Jenis Media: Politik

  • Kejagung ambil langkah lanjutan usai Jurist Tan mangkir tiga kali

    Kejagung ambil langkah lanjutan usai Jurist Tan mangkir tiga kali

    “Penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengambil langkah lanjutan terhadap Jurist Tan, tersangka kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek terkait pengadaan Chromebook, usai yang bersangkutan mangkir tiga kali panggilan sebagai tersangka.

    “Penyidik akan melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa.

    Anang menjelaskan bahwa sejatinya, Jurist Tan telah dipanggil ketiga kalinya sebagai tersangka pada Jumat (25/7). Akan tetapi, mantan staf Mendikbudristek itu kembali tidak hadir.

    “Sampai saat ini, tidak ada konfirmasi ketidakhadiran yang bersangkutan,” ucapnya.

    Maka dari itu, penyidik akan menentukan langkah hukum selanjutnya terhadap Jurist Tan.

    Terkait apakah Jurist akan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dia mengatakan bahwa hal tersebut masih akan ditentukan penyidik.

    “Nanti kita lihat. Yang jelas, sudah tiga kali (panggilan),” ujarnya.

    Kejagung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022.

    Mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Abdul Qohar mengungkapkan bahwa empat tersangka itu adalah JT (Jurist Tan) selaku Staf Khusus (Stafsus) Mendikbudristek tahun 2020–2024 dan IBAM (Ibrahim Arief) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

    Selanjutnya, SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur Sekolah Direktur Sekolah Dasar (SD) Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar pada tahun anggaran 2020–2021.

    Terakhir, MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah pertama tahun anggaran 2020–2021.

    “Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, SW, MUL, JT, dan IBAM telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS untuk pengadaan TIK pada tahun anggaran 2020–2020,” kata Qohar.

    Akibat perbuatan para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp1,9 triliun.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Logo PSI yang Dipermasalahkan, Teddy Gusnaidi Taruh Curiga Soal Hal ini

    Soal Logo PSI yang Dipermasalahkan, Teddy Gusnaidi Taruh Curiga Soal Hal ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi bicara terkait sorotan ke logo baru dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Teddy Gusnaidi memberikan pernyataan menohok.

    Ia menyebut bercandaan soal logo justru mendapatkan serangan. Namun, hal berbeda jika itu soal PSI yang justru dibiarkan.

    Teddy pun mempertanyakan alasan pihak yang mempermasalahkan logo PSI yang justru tidak ikut diserang.

    “Yang bercanda soal logo, diserang,” tulisnya dikutip Selasa (29/7/2025).

    “Yang mempermasalahkan soal logo PSI, malah dibiarkan. Kok tidak diserang??,” tambahnya.

    Ia pun menaruh curiga pihak yang mempermasalahkan dan melakukan penyerangan itu justru adalah kelompok yang sama.

    Dimana, menurutnya ada pembagian peran. Satu untuk memecah belah sisanya untuk melakukan serangan.

    “Karena yang menyerang dan yang mempermasalahkan, itu kelompok yang sama. Yang satu tugasnya memecah belah, yang satu tugasnya menyerang,” terangnya.

    Sebelumnya, di kongres Juli 2025, PSI memperkenalkan logo baru berupa gajah dengan kepala merah dan badan hitam.

    Pergantian logo terjadi saat Kongres Nasional PSI di Solo, dengan peluncuran logo baru menjadi momen penting untuk menegaskan arah politik dan identitas partai ke depan.

    Logo gajah dimaksudkan memperkuat image PSI sebagai kekuatan politik keren, energik, dan visioner, serta sinyal kesinambungan konsolidasi politik dengan elemen pemerintahan saat ini.

    Logo PSI telah berevolusi dari simbol klasik berbunga “mawar” ke citra modern berbentuk “gajah”, melambangkan transformasi identitas politik, semangat kaderisasi muda, dan kesiapsiagaan PSI dalam memasuki era politik baru.

