Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Anggota Komisi VI nilai praktik oplos beras langgar hak konsumen

    Anggota Komisi VI nilai praktik oplos beras langgar hak konsumen

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum menilai maraknya praktik pengoplosan beras premium di berbagai daerah bukan sekadar pelanggaran perdagangan, melainkan sudah menyangkut pelanggaran hak konsumen.

    Dia menegaskan praktik pengoplosan beras melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana masyarakat berhak atas produk berkualitas dan informasi yang transparan.

    “Ini sudah menyangkut hak konsumen yang dijamin undang-undang. Mengemas beras kualitas rendah sebagai produk premium adalah penipuan yang harus dihentikan,” kata Sarifah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia juga menilai praktik pengoplosan beras tersebut telah merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan nasional.

    Sarifah menekankan praktik pengoplosan beras berpotensi merugikan konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun, dengan rincian Rp34,21 triliun untuk beras premium dan Rp65,14 triliun untuk beras medium.

    Dia lantas menyinggung temuan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri terhadap 212 merek beras bermasalah di pasaran, yang terdiri dari 136 beras premium dan 76 beras medium.

    Di mana data menunjukkan, 85,56 persen beras premium dan 88,24 persen beras medium tidak memenuhi standar mutu, 95,12 persen dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dan 21,66 persen memiliki berat kemasan tidak sesuai klaim.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah bertindak tegas, tidak hanya melalui pengawasan administratif, tetapi juga penindakan nyata terhadap produsen nakal.

    “Kementerian Perdagangan harus evaluasi izin perdagangan pelaku. Ini soal kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional,” ujarnya.

    Dia memaparkan pula empat langkah strategis dalam menangani praktik pengoplosan beras yaitu evaluasi izin produsen pelanggar; pemberian sanksi tegas baik administratif maupun pidana; digitalisasi pengawasan mutu beras via QR Code; serta pelibatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam perumusan kebijakan pengawasan pangan.

    “Ini momentum perbaikan total. Distribusi pangan harus direformasi agar rakyat dapat produk berkualitas dengan harga wajar. Jangan sampai mereka dirugikan dua kali: kualitas dan harga,” katanya

    Dia pun berharap dengan langkah konkret tersebut maka diharapkan praktik kecurangan dalam distribusi beras dapat diberantas, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Arab Badui dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di Suwayda Suriah

    Warga Arab Badui dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di Suwayda Suriah

    Senin, 21 Juli 2025 18:59 WIB

    Sejumlah warga Arab Badui berada di atas truk saat dievakuasi dari provinsi Suwayda, Suriah (Senin (21/7).
    Warga Arab Badui tersebut dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak bentrokan antar faksi yang terjadi 13 Juli lalu.
    ANTARAFOTO/ Bakr Al Kasem/Anadolu/nz

    Sejumlah warga Arab Badui berada di atas truk saat dievakuasi dari provinsi Suwayda, Suriah (Senin (21/7).
    Warga Arab Badui tersebut dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak bentrokan antar faksi yang terjadi 13 Juli lalu.
    ANTARAFOTO/ Bakr Al Kasem/Anadolu/nz

    Sejumlah warga Arab Badui berada di atas truk saat dievakuasi dari provinsi Suwayda, Suriah (Senin (21/7).
    Warga Arab Badui tersebut dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak bentrokan antar faksi yang terjadi 13 Juli lalu.
    ANTARAFOTO/ Bakr Al Kasem/Anadolu/nz

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kader PDIP berkumpul di Bali pakai tanda pengenal bertuliskan kongres

    Kader PDIP berkumpul di Bali pakai tanda pengenal bertuliskan kongres

    Badung (ANTARA) – Sejumlah kader PDIP dari berbagai daerah berkumpul dengan menggunakan kalung tanda pengenal bertuliskan Kongres 6 di sekitaran kawasan Badung, Bali, Jumat.

