Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Jokowi curhat soal tuduhan ijazah palsu saat reuni di UGM

    Jokowi curhat soal tuduhan ijazah palsu saat reuni di UGM

    Yogyakarta (ANTARA) – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Sabtu.

    Saat diminta menyampaikan sambutan, Jokowi langsung melontarkan candaan bernada sindiran soal isu ijazahnya yang belakangan mengemuka.

    “Mengenai nostalgia ya, saya lihat senang semuanya. Tapi jangan seneng dulu lho karena ijazah saya masih diragukan,” ujar Jokowi disambut tawa para alumnus seangkatannya.

    Ia meminta para sahabatnya juga waspada sebab jika ijazahnya terbukti palsu, bisa saja seluruh angkatan turut terkena imbas.

    “Hati-hati nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi begitu tidak, yang 88 (alumni) juga kena,” ujarnya berkelakar.

    Jokowi mengaku heran dengan tudingan yang dinilainya tidak masuk akal mengingat perjuangannya menempuh seluruh proses kuliah kala itu.

    “Saya kadang geleng-geleng juga ini, kadang enggak masuk logika. Tapi ya kejadiannya seperti yang kita lihat. Ini kita kuliah sulit-sulit. Tapi kalau saya, lulus semua. Lulus terus, lulus terus,” ucapnya.

    Ia pun menyinggung sahabat lamanya, Jambro Sasongko, yang sempat berkali-kali mengulang mata kuliah matematika.

    Dengan nada bercanda, menurut Jokowi, ia tidak pernah mengulang mata kuliah laiknnya Jambro sehingga tidak masuk akal jika justru ijazahnya yang kini dipersoalkan.

    “Kalau yang diragukan Pak Jambro itu boleh. Matematikanya mengulang terus. Saya itu enggak pernah mengulang,” ujar Jokowi.

    Menurutnya, tuduhan yang dialamatkan kepadanya makin tak masuk akal lantaran terus berganti fokus, dari ijazah ke skripsi lalu beralih ke program KKN.

    “Begitu ijazahnya sulit, dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga (dianggap) palsu. Ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi ke sana,” katanya.

    Jokowi menyebut dosen pembimbing skripsinya adalah Prof. Dr. Ir. Ahmad Sumitro, sedangkan pengujinya adalah Ranu Gede dan Ir. Sofyan Wasito.

    Ia juga masih mengingat jelas lokasi KKN yang dijalaninya bersama mahasiswa lintas fakultas di Boyolali, Jawa Tengah.

    “Saya ingat KKN-nya di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Teman-teman saya juga ingat saya. Dari Fakultas Hukum ada yang namanya Bu Yohana waktu itu, dari Fakultas Biologi ada Bu Rica, dan dari Teknik Geodesi ada yang namanya Eko,” tuturnya.

    Tak hanya itu, ia juga mengaku sempat diadukan ke polisi karena dianggap melakukan pembohongan publik saat menyebut Ir. Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya.

    Padahal, menurut dia, Ir. Kasmujo benar-benar membimbingnya selama kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, bahkan setelah lulus masih beberapa kali menyambangi pabrik kayu miliknya untuk membantu menyelesaikan sejumlah persoalan teknis.

    “Beliau mementori bagian produksi di pabrik yang saya miliki. Sampai kapan pun saya akan menyampaikan, Pak Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Karena memang dosen pembimbing saya,” ujar Jokowi.

    Menutup sambutannya, Jokowi mengaku jika sebenarnya kondisi kesehatannya belum pulih benar.

    “Saya ini sebetulnya kondisinya belum 100 persen (sehat). Selama tiga bulan ini masih dalam pemulihan,” ujar dia.

    Namun, ia terpaksa menghadiri acara reuni angkatannya tersebut agar tuduhan soal ijazah palsu kepadanya tidak semakin melebar.

    “Waktu dijenguk Pak Bambang (ditanya) ‘dateng enggak?’. ini kalau (saya) enggak datang palsunya tambah ke mana-mana” kata Jokowi disambut gelak tawa rekan-rekannya.