  • Presiden Prabowo menerima kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim

    Presiden Prabowo menerima kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim

    Selasa, 29 Juli 2025 13:31 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kanan) melambaikan tangan saat menerima kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut merupakan bagian dari agenda Konsultasi Tahunan ke-13 dengan Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) memperkenalkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kedua kiri) saat menerima kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut merupakan bagian dari agenda Konsultasi Tahunan ke-13 dengan Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) berjalan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kanan) saat menerima kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Jakarta tersebut merupakan bagian dari agenda Konsultasi Tahunan ke-13 dengan Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasau: TNI AU tetapkan lima prioritas dalam pengabdian kepada bangsa

    Kasau: TNI AU tetapkan lima prioritas dalam pengabdian kepada bangsa

    Sleman (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan bahwa TNI AU telah menetapkan lima prioritas dalam mewujudkan pengabdian kepada bangsa dan meneruskan perjuangan para pelopor.

    “Hari ini, 29 Juli adalah momen penting dalam sejarah TNI AU, di mana 78 tahun lalu para pelopor TNI AU telah menunjukkan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara maka sebagai penerus perjuangan para pelopor, saya telah menetapkan lima prioritas TNI AU,” kata Tonny Harjono seusai upacara Peringatan Hari Bhakti ke-78 TNI AU di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Selasa.

    Ia mengatakan 78 tahun yang lalu, para pelopor TNI AU melaksanakan serangan udara ke Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Sebuah tonggak yang menandai kebangkitan kekuatan udara nasional.

    Namun, sejarah itu juga diwarnai dengan pengorbanan besar. Tiga perwira udara gugur saat membawa bantuan kemanusiaan, yakni Komodor Muda Udara Abdulrachman Saleh, Komodor Muda Udara Adisutjipto, dan Opsir Muda Udara Adi Soemarmo.

    “Mereka gugur sebagai pahlawan dan hidup abadi sebagai teladan yang terpatri dalam prasasti dan mengalir dalam semangat juang setiap insan dirgantara. Inilah yang menjadi makna mendalam dari hari bakti TNI AU,” katanya.

    Menurut Tonny, saat ini tantangan yang dihadapi telah berubah secara signifikan. Dunia mengalami ketidakpastian geopolitik, percepatan teknologi, serta kompleksitas ancaman yang semakin multidimensi, mulai dari ancaman siber hingga disinformasi, dari krisis kemanusiaan hingga bencana hidrometeorologi.

    “Di tengah perubahan tersebut, kita semua memikul tanggung jawab untuk senantiasa hadir dan berjuang bersama rakyat sebagai kekuatan yang siap menjawab setiap penugasan dengan kemampuan yang terbaik. Untuk itu, saya telah menetapkan lima prioritas TNI Angkatan Udara,” katanya.

    Tonny mengatakan kelima prioritas tersebut, yakni modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan sebagai langkah untuk memastikan kesiapan TNI AU dalam menghadapi ancaman berbasis teknologi mutakhir.

    “Kemudian, validasi organisasi agar struktur satuan semakin adaptif dan selaras dengan tuntutan tugas ke depan,” katanya.

    Prioritas selanjutnya adalah pengembangan piranti lunak untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasi multidomain yang terintegrasi, dan prioritas peningkatan kualitas sumber dari manusia sebagai kunci utama dari kekuatan udara yang profesional dan unggul.

    “Prioritas terakhir, yakni berpartisipasi aktif dalam mendukung kebijakan nasional demi memperkuat sinergi pertahanan dalam pembangunan bangsa secara menyeluruh,” katanya.

    Ia mengatakan setiap satuan TNI Angkatan Udara harus menyamakan persepsi dan langkah dalam bingkai prioritas tersebut untuk menghadirkan kekuatan udara yang “AMPUH” (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul dan Humanis) sekaligus hadir untuk rakyat dalam berbagai bentuk pengabdian.

    “Dalam semangat peringatan Hari Bakti tahun ini sebagai kegiatan kita telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan TNI AU termasuk karya bakti terpusat di Kabupaten Pandeglang, Banten berupa perbaikan fasilitas umum hingga bantuan sosial dan layanan kesehatan,” katanya.