    Salah satunya, para kader itu berkumpul di sebuah hotel di kawasan Tanjung Benoa, Badung. Mereka yang menggunakan seragam kemeja berwarna merah dengan lambang PDIP, hendak menaiki bus rombongan.

    Pada tanda pengenal itu juga tertulis bahwa tema kongres tersebut yakni “Berderap Dalam Satu Rampak Barisan”.

    Salah satu kader PDIP yang ditemui, mengungkapkan bahwa mereka hendak berangkat menuju tempat acara yang berlokasi di kawasan Nusa Dua. Namun mereka belum memastikan agenda kongres tersebut, meski sudah menggunakan tanda pengenal bertuliskan kongres.

    Kader PDIP tersebut mengungkapkan bahwa mereka akan menghadiri acara “konsolidasi nasional” yang digelar PDIP. Terkait kongres, menurut dia, agenda tersebut akan ditentukan dalam acara konsolidasi nasional tersebut.

    Adapun di hotel tempat sejumlah kader PDIP itu menginap, terdapat pengumuman tertulis bahwa para kader tidak boleh membawa ponselnya ke lokasi acara. Selain itu, para kader tersebut tidak boleh membawa barang-barang berlebih.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa para kepala daerah (kader) PDIP masih berada di Bali, setelah agenda Bimbingan Teknis (bimtek) Anggota Legislatif Fraksi PDIP selesai digelar.

    Adapun agenda bimtek itu semula direncanakan digelar hingga Jumat (1/8), tetapi Deddy mengungkapkan bahwa bimtek hanya digelar selama satu hari saja, pada Rabu (30/7).

    Dia pun tak menutup kemungkinan bahwa Kongres PDIP akan diselenggarakan secepatnya. Namun dia pun meminta agar seluruh pihak menunggu pengumuman resmi terkait Kongres partai berlambang kepala banteng itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Dapat Amnesti, Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

    Hasto Dapat Amnesti, Megawati Perintahkan Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

    Fajar.co.id, Jakarta — Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Hal itu pun direspons positif kader PDIP.

    Bahkan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikannya dalam acara Bimbingan Teknis atau Bimtek PDI-Perjuangan di Bali.

    Perintah Megawati agar kadernya mendukung pemerintahan Prabowo ini diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus.

    Menurut dia, Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan. Dengan landasan undang-undang yang ada, dia mengatakan bahwa partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik.

    “Sudah tentu kita sebagai partai terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru,” kata Anggota Komisi II DPR RI itu.

    Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.

    “Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, dilansir ANTARA, Kamis (31/7/2025) malam.

    Adapun Bimtek Anggota Legislatif Fraksi PDIP digelar di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7/2025).

  • PDI Perjuangan: Prananda dan Puan kakak beradik, wajar harmonis

    PDI Perjuangan: Prananda dan Puan kakak beradik, wajar harmonis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan dua petinggi PDI Perjuangan, Prananda Prabowo dan Puan Maharani merupakan kakak beradik, sehingga hal yang wajar jika keduanya harmonis.

    Hal tersebut merespons momen saat Prananda merangkul Puan setelah menyambut kedatangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) PDI Perjuangan di Denpasar, Bali, Rabu (29/7).

    “Harmonis bukan hanya sekadar hubungan antar keduanya, tetapi juga di jajaran kepartaian secara keseluruhan. PDIP solid bukan sekadar slogan,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Sebagai anak biologis dan ideologis Megawati dan PDI Perjuangan, Said menuturkan Prananda dan Puan sama-sama tumbuh dan dibesarkan dalam rumah besar partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

    Keduanya, kata dia, berproses dan ikut memberi warna bagi kiprah PDI Perjuangan kemarin, hari ini dan ke depan. Oleh sebab itu, dirinya sangat mensyukuri kiprah Prananda dan Puan untuk ikut membesarkan Partai.

    Untuk itu, dia kembali menegaskan PDI Perjuangan solid di bawah kepemimpinan Megawati, sehingga perbedaan pendapat tidak bisa dimaknai sebagai faksio di dalamnya.

