Jenis Media: Politik

  • Puan buka bimtek PDIP di Bali, ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Puan buka bimtek PDIP di Bali, ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani membuka agenda bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh legislator PDIP di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Rabu, dan mengingatkan para kader memperkuat kerja bagi rakyat kecil atau “wong cilik”.

    Dia menilai kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. Kerja politik, kata dia, harus dilakukan di setiap tingkatan dan komunitas, dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya.

    “PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” kata Puan.

    Dalam agenda itu, sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, yang menjadikan acara itu sebagai salah satu konsolidasi internal terbesar partai

    Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif, melainkan dari soliditas internal partai.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat, kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” kata Ketua DPR RI itu.

    Ia pun mengingatkan seluruh kader untuk berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional, mulai dari pragmatisme pemilih, program populis yang mempengaruhi konstituen, hingga pencitraan masif di media sosial dan serangan buzzer menjelang pemilu.

    Adapun bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan materi-materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.

    Pada pembukaan agenda itu, sejumlah petinggi partai berlambang kepala banteng itu sudah hadir. Selain Puan, ada Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pembentukan Kader Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur Emilia Julia Nomleni.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Polkam: Diplomat Indonesia bertugas berdasarkan Astacita

    Kemenko Polkam: Diplomat Indonesia bertugas berdasarkan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus meminta para diplomat bertugas sesuai dengan Astacita yang menjadi pedoman Presiden Prabowo Subianto.

    Pedoman Astacita itu harus menjadi pedoman para calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk meningkatkan eksistensi NKRI di negara lain.

    Lodewijk dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan salah satu program Astacita yang harus dijalankan para diplomat, yakni meningkatkan perekonomian negara.

    “Para duta besar dapat lebih berperan aktif melakukan diplomasi ekonomi guna mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen,” katanya.

    Hal tersebut, kata Lodewijk, dapat dilakukan dengan membangun hubungan diplomatis dengan negara sahabat.

    Selain itu, pendekatan ekonomi pun dapat dilakukan para diplomat agar dapat membuahkan kesempatan investasi ataupun sistem dagang yang menguntungkan Indonesia.

    Selain itu, Lodewijk juga berharap para diplomat mampu berperan untuk mewujudkan target Presiden Prabowo dalam meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh dunia sesuai Global Power Index ke peringkat 29 pada tahun 2029.

    “Kemenko Polkam sebagai salah satu unsur pemerintah pusat sangat mengharapkan bapak/ibu calon Dubes LBBP RI dapat menjadi perwakilan terbaik yang dapat mencerminkan jati diri dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia di tataran dunia internasional,” tutup Lodewijk.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wapres minta guru Sekolah Rakyat di Sumbar bekerja dengan tulus

    Wapres minta guru Sekolah Rakyat di Sumbar bekerja dengan tulus

    Padang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka meminta agar setiap guru Sekolah Rakyat yang ada di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bekerja dengan tulus dalam melayani setiap kebutuhan peserta didik terutama pendidikannya.

    “Beliau (Wapres) tadi berpesan bahwa pekerjaan ini mulia dan semua orang harus bekerja dengan hati,” kata Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Kementerian Sosial, Nuryadi di Kota Padang, Rabu.

    Hal tersebut disampaikan Nuryadi usai menerima kunjungan kerja Wapres RI ke BBPPKS untuk melihat proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang yang dipusatkan di balai milik Kementerian Sosial tersebut.

    Dalam kunjungannya, Wapres juga menekankan agar program atau gagasan Sekolah Rakyat dilakukan sebaik mungkin, serta harus didukung penuh oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga ke daerah. Pada kesempatan itu, Gibran juga memberikan masing-masing sepatu lengkap dengan kaos kaki kepada peserta didik.