    Tonny mengatakan kekuatan terbesar TNI AU tidak terletak semata pada keunggulan teknologi melainkan bersumber dari ketulusan jiwa dalam melayani masyarakat.

    “Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit dan PNS TNI AU atas pengabdian, loyalitas, serta semangat juang yang terus terjaga,” katanya.

    Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskoal dan Singapura perkuat kerja sama bidang pertahanan laut

    Seskoal dan Singapura perkuat kerja sama bidang pertahanan laut

    Jakarta (ANTARA) – Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Seskoal) bekerja sama dengan Singapura dalam menyusun gagasan dan strategi dalam memperkuat pertahanan maritim.

    Kerja sama itu dijalin dalam focus group discussion (FGD) antara Pusat Pengkajian Maritim Seskoal dan Lembaga Pendidikan Rajaratnam di bawah Nanyang Technological University Singapura yang digelar di Seskoal, Jakarta Selatan, Selasa.

    Kepala Pusat Kajian Maritim (Kapusjianmar) Seskoal Laksamana Pertama Salim kepada awak media mengatakan, banyak yang dibahas dalam FGD ini.

    Beberapa isu yang dibahas yakni strategi pertahanan maritim yang tepat untuk kawasan Asean hingga menyikapi konflik di Laut China Selatan yang melibatkan banyak negara.

    “Kita lebih berfikir global lagi kenapa kok Asean harus kuat dan kenapa Asean harus punya solusi menghadapi ini? Makanya kita cari solusinya, kerja sama apa yang kira kira bisa mempersatukan Asean,” kata dia saat ditemui di Seskoal.

    Selain itu, pihaknya juga membahas soal kerja sama penguatan pertahanan siber antara Indonesia dan Singapura.

    Kerja sama itu juga sebelumnya sempat dibahas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat menerima Panglima Militer Singapura (Chief of Defence Singapore Armed Forces Vice) Admiral Aaron Beng di Kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa (22/7).

    Nantinya, lanjut Salim, seluruh hasil diskusi antara TNI AL dan pihak Singapura akan dirangkum dan diserahkan kepada pimpinan TNI AL sebagai bahan pertimbangan membuat kebijakan.

    “Nanti kita bahas lalu policynya dr pimpinan. Pimpinan yang keluarkan kebijakan,” kata Salim.

    Salim berharap kegiatan ini dapat memperkuat hubungan kerja sama militer antara Indonesia dan Singapura dalam menjaga kedaulatan laut di kawasan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas RI yakin konflik Thailand-Kamboja tidak akan meluas

    Lemhannas RI yakin konflik Thailand-Kamboja tidak akan meluas

    “Kami meyakini bahwa konflik antara Thailand dan Kamboja tidak akan meluas karena situasinya saya kira dapat diatasi dengan penyelesaian yang lebih damai,”

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI meyakini konflik antara Thailand dan Kamboja tidak akan meluas, mengingat kedua negara tersebut merupakan bagian dari ASEAN yang berkomitmen menjaga perdamaian di kawasan.

    “Kami meyakini bahwa konflik antara Thailand dan Kamboja tidak akan meluas karena situasinya saya kira dapat diatasi dengan penyelesaian yang lebih damai,” ucap Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, Ace juga menilai semua negara di ASEAN mempunyai keprihatinan yang sama untuk dapat menyelesaikan berbagai potensi meluasnya konflik tersebut.

    Stabilitas keamanan kawasan, imbuh dia, harus dijaga oleh tiap-tiap negara anggota ASEAN. Ace juga menyebut pentingnya mengingatkan kembali negara-negara anggota mengenai perjanjian komunitas.

    “Baik Thailand maupun Kamboja, sebagai sesama negara ASEAN, memiliki komitmen untuk menjaga perdamaian dan hubungan yang saling memahami, menghormati, antara satu negara dan negara yang lain,” ujarnya.

    Di sisi lain, Lemhannas mendorong pemerintah Indonesia, sebagai “natural leader” di ASEAN, mengambil peran strategis untuk mengupayakan perdamaian antara Thailand dan Kamboja. Terlebih, kata Ace, Indonesia sudah berpengalaman mendamaikan konflik.