    Sebaliknya, Said menekankan hal tersebut merupakan wujud dari demokrasi di PDI Perjuangan.

    “Wacana boleh berbeda, tetapi ketika Ibu Ketua Umum memutuskan, kami semua solid mendukung penuh keputusan tersebut,” tuturnya.

    Dengan demikian, sambung Ketua Badang Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, keberadaan Puan dan Prananda menopang penuh kepemimpinan Megawati.

    Dikatakan bahwa keduanya hanya berbagi peran dan penugasan politik yang ditujukan untuk kebesaran PDI Perjuangan, sehingga di PDI Perjuangan hanya ada satu faksi di bawah Megawati selaku ketua umum.

    Berkaitan dengan hal itu, Said menuturkan agenda Bimtek Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia yang diselenggarakan PDI Perjuangan ingin menerjemahkan tugas lebih operasional agar peran politik PDI Perjuangan di DPRD dan DPR bisa lebih produktif.

    Dengan kemampuan kelegislasian yang baik, diharapkan oleh Megawati para anggota bisa menjadi mitra pemerintah di daerah dan pusat yang produktif dalam menjalankan berbagai tugas pembangunan.

    Namun, ia menekankan posisi tersebut jangan dimaknai sebagai fungsi oposisi, seperti juga yang ditegaskan Megawati bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi, tetapi mitra kerja yang konstruktif bagi pemerintah, baik di pusat dan daerah.

    Di lain pihak, ditambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyambut baik posisi PDI Perjuangan sebagai mitra kerja pemerintah yang konstruktif, menjadi saudara politik yang baik.

    “Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa PDI Perjuangan dan Gerindra seperti hubungan kakak adik. Kami membenarkan dan menyambut baik hal itu,” ungkap Said.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pilkada tak bisa diseragamkan antardaerah

    Pilkada tak bisa diseragamkan antardaerah

    Peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro di Jakarta, Kamis (31/7/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K

    Peneliti: Pilkada tak bisa diseragamkan antardaerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 07:40 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai bahwa model pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak bisa diseragamkan antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia

    Sebab, kata dia, keragaman karakteristik sosial, ekonomi, hingga budaya antar-wilayah menuntut pendekatan yang berbeda, termasuk dalam pelaksanaan pilkada.

    “Daerah itu sangat Bhinneka Tunggal Ika, sangat unik. Provinsi, kabupaten, kota karakteristik kekhasan potensinya itu beda-beda maka kalau diseragamkan itu pasti gagal,” katanya di Jakarta, Kamis (31/7).

    Meski sistem pilkada langsung memiliki kelebihan berupa partisipasi rakyat yang memilih secara langsung, kata dia, dalam praktiknya kerap disalahgunakan oleh elite politik sehingga merusak tujuan demokrasi, seperti maraknya penggunaan praktik politik uang dan mobilisasi massa.

    “Ketika one man one vote, jangan cuman mengandalkan mobilisasi dengan vote buying. Itu bukan membangun peradaban. Demokrasi itu membangun peradaban. Bukan membangun ketidakberadaban,” ujarnya.

    Ia juga menilai penyelenggaraan pilkada langsung di wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan rendah dan fiskal lemah hanya akan memperburuk keadaan

    “Dalam keadaan ekonomi kita seperti ini, pendidikan SDM kita yang masih SMP, bahkan SD, itu menurut saya menistakan. Memberikan uang terus-menerus setiap pilkada itu menistakan masyarakat,” katanya.

    Untuk itu, dia memandang daerah-daerah tertentu yang belum siap secara ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) maka mekanisme pilkada melalui DPRD dapat dipertimbangkan ulang.

    “Jadi maka kalau ada daerah yang seperti Jakarta mumpuni untuk dilakukan pilkada langsung, silakan. Tapi yang tidak mumpuni karena fiskalnya rendah, ekonominya potensinya juga rendah, pendidikan SDM sebagian besar juga itu tidak eligible, gitu ya,” ucapnya.

