Jenis Media: Politik

  • Elshinta, KPC, dan Pemkot Bogor rayakan Hari Sungai Nasional

    Elshinta, KPC, dan Pemkot Bogor rayakan Hari Sungai Nasional

    Kegiatan Bersih-Bersih Sungai dan Penanaman Pohon digelar Elshinta, Sabtu (26/7/2025). di Bogor. Foto: Tim Elshinta

    Elshinta, KPC, dan Pemkot Bogor rayakan Hari Sungai Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 19:52 WIB

    Elshinta.com – Memperingati Hari Sungai Nasional, Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) bersama Radio Elshinta menggelar aksi bersih-bersih Sungai Ciliwung di Saung Alkesa, Bogor Utara, Sabtu (26/7/2025). Kegiatan ini juga melibatkan Pemerintah Kota Bogor dan ratusan relawan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem sungai.

    Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyatakan apresiasinya terhadap kolaborasi berbagai pihak yang peduli terhadap sungai-sungai di Bogor.

    “Ciliwung dan Cisadane adalah sumber air baku bagi warga Bogor. Kalau warga berlangganan PDAM tapi tidak peduli dengan sungai, rasanya ada yang kurang,” kata Dedie. Ia juga berharap kesadaran warga meningkat agar tidak membuang sampah ke sungai.

    Dedie menambahkan, pihaknya mendorong kolaborasi lintas daerah untuk merehabilitasi aliran sungai. “Misalnya di Kampung Bebek ada cerukan yang bisa dijadikan parkir air Ciliwung. Kita ajak juga Pemprov DKI untuk bangun kolam retensi di sepanjang aliran sungai ini. Tanggung jawab ini milik bersama, bukan hanya Kota Bogor,” ungkapnya.

    Relawan KPC yang bertugas, Adi Saiman menjelaskan bahwa acara ini dipersiapkan secara matang bersama Radio Elshinta. “Kita membangun awareness masyarakat luas, khususnya pendengar Elshinta, bahwa sungai kita tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, kita mempersiapkannya dengan baik agar target kita dalam memperingati Hari Sungai Nasional bisa tercapai,” ujarnya.

    Adi menekankan pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi seluruh peserta. “Mulai dari pelampung, helm, hingga sarung tangan, semua harus digunakan untuk menjaga keselamatan peserta. Kita tidak tahu benda apa saja yang ada di dalam sungai,” tambahnya. Acara bersih Sungai Ciliwung melibatkan para mahasiswa dan pelajar, yang juga ikut memulung sampah di sunagi termasuk dengan menaiki perahu susur Sungai.

    Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 100 pohon juga ditanam di sejumlah titik sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Sejumlah pihak yang mendukung acara ini seperti PT PGN, PT Astragraphia Tbk, GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dan juga Sahbawana ikut menanam pohon secara simbolis, di pinggir Sungai Ciliwung tak jauh dari Saung Alkesa, pusat kegiatan “Bersih-Bersih Sungai dan Penanaman Pohon” Sabtu siang. “Tidak semuanya ditanam di satu titik, tapi disebar. Karena bantaran sungai sangat perlu vegetasi. Makin padat vegetasi, makin baik ekosistem sungai,” jelas Adi.

    Selaku penanggung jawab dalam acara tersebut Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, Haryo Ristamaji, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya simbolis, tetapi bertujuan menginspirasi masyarakat luas. “Terima kasih kepada Pemkot Bogor yang sangat responsif atas kolaborasi ini. Kita ingin masyarakat paham bahwa sungai bukan tempat buang sesuatu, tapi sumber kehidupan,” ucapnya.

    Haryo menyebutkan sekitar 130–150 peserta terlibat dalam aksi bersih-bersih sungai dan penanaman pohon. “Jenis pohonnya beragam, ada kelapa, mahoni, dan lainnya. Pemilihan diserahkan kepada komunitas Alkesa yang lebih tahu kebutuhan sungai,” pungkasnya.

