Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Malam ini, Prabowo buka Bulan Kemerdekaan dengan Doa Kebangsaan

    Malam ini, Prabowo buka Bulan Kemerdekaan dengan Doa Kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membuka rangkaian peringatan bulan kemerdekaan RI Tahun 2025 dengan menghadiri agenda Doa Kebangsaan pada Jumat malam, di Kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, menyatakan acara ini menjadi simbol rasa syukur bangsa Indonesia kepada Tuhan YME atas kemerdekaan yang telah diraih dan perjuangan para pahlawan bangsa.

    “Jadi, pemerintah akan membuka agenda bulan kemerdekaan dengan acara Doa Kebangsaan pada tanggal 1 Agustus malam ini,” katanya.

    Ia menambahkan, Kawasan Tugu Proklamasi dipilih sebagai lokasi karena nilai sejarahnya yang erat dengan kelahiran bangsa Indonesia.

    Tugu Proklamasi adalah monumen peringatan yang dibangun pada 1946 oleh sejumlah tokoh perempuan Jakarta untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia.

    Terletak di Taman Proklamasi, Jakarta Pusat, di eks lokasi rumah Soekarno tempat pembacaan proklamasi, tugu ini mengalami beberapa perubahan, termasuk pembongkaran pada tahun 1960 dan pembangunan kembali pada tahun 1972.

    Juri melanjutkan, acara Doa Kebangsaan akan dihadiri sekitar 1.500 umat dari berbagai agama.

    “Doa Kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang berketuhanan, tapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

    Selanjutnya, pada 13 Agustus, Presiden dijadwalkan hadir pada dua acara penting di Istana Kepresidenan, yakni pengukuhan Paskibraka dan penganugerahan tanda kehormatan kepada tokoh-tokoh terpilih.

    Pada 15 Agustus, Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI, serta dalam rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan.

    Malam harinya, 16 Agustus pukul 00.00 WIB, dilaksanakan Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang juga digelar serentak di seluruh daerah.

    Puncak acara berlangsung pada 17 Agustus 2025 dengan Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Kirab Bendera Pusaka dari Monas ke Istana menggunakan kereta kencana dan kawalan pasukan berkuda menjadi bagian ikonik dalam prosesi tersebut.

    Usai upacara, masyarakat diundang dalam Pesta Rakyat di Istana, yang untuk kali pertama diselenggarakan terbuka dengan sajian makanan dan hiburan. Masyarakat yang tidak hadir di istana bisa mengikuti kegiatan serupa di kawasan Monas sepanjang hari hingga malam.

    Malam harinya, Karnaval Kemerdekaan akan digelar dari Monas menuju Semanggi. Instansi pemerintah, TNI/Polri, dan kementerian/lembaga akan menampilkan mobil hias bertema program unggulan masing-masing.

    Sebagai penutup, pada 24 Agustus 2025 digelar Merdeka Run 8.0K, lomba lari yang menandai usia 8 dekade Indonesia merdeka.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri respons soal pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI

    Kemendagri respons soal pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI

    bendera merah putih, karena inilah bendera yang merupakan pemersatu masyarakat sesungguhnya

    Denpasar (ANTARA) – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri merespons soal pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece jelang HUT Ke-80 RI.

    Direktur Jenderal Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin di sela pembagian 10 juta bendera merah putih di Denpasar, Bali, Jumat, mengingatkan bahwa memimpin negara bukan hal mudah.

    “Tidak mudah memimpin negara dalam situasi dunia yang tidak normal di global maupun regional, tantangannya besar sekali,” kata dia.

    Diketahui ramai beredar di media sosial pengibaran bendera Jolly Roger, bendera hitam bergambar tengkorak dengan topi jerami yang ada di dalam cerita One Piece.

    Simbol Jolly Roger dalam manga tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap penguasa, simbol dari kebebasan, persatuan, dan solidaritas bajak laut, sehingga pengguna media sosial mengaitkan pengibaran bendera ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kinerja pemerintahan.

    Bahtiar Baharuddin kemudian tak ingin kondisi ini direspons lebih jauh dan mengajak untuk fokus menyelesaikan tantangan dengan mendukung pemerintah yang bekerja tidak mudah.

    “Fokus saja bahwa ini negara berdaulat dan banyak sekali tantangan di usia 80 tahun ini yang harus kita kerjakan, maka semangat persatuan kebangsaan yang dipimpin Prabowo-Gibran hari ini dan pemimpin kita, kita harus di posisi sana,” ujarnya.