    “Baik dengan Thailand maupun dengan pemimpin Kamboja, Indonesia punya kedekatan khusus dan Indonesia memiliki peran yang strategis untuk bisa memastikan bahwa penyelesaian damai tentu harus diutamakan,” ujarnya.

    Bagi Lemhannas, perdamaian di kawasan harus tetap dijaga karena hal itu akan memengaruhi berbagai hal, termasuk rantai pasok kebutuhan ekonomi dan logistik.

    “Dan tentu penyelesaian damai saya kira harus lebih menjadi prioritas kita dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN terutama,” ucap Ace.

    Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Thailand dan Kamboja telah bersepakat untuk mengakhiri konflik dua negara melalui penerapan gencatan senjata, yang berlaku mulai tengah malam nanti.

    Kesepakatan diambil dalam pertemuan yang difasilitasi PM Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN di Putrajaya, Malaysia, Senin (28/7).

    Setelah pertemuan di Putrajaya, Senin (28/7), pemerintah Malaysia, Kamboja, dan Thailand merilis siaran pers gabungan membahas pertemuan khusus yang diketuai, diselenggarakan, dan disaksikan oleh PM Anwar Ibrahim.

    Pertemuan tersebut melibatkan PM Kamboja Samdech Moha Borvor Thipadei HUN Manet dan Penjabat PM Thailand Phumtham Wechayachai, dan diselenggarakan bersama oleh AS dengan partisipasi aktif dari China guna mendorong penyelesaian damai terhadap situasi yang sedang berlangsung.

    Keterangan itu menyebutkan bahwa PM Hun Manet dan Penjabat PM Phumtham Wechayachai telah menyatakan posisi dan kesediaan mereka untuk segera melakukan gencatan senjata dan kembali ke keadaan normal.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator: Data warga bocor momentum bentuk lembaga perlindungan data

    Legislator: Data warga bocor momentum bentuk lembaga perlindungan data

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh meminta pemerintah menjadikan insiden dugaan kebocoran data 4,6 juta warga Jawa Barat oleh peretas yang ditawarkan dalam forum dark web sebagai momentum mempercepat pembentukan lembaga perlindungan data pribadi.

    “Pemerintah harus segera menunjukkan komitmen dengan membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang mandiri,” kata Oleh Soleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia meminta pemerintah segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang independen dan memiliki kewenangan penuh, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    “UU PDP sudah memberikan mandat yang jelas. Lembaga ini harus independen, kuat secara finansial, dan memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi kepatuhan, menyelidiki kebocoran, serta memberikan sanksi. Tanpa lembaga ini, UU PDP hanya akan menjadi macan ompong,” ujarnya.

    Menurut dia, tanpa adanya lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh maka penegakan hukum terhadap pelanggaran data menjadi tidak efektif dan pihak yang bertanggung jawab sulit untuk dimintai pertanggungjawaban.

    Untuk itu, soleh meminta pemerintah pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tidak hanya fokus pada penanganan insiden kebocoran data tersebut.

    “Saya meminta pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh mengenai penyebab kebocoran data yang terus berulang,” ucapnya.

    Dia juga menilai insiden kebocoran data tersebut merupakan pukulan telak bagi keamanan siber nasional, serta menunjukkan adanya celah serius dalam sistem perlindungan data yang dikelola oleh lembaga publik di tingkat daerah.

    “Insiden kebocoran data warga Jawa Barat ini membuktikan bahwa perlindungan data pribadi di negara ini masih sangat minim. Ini adalah kegagalan sistemik yang menunjukkan bahwa sistem pengamanan data yang ada tidak lagi dapat diandalkan,” katanya.

    Terakhir, dia menekankan pula pentingnya edukasi masyarakat mengenai risiko kebocoran data dan langkah-langkah perlindungan diri, serta meminta pemerintah untuk segera melakukan audit keamanan siber secara menyeluruh di semua institusi publik.

