Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030

    Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengumumkan posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI periode 2025-2030 kembali diisi oleh Raja Juli Antoni yang merupakan Menteri Kehutanan (Menhut) RI.

    Pada kesempatan tersebut, Kaesang juga mengumumkan posisi Bendahara Umum DPP PSI periode 2025-2030 kembali diisi oleh Fenty Noverita yang menjabat pada posisi yang sama dalam periode kepengurusan DPP PSI sebelumnya.

    “Untuk Sekretaris Jenderal, masih sama, Bapak Raja Juli Antoni yang akan menemani saya. Di posisi Bendahara Umum, orangnya masih berhalangan hadir hari ini, Ibu Fenty Noverita,” kata Kaesang yang juga Ketua Umum Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin.

    Hal itu disampaikannya usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI yang merupakan amanah dari Kongres PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu-Minggu (19-20 Juli 2025).

    “Kami sudah memutuskan beberapa posisi yang akan mengisi posisi di struktur DPP, tetapi untuk awal hari ini, kami hanya mengumumkan untuk posisi di Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum supaya surat-menyurat bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

    Adapun, lanjut dia, posisi Wakil Ketua Umum DPP PSI periode 2025-2030 akan diumumkan pihaknya pada kesempatan selanjutnya dalam beberapa pekan ke depan.

    “Untuk posisi Wakil Ketua Umum, nanti dulu, mungkin kami butuh waktu sekitar dua minggu lagi setelah selesai segala urusan, beliau-beliau nanti akan datang untuk memperkenalkan dirinya masing-masing,” ucapnya.

    Kaesang bahkan menyinggung akan ada tokoh nasional dalam struktur kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030 yang akan diumumkan pihaknya ke depan.

    “Seperti saya bilang, ada tokoh nasional yang akan bergabung untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia,” katanya.

    Di awal, dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan secara sepihak oleh dirinya sebagai formatur tunggal, melainkan dibantu oleh jajaran Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 yang mewakili berbagai daerah, baik hadir secara langsung maupun daring.

    Dia membeberkan yang hadir secara daring dalam rapat tersebut, yaitu Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mewakili Jawa, Wali Kota Kupang Christian Widodo mewakili Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur.

    Kemudian yang hadir secara langsung, yakni Muhammad Surya mewakili Sulawesi-Maluku-Kalimantan, Raja Juli Antoni mewakili Sumatera, dan Wali Kota Sorong Septinus Lobat mewakili Papua.

    “Dan yang terakhir, Ibu Grace Natalie mewakili pendiri partai,” kata dia.

    Sebelumnya, Sabtu (19/7), Putra bungsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 lewat proses voting secara daring (e-vote) yang dilakukan para kader.

    Dalam Kongres PSI 2025 yang digelar di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Ketua Steering Committee Kongres PSI Andi Budiman mengumumkan bahwa Kaesang Pangarep sebagai petahana terpilih sebagai Ketua Umum dengan perolehan suara 65,28 persen, mengalahkan calon ketua umum lainnya, yakni Ronald A. Sinaga atau Bro Ron dan Agus Mulyono Herlambang.

    “Selamat kepada pemenang, Mas Kaesang Pangarep, yang memperoleh suara 65,28 persen, disusul dengan Bro Ron dengan perolehan suara 22,23 persen dan Bro Agus dengan perolehan suara 12,49 persen,” kata Andi saat mengumumkan perolehan suara di depan para kader PSI yang menyaksikan.

    Sumber : Antara

  • Indonesia teken kontrak pembelian 48 pesawat tempur KAAN dari Turki

    Indonesia teken kontrak pembelian 48 pesawat tempur KAAN dari Turki

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertahanan RI secara resmi menandatangani kontrak pembelian 48 pesawat tempur KAAN dari pemerintah Turki.

    Penandatanganan kontrak implementasi antara perwakilan pemerintah Indonesia dan Turki itu disaksikan langsung Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rangkaian pameran pertahanan internasional (IDEF) 2025 di Istanbul, Turki, Sabtu (26/7).

