Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Megawati Soekarnoputri Kembali Ditetapkan Ketua Umum Periode 2025-2030, Hasto Kristiyanto Tak Masuk Bursa Sekjen

    Megawati Soekarnoputri Kembali Ditetapkan Ketua Umum Periode 2025-2030, Hasto Kristiyanto Tak Masuk Bursa Sekjen

    FAJAR.CO.ID, NUSA DUA — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai pimpinan puncak partai pada Kongres ke-VI PDIP di Bali, Jumat (1/8).

    Elite PDIP menyebut, penetapan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP pada kongres kali ini hanya bersifat pengukuhan. Pasalnya, pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, kader PDIP memang sudah menginginkannya kembali menjadi Ketua Umum.

    Diketahui, Kongres ke-VI PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Sebelum digelar kongres, PDIP mengawali kegiatan dengan bimbingan teknis (bimtek) terhadap anggota legislatif PDIP se-Indonesia.

    Adapun kongres PDIP inidigelar secara tertutup, Jumat (1/8) sejak pukul 15.00 WITA. Forum penting ini resmi menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030.

    Kongres ini hanya dihadiri Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) DPD, DPC dan seluruh pengurus DPP PDIP.

    “Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih ketua umum,” kata Ketua Steering Comittee Kongres Ke-6 PDIP, Komarudin Watubun dilansir dari jpnn.

    Komarudin Watubun mengatakan bahwa 100 persen peserta yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi ketua umum saat acara dimulai.

    Oleh karena itu, sejak dimulainya kongres, tak berlangsung lama hingga pengukuhan Megawati. “Saya juga tidak tahu secepat ini, kita setting kan sampai 23.00 malam,” tutur Komarudin Watubun.

    Kongres kini hanya akan memilih Ketua Harian DPP PDIP dan Sekjen.

  • Puan unggah foto bersama Prananda sedang cium Megawati jelang kongres

    Puan unggah foto bersama Prananda sedang cium Megawati jelang kongres

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan unggah foto bersama Prananda sedang cium Megawati jelang kongres
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 14:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengunggah foto tengah bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo sedang mencium Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menjelang digelarnya Kongres 6 PDIP.

    Foto itu diunggah di akun instagramnya yakni @puanmaharaniri pada sekitar pukul 14.30 WITA dengan keterangan foto yang berada di Bali. Adapun Kongres PDIP sendiri digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Badung, Bali, Jumat.

    “Bismillah,” tulis Puan dalam kolom caption unggahan foto tersebut.

    Kedua anak Megawati itu mencium Presiden Ke-5 tersebut di sebuah ruangan yang terdapat lambang Garuda Pancasila, beserta bendera Merah Putih dan bendera berlogo PDI Perjuangan. Puan pun mengunggah dua foto dalam momen tersebut.

    Dalam foto itu, Megawati dan Prananda menggunakan kalung tanda pengenal yang bertuliskan Kongres 6 PDIP bertajuk Satyam Eva Jayate dengan tema “Berderap Dalam Satu Rampak Barisan”.

    Sedangkan Puan tampak tidak menggunakan kalung tanda pengenal dalam unggahan foto tersebut.

    Kongres PDIP di BNDCC itu digelar secara tertutup, dan hanya kader-kader memiliki akses yang bisa masuk ke area acara. Kader PDIP lainnya pun menjaga area BNDCC dengan sangat ketat dan terbatas.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa momen kebersamaan Puan dan Prananda, menjadi simbol bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik.

    Dia pun menilai saat ini masih ada pihak-pihak yang ingin membuat seolah-olah keduanya memiliki konflik.

    Sumber : Antara

  • Isu Munaslub, Abdul Rahman Farisi: Olahan Pihak-pihak yang Tidak Senang Melihat Golkar Semakin Solid

    Isu Munaslub, Abdul Rahman Farisi: Olahan Pihak-pihak yang Tidak Senang Melihat Golkar Semakin Solid

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar belakangan ini beredar melalui media daring. Sayangnya, tidak jelas siapa tokoh yang menyuarakan Munaslub tersebut.

    Tidak heran, isu Munaslub Partai Golkar itu dinilai sekadar sebagai upaya menggoyahkan soliditas partai yang kini dinilai sudah terbangun dengan sangat kokoh.

    Selain itu, wacana Munaslub yang muncul itu sebagai bagian dari upaya framing yang berujuan mendiskreditkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Penilaian tersebut disampaikan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi. Dia menyebut, pemberitaan mengenai Munaslub Partai Golkar yang belakangan muncul di media daring, tidak memiliki dasar dan tidak memenuhi unsur jurnalistik yang layak.

    “Sebagai syarat jadi berita saja ini tidak memenuhi syarat, apalagi mau membahas munaslub, maka perlu diabaikan,” tegas Abdul Rahman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/8).

    Selain itu, Abdul Rahman mengungkap jika dalam berita yang beredar itu, kutipan komentar yang muncul juga tidak jelas sumbernya. “Ini tidak lebih dari olahan pihak-pihak yang tidak senang melihat Golkar semakin solid dan terlibat aktif dalam mendukung jalannya pemerintahan,” lanjutnya.