    “Ini saya paksakan datang betul. bayangkan kalau saya enggak datang. Nanti 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? ramai lagi nanti,” sambung Jokowi.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Senator ingatkan nilai kebangsaan bukan sekedar warisan sejarah

    Senator ingatkan nilai kebangsaan bukan sekedar warisan sejarah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengingatkan bahwa nilai-nilai kebangsaan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan fondasi hidup berbangsa yang harus terus dirawat serta diperkuat agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

    “Nilai-nilai kebangsaan itu bukan sekadar warisan dari masa lalu, tapi nilai yang harus terus dirawat dan diperkuat agar tidak kehilangan makna di tengah perubahan zaman. Kalau tidak kita jaga dan terus perkuat, ia akan jadi simbol yang kosong,” kata Irman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara utama dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) yang diikuti lebih dari 150 peserta dari unsur pimpinan kampus, dosen, mahasiswa, serta tokoh masyarakat dan pemuda, Sumatera Barat, Sabtu.

    “Oleh karena itu, kebangsaan harus menjadi kompas dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara kita berpikir, bersikap, dan membangun relasi antarsesama warga,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa tugas generasi hari ini bukanlah merumuskan ulang konsep kebangsaan, melainkan memperkuat nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri bangsa dengan realitas dan kebutuhan zaman.

    “Tugas kita hari ini bukan menciptakan kebangsaan baru, tetapi menguatkan kembali nilai-nilai dasar bangsa agar selaras dengan tantangan dan dinamika zaman, dan penguatan itu justru harus dimulai dari daerah, tempat nilai-nilai kebangsaan bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menuturkan Sumatera Barat sejak awal telah memberikan kontribusi besar terhadap arah moral dan intelektual bangsa, di mana banyak nilai-nilai lokal Minangkabau telah lama menjadi fondasi bagi gagasan keindonesiaan.

    “Sistem nagari yang partisipatif, falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, serta peran tokoh-tokoh nasional asal Minangkabau seperti Mohammad Hatta, Tan Malaka, Haji Agus Salim, dan Buya Hamka menjadi bukti bahwa nilai-nilai lokal dapat berkontribusi besar pada gagasan kebangsaan Indonesia,” ucapnya.

    Dia lantas menyinggung sejumlah persoalan konkret yang dihadapi daerah di Sumatera Barat, mulai dari masih terbatasnya investasi strategis; belum optimalnya pengelolaan potensi unggul kawasan wisata, seperti Kawasan Wisata Mandeh; hingga hingga berkurangnya ruang aktualisasi nilai-nilai sosial tradisional yang selama ini hidup dalam surau, kampung, dan nagari.

    Pria bergelar Datuk Rajo Nan Lagian itu pun menilai revitalisasi nilai kebangsaan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan pendekatan normatif dari pusat.

    “Empat Pilar itu tidak cukup hanya diajarkan. Ia harus dijaga, dijalani, dan diperjuangkan bersama. Dan perjuangan itu harus kita mulai dari tempat di mana rakyat hidup, dari daerah-daerah yang selama ini belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan nasional,” tuturnya.

    Menurut dia, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan juga tentang menjaga konsistensi nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat jati diri nasional.

    “Untuk itu, para pemuda, khususnya dari ranah Minang, harus hadir sebagai teladan integritas dan agen perubahan bagi masa depan bangsa,” ucapnya.

    Dia menyoroti pula pentingnya peran kampus dalam menjaga arah kebangsaan, terutama dalam situasi di mana generasi muda menghadapi tantangan disorientasi nilai.

    “Kita boleh modern, boleh mengglobal, tapi tidak boleh tercerabut dari nilai-nilai dasar kebangsaan dan jati diri kita sebagai bangsa. Kampus adalah tempat terbaik untuk merawat dan memastikan nilai dan jati diri itu tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

    Terakhir, dia menegaskan peran DPD RI sebagai lembaga negara yang memperjuangkan keadilan regional dan menjembatani nilai-nilai lokal dengan arah kebijakan nasional.