    “Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Government-to-Government (G2G) yang telah ditandatangani sebelumnya pada 11 Juni 2025,” kata Kepala Biro Infohan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang dalam siaran persnya di Jakarta, Senin.

    Melalui kerja sama ini, Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan mulai dari pengembangan industri pertahanan dalam negeri hingga peningkatan kualitas SDM di bidang teknologi pertahanan.

    Selain itu, Indonesia juga akan diuntungkan karena akan kedatangan alutsista baru yang akan memperkuat pertahanan udara.

    “Basis industri lokal yang akan dibentuk di Indonesia diharapkan menjadi bukti nyata dari kemitraan yang saling menguntungkan dan berlandaskan pada persahabatan,” kata Frega.

    Namun demikian, Frega tidak menjelaskan kapan kontrak efektif itu akan berjalan serta tenggat waktu pembuatan pesawat hingga sampai ke Indonesia.

    Frega melanjutkan dengan adanya pembelian alutsista ini, hubungan militer antara Indonesia dan Turki bisa berjalan dengan baik.

    Dia juga berharap ke depan terjalin kerja sama lain di bidang pertahanan yang dapat menguntungkan kekuatan militer Indonesia maupun Turki.

    “Kolaborasi antara Indonesia dan Turki di bidang pertahanan ini menunjukkan eratnya hubungan bilateral kedua negara, tidak hanya diplomasi pertahanan, tetapi juga transfer teknologi dan peningkatan kemandirian industri pertahanan nasional,” tutup Frega.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Desainer ingin logo HUT Ke-80 RI jembatani pemerintah-rakyat

    Desainer ingin logo HUT Ke-80 RI jembatani pemerintah-rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Desainer logo Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia, Bram Patria Yoshugi menginginkan agar logo yang ia desain itu bisa menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat.

    Dia menjelaskan bahwa logo tersebut merepresentasikan tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” secara sederhana. Karena, kata dia, logo tersebut bukan hanya bakal diaplikasikan di umbul-umbul, banner, atau billboard, melainkan juga dengan digambar secara manual oleh masyarakat di tembok.

    “Harapannya sih kita bisa merepresentasikan makna itu dengan simpel,” kata Bram saat diwawancarai ANTARA di Gedung ANTARA Heritage Center, Jakarta, Senin.

    Dengan logo yang sederhana itu, menurut dia, masyarakat luas bisa menambahkan ekspresi visual lainnya, untuk dituangkan di tembok-tembok dalam bentuk mural.

    Melalui logo yang dibuatnya itu, dia juga ingin membuat perspektif pemerintah dan masyarakat sama terkait semangat bersatu dan berdaulat. Karena dia menilai bahwa bisa saja perspektif masyarakat dan pemerintah terkait semangat itu dipahami secara berbeda.

    “Misalkan bersatu bagi pemerintah, sebagai negara harus bersama-sama sebagai satu negara, tapi bagi masyarakat mungkin interpretasinya sederhana, gotong royong,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa logo angka 80 yang dia buat memiliki unsur yang sama antara angka 8 dengan angka 0.Hal itu, kata dia, menggambarkan bahwa kedua unsur itu memiliki makna yang sejajar dan bersatu.

    “Di mana dari satu inti yang sama tadi, harapannya kesejahteraan itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

    Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Senin, melantik 1.110 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII dalam upacara pelantikan di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    “Saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia melantik Saudara-Saudari sebagai Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXII tahun 2025. Saya percaya Saudara-Saudari dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Tito di Kampus IPDN, Jawa Barat, Senin.

    Usai pembacaan pelantikan, Tito menyematkan tanda pangkat dan lencana pamong praja secara simbolis kepada tiga perwakilan pamong praja.