    “Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terkikis jika perlindungan data pribadi terus diabaikan. Pemerintah harus segera membuktikan komitmennya dengan membentuk lembaga yang diperlukan untuk melindungi data pribadi warga negara,” katanya.

    Sebelumnya, Akun dengan nama “DigitalGhostt” di platform media sosial X mengklaim telah membobol dan menguasai data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat.

    Dalam unggahannya pada 10 Juli 2025 pukul 16.33 WIB akun tersebut menuliskan quote dalam bahasa Inggris yang mempertanyakan keamanan siber Indonesia dalam melindungi data warganya.

    “Hello Indonesian people (especially the people of West Java), could your personal data be in my possession? Where is the cyber defense? Is it asleep on a pile of money? (Artinya: Halo masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Jawa Barat), mungkinkah data pribadi Anda ada di tangan saya? Di mana pertahanan sibernya? Apakah ia tertidur di atas tumpukan uang?),” tulis akun tersebut seperti yang dilihat ANTARA, Minggu (27/7).

    Adapun Senin (28/7), Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengklaim data pribadi 4,6 juta masyarakat Jabar yang disebut bocor dan kini diperjualbelikan di dark web, bukanlah berasal dari sistem resmi milik Pemerintah Provinsi Jabar.

    “Sudah kami cek dan pastikan, tidak ada data dari sistem Pemprov Jabar yang bocor. Logo yang digunakan itu hanya klaim sepihak dari oknum yang ingin memanfaatkan nama baik pemerintah untuk kepentingan pribadi,” ujar Erwan di Gedung Sate Bandung.

    Erwan mengatakan tim persandian dan keamanan informasi dari Diskominfo Jawa Barat telah melakukan penelusuran menyeluruh, dan hasilnya menunjukkan tidak ada pelanggaran keamanan atau pembobolan sistem data milik Pemprov.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo sampaikan bela sungkawa wafatnya Kwik Kian Gie

    Presiden Prabowo sampaikan bela sungkawa wafatnya Kwik Kian Gie

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Ekonom sekaligus Mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie yang diumumkan wafat pada Senin (28/7) malam.

    Presiden Prabowo mengucapkan bela sungkawa tersebut melalui media sosial Instagram resmi miliknya @prabowo yang diunggah pada Selasa.
    Dalam story Instagramnya, Presiden Prabowo mengunggah foto Kwik Kian Gie dengan foto hitam putih.

    “Turut berduka cita atas wafatnya Kwik Kian Gie. 11 Januari 1935–28 Juli 2025,” demikian tertulis dalam unggahan foto tersebut yang di bawahnya tersemat nama Prabowo Subianto.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Kwik Kian Gie lahir di Juwana, Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935. Ia adalah seorang ahli ekonomi dan politikus Indonesia keturunan Tionghoa.

    Kwik menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas (2001-2004).

    Kwik merupakan fungsionaris PDI-Perjuangan. Selain itu, sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, ia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia.

    Dikutip dari situs kwikkiangie.com, Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Umum PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan, Kwik Kian Gie (KKG) menduduki jabatan Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan di dalam PDI.

    Sebagai kader PDI Perjuangan, Kwik menjadi Wakil Ketua MPR RI, Menko Ekuin, Anggota Komisi IX DPR RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

    Untuk semua karyanya, Kwik memperoleh penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana RI.

    Kemudian pada saat Pemilihan Presiden 2019, Kwik justru menjadi penasihat ekonomi untuj pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang merupakan lawan dari partainya.

    Kala itu, PDIP mengusung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun, Kwik memilih untuk berbeda pilihan dengan partainya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN

    Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketum PSI nilai baik usulan Wapres berkantor di IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memandang baik usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Sangat baik, ini sangat baik, supaya semuanya juga merasakan,” kata Kaesang kepada wartawan usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin.

    Adapun terkait usulan moratorium sementara pembangunan IKN, dia mengingatkan soal komitmen awal Presiden RI Prabowo Subianto untuk melanjutkan pembangunan IKN hingga selesai.

    “Semua kan dulu sudah ditandatangani, dan saya kira Pak Presiden sudah berbicara, berkomitmen untuk menyelesaikan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa dirinya masih menunggu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, maupun di Provinsi Papua.