    Tim Yayasan Elshinta Peruli Kemanusiaan bersama Komunitas Peduli Ciliwung juga turut menyambut Hari Sungai Nasional 2025 dalam aksi peduli Sungai Ciliwung mitigasi bencana banjir dengan tema: “Langkah kecil untuk mendorong perubahan mari jaga sungai ciliwung tetap bersih dan lestari untuk generasi mendatang”. Elshinta juga memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang mendukung yaitu Walikota Bogor dan termasuk Giri Marhara, pegiat lingkungan mewakili Gen Z.

    Kegiatan ini diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan dan mampu menggugah lebih banyak pihak untuk menjaga kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan dan warisan lingkungan bagi generasi mendatang. Acara yang berlangsung meriah tersebut ditutup dengan pembagian sembako dari Yayasan Elshinta Peduli Kemanusiaan kepada masyarakat peduli Sungai Ciliwung.

    Penulis: Awaluddin Marifatullah/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Politik sepekan, Logo HUT ke-80 RI hingga transfer data Indonesia-AS

    Politik sepekan, Logo HUT ke-80 RI hingga transfer data Indonesia-AS

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi akhir pekan Anda.

    1. Logo HUT Ke-80 RI diluncurkan oleh Presiden, ini wujud dan maknanya

    Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan logo HUT Ke-80 RI, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, setelah melewati seleksi dan sayembara yang digelar oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) pada 23 Mei sampai dengan 1 Juni.

    Logo HUT Ke-80 RI, pilihan Presiden Prabowo itu, tampil dengan desain sederhana yang menampilkan dengan jelas angka “80” berwarna merah putih sebagai tanda HUT Ke-80 Republik Indonesia.

    Desain logo terdiri atas dua bidang berbentuk silinder yang kontras dengan outline luar angka 8 dan 0 yang jika dilepaskan dari garis luarnya memiliki makna “dua inti yang kuat”, yaitu “bersatu” dan “berdaulat”.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. Prabowo sematkan tanda pangkat ke delapan penerima Adhi Makayasa

    Presiden RI Prabowo Subianto menyematkan tanda pangkat kepada delapan penerima penghargaan bintang Adhi Makayasa (lulusan terbaik) pada Upacara Prasetya perwira TNI dan Polri tahun 2025 di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan pantauan dari tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, Presiden Prabowo nampak menyematkan tanda pangkat pada masing-masing bahu penerima Bintang Adhi Makayasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. KSAD jelaskan alasan masa pendidikan Akmil hanya tiga tahun

    Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNU Maruli Simanjuntak menjelaskan alasan pihaknya memperpendek masa pendidikan akademi militer (Akmil) dari empat tahun ke tiga tahun karena untuk mengefisienkan waktu belajar siswa.

    “Kita kan banyak berdiskusi bahwa pendidikan itu terlalu panjang,” kata Maruli setelah menjalani upacara penerimaan lulusan Akmil di Lapangan Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu.

    Selain karena efisiensi waktu, Maruli menjelaskan percepatan masa pendidikan Akmil ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan banyak satuan akan personel untuk menjalankan tugas pertahanan wilayah dan pembangunan teritorial di beberapa titik.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. Menteri HAM: Penolakan MBG di Papua salah satunya terkait manajemen

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan penolakan program Makan Bergizi Gratis di Papua salah satunya terkait manajemen pemasakan.

    Sebab, kata dia, selama ini terdapat perselisihan mengenai pihak yang memasak bahan makanan untuk program MBG.

    “Itu selalu menjadi problem. Entah nanti dimasak oleh mama-mama pihak gereja atau oleh siapa, itu gampang dibicarakan,” kata Pigai dalam konferensi pers usai menerima kunjungan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Istana sebut transfer data Indonesia-AS untuk pertukaran barang-jasa

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat yang merupakan bagian dari kesepakatan tarif impor, hanya untuk kepentingan pertukaran barang dan jasa tertentu.

    Pernyataan Hasan tersebut berkaitan dengan salah satu komitmen yang diambil Indonesia dalam kesepakatan tarif impor, yakni memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat, di mana hal tersebut dijelaskan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    6. Kemhan berhasil pulangkan Arnold Putra yang sempat ditahan di Myanmar

    Kementerian Pertahanan berhasil menyelamatkan seorang warga negara Indonesia (WNI) Arnold Putra yang sebelumnya sempat ditahan oleh otoritas Myanmar.