    “Ada perang tarif, ada situasi perang, tidak mudah memimpin negara dalam kondisi ini juga daerah tidak mudah,” kata Dirjen Polpum Kemendagri.

    Meski tak melarang pemasangan bendera One Piece, Bahtiar tetap mengajak masyarakat memasang bendera merah putih, karena inilah bendera yang merupakan pemersatu masyarakat sesungguhnya.

    “Ya silakan saja, natural saja, semua warga negara boleh, tapi semangat persatuan itu kita kuatkan, apa yang menyatukan kita saya orang Bone ini orang Bali salah satunya ya bendera merah putih,” kata dia.

    “Kita sepakat bahwa menjadi sebuah negara apapun masalah dihadapi bareng-bareng, nah pengikatnya bendera merah putih, ini harus kita ingatkan dan gelorakan ke warga,” kata Bahtiar Baharuddin.

    Disinggung soal potensi pengibaran bendera One Piece menjadi sebuah gerakan masif, Bahtiar enggan merespons dan fokus pada gerakan 10 juta bendera merah putih.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beredar Rumor Sugiono Jabat Sekjen Gerindra Gantikan Ahmad Muzani, Dasco Akhirnya Bereaksi

    Beredar Rumor Sugiono Jabat Sekjen Gerindra Gantikan Ahmad Muzani, Dasco Akhirnya Bereaksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait hebohnya kabar penggantian pada kepengurusan inti DPP Partai Gerindra.

    Kabar mengejutkan itu menyebutkan bahwa jabatan Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra digantikan oleh Sugiono, yang saat ini merupakan Menteri Luar Negeri RI.

    Dasco enggan berbicara banyak terkait kabar tersebut. Ia memilih untuk menyerahkan langsung kepada Ahmad Muzani untuk memberi penyampaian resmi.

    “Saya dari pagi banyak mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya memang sengaja tidak menjawab karena pada waktunya mungkin besok, Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani akan menyampaikan kepada publik tentang hal-hal yang akan ditanyakan,” ujar Dasco, ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.

    Sugiono dan Ahmad Muzani (foto: Instagram @ahmadmuzani2)

    Wakil Ketua DPR RI hanya bisa memastikan, ada mekanisme yang harus dilalui dalam pergantian jabatan pengurus di internal Gerindra.

    “Kalau memang ada mungkin pergantian, kan bisa dimasukkan lagi (ke dalam SK). Nah itu mekanisme yang biasa di Kementerian Hukum Republik Indonesia,” tuturnya.

    Sejak Kamis siang, beredar info yang diterima fajar.co.id bahwa posisi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani digantikan oleh Sugiono.

    Ahmad Muzani diketahui telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak 2008. Muzani kini menjabat Ketua MPR RI periode 2024-2029. (Pram/fajar)

  • Anies: Tom Lembong pesan “Tuhan bekerja dengan cara tak terduga”

    Anies: Tom Lembong pesan “Tuhan bekerja dengan cara tak terduga”

    “Tom Lembong mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Beliau juga mengatakan God works in mysterious ways,”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 Anies Baswedan mengatakan Menteri Perdagangan periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) memberi pesan bahwa Tuhan bekerja dengan berbagai cara yang tak terduga.

    Pesan Tom Lembong itu menanggapi adanya abolisi yang diberikan dirinya dari Presiden Prabowo Subianto setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Tom Lembong mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Beliau juga mengatakan God works in mysterious ways,” ujar Anies saat ditemui di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, Jumat.

    Anies mengaku telah bertemu dan berdiskusi dengan Tom Lembong beserta sang istri, Franciska Wihardja.

    Ia menjelaskan istri Tom Lembong sangat bahagia dan menyampaikan syukur serta apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah mengusulkan abolisi dan DPR yang menyetujui pemberian abolisi.

    Dengan demikian, kata dia, Tom Lembong akan bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga, sehingga momen kali ini merupakan masa yang membahagiakan bagi keluarga Tom Lembong, yang sudah selama 9 bulan dan 3 hari terpisah sejak 29 Oktober 2024.

    Untuk itu, Anies mengaku akan memantau sampai tuntas proses abolisi Tom Lembong karena saat ini masih menunggu.

    “Kami semua berharap bisa segera selesai dan nanti Pak Tom Lembong dan Bu Sisca bisa pulang untuk berkumpul kembali bersama keluarga,” ucap dia.

    Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

    Dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016, Tom Lembong divonis pidana empat tahun dan enam bulan penjara setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

    Tindak pidana korupsi yang dilakukan Tom Lembong, antara lain dengan menerbitkan surat pengajuan atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

    Atas perbuatannya, Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama enam bulan.

    Dengan demikian, perbuatan Tom Lembong telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara selama 7 tahun. Namun pidana denda yang dijatuhkan tetap sama dengan tuntutan, yaitu Rp750 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo libatkan 80 persen masyarakat umum di upacara HUT RI

    Prabowo libatkan 80 persen masyarakat umum di upacara HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan agar rangkaian peringatan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikemas secara inklusif dengan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat umum.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa 80 persen dari total 8.000 undangan upacara Detik-detik Proklamasi di Istana akan dialokasikan bagi masyarakat umum.

    “Kami akan mengurangi jumlah pejabat-pejabat dan menambah alokasi untuk masyarakat umum. 80 persen dialokasikan untuk masyarakat umum, sehingga di sinilah menunjukkan bahwa peringatan HUT Ke-80 RI benar-benar bersifat inklusif,” ujarnya.

    Pendaftaran untuk menghadiri upacara di Istana dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pandang Istana, yang akan dibuka untuk umum mulai 4 Agustus 2025.

    Upacara peringatan di pagi hari, kata Juri, akan dilengkapi dengan pagelaran seni budaya yang menampilkan kekayaan Bhinneka Tunggal Ika, serta perhelatan Pesta Rakyat yang untuk kali pertama digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan.

    Presiden Prabowo, sebut Juri, akan menyediakan beragam hidangan gratis bagi masyarakat peserta upacara, yang penyajiannya melibatkan para pedagang kaki lima dari sekitar kawasan Istana dan Monas.

    “Setelah Upacara di pagi hari, akan dilaksanakan Pesta Rakyat dengan aneka hidangan makanan dan minuman. Ini adalah bentuk perhatian Bapak Presiden kepada rakyat di Hari Kemerdekaan,” katanya.

    Bagi masyarakat yang belum mendapat kesempatan hadir langsung di Istana, pemerintah juga menyiapkan Pesta Rakyat Sehari Semalam di Monas, yang akan berlangsung sepanjang hari hingga malam di tanggal 17 Agustus 2025.

    Acara di Monas akan dimeriahkan dengan berbagai perlombaan rakyat, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM, pertunjukan kembang api, hingga Karnaval Kemerdekaan yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, TNI/Polri, serta BUMN.

    Karnaval akan menampilkan kendaraan hias bertema program unggulan masing-masing instansi dan menempuh rute dari kawasan Monas hingga Semanggi, melewati jalan Thamrin dan Sudirman.

    “Ini juga bentuk perhatian Presiden kepada masyarakat di hari kemerdekaan,” kata Juri.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP gelar kongres di Bali Nusa Dua Convention Center secara tertutup

    PDIP gelar kongres di Bali Nusa Dua Convention Center secara tertutup

    Badung (ANTARA) – Kongres PDIP yang dikabarkan beragenda mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP, digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Jumat, secara tertutup.

    Adapun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dikabarkan sudah hadir di lokasi pada sekitar pukul 13.30 WITA. Pintu menuju lokasi acara juga ditutup rapat oleh petugas keamanan dari PDIP, atau yang disebut Satgas Cakra Buana.

    Di dalam area lobi gedung, tampak latar yang bertuliskan Kongres 6 PDIP bertajuk Satyam Eva Jayate, dengan tema “Berderap Dalam Satu Rampak Barisan”.

    Area luar BNDCC pun tampak sepi dan hanya ada pihak keamanan dan panitia acara dari PDIP. Lokasi acara itu memang sangat terbatas dan hanya orang-orang yang menggunakan tanda pengenal khusus yang bisa masuk.

    Selain panitia atau pihak keamanan dari PDIP, seluruh pekerja BNDCC pun menggunakan tanda pengenal khusus untuk penyelenggaraan acara itu walaupun bukan kader PDIP.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa para kepala daerah (kader) PDIP masih berada di Bali, setelah agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif Fraksi PDIP selesai digelar.

    Adapun agenda Bimtek itu semula direncanakan digelar hingga Jumat, tetapi Deddy mengungkapkan bahwa Bimtek hanya digelar selama satu hari saja, pada Rabu (30/7).