    “Sebagai senator RI dari Sumatera Barat, saya meyakini bahwa Empat Pilar Kebangsaan hanya akan bermakna jika benar-benar dijalankan secara nyata dari daerah, melibatkan partisipasi masyarakat, dan diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan merata,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerakan Kudatuli Jilid Dua Menggema di Sidang Hasto PDIP, Ribka Tjiptaning Ungkit Reformasi

    Gerakan Kudatuli Jilid Dua Menggema di Sidang Hasto PDIP, Ribka Tjiptaning Ungkit Reformasi

    Selain vonis 3,5 tahun penjara, Hasto juga diberikan hukuman denda sebesar Rp250 juta. Uang itu wajib dibayarkan dalam waktu sebulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, atau pidana penjara Hasto bakal ditambah.

    “Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara tiga bulan,” kata Ketua Majelis Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (25/7).

    Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni 7 tahun penjara.

    Hasto Kristiyanto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan Advokat Donny Tri Istiqomah, Kader PDIP Saeful Bahri, dan buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR lewat jalur PAW.

    Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni, memerintahkan Harun dan stafnya, Kusnadi merusak ponsel.

    Dalam dugaan perintangan penyidikan, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    Sementara itu, dalam dugaan suap, dia didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pram/Fajar)

  • Dilantik jadi ASN-PPPK, 1.271 TKHL diharap junjung tinggi etika birokrasi bersih

    Dilantik jadi ASN-PPPK, 1.271 TKHL diharap junjung tinggi etika birokrasi bersih

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Dilantik jadi ASN-PPPK, 1.271 TKHL diharap junjung tinggi etika birokrasi bersih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 15:35 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 1.271 orang tenaga kerja harian lepas (TKHL) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (25/7), diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Boyolali.

    Bupati Boyolali Agus Irawan menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi I Tahun 2024 dan SK Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode 1 Agustus 2025.

    Asisten Administrasi Umum  Sekretaris Daerah, Purwanto mengatakan, ASN penerima SK PPPK Formasi I Tahun 2024 adalah TKHL yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan lolos seleksi uji kompetensi serta memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK. Terdiri  539 guru, 3 tenaga kesehatan dan 729 tenaga teknis.

    Sementara PNS yang menerima SK naik pangkat periode TMT 1 Agustus 2025, sebanyak 61 orang .Terdiri  20 orang golongan IV, 36 orang golongan III dan 5 orang golongan II.

    Bupati Boyolali Agus Irawan mengucapkan selamat dan penghargaan kepada seluruh ASN yang menerima SK pada hari ini. Menurutnya, ini bukan hanya formalitas administratif, namun pengakuan atas integritas, dedikasi dan profesionalisme ASN selama ini sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

    Pihaknya juga mengajak kepada seluruh ASN baik PNS maupun PPPK untuk terus meningkatkan kompetensi, bekerja dengan semangat, kolaboratif dan menjunjung tinggi etika birokrasi yang bersih, transparan dan juga akuntabel.

    “Mari kita tunjukkan bahwa birokrasi kita bukan hanya hadir sebagai struktur tetapi juga sebagai energi penggerak perubahan, ASN harus menjadi motor utama dalam mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” kata Agus seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto. 

    Bupati berjanji akan menepati janji kampanyenya kepada seluruh PPPK dan PNS di lingkungan Pemkab Boyolali untuk memberikan kenyamanan, namun ia tetap mengawasi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Tidak akan ada tekanan, tidak akan ada intimidasi, kita akan mendekatkan domisili Bapak Ibu semuanya biar bisa bekerja lebih nyaman, biar bisa memberikan pelayanan yang maksimal, tapi dengan kenyamanan yang kita berikan kita menuntut kerja keras Bapak Ibu semua dan pelayanan prima kepada seluruh warga Kabupaten Boyolali.” ujar Agus.