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI Brigadir Jenderal TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang kepada Antara mengatakan, Kemhan menempuh upaya diplomasi pertahanan dengan pemerintah Myanmar dalam membebaskan Arnold Putra.

    “Kementerian Pertahanan RI mendapatkan informasi terkait status penahanan Arnold pada 4 Juli 2025. Merespons hal tersebut, Kemhan segera mengambil langkah proaktif melalui pendekatan diplomasi pertahanan untuk bantuan kemanusiaan,” kata Frega di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolda Jambi perintahkan selidiki karhutla di Gambut Jaya

    Kapolda Jambi perintahkan selidiki karhutla di Gambut Jaya

    Kapolda Jambi saat meninjau lokasi karhutla di Muaro Jambi, Sabtu (26/7/2025). ANTARA/HO/Humas Polda Jambi

    Kapolda Jambi perintahkan selidiki karhutla di Gambut Jaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kepolisian Daerah Jambi Irjen Polisi Krisno H. Siregar minta Direktur Kriminal Reserve Kriminal Khusus untuk segera menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Mauro Jambi, yang terbakar sejak sepekan lalu.

    “Saya sudah perintahkan Dirreskrimsus melakukan penyelidikan seluruh kasus karhutla di Provinsi Jambi dengan koordinasi polres setempat,” kata Krisno usai meninjau lokasi karhutla di Desa Gambut Jaya, Muaro Jambi, Sabtu.

    Kapolda mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 32 titik api yang tersebar di beberapa kabupaten di wilayah hukum Polda Jambi. Ia juga meminta anggotanya untuk menyelidiki penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla) itu.

    “Langkah-langkah pencegahan telah dilakukan, termasuk dengan menerbitkan Maklumat Kapolda melalui media sosial dan spanduk, serta saya juga telah memerintahkan seluruh anggota untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait dalam menghadapi karhutla ini,” tegas Krisno.

    Kapolda bersama pejabat utama Polda Jambi melakukan pengecekan langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pengecekan ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat dan keseriusan Polda Jambi dalam penanganan karhutla yang kembali terjadi di wilayah Jambi.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menyampaikan pentingnya pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan langkah-langkah penanggulangan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

    “Saat ini kita berada di titik karhutla, tepatnya di Desa Gambut Jaya, dan penting bagi kami untuk mengecek TKP ini dalam menetapkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan,” kata Krisno.

    Kapolda juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan karhutla di wilayah tersebut.

    “Saya atas nama Kapolda Jambi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua stakeholder yang telah terlibat dalam menanggulangi karhutla ini,” katanya.

    Data Bidang Humas Polda Jambi, khusus di daerah lahan Gambut Jaya, luas areal yang terbakar sekitar 264 hektare. Kebakaran sudah berlangsung sepekan, namun belum berhasil dipadamkan apinya. Sedangkan di Kabupaten Tanjabbar, luas yang terbakar kali ini baru sekitar 20 hektare dan di Batang Hari sedikitnya 10 hektare.

    Sumber : Antara

  • Ma’ruf Amin: MUI sebaiknya tak kritik, tapi beri tausiyah

    Ma’ruf Amin: MUI sebaiknya tak kritik, tapi beri tausiyah

    ANTARA – Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin mengajak MUI menjadi mitra pemerintah yang jujur dan konstruktif. Ia menekankan pentingnya menyampaikan masukan bukan melalui kritik atau sindiran, melainkan lewat tausiyah yang komunikatif. Menurutnya, tausiyah adalah bentuk nasihat yang disampaikan dengan cara yang baik dan penuh kasih.
    (Sanya Dinda Susanti/Aria Cindyara/Chairul Fajri/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Karhutla di Riau, KLH segel 4 perusahaan perkebunan dan tutup 1 pabrik sawit

    Karhutla di Riau, KLH segel 4 perusahaan perkebunan dan tutup 1 pabrik sawit

    Garis kuning dari Kementerian Lingkungan Hidup di area kebakaran hutan Provinsi Riau. ANTARA/HO – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)

    Karhutla di Riau, KLH segel 4 perusahaan perkebunan dan tutup 1 pabrik sawit
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 26 Juli 2025 – 12:07 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di Provinsi Riau dengan menyegel empat perusahaan serta satu pabrik kelapa sawit.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan mengatakan berdasarkan hasil pengawasan dari Januari hingga Juli 2025, pihaknya mendeteksi sejumlah titik panas (hotspot) di area konsesi enam perusahaan. Temuan ini langsung ditindaklanjuti dengan penyegelan lokasi dan penghentian operasional perusahaan.

