Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Pilkada tak bisa diseragamkan antardaerah

    Pilkada tak bisa diseragamkan antardaerah

    Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro di Jakarta, Kamis (31/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K

    Peneliti: Pilkada tak bisa diseragamkan antardaerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 07:40 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai bahwa model pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak bisa diseragamkan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia

    Sebab, kata dia, keragaman karakteristik sosial, ekonomi, hingga budaya antar-wilayah menuntut pendekatan yang berbeda, termasuk dalam pelaksanaan pilkada.

    “Daerah itu sangat Bhinneka Tunggal Ika, sangat unik. Provinsi, kabupaten, kota karakteristik kekhasan potensinya itu beda-beda maka kalau diseragamkan itu pasti gagal,” katanya di Jakarta, Kamis (31/7).

    Meski sistem pilkada langsung memiliki kelebihan berupa partisipasi rakyat yang memilih secara langsung, kata dia, dalam praktiknya kerap disalahgunakan oleh elite politik sehingga merusak tujuan demokrasi, seperti maraknya penggunaan praktik politik uang dan mobilisasi massa.

    “Ketika one man one vote, jangan cuman mengandalkan mobilisasi dengan vote buying. Itu bukan membangun peradaban. Demokrasi itu membangun peradaban. Bukan membangun ketidakberadaban,” ujarnya.

    Ia juga menilai penyelenggaraan pilkada langsung di wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan rendah dan fiskal lemah hanya akan memperburuk keadaan

    “Dalam keadaan ekonomi kita seperti ini, pendidikan SDM kita yang masih SMP, bahkan SD, itu menurut saya menistakan. Memberikan uang terus-menerus setiap pilkada itu menistakan masyarakat,” katanya.

    Untuk itu, dia memandang daerah-daerah tertentu yang belum siap secara ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) maka mekanisme pilkada melalui DPRD dapat dipertimbangkan ulang.

    “Jadi maka kalau ada daerah yang seperti Jakarta mumpuni untuk dilakukan pilkada langsung, silakan. Tapi yang tidak mumpuni karena fiskalnya rendah, ekonominya potensinya juga rendah, pendidikan SDM sebagian besar juga itu tidak eligible, gitu ya,” ucapnya.

    Dia memandang apabila pilkada dipilih melalui DPRD maka dapat mengurangi potensi yang kiranya muncul di tengah masyarakat dan menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

    “Sehingga kelebihan-kelebihan dari dipilih melalui DPRD itu harus menonjol. Orang yang akan dipilih menjadi kepala daerah, wakilnya mungkin diseleksi sendiri gitu, itu betul-betul mumpuni berdasarkan kriteria,” ujarnya.

    Ia mengemukakan pentingnya DPRD memilih calon kepala daerah yang terbaik.

    “Sehingga DPRD memilihnya itu the best among the best, bukan the best among the worst. Bukan dipilih karena baik di antara yang jelek-jelek, bukan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • TNI lumpuhkan tiga anggota OPM di Kabupaten Puncak Papua

    TNI lumpuhkan tiga anggota OPM di Kabupaten Puncak Papua

    Jakarta (ANTARA) – TNI yang tergabung dalam Satgas Habema berhasil melumpuhkan tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat menjalankan operasi di Kampung Tigilobak Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis (31/7).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta Jumat, dijelaskan bahwa tiga anggota OPM yang tewas itu yakni Ado Wanimbo, Meni Wakerwa atau Jumadon Wake dan satu orang lainnya masih dalam proses identifikasi.

    “Ado Wanimbo diketahui sebagai Danwil Ugimba Kodap VIII Kemabu. Namanya masuk dalam DPO Polres Mimika melalui surat DPO/36/IV/2017/Reskrim tertanggal 30 April 2018,” kata Panglima Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto dalam siaran pers tersebut.

    Lucky menjelaskan, operasi pengejaran yang dilakukan Habema ini merupakan tindak lanjut dari insiden gugurnya Prajurit TNI dalam operasi di Wilayah Ugimba pada tahun 2019. Saat itu, kelompok OPM membawa satu pucuk senjata api jenis SS2 V4 milik TNI.

    Berdasarkan peristiwa tersebutlah personel Habema mengejar kelompok OPM hingga akhirnya terjadi kontak senjata kemarin.