    Salah satu PPPK yang menerima SK, Sri Kustini mengaku bersyukur atas pengangkatannya. 

    “Terimakasih Pemerintah Boyolali untuk penghargaan kepada kami yang sudah lama mengabdi, saya pribadi akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di dunia penyiaran radio LPPL Merapi FM sebagai media informasi Pemerintah kepada masyarakat.” ungkapnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Soeharto Ketum Kabinet Ampera I, transisi menuju Orde Baru

    Soeharto Ketum Kabinet Ampera I, transisi menuju Orde Baru

    Potret Terakhir Presiden Soekarno Pimpin HUT RI 1966, Didampingi Soeharto Ketua Presidium Kabinet Ampera. (https://tinyurl.com/ycy9u7mh)

    25 Juli 1966: Soeharto Ketum Kabinet Ampera I, transisi menuju Orde Baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada tanggal 25 Juli 1966, Kabinet Ampera I resmi dilantik di bawah Presiden Soekarno, dengan Jenderal Soeharto sebagai Ketua Presidium. Pelantikan ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia, karena menandai dimulainya transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno menuju Soeharto, serta terbentuknya pemerintahan awal di era Orde Baru.

    Kabinet Ampera dibentuk untuk menggantikan Kabinet Dwikora yang dinilai tidak lagi efektif pasca meletusnya peristiwa G30S/PKI dan berbagai tekanan sosial-politik yang menyusul setelahnya. Nama “Ampera” sendiri merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat, yang menjadi landasan moral utama pembentukan kabinet ini.

    Struktur Kabinet Ampera lebih ramping dibandingkan kabinet sebelumnya yang beranggotakan sekitar 100 menteri. Kabinet ini hanya terdiri dari sekitar 28 menteri, yang dikoordinasikan melalui empat menteri utama (menutama), yakni bidang politik, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan keuangan, serta industri dan pembangunan. Jenderal Soeharto menjabat sebagai Ketua Presidium sekaligus Menteri Utama Pertahanan dan Keamanan, menunjukkan perannya yang semakin dominan dalam pemerintahan.

    Kabinet ini mengusung agenda utama yang disebut Dwi Dharma dan Catur Karya. Dwi Dharma berisi dua misi pokok: menegakkan stabilitas politik dan memperbaiki kondisi ekonomi rakyat. Sedangkan Catur Karya mencakup empat target utama, yakni: memperbaiki kebutuhan sandang dan pangan rakyat, menyelenggarakan pemilu selambat-lambatnya 5 Juli 1968, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, serta menindak tegas sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme di Indonesia.

    Seiring berjalannya waktu, kekuasaan Soeharto terus menguat. Meskipun pada saat pelantikan Kabinet Ampera Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun kewenangan pemerintahan secara de facto banyak dijalankan oleh Soeharto. Setahun kemudian, melalui sidang MPRS pada Maret 1967, Soekarno secara resmi diberhentikan dari jabatannya dan Soeharto ditunjuk sebagai Pejabat Presiden.

    Pelantikan Kabinet Ampera I tidak hanya menjadi awal terbentuknya struktur pemerintahan yang baru, tetapi juga membuka jalan bagi kelahiran Orde Baru, sebuah era pemerintahan yang akan berlangsung selama lebih dari tiga dekade ke depan.

    Sumber : Sumber Lain

  • Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ketum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas memberikan sambutan di depan anak anak yatim di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025).

    Partai Berkarya tegaskan dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 20:55 WIB

    Elshinta.com – Partai Berkarya menyatakan dukungan penuh terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

    Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas dalam pernyataannya usai acara syukuran pasca Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya, di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025).

    “Langkah pertama setelah dilantik yang paling terpenting adalah mendukung penuh seluruh kebijakan dan program Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran,” ujar Ridwan di hadapan awak media.

    Ridwan sebelumnya ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Berkarya . Dia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Ballroom Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada 14 hingga 16 Juli 2025.

    Ia menekankan bahwa dukungan ini sejalan dengan identitas partai yang mengedepankan nilai-nilai kekaryaan.