    “Setiap pemegang izin wajib memastikan lahannya tidak terbakar. Tidak ada alasan pembiaran, karena mitigasi adalah kewajiban yang melekat pada setiap konsesi. Kami pastikan, siapa pun yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan akan berhadapan dengan proses hukum yang tegas dan transparan,” kata Rizal.

    Empat perusahaan yang disegel merupakan pemegang izin konsesi kebun sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yaitu:

    PT Adei Crumb Rubber – ditemukan 5 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang
    PT Multi Gambut Industri – ditemukan 5 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang
    PT Tunggal Mitra Plantation – ditemukan 2 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang
    PT Sumatera Riang Lestari – ditemukan 13 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang

    Selain itu, katanya, PT Jatim Jaya Perkasa, yang mengoperasikan pabrik kelapa sawit, terpantau memiliki 1 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Verifikasi lapangan menunjukkan bahwa cerobong pabrik ini mengeluarkan emisi yang menyebabkan pencemaran udara di sekitar wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

    “Seluruh operasional pabrik tersebut telah dihentikan sebagai tindakan pengamanan lingkungan,” katanya.

    Dia menjelaskan, dari enam perusahaan yang diawasi, empat lokasi konsesi kebun sawit dan PBPH dikenakan sanksi administratif serta disegel, dan satu pabrik sawit dikenakan sanksi administratif serta penghentian kegiatan

    Adapun proses pengawasan masih berlangsung dan tim Gakkum KLH sedang mengumpulkan bukti tambahan untuk langkah penegakan hukum berikutnya.

    “Tim Deputi Gakkum KLH/BPLH menegaskan akan menggunakan seluruh instrumen penegakan hukum yang tersedia—pidana, perdata, dan administrasi—untuk memastikan para pemegang izin bertanggung jawab atas pencegahan karhutla di wilayah operasional masing-masing,” katanya.

    Dalam keterangan yang sama, Direktur Pengaduan dan Pengawasan KLH Ardyanto Nugroho mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan karhutla menjelang puncak musim kemarau.

    Dia mencontohkan, upaya mitigasi seperti pembangunan sekat kanal, penyediaan embung air, serta patroli terpadu harus terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara konsisten.

    “Kami tidak akan mentolerir kebakaran lahan oleh korporasi. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas agar korporasi tidak abai terhadap tanggung jawabnya dalam mencegah kebakaran lahan,” kata Ardyanto.

    Sumber : Antara

  • HUT 58 DNIKS, Adik Prabowo Jadi Ketua Badan Penasehat DNIKS

    HUT 58 DNIKS, Adik Prabowo Jadi Ketua Badan Penasehat DNIKS

    Ditempat yang sama, Ketua Panitia HUT 58 DNIKS, Dian Novita Susanto memberi apresiasi kepada para pejuang kesejahteraan sosial (Kesos). Hal ini penting karena mereka telah mendedikasikan dan mendharmabaktikan hidupnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan bantuan atau dukungan. “Pejuang kesejahteraan sosial merupakan mitra penting pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

    “Tanpa peran aktif mereka, program kesejahteraan sosial akan sulit berjalan efektif. Semangat pengabdian dan dedikasi mereka sangat berarti dalam membangun masyarakat yang lebih baik,” ujar Dian lagi.

    Lebih jauh Dian menambahkan DNIKS menganugerahkan penghargaan kepada para pendiri dan deklarator DNIKS serta para mantan Ketua Umum DNIKS dari masa ke masa. “Kita mencari kontak keluarga, jejak sejarah, sampai menghadirkan keluarga yang mewakili. Tak hanya itu, HUT DNIKS juga dimeriahkan lomba catur bagi para master non master dan aktivis,” tuturnya.