    Selanjutnya, Mendagri juga mengalungkan penghargaan Kartika Astha Brata kepada praja asal Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Suwandi, yang dinobatkan sebagai lulusan terbaik PPM IPDN Angkatan 32 Tahun 2025.

    Dalam amanatnya, Mendagri turut menyampaikan kiprah penting IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini telah memiliki tiga fakultas dan delapan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Hingga kini, jumlah alumninya mencapai 41.332 orang, dengan 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni Magister Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Di sisi lain, Mendagri menilai IPDN berperan sebagai kawah candradimuka. Oleh karena itu, ia berharap para pamong praja dapat menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional.

    Selain itu, mereka juga diminta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Tito mengatakan dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo kerap menyampaikan rahasia negara-negara yang mampu bertahan hingga 200 tahun.

    Setidaknya ada tiga unsur yang memengaruhi ketahanan tersebut, yaitu militer yang kuat, kepolisian dan intelijen yang andal, serta ASN yang profesional.

    “Dalam konteks ini IPDN sebagai salah satu motor penggerak ASN (aparatur sipil negara) memiliki peran yang sangat penting. Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan, untuk menciptakan para ASN yang profesional, untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini,” tuturnya.

    Mendagri juga menyampaikan permohonan maaf karena sedianya pelantikan tersebut akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Presiden awalnya dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para Pamong Praja Muda tersebut. Namun, karena adanya kegiatan kenegaraan yang mendesak, prosesi pelantikan dilimpahkan kepada Mendagri.

    “Kita mendapatkan kabar bahwa beliau akan mendapatkan kunjungan yang sangat penting, yaitu Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim yang akan datang ke Indonesia,” ujarnya.

    Mendagri menyebut kedua kepala negara direncanakan akan membahas konflik yang tengah terjadi di Kamboja dan Thailand. Konflik tersebut dinilainya sebagai peristiwa yang jarang terjadi dan tergolong tidak biasa. Karena itu, pada momentum pelantikan ini, Presiden memberikan mandat kepada Mendagri untuk mewakili.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Kerja sama data sharing RI-AS lompatan besar jika setara

    Anggota DPR: Kerja sama data sharing RI-AS lompatan besar jika setara

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai bahwa bentuk kerja sama data sharing antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) bisa menjadi lompatan besar jika transfer data dilakukan dengan tingkat perlindungan yang setara.

    Dia menilai pemerintah sudah melakukan hal penting dalam mengklarifikasi bahwa tidak ada data pribadi warga yang diserahkan ke AS. Namun, menurut dia, pemerintah perlu memastikan akses, kontrol, dan arah kebijakan strategis terkait data pribadi di era digital ini.

    “Dalam UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), transfer data lintas negara hanya diperbolehkan jika negara penerima memiliki tingkat perlindungan data yang setara,” kata Amelia di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan Uni Eropa memberikan contoh yang relevan dalam perlindungan dalam kerja sama transfer data dengan AS. Menurut dia, kerja sama antara Uni Eropa dengan AS hanya dilakukan jika ada jaminan hak-hak privasi tetap terlindungi secara setara.

    “Uni Eropa bahkan sebelumnya sempat mencabut perjanjian EU (Eropean Union/Uni Eropa)-US (United States/Amerika Serikat) Privacy Shield karena pihak US dianggap melanggar prinsip adequacy,” katanya.

    Untuk itu, dia pun meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka mengenai skema pertukaran data tersebut, mekanisme pengawasannya, asesmen, perkembangan peraturan turunan dari UU PDP, dan perkembangan pembentukan badan yang mengatur PDP.

    Dia pun menghormati upaya pemerintah dalam membangun kerja sama internasional yang menguntungkan. Namun, dia meminta agar pemerintah juga menjamin hak-hak dasar warga negara yang tidak bisa dinegosiasikan.