    Lucky melanjutkan, dari tangan tiga anggota itu, personel TNI menemukan satu pucuk senjata api jenis SS2 V4 dengan nomor senjata BF.CS 024739 beserta teleskop Trijicon SN: 923632, yang diketahui milik anggota TNI yang gugur pada tahun 2019 di sektor Ugimba.

    Selain itu, petugas juga menemukan satu pucuk senapan angin, tiga buah magazen (2 magazen M16 dan 1 magazen SS), 64 butir munisi kaliber 5,56 mm, empat unit handphone, satu buah dompet, dua power bank, satu buah emas dan satu senter kepala

    “Kamu juga menemukan dokumen pribadi: KTP atas nama Meni Wakerwa, Kartu Papua Sehat, dan uang tunai sebesar Rp 3.800.000, dua buah noken dan 1 buah tas selempang,” jelas Lucky.

    Lucky menegaskan operasi ini merupakan bagian dari upaya TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari kelompok separatis.

    “Ini simbol keteguhan TNI dalam menjaga kehormatan prajurit dan kedaulatan negara, sekaligus mengembalikan senjata milik negara yang selama ini berada di tangan kelompok separatis” tutup Lucky.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesawat tempur TNI AU mendarat di Lanud Halim untuk gladi demo udara

    Pesawat tempur TNI AU mendarat di Lanud Halim untuk gladi demo udara

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa pesawat tempur andalan TNI AU seperti F-16 Fighting Falcon dan T-50i Golfen Eagle tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Selatan untuk gladi demo udara persiapan upacara validasi organisasi dan kehormatan militer, Kamis (30/7).

    Berdasarkan siaran resmi yang diterima Antara di Jakarta, Jumat dijelaskan latihan ini dilakukan karena upacara tersebut akan digelar dalam waktu dekat di Batujajar, Bandung, Jawa Barat. (10/8).

    Panglima Koops Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo pun menerima secara langsung para penerbang yang baru saja datang di Lanud Halim Perdanakusuma.

    Kepada para penerbang, Minggit meminta agar latihan dilakukan dengan sungguh-sungguh agar dapat memberikan penampilan yang terbaik di hari H nanti.

    Mantan penerbang pesawat Hawk100/200 ini juga menekankan pentingnya kolaborasi yang baik antarpersonel serta fokus dengan tugas agar demo udara nanti dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.

    “Saya juga mengharapkan agar seluruh crew selalu mengutamakan safety serta senantiasa menjaga kesehatan, pola makan dan istirahat serta olahraga yang cukup,” kata Minggit.

    Minggit berharap, para penerbang tempur ini dapat menjalankan latihan rutin dan sesi gladi secara maksimal.

    Untuk diketahui, Mabes TNI akan menggelar upacara validasi organisasi yang digelar di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).

    Dalam acara itu, Mabes TNI akan melakukan beberapa agenda salah satunya memberikan kenaikan pangkat menjadi bintang tiga kepada Komandan pasukan elit setiap matra yakni Kopassus dari TNI AD, Kopasgat dari TNI AU dan Koorps Marinir dari TNI AL.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP ungkap Megawati beri arahan untuk dukung pemerintah saat bimtek

    PDIP ungkap Megawati beri arahan untuk dukung pemerintah saat bimtek

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PDIP ungkap Megawati beri arahan untuk dukung pemerintah saat bimtek
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com -Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada agenda bimbingan teknis (bimtek) anggota legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, memberikan arahan kepada para kadernya untuk mendukung pemerintah.

    Menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.

    “Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.

    Dia mengatakan upaya-upaya yang perlu didukung di antaranya untuk mengatasi kondisi fiskal yang sangat tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik, ekonomi global.

    Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.

    Untuk itu, menurut dia, Megawati meminta kepada para kadernya untuk turun ke masyarakat agar mengetahui persoalan-persoalan murni yang dialami masyarakat.

    Menurut dia, Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan. Dengan landasan undang-undang yang ada, dia mengatakan bahwa partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik.

    “Sudah tentu kita sebagai partai terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru,” kata Anggota Komisi II DPR RI itu.