    “Jadi Partai Berkarya itu karena kita ini kan karya kekaryaan. Jadi ya mendukung sepenuhnya apa yang diperintahkan, apa yang dimandatkan baik itu oleh undang-undang maupun Presiden terpilih. Karena kalau kita gak dukung kebijakan pemerintah itu sama juga kita menghambat pembangunan bangsa ini,” ujarnya.

    Ia menyebut bahwa Prabowo membawa gagasan besar untuk menghadapi tantangan global, dan menurutnya hal itu perlu mendapat dukungan nyata dari berbagai elemen, termasuk partai politik.

    “Gagasan Pak Prabowo luar biasa. Maka kami siap menjadi mitra strategis pemerintah,” tegas Ridwan.

    Ridwan juga menuturkan bahwa Partai Berkarya saat ini fokus melakukan konsolidasi internal, mulai dari pusat hingga daerah. Proses restrukturisasi dan revitalisasi organisasi dinilai penting sebagai bekal untuk menghadapi Pemilu 2029.

    “Kami ingin membawa Partai Berkarya kembali eksis di kancah perpolitikan nasional, baik di Pileg, Pilpres, maupun Pilkada,” ujarnya.

    Dalam waktu dekat, Ridwan mengatakan pihaknya akan melakukan silaturahmi atau sowan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran, serta para ketua umum partai politik lain di Indonesia.

    “Kami ingin meminta masukan dan arahan agar bisa jadi mitra strategis pemerintah,” ucapnya.

    Penuis : Rama Pamungkas

    Sumber : Radio Elshinta

  • Partai Berkarya kaji usulan Gubernur ditunjuk Presiden

    Partai Berkarya kaji usulan Gubernur ditunjuk Presiden

    Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas (Foto : Dokumentasi Partai Berkarya)

    Partai Berkarya kaji usulan Gubernur ditunjuk Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 21:17 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Berkarya, Mochammad Ridwan Andreas, menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar gubernur dipilih langsung oleh pemerintah pusat, sementara bupati tetap dipilih oleh rakyat melalui DPRD.

    Menurut Ridwan, usulan tersebut perlu dikaji secara strategis dan mendalam, termasuk mempertimbangkan berbagai sisi dampaknya.

    “Itu kan perlu ada kajian strategis. Perlu kita kaji kembali kira-kira apa efek positifnya maupun efek negatifnya,” ujar Andreas, dalam pernyataannya usai acara syukuran pasca Musyawarah Nasional (Munas) Partai Berkarya, di Yayasan Panti Asuhan Yatim Daarul Rahman, Pejaten, Jaksel, Jumat (25/07/2025). Ridwan sebelumnya ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Berkarya . Dia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya di Ballroom Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada 14 hingga 16 Juli 2025.

    Ia menilai sistem pemilihan kepala daerah saat ini memang memiliki banyak tantangan, terutama terkait anggaran dan energi politik yang besar. Namun, menurutnya, kontestasi seperti pilkada dan pilpres juga merupakan bagian dari pesta demokrasi yang tidak bisa serta-merta dikonotasikan negatif.

    “Kalau sekarang kan kita berbicara masalah pemilihan kepala daerah, pilpres itu energi terbuang banyak sekali. Anggaran terbuang banyak sekali, logistik terbuang juga banyak sekali. Itu kan tentu ada efek positif, efek negatifnya,” ujar Ridwan.

    “Mungkin itu kan pesta rakyat, kontestasi pemilu itu, baik itu pilkada, pilpres, kontestasi pemilu itu kan pesta rakyat. Tapi jangan dikonotasikan negatif seperti itu.”

    Ridwan belum menjawab tegas bagaimana sikap Partai Berkarya atas usulan itu. Namun menurutnya, sebelum mengambil sikap, partainya akan terlebih dahulu mendengar masukan dari masyarakat dan akademisi.