    Dia memandang apabila pilkada dipilih melalui DPRD maka dapat mengurangi potensi yang kiranya muncul di tengah masyarakat dan menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

    “Sehingga kelebihan-kelebihan dari dipilih melalui DPRD itu harus menonjol. Orang yang akan dipilih menjadi kepala daerah, wakilnya mungkin diseleksi sendiri gitu, itu betul-betul mumpuni berdasarkan kriteria,” ujarnya.

    Ia mengemukakan pentingnya DPRD memilih calon kepala daerah yang terbaik.

    “Sehingga DPRD memilihnya itu the best among the best, bukan the best among the worst. Bukan dipilih karena baik di antara yang jelek-jelek, bukan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • TNI lumpuhkan tiga anggota OPM di Kabupaten Puncak Papua

    TNI lumpuhkan tiga anggota OPM di Kabupaten Puncak Papua

    Jakarta (ANTARA) – TNI yang tergabung dalam Satgas Habema berhasil melumpuhkan tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat menjalankan operasi di Kampung Tigilobak Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis (31/7).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta Jumat, dijelaskan bahwa tiga anggota OPM yang tewas itu yakni Ado Wanimbo, Meni Wakerwa atau Jumadon Wake dan satu orang lainnya masih dalam proses identifikasi.

    “Ado Wanimbo diketahui sebagai Danwil Ugimba Kodap VIII Kemabu. Namanya masuk dalam DPO Polres Mimika melalui surat DPO/36/IV/2017/Reskrim tertanggal 30 April 2018,” kata Panglima Komando Operasi Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto dalam siaran pers tersebut.

    Lucky menjelaskan, operasi pengejaran yang dilakukan Habema ini merupakan tindak lanjut dari insiden gugurnya Prajurit TNI dalam operasi di Wilayah Ugimba pada tahun 2019. Saat itu, kelompok OPM membawa satu pucuk senjata api jenis SS2 V4 milik TNI.

    Berdasarkan peristiwa tersebutlah personel Habema mengejar kelompok OPM hingga akhirnya terjadi kontak senjata kemarin.

    Lucky melanjutkan, dari tangan tiga anggota itu, personel TNI menemukan satu pucuk senjata api jenis SS2 V4 dengan nomor senjata BF.CS 024739 beserta teleskop Trijicon SN: 923632, yang diketahui milik anggota TNI yang gugur pada tahun 2019 di sektor Ugimba.

    Selain itu, petugas juga menemukan satu pucuk senapan angin, tiga buah magazen (2 magazen M16 dan 1 magazen SS), 64 butir munisi kaliber 5,56 mm, empat unit handphone, satu buah dompet, dua power bank, satu buah emas dan satu senter kepala

    “Kamu juga menemukan dokumen pribadi: KTP atas nama Meni Wakerwa, Kartu Papua Sehat, dan uang tunai sebesar Rp 3.800.000, dua buah noken dan 1 buah tas selempang,” jelas Lucky.

    Lucky menegaskan operasi ini merupakan bagian dari upaya TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari kelompok separatis.

    “Ini simbol keteguhan TNI dalam menjaga kehormatan prajurit dan kedaulatan negara, sekaligus mengembalikan senjata milik negara yang selama ini berada di tangan kelompok separatis” tutup Lucky.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesawat tempur TNI AU mendarat di Lanud Halim untuk gladi demo udara

    Pesawat tempur TNI AU mendarat di Lanud Halim untuk gladi demo udara

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa pesawat tempur andalan TNI AU seperti F-16 Fighting Falcon dan T-50i Golfen Eagle tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Selatan untuk gladi demo udara persiapan upacara validasi organisasi dan kehormatan militer, Kamis (30/7).