    Adapun Bimtek Anggota Legislatif Fraksi PDIP digelar di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7). Acara itu dibuka oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan diisi oleh pengarahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Sumber : Antara

  • Wamenhan terima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, ini hal-hal yang dibahas

    Wamenhan terima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, ini hal-hal yang dibahas

    Selasa, 22 Juli 2025 15:13 WIB

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan (kiri) bersama Panglima Angkatan Bersenjata Singapura Laksamana Madya Aaron Beng (kanan) melakukan inspeksi pasukan saat prosesi penyambutan di Kemenhan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Kementerian Pertahanan menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura dalam rangka membahas kerja sama militer dan penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/bar

    Panglima Angkatan Bersenjata Singapura Laksamana Madya Aaron Beng menyapa dari dalam mobil usai pertemuan di Kemenhan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Kementerian Pertahanan menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura dalam rangka membahas kerja sama militer dan penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP sebut Prananda rangkul Puan simbol kuat keduanya tak berkonflik

    PDIP sebut Prananda rangkul Puan simbol kuat keduanya tak berkonflik

    Badung (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan momen kedua petinggi PDIP Prananda Prabowo merangkul Puan Maharani merupakan simbol kuat bahwa keduanya tidak memiliki konflik atau ketegangan.

    Menurut dia, kedua anak dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu tidak pernah memiliki permasalahan hubungan apapun. Dia menilai momen tersebut pun bersifat natural dan mematahkan spekulasi-spekulasi negatif tentang keduanya.

    “Memang kita harus akui memang bahwa ada orang yang berusaha mencari-cari masalah atau mempermasalahkan gitu ya. Nah ini yang sebenarnya juga membuat kita di dalam kadang-kadang bingung,” kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.

    Dia pun menilai bahwa momen tersebut merupakan hal yang lazim terjadi sebagai saudara.

    Selama ini, kata dia, mereka pun memang cukup akrab dalam berhubungan.

    Walaupun demikian, dia pun menilai dua sosok tersebut pun memiliki domain atau kesukaannya masing-masing.

    Menurut dia, sosok Prananda lebih mengabdikan diri untuk pengembangan dan penguatan partai berlambang kepala banteng itu.

    Sedangkan Puan, menurut dia, lebih punya naluri sebagai seorang politisi dan mengurusi hal-hal kenegaraan.

    “Karena beliau kan pernah di eksekutif sebagai menteri, juga sebagai anggota DPR dan sudah dua periode menjadi ketua DPR RI,” kata anggota Komisi II DPR RI itu.

    Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif M Prananda Prabowo merangkul Ketua DPP Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani setelah menyambut kedatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) PDIP di Denpasar, Bali, Rabu.

    Kedua elit partai berlambang kepala banteng itu pun berjalan bersama, beriringan dengan Megawati setelah tiba di lokasi. Puan pun memeluk Megawati, dan momen itu pun disaksikan oleh jajaran pengurus pusat partai.

    Selain itu, Prananda pun berbincang-bincang dengan Puan dalam momen tersebut. Mereka pun kemudian masuk menuju area acara bimtek yang digelar secara tertutup.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Direktur Bela Negara: Bela negara adalah tugas seluruh komponen bangsa

    Direktur Bela Negara: Bela negara adalah tugas seluruh komponen bangsa

    Madiun (ANTARA) – Direktur Bela Negara Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Ditjen Pothan Kemehan) RI Brigjen TNI Eko Sunarto menyatakan bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertahanan atau TNI, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa.

    “Hal ini sesuai dengan amanat UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Bangsa Indonesia lahir dari perjuangan rakyat, sehingga generasi sekarang harus terus diingatkan agar menumbuhkan rasa cinta tanah air,” ujarnya saat membuka sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara lingkup masyarakat di Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis.

    Menurutnya, nilai-nilai dasar dalam bela negara diharapkan menjadi landasan sikap dan perilaku setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan bidang, profesi, dan kapasitas masing-masing.

    Hal itu sesuai dengan tantangan ancaman kesatuan dan persatuan bangsa di era kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi saat ini.

    Ia menjelaskan bahwa bentuk ancaman pemecah NKRI saat ini bukan lagi berbentuk konvesional namun lebih ke non-konvensional atau non-militer. Di antaranya narkotika, pencurian sumber daya manusia, disinformasi digital, dan radikalisme.

    “Ancaman non-militer tersebut mempengaruhi hati dan pikiran rakyat, serta dapat menimbulkan efek yang sangat penting dalam merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Ancaman itu turut mengganggu ketahanan negara secara sistematis dan senyap yang perlu diwaspadai,” katanya.