    “Litbang Partai Berkarya juga nanti akan menyerap aspirasi arus bawah. Bagaimana respon masyarakat seperti itu, apabila undang-undang itu disahkan. Yang kedua, bagaimana juga respon para akademisi,” ujarnya.

    Meski belum memiliki kursi di DPR, Ridwan menegaskan bahwa Partai Berkarya tetap akan merumuskan sikap politiknya secara matang. Pihaknya juga akan menyiapkan gagasan-gagasan yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah.

    “Minimal kita punya gagasan-gagasan yang kita rumuskan, yang mungkin nantinya akan kita sampaikan ke Presiden Prabowo Subianto, agar itu bisa menjadi input, masukan buah pikir dari Partai Berkarya untuk sama-sama memajukan bangsa ini,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan adanya dua pola dalam pemilihan kepala daerah. 

    Menurutnya, gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat karena dianggap sebagai perwakilan pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Usulan ini, kata Cak Imin, lahir dari hasil kajian internal dan arahan dari sejumlah keputusan organisasi seperti Nahdlatul Ulama yang menyoroti tingginya biaya pilkada langsung.

    “Kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” kata Cak Imin di JCC Senayan, Rabu (23/7/2025).

    Penulis : Rama Pamungkas

    Sumber : Radio Elshinta

  • Keuskupan Militer Indonesia peringati 75 tahun pelayanan di TNI/Polri

    Keuskupan Militer Indonesia peringati 75 tahun pelayanan di TNI/Polri

    Misa Syukur yang dipimpin langsung oleh Uskup Ordinariat Militer Indonesia, Kardinal Prof. Dr. Ignatius Suharyo di Kapel Santa Maria Fatima, Kawasan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada pada Rabu (23/7/2025) (ANTARA/Ho-Humas Kemhan)

    Keuskupan Militer Indonesia peringati 75 tahun pelayanan di TNI/Polri
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 17:13 WIB

    Elshinta.com – Keuskupan Militer Indonesia atau Ordinariat Castrense Indonesia (OCI) memperingati 75 tahun pelayanan sebagai Keuskupan bagi umat Katolik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, Kementerian Pertahanan melaporkan upacara peringatan diawali dengan Misa Syukur yang dipimpin langsung oleh Uskup Ordinariat Militer Indonesia, Kardinal Prof. Dr. Ignatius Suharyo di Kapel Santa Maria Fatima, Kawasan Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur (23/7).

    Kepala Biro Informasi Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyampaikan peringatan ini merupakan momentum spiritual dan historis untuk merefleksikan kiprah OCI yang telah hadir sejak 25 Juli 1949, sebagai hasil inisiatif Menteri Pertahanan saat itu, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dalam membentuk unit pelayanan rohani bagi angkatan perang.

    Seiring berjalannya waktu, kini, OCI merupakan satu dari hanya tiga keuskupan militer di Asia, dengan mandat mendampingi kebutuhan rohani umat Katolik di lingkungan pertahanan dan keamanan. Frega melanjutkan, dalam homili Misa Syukur, Kardinal Ignatius Suharyo menegaskan bahwa sejarah keuskupan ini hidup dalam diri para prajurit dan anggota Polri yang mengabdi dengan iman dan cinta tanah air.

    Terkhusus, pengabdian dalam dunia militer dan kepolisian merupakan bagian dari karya agung Tuhan, serta pentingnya membentuk hati yang digerakkan oleh kasih. Tak hanya itu, peringatan ini sekaligus menjadi refleksi atas kepemimpinan Kardinal Ignatius Suharyo selama hampir dua dekade sebagai Uskup Ordinariat Militer.

    Dengan semangat Serviens Domino cum omni humilitate (Melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati), kehadiran Uskup Ordinariat Militer Indonesia telah membimbing umat di barak, pos jaga, dan wilayah-wilayah terpencil dengan keteguhan dan kasih Injil.

    Frega menjelaskan, momentum 75 tahun OCI ini tidak hanya menjadi perayaan institusional, tetapi juga peneguhan semangat pelayanan lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa pertahanan negara tidak hanya dibangun oleh senjata dan strategi, melainkan juga oleh iman yang hidup dan nilai-nilai kemanusiaan yang kokoh.