    Abdul Rahman menekankan bahwa saat ini Partai Golkar justru tengah fokus menjalankan agenda konsolidasi organisasi secara menyeluruh melalui Musyawarah Daerah (Musda) di seluruh DPD Provinsi.

    Konsolidasi ini, menurutnya, adalah bentuk nyata dari kerja partai dalam memperkuat struktur dan kepemimpinan di semua tingkatan.

  • Megawati kembali dikukuhkan jadi Ketum PDIP dalam kongres di Bali

    Megawati kembali dikukuhkan jadi Ketum PDIP dalam kongres di Bali

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Megawati kembali dikukuhkan jadi Ketum PDIP dalam kongres di Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 15:38 WIB

    Elshinta.com – Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres Ke-6 PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat.

    Adapun Kongres PDIP di Nusa Dua hari ini diikuti oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) DPD, DPC dan seluruh DPP partai.

    “Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih ketua umum,” kata Ketua Steering Comittee Kongres Ke-6 PDIP, Komarudin Watubun di sela-sela kongres tersebut.

    Dia mengatakan bahwa 100 persen peserta yang hadir meminta agar Megawati segera dikukuhkan menjadi ketua umum saat acara dimulai. Sehingga dari sejak dimulainya kongres, tak berlangsung lama hingga pengukuhan Megawati.

    “Saya juga tidak tahu secepat ini, kita setting kan sampai 23.00 malam,” kata dia.

    Adapun kongres tersebut digelar secara tertutup sejak sekitar pukul 14.00 WIB. Megawati, Puan Maharani, Prananda Prabowo, hingga para elit PDIP lainnya pun hadir di lokasi. 

    Sumber : Antara

  • Istana untuk pertama kalinya gelar Pesta Rakyat pada 17 Agustus 2025

    Istana untuk pertama kalinya gelar Pesta Rakyat pada 17 Agustus 2025

    “Jadi, setelah upacara di pagi hari akan dilaksanakan Pesta Rakyat di mana Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyiapkan berbagai aneka hidangan, makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat peserta upacara. Penyiapan hidangan juga melibatka

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengumumkan Pesta Rakyat bakal digelar untuk pertama kalinya di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada 17 Agustus 2025, setelah upacara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Di halaman tengah Istana Kepresidenan, aneka makanan dan minuman dari pedagang-pedagang yang biasa berjualan di sekitar Istana akan disajikan gratis untuk masyarakat peserta upacara saat Pesta Rakyat itu digelar.

    “Jadi, setelah upacara di pagi hari akan dilaksanakan Pesta Rakyat di mana Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyiapkan berbagai aneka hidangan, makanan dan minuman yang diperuntukkan bagi masyarakat peserta upacara. Penyiapan hidangan juga melibatkan pedagang kaki lima yang sehari-hari berjualan di sekitar Istana, di sekitar Monas, dan sekitarnya,” kata Juri Ardiantoro saat jumpa pers di Kantor Presiden RI, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai peserta upacara di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2025, Juri menyebut mereka dapat mengakses laman pendaftaran Pandang Istana yang dibuka mulai tanggal 4 Agustus 2025. Ada kuota 80 persen dari total 8.000 peserta upacara yang dialokasikan oleh Istana untuk masyarakat umum.

    Walaupun demikian, bagi masyarakat yang pada akhirnya nanti tidak mendapatkan akses masuk sebagai peserta upacara, mereka dapat menikmati Pesta Rakyat yang digelar sepanjang hari sejak pagi sampai malam hari di kawasan Monumen Nasional (Monas).

    “Pesta Rakyat di Monas akan diisi dengan berbagai perlombaan, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM, dan pertunjukan kembang api pada malam harinya,” kata Juri.

    Di luar Monas, perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia juga dimeriahkan dengan pawai Karnival Kemerdekaan yang melibatkan kementerian/lembaga, TNI, Polri, Danantara, dan BUMN. Masing-masing instansi itu akan berpawai menggunakan mobil hias menampilkan program-program unggulannya.

    Pawai itu berlangsung pada 17 Agustus malam mulai dari kawasan Monas menyusuri Jalan Thamrin, Jalan Sudirman sampai dengan Simpang Semanggi.

    “(Karnaval, red) ini diharapkan dapat menghibur masyarakat yang hadir nanti,” sambung Juri.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Malam ini, Prabowo buka Bulan Kemerdekaan dengan Doa Kebangsaan

    Malam ini, Prabowo buka Bulan Kemerdekaan dengan Doa Kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membuka rangkaian peringatan bulan kemerdekaan RI Tahun 2025 dengan menghadiri agenda Doa Kebangsaan pada Jumat malam, di Kawasan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, menyatakan acara ini menjadi simbol rasa syukur bangsa Indonesia kepada Tuhan YME atas kemerdekaan yang telah diraih dan perjuangan para pahlawan bangsa.