    Dia pun tak menutup kemungkinan bahwa Kongres PDIP akan diselenggarakan secepatnya. Namun dia pun meminta agar seluruh pihak menunggu pengumuman resmi terkait Kongres partai berlambang kepala banteng itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri mulai bagikan 10 juta bendera merah putih dari Bali

    Kemendagri mulai bagikan 10 juta bendera merah putih dari Bali

    “Ini bukti sejarah bahwa perjuangan melawan imperialisme itu selalu dikobarkan dari tempat-tempat tertentu Indonesia termasuk dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali, ini yang menjadi latar belakang mengapa menginisiasi pembagian bendera,”

    Denpasar (ANTARA) – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri memulai gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih jelang HUT Ke-80 Republik Indonesia ke seluruh tanah air yang dimulai dari Bali.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin di Denpasar, Jumat, mengatakan pembagian dilakukan di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala Renon, sebagai simbol sejarah perjuangan melawan penjajahan.

    “Ini bukti sejarah bahwa perjuangan melawan imperialisme itu selalu dikobarkan dari tempat-tempat tertentu Indonesia termasuk dari Monumen Perjuangan Rakyat Bali, ini yang menjadi latar belakang mengapa menginisiasi pembagian bendera,” kata dia.

    Bahtiar menyampaikan pembagian 10 juta bendera dari Sabang sampai Merauke ini sudah dilakukan sejak 2022 lalu, bahkan jika dihitung dengan rinci maka jumlahnya diyakini lebih dari 10 juta.

    “Kalau ditambahkan dari Aceh sampai Papua lebih dari 10 juta, cuma terlanjur kami sebut namanya gerakan 10 juta bendera merah putih,” ucapnya.

    Mengobarkan bendera merah putih di seluruh pelosok menurutnya adalah bagian sederhana dari menunjukkan cinta terhadap Indonesia.

    Sehingga, Kemendagri mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih dari 1-31 Agustus 2025 sekaligus juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Menurut kami ini adalah cara sederhana, mengingatkan kita bahwa bendera merah putih yang menjadi bendera negara kita ini bukanlah sesuatu yang gratis, perjuangan panjang sehingga hari ini menjadi sebuah negara berdaulat,” kata Bahtiar.

    Bali sebagai titik awal gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih ini diakui siap ngayah atau membantu dengan tulus sebagai bentuk penghormatan terhadap pahlawan.

    Kepala Badan Kesbangpol Bali Gede Suralaga mengatakan bahwa ini bukan gerakan simbolis namun pengingat luhur bahwa bangsa Indonesia dibangun dari nilai gotong royong yang telah menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan.

    “Di Bali, semangat gotong royong telah mengakar dalam budaya ngayah, sebuah tradisi suci yang mencerminkan kerelaan, ketulusan, dan pengabdian tanpa pamrih demi harmoni bersama,” ujarnya.

    Kesbangpol Bali memanfaatkan gerakan ini sekaligus untuk meneguhkan kembali nilai-nilai tersebut dengan mengibarkan bendera merah putih, simbol keberanian, persatuan, dan pengabdian.

    “Dengan semangat ini, mari kita bangun Bali yang tidak hanya dikenal sebagai tujuan wisata yang indah, tetapi juga teladan harmoni sosial, ketangguhan budaya, dan kelestarian alam yang terjaga secara berkelanjutan, di tengah arus globalisasi yang serba cepat dan individualistik, gotong royong menjadi penyeimbang yang menyatukan kita sebagai bangsa,” kata Suralaga.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Petinggi PDIP nilai amnesti wajar diberikan kepada Hasto

    Petinggi PDIP nilai amnesti wajar diberikan kepada Hasto

    Arsip. Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning memberikan keterangan kepada wartawan di kantor pusat DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (27/7/2025). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.

    Petinggi PDIP nilai amnesti wajar diberikan kepada Hasto
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 12:25 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menilai bahwa amnesti dari pemerintah merupakan hal wajar yang sudah seharusnya diberikan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    Menurut dia, semestinya Hasto pun menerima putusan bebas sejak dari pengadilan. Karena ia yakin bahwa Hasto tidak bersalah dalam perkara perintangan penyidikan buronan Harun Masiku.

    “Kalau mau jujur waktu sidang keputusan seharusnya memang sudah diputus bebas,” kata Ribka saat dihubungi di Badung, Bali, Jumat.