    Wapres juga berpesan agar pemangku kepentingan terutama kepala daerah untuk aktif melihat apa saja kekurangan di setiap sekolah rakyat yang ada. Hal yang sama juga ditekankan kepada pengurus BBPPKS Kementerian Sosial.

    “Yang pasti BBPPKS bersama pemerintah provinsi dan kota selalu bergandengan tangan menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Nuryadi mengatakan dalam waktu dekat pemerintah pusat juga akan mengirimkan beberapa kebutuhan yang masih kurang di setiap Sekolah Rakyat yang ada di Ranah Minang. Seluruh kebutuhan itu diberikan secara gratis kepada anak didik tanpa dipungut biaya apapun.

    Ia menambahkan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia merupakan gagasan besar dalam mencapai tujuan Indonesia Emas pada 2045. Oleh karena itu, implementasinya harus mendapatkan dukungan dari semua pihak terutama orang tua dan masyarakat secara umum.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Silfester Matutina Tuding Partai Demokrat Danai Roy Suryo Cs, Ketua Kagama Cirebon: Semua Pihak Diuntungkan, Terkhusus AHY

    Silfester Matutina Tuding Partai Demokrat Danai Roy Suryo Cs, Ketua Kagama Cirebon: Semua Pihak Diuntungkan, Terkhusus AHY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi terus memanas. Terlebih setelah loyalis Jokowi, Silfester Matutina, menyebut Partai Demokrat sebagai pihak yang mendanai gerakan Roy Suryo Cs.

    Namun, pernyataan mengejutkan justru datang dari Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia.

    Ia menilai, dalam pusaran isu tersebut, justru semua pihak sedang menikmati panggung politik yang terbuka lebar.

    “Kaitannya dengan polemik ijazah pak Jokowi dan tudingan keterlibatan Demokrat, saya mengatakan dalam konteks komunikasi publik, semua pihak sebenarnya mengalami keuntungan elektoral,” kata Heru kepada fajar.co.id, Rabu (30/7/2025).

    Dikatakan Heru, isu ini bukan sekadar perdebatan, melainkan bagian dari strategi komunikasi politik yang dimainkan secara halus dan terstruktur.

    “Apapun beritanya berkaitan isu dan polemik ijazah, di dalamnya para pihak sedang bermain cantik, melempar isu, bahkan menempatkan proksi, sebagai pion,” ucapnya.

    Menurutnya, figur seperti Silfester Matutina hanya bagian dari skenario besar.

    Ia menyebut tudingan terhadap Demokrat sebagai donatur Roy Suryo Cs justru membuka peluang politik bagi Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Saya lihat, justru AHY sebagai Ketum sepertinya sangat girang, karena panggung politik otomatis terbuka lebar untuk menampilkan wajah politik praktis,” katanya.

    Tak berhenti di situ, Heru menyebutkan bahwa Demokrat berhasil memainkan posisi ganda, tidak lagi sebagai oposisi, tetapi mitra aktif dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

  • Cak Imin lari pagi bareng aktivis, ajak pemuda aktif olahraga

    Cak Imin lari pagi bareng aktivis, ajak pemuda aktif olahraga

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin lari pagi bersama aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus sekaligus mengajak para pemuda Indonesia untuk aktif berolahraga.

    “Kita bersyukur semangat olahraga anak muda mulai semakin tinggi dibanding generasi saya dan satu-satunya cara agar kita tidak terbebani biaya kesehatan kita adalah olahraga,” kata Cak Imin saat ditemui di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu.

    Seraya berseloroh, Cak Imin mengaku terlambat menyadari pentingnya olahraga. Kendati begitu, dia meyakini tidak ada kata terlambat untuk semangat berolahraga.

    “Makanya semangat olahraga di para aktivis ini harus didorong karena zaman saya jadi aktivis, malasnya olahraga minta ampun. Nah, sekarang baru sadar, sadar terlambat, tapi insyaallah masih tidak ada kata terlambat,” ujarnya.