    Untuk itu, tegasnya setiap warga negara harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan bangsa.

    “Literasi digital, pemahaman ideologi pancasila, penguatan karakter kebangsaan serta kepedulian terhadap sesama adalah senjata utama dalam melawan berbagai bentuk ancaman non-fisik yang sedang dan akan dihadapi,” kata Eko Sunarto.

    Ia menambahkan agenda sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara kali ini penting dilakukan karena bertujuan untuk menyebarluaskan dan menginternalisasi nilai-nilai dasar bela negara di seluruh lapisan masyarakat.

    “Jadi dalam kesempatan ini, kita semua kembali diingatkan akan peran penting sebagai warga negara untuk ikut serta dalam bela negara. Dimulai dari diri sendiri, meluas ke masyarakat dan kemudian ke berbangsa dan bernegara,” katanya.

    Wali Kota Madiun Maidi yang hadir dalam kegiatan tersebut turut menegaskan pentingnya bela negara yan diwujudkan melalui hal kecil, yakni menjaga keamanan dan persatuan di Kota Madiun yang dikenal sebagai Kota Pendekar dengan 14 perguruan pencak silat di wilayah tersebut.

    “Aman itu mahal, tidak bisa diukur dengan materi. Alhamdulillah, dengan dukungan Forkopimda, DPRD, TNI, Polri, dan seluruh masyarakat, Kota Madiun sampai saat ini aman dan damai. Karenanya, kegiatan ini mengingatkan kita bahwa semua warga negara wajib membela negara,” kata Maidi.

    Maidi menambahkan, meski Kota Madiun memiliki beragam budaya dan perguruan pencak silat, perbedaan tersebut harus tetap dirajut dalam semangat Pancasila.

    Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah berharap nilai-nilai bela negara dapat menjadi landasan sikap dan perilaku masyarakat sesuai bidang dan profesi masing-masing.

    Kegiatan sosialisasi dan diseminasi pembinaan kesadaran bela negara lingkup masyarakat di Kota Madiun tersebut turut dihadiri Komandan Kodim 0803 Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo, Wakapolres Madiun Kota Kompol I Gusti Agung Ananta Pratama, perwakilan Forkopimda lainnya, serta diikuti oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kader organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Foto Megawati, Puan, dan Prananda Jadi Sorotan, Deddy Sitorus: Tidak Perlu Ditarik ke Urusan Lain

    Foto Megawati, Puan, dan Prananda Jadi Sorotan, Deddy Sitorus: Tidak Perlu Ditarik ke Urusan Lain

    FAJAR.CO.ID, BALI — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak Rabu (30/7) mengumpulkan anggota legislatifnya dari seluruh Indonesia dalam rangka bimbingan teknis (bimtek) di Provinsi Bali.

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri serta putrinya yang juga Ketua DPP PDIP serta Ketua DPR RI hadir dalam memberikan sambutan dalam acara tersebut.

    Setelah proses pembukaan yang berlangsung kemarin selesai, kini yang menjadi sorotan sejumlah pihak adalah beredarnya foto yang memperlihatkan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, dan Prananda Prabowo.

    Banyak spekulasi yang muncul setelah foto yang memperlihatkan ketiga tokoh PDIP tersebut beredar. Ada yang menyeretnya ke dalam masalah internal partai hingga politik lainnya.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Yevri Sitorus menyebut viralnya foto kebersamaan Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, dan Puan Maharani mencerminkan keharmonisan hubungan di internal partai.

    “Itu sesuatu yang biasa saja. Kami melihat interaksi antara Mas Prananda dengan Mbak Puan sehari-hari sebagai saudara dan pengurus partai tidak pernah ada masalah,” ujar Deddy di kawasan Bali, Kamis (31/7).

    Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan bahwa Prananda dan Puan memiliki peran yang berbeda di PDIP.

    “Mas Prananda fokus pada penguatan internal partai, sementara Mbak Puan lebih berpolitik praktis, mengurus hal-hal kenegaraan sebagai mantan menteri dan Ketua DPR RI,” jelasnya.

    Karena itu, Deddy menegaskan bahwa foto berpelukan antara Puan dan Prananda adalah hal yang wajar dan membantah spekulasi tentang konflik di tubuh partai.