    “Kedaulatan data bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal martabat bangsa dan kepercayaan publik,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD siap bantu Kemenkes bangun rumah sakit di daerah konflik 

    TNI AD siap bantu Kemenkes bangun rumah sakit di daerah konflik 

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan pihaknya siap membantu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membangun rumah sakit di wilayah rawan konflik, salah satunya di Papua.

    Pernyataan itu dikatakan Wahyu merespon soal nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan dan Kemenkes tentang kerja sama pembangunan rumah sakit.

    “Prinsipnya jika itu sudah menjadi sebuah kebijakan dan dalam ini kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, kita siap memberikan bantuan apapun yang dibutuhkan,” kata Wahyu kepada ANTARA, Senin.

    Menurut Wahyu, TNI AD siap mengerahkan pasukan Zeni beserta alat berat lainnya untuk diterjunkan ke lokasi yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan.

    Pihaknya juga telah menyiapkan pasukan untuk melindungi pekerja dari para kelompok separatis yang kerap menyerang, seperti yang sering terjadi di Papua.

    Tidak hanya pasukan saja, Wahyu juga siap mengirimkan dokter ataupun perawat dari TNI AD untuk bertugas di rumah sakit tersebut, seperti permintaan pihak Kemenkes.

    Namun saat ditanya berapa pasukan dan tenaga kesehatan yang disiapkan untuk membantu Kemenkes, Wahyu belum bisa menjelaskan dengan rinci.

    Dia hanya memastikan seluruh pasukannya siap sesuai dengan perintah dari Kementerian Pertahanan.

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan TNI akan bekerja sama dengan Kemenkes untuk membangun 14 rumah sakit di kawasan rawan konflik, salah satunya di Papua.

    “Ini ditujukan agar pelaksanaan pembangunan itu bisa aman dan tercapai sesuai dengan tujuannya,” kata Sjafrie di gedung Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (22/7).

    Sjafrie mengatakan pihaknya akan mendukung dari segi pembangunan lewat pasukan Zeni. Tidak hanya itu, TNI juga akan mengerahkan tenaga kesehatannya untuk bertugas di 14 rumah sakit tersebut.

    Selama proses pembangunan, TNI juga akan mengerahkan pasukan untuk menjaga dari serangan kelompok-kelompok separatis tertentu.

    Sjafrie memastikan pembangunan akan berlangsung pada 2026 mendatang.

    Di saat yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh TNI melalui Kementerian Pertahanan.

    Menurut dia, TNI sangat membantu karena memiliki fasilitas pembangunan yang lengkap, jumlah personel yang banyak hingga standar pengamanan yang tinggi.

    Budi yakin proses pembangunan akan berjalan dengan lancar jika didampingi oleh TNI.

    “Karena dengan demikian keamanannya akan lebih rapih,” kata Budi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco ungkap partai-partai tengah simulasikan sistem pemilu-pilkada

    Dasco ungkap partai-partai tengah simulasikan sistem pemilu-pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa partai-partai politik tengah melakukan simulasi pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada), saat merespons adanya usulan pilkada secara tidak langsung.

    Nantinya, kata dia, seluruh partai politik akan mengumumkan hasilnya dan usulan rancangannya terhadap sistem pemilu.

    “Masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dirancang,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.

    “Sama-sama kita akan putuskan dengan ketentuan dan aturan yang akan dibuat dalam menghadapi pilkada maupun pemilu,” katanya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar memisahkan antara pemilu nasional yang memilih Presiden-Wakil Presiden, Anggota DPR, dan Anggota DPD, dengan pemilu lokal/daerah yang memilih Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPRD Kabupaten.

    Selain itu, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar pun mengusulkan agar pilkada menggunakan sistem pemilihan yang tidak langsung, atau kepala daerah ditunjuk langsung oleh Presiden.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Transformasi energi peluang besar perluas lapangan kerja

    Anggota DPR: Transformasi energi peluang besar perluas lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman mengatakan transformasi energi bukan hanya soal pengurangan emisi, melainkan peluang besar untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja di tanah air.