    Sementara itu Ketua umum DNIKS A Effendy Choirie menantang tokoh masyarakat, keagamaan, dan kaum cendikiawan untuk menjadi penggerak kesejahteraan sosial. Hal ini sangat penting, karena para relawan ini bekerja secara sukarela untuk mendampingi masyarakat, terutama warga miskin, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. “Saya mengajak semua pihak bersatu padu dan bergerak dengan ikhlas, untuk membantu mengentaskan kemiskinan,” terangnya.

    Gus Choi-sapaan akrabnya mengaku diberi amanah oleh Mensos Gus Ipul memimpin DNIKS, karena itu DNIKS menjadi alat perjuangan untuk menyukseskan program Kementerian Sosial dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial.

  • Komisi VII DPR ingatkan pajak “e-commerce” jangan sampai tekan UMKM

    Komisi VII DPR ingatkan pajak “e-commerce” jangan sampai tekan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Novita Hardini mengingatkan agar kebijakan perpajakan digital atau e-commerce jangan sampai menekan pelaku UMKM.

    Saat kunjungan kerja spesifik ke Danau Toba, Sumatera Utara (25/7), dia mengatakan di tengah gencarnya digitalisasi ekonomi, perhatian pemerintah seharusnya tak hanya sebatas pada legalitas dan formalitas, tetapi juga pada keberlanjutan usaha kecil yang rentan terhempas beban regulasi yang tidak proporsional.

    “Jangan sampai UMKM yang baru belajar bernafas melalui digital, langsung ditekan dengan kebijakan pajak tanpa kesiapan ekosistem. Mereka ini bukan perusahaan raksasa, tapi tulang punggung ekonomi rakyat,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Anggota komisi DPR yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi itu menegaskan kebijakan perpajakan harus memperhatikan realitas di lapangan.

    Ia mencontohkan banyak pelaku UMKM yang sudah berusaha mengurus legalitas, seperti sertifikasi halal, hak merek, hingga Perseroan Terbatas (PT) perorangan, namun masih menghadapi kendala birokrasi yang lamban.

    “Dari dua tahun lalu daftar sertifikasi halal, sampai sekarang belum turun. Ini kan ironis, sudah didorong untuk formal tapi tidak difasilitasi dengan cepat, sekarang malah dihadapkan pajak,” ujarnya.

    Novita mengatakan pajak e-commerce yang dibebankan pada pelaku usaha kecil bisa menjadi penghambat, alih-alih pendorong.

    Dia menilai fokus saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan kapasitas usaha, keberlanjutan produksi, dan edukasi digital yang konkret.

    UMKM, kata dia, memerlukan perlu kepastian, bukan kejutan, sehingga jangan sampai hari ini bisa berjualan, tetapi besok tidak bisa.

    “Yang mereka butuhkan adalah kestabilan agar bisa menyekolahkan anak, menghidupi keluarga, dan berputar ekonominya,” ucap Novita menambahkan.

    Lebih lanjut, dirinya turut mengingatkan agar berbagai program pemerintah tidak hanya bersifat pada seremoni, sehingga harus ada program nyata yang bisa menyentuh langsung kebutuhan UMKM dari pembiayaan, digitalisasi, hingga penguatan rantai pasok dan pasar.

    Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi adanya kolaborasi antar kementerian, seperti Kementerian UMKM, Kementerian Hukum, dan lembaga-lembaga lainnya.

    Tetapi, dia mengajak kolaborasi kementerian/lembaga tersebut bukan hanya soal penandatanganan nota kesepahaman, melainkan mengenai output dan dampak nyata, apalagi jika menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

    Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Jawa Timur tersebut pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku UMKM.

    Novita juga mengajak seluruh pemangku kebijakan agar tidak menjadikan pajak sebagai instrumen yang membebani pelaku usaha kecil, tetapi sebagai alat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

    “Kalau UMKM kita kuat, ekonomi nasional juga kuat. Tapi kalau mereka tersungkur karena kebijakan yang tidak adil, kita semua yang akan rugi,” tuturnya.

    Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang merancang kebijakan baru terkait pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi para pedagang di platform e-commerce.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menjelaskan rencana ini pada dasarnya merupakan pergeseran mekanisme pembayaran pajak.

    Jika sebelumnya pedagang daring wajib membayar PPh secara mandiri, nantinya lokapasar (marketplace) akan ditunjuk sebagai pihak yang memungut PPh 22 atas setiap transaksi pedagang pada e-commerce.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan dalam rancangan kebijakan pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang e-commerce, pemerintah akan memberikan pengecualian. Pedagang yang memiliki penghasilan di bawah Rp500 juta dalam satu tahun tidak akan dikenakan pungutan PPh 22.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Donald Trump umumkan AS telah berhasil serang tiga lokasi nuklir Iran

    Donald Trump umumkan AS telah berhasil serang tiga lokasi nuklir Iran

    Minggu, 22 Juni 2025 10:39 WIB

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump turun dari helikopter Marine One saat kembali ke Gedung Putih di Washington D.C, Amerika Serikat, Sabtu (21/6/2025). Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan terhadap tiga lokasi nuklir di Iran yaitu Fordow, Natanz dan Esfahan. ANTARA FOTO/Xinhua/Hu Yousong/nym.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump turun berjalan di kawasan Gedung Putih di Washington D.C, Amerika Serikat, Sabtu (21/6/2025). Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan terhadap tiga lokasi nuklir di Iran yaitu Fordow, Natanz dan Esfahan. ANTARA FOTO/Xinhua/Hu Yousong/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden JDF: Kelaparan massal di Gaza bukan lagi konflik geopolitik

    Presiden JDF: Kelaparan massal di Gaza bukan lagi konflik geopolitik

    Sudah cukup! Dunia tidak boleh gagal sebagai manusia hanya karena takut menghentikan kebiadaban Israel. Jangan biarkan generasi kita dikenang sebagai generasi yang membiarkan anak-anak mati kelaparan tanpa berbuat apa-apa. Kita harus bertindak, sekar

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik Jazuli Juwaini menyatakan tindakan Israel yang terus menerus memblokade Gaza hingga menyebabkan kelaparan massal seluruh lapisan rakyat Palestina bukan lagi persoalan menyangkut konflik geopolitik.

    Menurut legislator itu, tindakan Israel tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga telah melampaui batas nalar kemanusiaan.

    “Ini bukan lagi soal konflik atau geopolitik. Ini adalah kebiadaban murni. Israel membiarkan, bahkan membunuh, orang-orang yang hanya ingin makan agar tetap hidup. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling telanjang yang kita saksikan di abad ini,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia pun menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap lumpuhnya suara nurani dunia atas apa yang terjadi di Palestina oleh Israel.

    “Dunia telah kehilangan arah moral, kehilangan nurani, kehilangan keberanian untuk berdiri membela kebenaran. Ketika rakyat Palestina mati satu per satu karena kelaparan dan peluru, para pemimpin dunia hanya diam, atau sibuk berhitung dengan kepentingan politik mereka,” ujarnya.

    Dia lantas menyerukan kepada seluruh pemimpin negara-negara berdaulat, organisasi internasional, dan masyarakat sipil global untuk segera membentuk koalisi internasional yang menuntut pertanggungjawaban Israel, baik menjatuhkan sanksi tegas terhadap Israel dan seluruh komando militernya, hingga mendorong pengakhiran pendudukan brutal terhadap Palestina.

    “Sudah cukup! Dunia tidak boleh gagal sebagai manusia hanya karena takut menghentikan kebiadaban Israel. Jangan biarkan generasi kita dikenang sebagai generasi yang membiarkan anak-anak mati kelaparan tanpa berbuat apa-apa. Kita harus bertindak, sekarang!,” tuturnya.

    Dia menegaskan JDF berdiri tegak bersama rakyat Palestina, dan akan terus menyuarakan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan, dan pelanggaran HAM dimana pun terjadi.