    Berdasarkan siaran resmi yang diterima Antara di Jakarta, Jumat dijelaskan latihan ini dilakukan karena upacara tersebut akan digelar dalam waktu dekat di Batujajar, Bandung, Jawa Barat. (10/8).

    Panglima Koops Udara Nasional (Pangkoopsudnas) Marsdya TNI Minggit Tribowo pun menerima secara langsung para penerbang yang baru saja datang di Lanud Halim Perdanakusuma.

    Kepada para penerbang, Minggit meminta agar latihan dilakukan dengan sungguh-sungguh agar dapat memberikan penampilan yang terbaik di hari H nanti.

    Mantan penerbang pesawat Hawk100/200 ini juga menekankan pentingnya kolaborasi yang baik antarpersonel serta fokus dengan tugas agar demo udara nanti dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.

    “Saya juga mengharapkan agar seluruh crew selalu mengutamakan safety serta senantiasa menjaga kesehatan, pola makan dan istirahat serta olahraga yang cukup,” kata Minggit.

    Minggit berharap, para penerbang tempur ini dapat menjalankan latihan rutin dan sesi gladi secara maksimal.

    Untuk diketahui, Mabes TNI akan menggelar upacara validasi organisasi yang digelar di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).

    Dalam acara itu, Mabes TNI akan melakukan beberapa agenda salah satunya memberikan kenaikan pangkat menjadi bintang tiga kepada Komandan pasukan elit setiap matra yakni Kopassus dari TNI AD, Kopasgat dari TNI AU dan Koorps Marinir dari TNI AL.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP ungkap Megawati beri arahan untuk dukung pemerintah saat bimtek

    PDIP ungkap Megawati beri arahan untuk dukung pemerintah saat bimtek

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PDIP ungkap Megawati beri arahan untuk dukung pemerintah saat bimtek
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com -Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada agenda bimbingan teknis (bimtek) anggota legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, memberikan arahan kepada para kadernya untuk mendukung pemerintah.

    Menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.

    “Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya,” kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis.

    Dia mengatakan upaya-upaya yang perlu didukung di antaranya untuk mengatasi kondisi fiskal yang sangat tidak stabil, pemasukan negara yang berkurang, tantangan pembayaran utang luar negeri, hingga tantangan geopolitik, ekonomi global.

    Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.

    Untuk itu, menurut dia, Megawati meminta kepada para kadernya untuk turun ke masyarakat agar mengetahui persoalan-persoalan murni yang dialami masyarakat.

    Menurut dia, Megawati selalu berpesan bahwa partai politik adalah tiang utama dari pemerintahan. Dengan landasan undang-undang yang ada, dia mengatakan bahwa partai politik harus solid untuk bisa berperan dengan baik.

    “Sudah tentu kita sebagai partai terutama anggota legislatif kita, sebagai bagian dari negara ini tentu harus berpikir menyatukan frekuensi. Selain itu kita juga menggunakan kesempatan itu untuk menemukan inovasi-inovasi baru,” kata Anggota Komisi II DPR RI itu.

    Adapun Bimtek Anggota Legislatif Fraksi PDIP digelar di The Meru & Bali Beach Convention Center di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (30/7). Acara itu dibuka oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan diisi oleh pengarahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Sumber : Antara

  • Wamenhan terima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, ini hal-hal yang dibahas

    Wamenhan terima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura, ini hal-hal yang dibahas

    Selasa, 22 Juli 2025 15:13 WIB

    Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan (kiri) bersama Panglima Angkatan Bersenjata Singapura Laksamana Madya Aaron Beng (kanan) melakukan inspeksi pasukan saat prosesi penyambutan di Kemenhan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Kementerian Pertahanan menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura dalam rangka membahas kerja sama militer dan penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/bar

    Panglima Angkatan Bersenjata Singapura Laksamana Madya Aaron Beng menyapa dari dalam mobil usai pertemuan di Kemenhan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Kementerian Pertahanan menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura dalam rangka membahas kerja sama militer dan penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.