    “Transformasi energi bukan hanya soal pengurangan emisi, tetapi peluang besar untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja,” kata Yulisman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Mengutip Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kata dia, pengembangan energi bersih dan hilirisasi dapat menciptakan 6,2 juta lapangan kerja baru dan menarik investasi hingga Rp1.682 triliun dalam sepuluh tahun ke depan.

    Untuk itu, dia menggarisbawahi sektor energi diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia.

    Dia pun menegaskan dukungan Komisi XII DPR RI terhadap kebijakan percepatan investasi energi melalui regulasi yang pro-bisnis, insentif fiskal yang tepat, dan pengawasan berbasis transparansi.

    Menurut dia, tren global menuju energi hijau juga merupakan momentum emas bagi Indonesia untuk menarik minat investor internasional.

    “Dengan potensi energi terbarukan yang mencapai 3.600 gigawatt, kita harus memastikan roadmap ini berjalan tepat waktu agar Indonesia menjadi pemain utama di Asia Tenggara,” ujarnya.

    Dia lantas memaparkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang diatur melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2017 yang menetapkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.

    Selain itu, lanjut dia, pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) untuk mengatur pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk tahun 2025-2035.

    “Sinkronisasi implementasi antara RUEN dan RUKN dinilai krusial agar transisi energi berjalan terukur,” ucapnya.

    Dia menyinggung pula target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 5,3 GW dan PLTA 10 GW pada 2030 untuk memperkuat ekosistem energi bersih.

    Dia menilai langkah tersebut juga mendukung pengembangan industri baterai kendaraan listrik, yang diproyeksikan menjadi salah satu penopang hilirisasi dan pengurangan impor energi.

    “Jika eksekusi proyek dilakukan tepat waktu, Indonesia tidak hanya memenuhi target EBT, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan dampak ekonomi yang inklusif,” tuturnya.

    Terakhir, dia menekankan perlunya insentif fiskal, kepastian hukum, dan penguatan infrastruktur untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif.

    “Pemerintah harus memastikan roadmap ini jelas dan implementasinya terukur, sehingga manfaat ekonomi dan lapangan kerja segera dirasakan masyarakat,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Golkar dukung laporan keuangan Danantara dibuka ke publik

    Legislator Golkar dukung laporan keuangan Danantara dibuka ke publik

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Legislator Golkar dukung laporan keuangan Danantara dibuka ke publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 13:24 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng menyatakan dukungannya terhadap keterbukaan laporan keuangan konsolidasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kepada publik.

    Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat transparansi dan integritas Danantara sebagai lembaga investasi Pemerintah

    “Saya kira tidak masalah jika laporan keuangan Danantara dibuka ke publik agar masyarakat bisa mengetahui laporan keuangan tahunannya. Ini sangat positif untuk integritas Danantara,” ujarnya di Jakarta

    Selain transparansi, Mekeng juga menekankan, pentingnya investasi yang masuk ke Danantara difokuskan pada proyek-proyek strategis di dalam negeri.
    yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

    Politisi senior dari Partai Golkar ini menjelaskan setiap investasi yang masuk harus melalui proses due diligence atau penilaian menyeluruh terhadap perusahaan atau aset sebelum pengambilan keputusan penting.

    “Pekerjaan proyek tentu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Ini bisnis, jadi perlu tim yang kuat dan mampu menganalisis secara mendalam proyek-proyek yang akan dijalankan, seperti di sektor perumahan,” tambahnya.

    Anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2004 ini akan mengawasi semua proses investasi yang masuk di Danantara. 

    Dia juga berharap Danantara bisa segera merilis laporan keuangannya ke publik.

    Ketua Danantara Positive Watchdog, Ahmad Deni Daruri sebelumnya mendorong Danantara segera mempublikasikan laporan konsolidasi keuangan tahunannya.

    Kata Deni, pada Juli ini, menjadi waktu yang tepat bagi Danantara untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik.