  • Partai politik dan dilema 135

    Partai politik dan dilema 135

    Harapan tetap terbuka bahwa para wakil rakyat akan mengedepankan kebesaran jiwa dan visi kenegaraan, bukan sekadar kalkulasi elektoral

    Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No 135/PUU-XXI/2023 menetapkan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal.

    Pemilu nasional; Pilpres, DPR, dan DPD, akan digelar pada 2029. Sementara pemilu lokal; pilkada dan pemilihan DPRD, dilaksanakan paling lambat 2,5 tahun setelahnya.

    MK menilai model serentak lima kotak seperti 2019 dan 2024 terlalu kompleks: membebani penyelenggara, menghambat kaderisasi partai, menyebabkan kejenuhan pemilih, meningkatkan suara tidak sah, serta menenggelamkan isu lokal akibat dominasi kontestasi nasional.

    Mahkamah berpendapat, apabila pemilu borongan seperti ini terus dibiarkan dapat mengancam kualitas demokrasi.

    Keputusan MK tersebut kemudian menimbulkan perbincangan ramai di publik. Paling tidak terdapat tiga persoalan dari keputusan tersebut.

    Pertama ialah legalitas keputusan MK, yang dipandang telah melebihi ruang yudikatif sebab teknis pelaksanaan pemilu bersifat open legal policy, yang menjadi ranah pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah.

    Kedua, pemisahan pemilu nasional dan lokal akan melanggar Pasal 22E UUD 1945 tentang siklus pemilu lima tahunan.

    Kemudian yang ketiga ialah masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD. Jika keputusan MK dilaksanakan, maka akan terjadi kekosongan di seluruh daerah, sebab kepala daerah dan anggota DPRD terpilih hasil pemilu 2024 sudah habis masa jabatannya pada 2029, sementara pemilu lokal baru akan dilakukan pada 2031.

    Lantas bagaimana semestinya memaknai putusan terbaru MK tersebut? Para ahli dan pakar hukum mungkin memiliki pandangannya tersendiri, namun pada akhirnya semua akan bersepakat bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh karenanya, mematuhi keputusan mahkamah bukan sesuatu yang bisa ditawar.

    Perlu ditambahkan pula di sini bahwa praktek pelaksanaan pemilihan yang keluar dari siklus lima tahunan pernah terjadi. Pengalaman beberapa daerah yang seharusnya melaksanakan Pilkada pada tahun 2022 dan 2023 misalnya, baru melaksanakan pemilihan pada 2024. Begitu juga dengan masa jabatan, ada kepala daerah yang menjabat kurang dari lima tahun namun ada juga yang lebih.

    Praktek seperti ini dimungkinkan dan tetap konstitusional selama dalam koridor masa peralihan dan diatur dalam undang-undang.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Partai Buruh tolak wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD

    Partai Buruh tolak wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan menolak wacana penggunaan kembali sistem Pilkada tidak langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD.

    “Partai Buruh menolak keras ide untuk pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden atau wakil presiden melalui perwakilan, apakah melalui DPRD untuk kepala daerah atau melalui MPR untuk pemilihan presiden,” kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis.

    Ia menilai wacana tersebut tidak sesuai dengan spirit reformasi yang salah satu hasilnya adalah pemilu langsung.

    Said Iqbal juga mengatakan bahwa pemilihan secara tidak langsung tersebut seakan mengembalikan orde baru.

    “Reformasi mengoreksi kesalahan yang pernah kita lakukan, belum panjang reformasi usianya,1998 ke 2025 baru berapa tahun, Kita harus terus berkeyakinan bahwa apa yang diperjuangkan di reformasi harus ditegakkan,” ujarnya.

    Said kemudian mencontohkan Amerika Serikat (AS) dengan sistem electoral college, sebagai contoh pemilu tidak langsung, Meski demikian hal tersebut dilakukan karena AS adalah negara dengan sistem pemerintahan federal.

    Dia menilai sistem tersebut sudah berjalan selama ratusan tahun di AS dan memang sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh AS.

    Oleh karena itu, Said menilai sistem pemilu tidak langsung tersebut tidak tepat untuk diadaptasi ke da lam sistem Pemilu Indonesia.

    “Indonesia jangan selalu menjadi uji coba untuk perubahan, kita bukan demokrasi barat juga bukan demokrasi timur, kita adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah mufakat tetapi tidak meniadakan suara rakyat yaitu pemilihan secara langsung,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.