    Saat menjawab pertanyaan awak media terkait dirinya akan berkantor di IKN, Gibran pun memberikan tanggapan dengan santai.

    “Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan media di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru Sentra Abiseka, Pekanbaru, Riau.

    Adapun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah tetap pada komitmen menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai rencana dan target, karena itu tidak ada rencana moratorium.

    Prasetyo, yang juga Juru Bicara Presiden RI dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) moratorium atau penghentian sementara proyek tersebut.

    “Sebagaimana yang sudah pernah juga disampaikan, bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030

    Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengumumkan posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI periode 2025-2030 kembali diisi oleh Raja Juli Antoni yang merupakan Menteri Kehutanan (Menhut) RI.

    Pada kesempatan tersebut, Kaesang juga mengumumkan posisi Bendahara Umum DPP PSI periode 2025-2030 kembali diisi oleh Fenty Noverita yang menjabat pada posisi yang sama dalam periode kepengurusan DPP PSI sebelumnya.

    “Untuk Sekretaris Jenderal, masih sama, Bapak Raja Juli Antoni yang akan menemani saya. Di posisi Bendahara Umum, orangnya masih berhalangan hadir hari ini, Ibu Fenty Noverita,” kata Kaesang yang juga Ketua Umum Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin.

    Hal itu disampaikannya usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI yang merupakan amanah dari Kongres PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu-Minggu (19-20 Juli 2025).

    “Kami sudah memutuskan beberapa posisi yang akan mengisi posisi di struktur DPP, tetapi untuk awal hari ini, kami hanya mengumumkan untuk posisi di Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum supaya surat-menyurat bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

    Adapun, lanjut dia, posisi Wakil Ketua Umum DPP PSI periode 2025-2030 akan diumumkan pihaknya pada kesempatan selanjutnya dalam beberapa pekan ke depan.

    “Untuk posisi Wakil Ketua Umum, nanti dulu, mungkin kami butuh waktu sekitar dua minggu lagi setelah selesai segala urusan, beliau-beliau nanti akan datang untuk memperkenalkan dirinya masing-masing,” ucapnya.

    Kaesang bahkan menyinggung akan ada tokoh nasional dalam struktur kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030 yang akan diumumkan pihaknya ke depan.

    “Seperti saya bilang, ada tokoh nasional yang akan bergabung untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia,” katanya.

    Di awal, dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan secara sepihak oleh dirinya sebagai formatur tunggal, melainkan dibantu oleh jajaran Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 yang mewakili berbagai daerah, baik hadir secara langsung maupun daring.

    Dia membeberkan yang hadir secara daring dalam rapat tersebut, yaitu Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mewakili Jawa, Wali Kota Kupang Christian Widodo mewakili Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur.

    Kemudian yang hadir secara langsung, yakni Muhammad Surya mewakili Sulawesi-Maluku-Kalimantan, Raja Juli Antoni mewakili Sumatera, dan Wali Kota Sorong Septinus Lobat mewakili Papua.

    “Dan yang terakhir, Ibu Grace Natalie mewakili pendiri partai,” kata dia.

    Sebelumnya, Sabtu (19/7), Putra bungsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 lewat proses voting secara daring (e-vote) yang dilakukan para kader.

    Dalam Kongres PSI 2025 yang digelar di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Ketua Steering Committee Kongres PSI Andi Budiman mengumumkan bahwa Kaesang Pangarep sebagai petahana terpilih sebagai Ketua Umum dengan perolehan suara 65,28 persen, mengalahkan calon ketua umum lainnya, yakni Ronald A. Sinaga atau Bro Ron dan Agus Mulyono Herlambang.

    “Selamat kepada pemenang, Mas Kaesang Pangarep, yang memperoleh suara 65,28 persen, disusul dengan Bro Ron dengan perolehan suara 22,23 persen dan Bro Agus dengan perolehan suara 12,49 persen,” kata Andi saat mengumumkan perolehan suara di depan para kader PSI yang menyaksikan.

    Sumber : Antara