    Sejumlah aktivis yang ikut pada lari pagi tersebut, yaitu para ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GKMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

    “Ini mereka aktivis-aktivis yang hari ini terus melakukan kerja-kerja pengkaderan di bawah, seluruh mahasiswa, yang bagi saya mereka ini adalah teman-teman yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan masa depan,” kata Cak Imin.

    Bagi Cak Imin, lari pagi bersama aktivis seperti bernostalgia ke masa-masa menjadi mahasiswa. Cak Imin muda juga merupakan Ketua Umum PMII ketika berkuliah di Yogyakarta.

    Di sisi lain, Cak Imin merasa bersemangat karena mengingat pentingnya peran pemuda dalam menghadapi tantangan global yang semakin sulit.

    Menurut dia, pemuda perlu merapatkan barisan untuk mencapai kemandirian dan keberdayaan.

    “Jadi, kita berharap kita terus bersinergi untuk seluruh mahasiswa agar lulus S-1 itu menjadi orang yang berdaya, yang mandiri. Mandiri itu bisa kualitas skill-nya, mandiri itu bisa juga kemampuan entrepreneur-nya, dan semua itu kuncinya kepemimpinan,” katanya.

    Menurut Cak Imin, aktivis mahasiswa telah memiliki modal kepemimpinan karena bergerak di level kepemimpinan mahasiswa, sosial, umat, hingga keagamaan.

    Oleh karenanya, dia berharap mereka dapat senantiasa menjaga semangat itu. “Semua ini benar-benar kita harapkan menjaga terus seluruh estafet tantangan yang harus diatasi dengan baik,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, pertemuan Prabowo-Anwar hingga konflik Thailand-Kamboja

    Kemarin, pertemuan Prabowo-Anwar hingga konflik Thailand-Kamboja

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (29/7). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Presiden Prabowo puji PM Anwar bantu Thailand-Kamboja gencatan senjata

    Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa, memuji Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim karena dia sebagai penengah berhasil membujuk Thailand dan Kamboja gencatan senjata setelah keduanya baku tembak di perbatasan sejak minggu lalu (24/7).

    Selengkapnya di sini

    2. Prabowo-Anwar bentuk pusat pendidikan untuk anak di Sarawak-Sabah

    Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk pusat pendidikan atau Community Learning Center di Semenanjung Malaysia, di Sarawak dan Sabah untuk anak-anak, termasuk dari pekerja migran Indonesia.

    Selengkapnya di sini

    3. Presiden Prabowo terima PM Anwar di Istana untuk Konsultasi Tahunan

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, untuk menghadiri acara Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia dan Malaysia.

    Selengkapnya di sini

    4. Tito: Sekolah Rakyat bantu daerah sulap aset telantar jadi produktif

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga prasejahtera bersekolah, tetapi juga membantu pemerintah daerah menyulap aset-aset mereka yang telantar menjadi kembali produktif.

    Selengkapnya di sini

    5. Lemhannas RI yakin konflik Thailand-Kamboja tidak akan meluas

    Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI meyakini konflik antara Thailand dan Kamboja tidak akan meluas, mengingat kedua negara tersebut merupakan bagian dari ASEAN yang berkomitmen menjaga perdamaian di kawasan.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat Rp1,1 T, terbesar laptop dan seragam

    Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat Rp1,1 T, terbesar laptop dan seragam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dari APBN pada tahun 2025 sebesar Rp1,1 triliun dengan penggunaan terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.

    Walaupun demikian, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menyebut hingga saat ini penyerapannya masih belum terlalu banyak, mengingat Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.

    “Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN, red.) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” kata Menteri Sosial Saifullah menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam, setelah rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.

    Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.

    Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.

    “Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya,” ujar Gus Ipul.

    Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Saifullah belum dapat memberi keterangan lebih banyak.

    “Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” sambung Saifullah.

    Dalam kesempatan yang sama, Saifullah juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.