    Sebelumnya (25/7), Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan kelaparan massal di Jalur Gaza “dibuat dan disengaja.”

    Mereka mengatakan bahwa mekanisme distribusi bantuan yang didukung Israel dan AS, yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza,” atau GHF, dibentuk untuk memuluskan “tujuan militer dan politik.”

    “Kelaparan massal yang disengaja dan terencana. Hari ini, lebih banyak anak meninggal, tubuh mereka kurus kering karena kelaparan,” demikian pernyataan tersebut.

    Otoritas kesehatan Gaza pada Jumat (25/7) melaporkan sembilan kematian tambahan akibat kelaparan dan malanutrisi dalam 24 jam terakhir, sehingga total kematian terkait kelaparan sejak dimulainya konflik pada Oktober 2023 itu menjadi 122 korban.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Periksha gambarkan adegan penembakan nyata dalam inovasi baru

    Periksha gambarkan adegan penembakan nyata dalam inovasi baru

    Ini bukan hanya tentang memiliki izin, tetapi juga bagaimana menggunakan senjata dengan bijak dan sesuai hukum

    Denpasar (ANTARA) – Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (Periksha) menggambarkan suasana-suasana penembakan nyata yang pernah terjadi di Indonesia dalam inovasi baru yang disampaikan saat asah keterampilan di Bali.

    Ketua Umum DPP Periksha Bambang Soesatyo atau Bamsoet di Denpasar, Sabtu, mengatakan pembuatan adegan tiga dimensi ini inovasi baru bagi pemilik izin senjata api di Indonesia itu untuk mengingatkan pemilik senjata api terkait langkah mengantisipasi dan merespons setiap ancaman.

    “Kalau yang pertama di Jakarta kita buat seadanya, sekarang luar biasa dengan tiga dimensi, ada mobil Mercy, ada mobil Jeep, ada Harley dan seterusnya, dibuat ini kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di Indonesia,” kata Bamsoet.

    “Seperti misalnya perampokan dengan korban tujuh yang tewas, lalu kemudian perampokan di ATM dan banyak lainnya,” katanya.

    Wakil Ketua Asah Keterampilan Periksha 2025 Hadi Susilo menjelaskan skenario dalam setiap bilik merupakan kejadian kriminalitas yang direkomendasikan Polri untuk dijadikan bahan berlatih.

    Organisasi sengaja membuat latihan senyata mungkin tidak sekadar menggunakan papan, ini demi efektivitas membentuk kesigapan dan keterampilan para pemilik senjata api bela diri, tidak hanya sekadar memiliki senjata untuk arogansi.

    “Misalnya perampokan di dalam rumah sehingga terjadi penyekapan dan tujuh orang anggota keluarga dalam rumah itu meninggal, lalu perampokan selagi di dalam mobil, kita dikepung tiga orang begal, dan skenario saat kita ngambil uang di ATM ditodong pembegal,” ujar Hadi Susilo.

    Sebanyak seratus lebih pemilik senja api dari seluruh Indonesia datang langsung ke Lapangan Tembak Tohpati Denpasar untuk mengasah kemampuan.

    Hadi Susilo mengatakan para peserta datang membawa senjata apinya masing-masing dengan didominasi jenis pistol berpeluru tajam, karet, dan optik.

    Ketua DPD Periksha Bali Made Muliawan Arya menambahkan bahwa ajang yang digelar di Bali ini sekaligus menjadi tempat belajar dan mengumpulkan lagi pemilik-pemilik senjata api untuk diajak bergabung dalam organisasi.

    Dengan bergabung dalam organisasi pemilik izin khusus, maka mereka paham aturan dalam menggunakannya dan menjadi pemilik yang legal.

    “Latihan ini kami gelar untuk mengasah keterampilan, memperkuat rasa tanggung jawab, dan memastikan para pemilik senjata api bisa menggunakannya dengan aman dan sesuai aturan, bukan untuk bergaya koboi di jalanan,” kata Made Muliawan.

    “Ini bukan hanya tentang memiliki izin, tetapi juga bagaimana menggunakan senjata dengan bijak dan sesuai hukum,” lanjutnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.