    Maka dari itu, dia berpandangan bahwa pembebasan Hasto melewati amnesti itu hal yang terlambat. Akhirnya, kata dia, publik pun perlu menyaksikan persidangan yang berlangsung penuh dengan drama.

    Sebelumnya, DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai terpidana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

    “Pemberian persetujuan dan pertimbangan atas Surat Presiden Nomor R42/PRES/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristiyanto,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis malam.

    Hal tersebut disampaikannya usai pemerintah bersama DPR RI yang terdiri dari pimpinan dan fraksi-fraksi melakukan rapat konsultasi untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R42/PRES/07/2025 tersebut.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Istana sebut alasan Presiden beri abolisi-amnesti untuk pererat bangsa

    Istana sebut alasan Presiden beri abolisi-amnesti untuk pererat bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengungkapkan alasan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bertujuan mempererat elemen bangsa.

    Menurut Juri, Presiden Prabowo menginginkan agar pemerintahan ini dapat maju bersama, secara gotong royong, sehingga sejumlah kebijakan yang dinilai akan membawa pada persatuan dan kesatuan bangsa, akan diperjuangkan.

    “Kebijakan apa pun termasuk kebijakan politik demi persatuan dan kesatuan, Bapak Presiden akan mengambil langkah-langkah tersebut. Jadi kalau misalnya pemberian abolisi, amnesti atau juga kebijakan lain yang bisa dimaknai dan bisa menjadi faktor mempererat, mempersatukan seluruh elemen bangsa akan dilakukan oleh Bapak Presiden,” kata Juri saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Juri menekankan bahwa pemberian abolisi dan amnesti kepada dua nama, yakni Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto dinilai Presiden Prabowo menjadi kunci untuk mempererat dan mempersatukan seluruh elemen bangsa.

    Selain itu, abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristianto, serta terhadap 1.116 narapidana lain, merupakan bentuk perlakuan dan pemberian hak warga negara yang sama dalam Peringatan HUT Ke-80 Republik Indonesia.

    “Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sama. Dalam tahun 2025 ini pada rangkaian peringatan HUT Ke-80 Republik Indonesia, Pak Presiden memberikan kebijakan terhadap beberapa orang, baik yang disebut kemarin dua nama, maupun yang lain mendapatkan semacam memenuhi kriteria untuk mendapatkan abolisi, amnesti maupun yang lainnya yang mungkin diberikan oleh pemerintah kepada mereka,” kata Juri.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong, seluruh proses hukum yang berjalan akan dihentikan, sedangkan amnesti Hasto diberikan sekaligus dengan amnesti terhadap 1.116 narapidana lain yang memenuhi syarat dan verifikasi pemberian amnesti oleh pemerintah.

    Pada konferensi pers (31/7), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengatakan DPR menyetujui permohonan pemberian abolisi yang disampaikan Presiden Prabowo terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto.

    Seperti diketahui, Tom Lembong divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula, sedangkan Hasto Kristiyanto divonis 4 tahun dan 6 bulan karena terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait dengan penggantian antar-waktu Harun Masiku.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai libur tambahan

    Prabowo tetapkan 18 Agustus 2025 sebagai libur tambahan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, agar masyarakat memperoleh waktu luang untuk menyemarakkan HUT Ke-80 RI.

    “Banyak hadiah di bulan kemerdekaan, pemerintah akan menjadikan 18 Agustus 2025, satu hari setelah upacara peringatan dan pesta rakyat karnaval kemerdekaan, hari Senin tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari yang diliburkan.” ujar Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan, penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan, seperti perlombaan, karnaval, dan acara rakyat lainnya, di masing-masing tempat tinggal mereka.

    Juri berharap momentum ini dapat membangkitkan semangat optimisme, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat dalam membangun bangsa yang sejahtera dan maju.

    “Perlombaan-perlombaan dihidupkan dan dikaitkan dengan semangat membangun kebersamaan serta mendorong kreativitas,” katanya.

    Presiden Prabowo, kata Juri, juga mengimbau agar semarak peringatan kemerdekaan tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga digelorakan di seluruh daerah.

    Ia mengajak elemen instansi pemerintah, sekolah, kampus, BUMN, BUMD, maupun sektor swasta untuk turut serta merayakan HUT ke-80 RI dengan memasang bendera Merah Putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.