    “Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” kata Mensos Saifullah.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

    Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Eka Arifa Rusqiyati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendikdasmen: Sekolah Rakyat berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan

    Mendikdasmen: Sekolah Rakyat berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah.

    Abdul Mu’ti pun berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang berbasis asrama (boarding school), dapat berjalan lancar ke depannya.

    “Secara akademik pelaksanaan Sekolah Rakyat ini sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang kami siapkan, termasuk juga modul-modul pembelajaran yang dipakai di Sekolah Rakyat,” kata Abdul Mu’ti saat jumpa pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam.

    Kemudian untuk pelaksanaannya, lanjut dia, pihaknya terus bersinergi, sehingga pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat berjalan dengan lancar.

    “Mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah pada 14 Juli 2025 itu menggunakan kurikulum dengan pendekatan individu, yang artinya menyesuaikan dengan kondisi dan capaian masing-masing siswa. Para siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran, dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajar masing-masing.

    Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga pilar utama, yaitu Kurikulum Karakter dan Asrama, yang disusun oleh Kementerian Sosial, kemudian Kurikulum Formal yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kurikulum Pendidikan Agama yang disusun oleh Kementerian Agama.

    Sekolah Rakyat saat ini terbuka untuk jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program Sekolah Rakyat, yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

    Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menlu ungkap alasan Konsultasi Tahunan RI-Malaysia kembali digelar

    Menlu ungkap alasan Konsultasi Tahunan RI-Malaysia kembali digelar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan alasan pertemuan Konsultasi Tahunan Indonesia dan Malaysia kembali digelar setelah terakhir diselenggarakan di Kuching, Sarawak pada tahun 2017 lalu.

    Setelah sempat vakum hingga tujuh tahun lamanya, pertemuan Konsultasi Tahunan Ke-13 RI-Malaysia kembali digelar saat Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kerja Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7).

    “Kedua pemimpin bertemu dalam sebuah mekanisme bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang kita sebut dengan Annual Consultation atau Konsultasi Tahunan pemimpin kedua negara, di mana mekanisme ini terakhir berlangsung di Kuching, Sarawak pada tahun 2017,” kata Sugiono saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (29/7).

    Dia menyampaikan bahwa mekanisme konsultasi tahunan ini tidak hanya penting untuk memperbarui berbagai isu strategis, tetapi juga makin mempererat hubungan kedua pemimpin negara.

    Menurut Menlu, Konsultasi Tahunan RI-Malaysia ini sempat vakum karena padatnya jadwal kedua pemimpin.

    “Saya kira mungkin karena jadwal ya, jadwal antara kedua pemimpin yang mungkin belum pas. Ini juga kita baru pas sekali ini,” kata Menlu Sugiono.

    Dia berharap pertemuan ini dapat rutin digelar karena banyak perkembangan dan isu global yang perlu dikomunikasikan kedua negara.

    “Saya kira ini satu mekanisme yang tepat, di samping juga semakin mendekatkan hubungan bilateral,” tambahnya.

    Sebelumnya pada Konsultasi Tahunan Ke-12 RI-Malaysia di Kuching, Sarawak pada 2017 silam, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohamad Najib membahas penguatan kerja sama ekonomi, perlindungan WNI dan ketenagakerjaan, isu perbatasan dan isu pertahanan dan keamanan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pidato Anwar Ibrahim di Sekretariat ASEAN

    Pidato Anwar Ibrahim di Sekretariat ASEAN

    Rabu, 30 Juli 2025 00:54 WIB

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan pidato di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Dalam kunjungannya ke Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan pidato kebijakan tentang ASEAN dalam konteks Keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025. ANTARA FOTO/Pandu BN/wpa.

    Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (kiri) disaksikan Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan pidato di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Dalam kunjungannya ke Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memberikan pidato kebijakan tentang ASEAN dalam konteks Keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025. ANTARA FOTO/Pandu BN/wpa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.