    Suasana peringatan ini semakin hangat dengan peluncuran buku “75 Tahun Ordinariat Militer Indonesia”, yang ditandai dengan penyerahan simbolis kepada perwakilan umat dan pimpinan TNI-Polri Katolik. Buku ini diprakarsai oleh Wakil Uskup Militer Indonesia, Romo Kolonel (Sus) Yos Bintoro, Pr dari TNI Angkatan Udara (AU) sebagai dokumentasi naratif dan reflektif atas perjalanan panjang OCI.

    “Buku ini menyimpan jejak bagaimana Gereja Katolik tidak hanya hadir secara spiritual, tetapi menjadi bagian nyata dari perjuangan dan pembangunan nasional. Ini adalah warisan iman dan pengabdian,” ujar Romo Yos dalam siaran pers yang sama.

    Dimana, buku tersebut memuat arsip sejarah, foto-foto eksklusif, kutipan tokoh-tokoh militer dan gereja, serta kisah inspiratif umat Katolik dari berbagai generasi. Masih dalam buku yang sama, juga diceritakan peran OCI di krisis nasional maupun tugas negara di perbatasan yang selalu memainkan peran dalam membina mental rohani prajurit dan aparat negara.

    Romo Yos berharap kehadiran buku ini dapat menjadi momentum semangat OCI dalam memberikan pelayanan kerohaniawan kepada prajurit.

    Sumber : Antara

  • Dharma Wanita harus jadi support bagi suami dan negara

    Dharma Wanita harus jadi support bagi suami dan negara

    Dokumentasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI. (ANTARA/HO-DPD RI)

    Sekjen DPD: Dharma Wanita harus jadi support bagi suami dan negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal mendorong Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI untuk menjadi support bagi suami dan negara, seraya menambahkan bahwa keberhasilan seorang suami tak lepas dari peran istri yang kuat dan bahagia.

    “Kesuksesan suami itu bukan dari apa yang diberikan, tetapi dari inner beauty istrinya. Suami harus jadi supporting system. Begitu juga kita semua di DPD RI, harus jadi sistem pendukung yang saling menguatkan,” kata Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menekankan bahwa komunikasi adalah kunci ketahanan keluarga dan kekuatan organisasi. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap kiprah DWP dalam membangun sinergi positif di lingkungan Setjen DPD RI.

    “Dengan komunikasi, insyaallah semua dapat kita lewati dengan baik. Saya sangat menghargai kerja keras DWP, bahkan istri saya sendiri tidak tidur demi panitia. Ini bukti nyata dukungan dalam membangun organisasi yang memberi dampak positif bagi bangsa,” tuturnya.

    Iqbal juga menekankan pentingnya meluangkan waktu bersama keluarga di tengah kesibukan pekerjaan. Ia mengingatkan bahwa kebersamaan bukan sekadar keberadaan fisik, melainkan kualitas interaksi yang dibangun.

    “Kita punya keluarga, tapi kalau tidak pernah bersama, asyik ke sana ke sini, tiba-tiba Yang Maha Kuasa memanggil. Waktu bersama itu penting, itulah investasi sejati dalam membentuk anak-anak yang saleh, penuh kasih, dan berkarakter,” ujarnya.

    Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sekretariat Jenderal DPD RI pada Kamis (24/7) memulai rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-6 melalui Seminar Hybrid bertajuk No Stecu-Stecu: Komunikasi Sehat, Cinta Kuat, Keluarga Hangat, di Gedung DPD RI. Acara ini mengangkat pentingnya komunikasi sebagai fondasi keharmonisan dalam keluarga maupun dalam mendukung tugas-tugas organisasi pemerintahan.

    Ketua DWP Setjen DPD RI Nindya M. Iqbal menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DWP atas semangat kebersamaan dan peran aktif dalam menyukseskan acara.

