum sebanyak 46 tersangka yang diamankan,” katanya.

    Kapolri juga mengingatkan agar terus mewaspadai cuaca Indonesia, khususnya memasuki musim kemarau, sehingga karhutla bisa diantisipasi agar api tidak meluas.

    “Dari awal kita mengetahui sudah ada potensi karhutla sehingga kemudian upaya kita untuk betul-betul lebih waspada,” ucapnya.

    Diketahui, Kapolri bertolak ke Provinsi Riau pada siang ini untuk meninjau titik karhutla melalui patroli udara.

    Lokasi pertama yang ditinjau Kapolri beserta rombongan adalah Rokan Hulu titik api satu. Lalu, Rokan Hulu titik api dua. Terakhir, ke Rokan Hulu titik api tiga dan kemudian kembali ke Lanud Roesmin Nurjadin.

    Selain meninjau, Kapolri juga mendengarkan paparan tentang penanganan karhutla di Riau dari Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau Edy Afrizal dan Ditreskrimum Polda Riau.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tutup masa sidang, Ketua DPR ingatkan kebijakan harus hitung risiko

    Tutup masa sidang, Ketua DPR ingatkan kebijakan harus hitung risiko

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan bahwa kebijakan negara yang dibuat saat ini harus sungguh-sungguh memperhitungkan dampak kemajuan dan risiko yang dihadapi agar tidak menjadi beban di masa yang akan datang, saat berpidato penutupan masa sidang di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, membangun Indonesia untuk menjadi sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, membutuhkan kebijakan dan pengelolaan negara yang diarahkan untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan Indonesia.

    “Dalam membangun Indonesia, kita selalu akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga pembangunan nasional selain memiliki arah yang akan dituju juga harus dapat adaptif dan antisipatif,” kata Puan dalam rapat paripurna.

    Dia menilai bahwa hasil pembangunan baru dapat dirasakan, seringkali membutuhkan waktu yang cukup panjang.

    Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa DPR RI bersama pemerintah dalam setiap merumuskan kebijakan negara di berbagai bidang harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.

    Mulai dari kepentingan rakyat untuk mendapatkan perlindungan, kepentingan rakyat untuk sejahtera, kepentingan rakyat untuk menjadi cerdas, dan kepentingan-kepentingan lain yang semuanya adalah kepentingan untuk Indonesia.

    Menurut dia, DPR RI bersama pemerintah pada masa sidang ini telah melaksanakan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026, sekaligus membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

    DPR RI, kata dia, telah menyepakati kebijakan fiskal Tahun 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai pijakan menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

    Dia menilai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang mengusung tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, mencerminkan arah kebijakan prioritas nasional dan selaras dengan RPJMN 2025—2029.

    “DPR RI menekankan pentingnya dukungan anggaran yang efisien, kredibel, dan berorientasi pada hasil, guna mewujudkan tema tersebut sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rapat Paripurna setujui RUU Haji dan Umrah jadi usul inisiatif DPR

    Rapat Paripurna setujui RUU Haji dan Umrah jadi usul inisiatif DPR

    “Apakah RUU usul inisiatif DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?”

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haji dan Umrah menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

    Pengambilan keputusan tersebut dilakukan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya melalui pernyataan tertulis. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir pun kemudian meminta persetujuan kepada seluruh Anggota DPR RI yang hadir rapat paripurna.

    “Apakah RUU usul inisiatif DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” kata Adies yang dijawab setuju oleh hadirin.

    Setelah itu, dia pun mengetok palu sidang sebagai tanda dimulainya pembahasan RUU tersebut. Adapun RUU Haji dan Umrah akan dibahas oleh Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan keagamaan, sosial, hingga kebencanaan.

    Dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Haji dan Umroh masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang diusulkan Komisi VIII DPR RI.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Iman Sukri membeberkan bahwa terdapat beberapa poin krusial pada RUU Haji, yakni menyerahkan kewenangan haji kepada Badan Haji dan Umrah, seperti peraturan presiden (perpres) yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo, kata dia, menginginkan urusan haji dan umrah dilaksanakan oleh badan baru tersebut supaya berbagai persoalan haji, yang hampir setiap tahun terjadi, seperti soal transportasi, makanan, kesehatan, dan lain sebagainya, tidak terulang lagi.

    Iman menekankan bahwa RUU Haji bukan merupakan aturan biasa, melainkan RUU yang sangat penting karena persiapan ibadah haji membutuhkan waktu satu tahun.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.