    “Laporan keuangan bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk transparansi dan akuntabilitas yang menjadi standar internasional. Jika ingin meniru Temasek, harus dimulai dari keterbukaan,” kata Deni

    Temasek, kata Deni, secara jelas memisahkan antara aset milik negara dan aset komersial, serta menunjukkan bagaimana dividen dikembalikan kepada masyarakat.

    “Danantara juga dapat menerapkan prinsip yang sama melalui Pelaporan sumber pembiayaan dan dana kelolaan, Pemisahan aset strategis dan aset likuid dan publikasi pengembalian tahunan dan redistribusi nilai ekonomi ke publik,” ujarnya

    Deni menegaskan, publikasi laporan keuangan dua kali setahun, dan periode tahunan adalah langkah penting untuk memperkuat kredibilitas dan pengambilan keputusan yang berbasiskan data.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Adaptasi pilar informasi bangsa menuju relevansi digital

    Adaptasi pilar informasi bangsa menuju relevansi digital

    Jakarta (ANTARA) – Tiga pilar informasi bangsa—TVRI, RRI, dan Perum LKBN Antara—kini dihadapkan pada tantangan krusial, digempur badai disrupsi digital yang menuntut perubahan besar.

    Sebagai media publik, mereka memikul mandat konstitusional menghadirkan informasi berkualitas, memperkuat budaya, dan menjaga keberagaman.

    Dunia sudah berubah total; model penyiaran satu arah tergerus konten berbasis algoritma personal, audiens berbondong-bondong pindah ke platform mobile, dan kepercayaan publik menuntut transparansi serta partisipasi aktif.

    Tantangan utama bagi mereka bukan sekadar bertahan, melainkan tetap relevan dan menjadi lokomotif informasi publik di era multiplatform yang hiruk pikuk ini.

    Sayangnya, TVRI, RRI, dan LKBN Antara belum sepenuhnya masuk radar pasar sebagai institusi media menjanjikan secara komersial. Ini wajar, sebab ketiganya memang tidak didesain sebagai korporasi media biasa yang mengejar profit, melainkan sebagai pelayan publik dengan misi kebangsaan luhur.

    Ironisnya, ketiga lembaga ini memiliki modal raksasa yang unik, namun semua itu bisa jadi tak berarti jika transformasi tak kunjung dilakukan.

    TVRI, misalnya, punya jaringan siaran nasional tak tertandingi dan studio daerah di tiap provinsi, ditambah koleksi konten budaya kaya yang belum tergarap maksimal. RRI punya basis audio luas, menjangkau masyarakat 3T, dengan potensi podcast lokal yang sangat mengena.

    LKBN Antara adalah satu-satunya kantor berita nasional yang punya legitimasi dan akses langsung ke lembaga negara dan media lokal, menjadikannya gudang informasi otentik tak ternilai.

    Ketiga lembaga ini masih terjebak logika administratif yang kerap bertabrakan dengan semangat inovasi media digital serba cepat.

    Sumber pendanaan mayoritas dari APBN membuat mereka tidak fleksibel merespons dinamika pasar.

    Namun, solusinya bukan berarti melepas APBN atau menyingkirkan birokrasi; apalagi privatisasi. Yang dibutuhkan adalah rekayasa kelembagaan cerdas: hibridisasi antara kekuatan negara dan kelincahan korporasi. Dengan begitu, mereka bisa bergerak lincah tanpa kehilangan jati diri publik.

    Aset digital

    Bagi pilar informasi bangsa ini, transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi soal keberanian mengubah orientasi dan mentalitas secara total.

    Bayangkan TVRI menjadi Netflix-nya konten budaya Indonesia—menayangkan serial dokumenter Nusantara atau sinema pendek lokal via aplikasi streaming modern. RRI bisa membangun ekosistem podcast edukatif atau drama radio digital. Konten live audio interaktif juga bisa jadi senjata baru.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.