    “Terima kasih kepada Ibu-Ibu semua. Walaupun saya deg-degan, saya jadi semangat karena ibu-ibu hadir di sini. Kami berharap seminar ini dapat memberi ilmu dan inspirasi dari pengalaman Dr. Boyke sebagai pakar yang sangat relevan dengan tema kita,” ujarnya.

    Penasihat DWP Setjen DPD RI Rose Sultan, yang juga istri dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, secara resmi membuka kegiatan ini. Ia mengapresiasi dedikasi seluruh pengurus DWP yang telah menjaga eksistensi dan kontribusi nyata selama enam tahun terakhir.

    “Enam tahun perjalanan DWP DPD RI menunjukkan komitmen kuat dalam memperdayakan perempuan dan mempererat solidaritas sosial. Tema yang kita usung hari ini mengandung pesan penting: komunikasi jujur dan harmonis adalah fondasi keluarga dan masyarakat yang sehat,” ucap Rose Sultan.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Penasihat DWP Setjen DPD RI Olga Olivia Yorrys, Desy Tamsil, serta Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah. Seminar yang berlangsung secara hybrid ini menghadirkan narasumber utama Dr. Boyke Dian Nugraha dan diikuti oleh peserta dari berbagai instansi secara langsung maupun daring.

    Kegiatan ini menjadi bentuk nyata dari komitmen DWP Setjen DPD RI dalam membina keharmonisan internal, memperkuat relasi antar-lembaga, serta menunjukkan peran strategis perempuan dalam menopang pembangunan keluarga dan negara.

    Sumber : Antara

  • Pengawasan digital-regulasi kuat kunci atasi tambang ilegal

    Pengawasan digital-regulasi kuat kunci atasi tambang ilegal

    Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka (ANTARA/HO-Komisi XII DPR RI)

    DPR: Pengawasan digital-regulasi kuat kunci atasi tambang ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka mengatakan bahwa sinergi nasional dalam pengawasan digital dan regulasi yang kuat jadi kunci untuk mengatasi fenomena pertambangan ilegal.

    Dia menilai pembangunan ekosistem pengawasan berbasis teknologi, sekaligus penyempurnaan regulasi mampu menutup celah hukum. Menurut dia, penguatan tata kelola pertambangan mineral dan batubara (minerba) sangat penting untuk menekan praktik ilegal merugikan negara dan merusak lingkungan.

    “Pertambangan ilegal adalah persoalan serius yang membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pusat hingga daerah. Komisi XII mendukung penguatan sistem monitoring digital, harmonisasi perizinan, dan penyempurnaan regulasi agar pengawasan lebih efektif dan transparan,” kata Beniyanto di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan kolaborasi menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral yang akuntabel. DPR akan mendorong percepatan integrasi data perizinan melalui sistem informasi terpadu, sehingga distribusi hasil tambang dapat dipantau secara real time.

    “Pengawasan yang terhubung dengan basis data nasional akan meminimalisir praktik pemalsuan dokumen dan peredaran ilegal. Ini langkah untuk menjaga kredibilitas tata kelola minerba kita,” kata dia.

    Selain pengawasan, dia juga akan mengawal revisi regulasi agar sanksi bagi pelanggaran semakin tegas dan berpihak pada prinsip keberlanjutan. Regulasi tersebut, kata dia, diharapkan tidak hanya memperkuat aspek penindakan, tetapi juga memastikan pelaksanaan reklamasi pascatambang dan perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.

    “Pemberantasan pertambangan ilegal bukan hanya menghentikan aktivitas ilegal, tetapi juga membangun sistem yang menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi secara adil bagi daerah,” katanya.

    Dengan penguatan regulasi dan digitalisasi pengawasan, dia optimistis Indonesia dapat menekan praktik pertambangan ilegal dan memperkuat kedaulatan pengelolaan sumber daya alam.

    “Langkah ini sejalan dengan visi kita bersama untuk menciptakan sektor minerba yang berkelanjutan dan berdaya saing,” katanya.

    Sumber : Antara