    “Jadi, pemerintah akan membuka agenda bulan kemerdekaan dengan acara Doa Kebangsaan pada tanggal 1 Agustus malam ini,” katanya.

    Ia menambahkan, Kawasan Tugu Proklamasi dipilih sebagai lokasi karena nilai sejarahnya yang erat dengan kelahiran bangsa Indonesia.

    Tugu Proklamasi adalah monumen peringatan yang dibangun pada 1946 oleh sejumlah tokoh perempuan Jakarta untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia.

    Terletak di Taman Proklamasi, Jakarta Pusat, di eks lokasi rumah Soekarno tempat pembacaan proklamasi, tugu ini mengalami beberapa perubahan, termasuk pembongkaran pada tahun 1960 dan pembangunan kembali pada tahun 1972.

    Juri melanjutkan, acara Doa Kebangsaan akan dihadiri sekitar 1.500 umat dari berbagai agama.

    “Doa Kebangsaan ini adalah wujud bahwa bangsa Indonesia bukan hanya bangsa yang berketuhanan, tapi juga bangsa yang penuh toleransi dan plural sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

    Selanjutnya, pada 13 Agustus, Presiden dijadwalkan hadir pada dua acara penting di Istana Kepresidenan, yakni pengukuhan Paskibraka dan penganugerahan tanda kehormatan kepada tokoh-tokoh terpilih.

    Pada 15 Agustus, Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI, serta dalam rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan.

    Malam harinya, 16 Agustus pukul 00.00 WIB, dilaksanakan Ziarah Nasional dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang juga digelar serentak di seluruh daerah.

    Puncak acara berlangsung pada 17 Agustus 2025 dengan Upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Kirab Bendera Pusaka dari Monas ke Istana menggunakan kereta kencana dan kawalan pasukan berkuda menjadi bagian ikonik dalam prosesi tersebut.

    Usai upacara, masyarakat diundang dalam Pesta Rakyat di Istana, yang untuk kali pertama diselenggarakan terbuka dengan sajian makanan dan hiburan. Masyarakat yang tidak hadir di istana bisa mengikuti kegiatan serupa di kawasan Monas sepanjang hari hingga malam.

    Malam harinya, Karnaval Kemerdekaan akan digelar dari Monas menuju Semanggi. Instansi pemerintah, TNI/Polri, dan kementerian/lembaga akan menampilkan mobil hias bertema program unggulan masing-masing.

    Sebagai penutup, pada 24 Agustus 2025 digelar Merdeka Run 8.0K, lomba lari yang menandai usia 8 dekade Indonesia merdeka.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri respons soal pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI

    Kemendagri respons soal pengibaran bendera One Piece jelang HUT RI

    bendera merah putih, karena inilah bendera yang merupakan pemersatu masyarakat sesungguhnya

    Denpasar (ANTARA) – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri merespons soal pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece jelang HUT Ke-80 RI.

    Direktur Jenderal Polpum Kemendagri Bahtiar Baharuddin di sela pembagian 10 juta bendera merah putih di Denpasar, Bali, Jumat, mengingatkan bahwa memimpin negara bukan hal mudah.

    “Tidak mudah memimpin negara dalam situasi dunia yang tidak normal di global maupun regional, tantangannya besar sekali,” kata dia.

    Diketahui ramai beredar di media sosial pengibaran bendera Jolly Roger, bendera hitam bergambar tengkorak dengan topi jerami yang ada di dalam cerita One Piece.

    Simbol Jolly Roger dalam manga tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap penguasa, simbol dari kebebasan, persatuan, dan solidaritas bajak laut, sehingga pengguna media sosial mengaitkan pengibaran bendera ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kinerja pemerintahan.

    Bahtiar Baharuddin kemudian tak ingin kondisi ini direspons lebih jauh dan mengajak untuk fokus menyelesaikan tantangan dengan mendukung pemerintah yang bekerja tidak mudah.

    “Fokus saja bahwa ini negara berdaulat dan banyak sekali tantangan di usia 80 tahun ini yang harus kita kerjakan, maka semangat persatuan kebangsaan yang dipimpin Prabowo-Gibran hari ini dan pemimpin kita, kita harus di posisi sana,” ujarnya.

    “Ada perang tarif, ada situasi perang, tidak mudah memimpin negara dalam kondisi ini juga daerah tidak mudah,” kata Dirjen Polpum Kemendagri.

    Meski tak melarang pemasangan bendera One Piece, Bahtiar tetap mengajak masyarakat memasang bendera merah putih, karena inilah bendera yang merupakan pemersatu masyarakat sesungguhnya.

    “Ya silakan saja, natural saja, semua warga negara boleh, tapi semangat persatuan itu kita kuatkan, apa yang menyatukan kita saya orang Bone ini orang Bali salah satunya ya bendera merah putih,” kata dia.

    “Kita sepakat bahwa menjadi sebuah negara apapun masalah dihadapi bareng-bareng, nah pengikatnya bendera merah putih, ini harus kita ingatkan dan gelorakan ke warga,” kata Bahtiar Baharuddin.

    Disinggung soal potensi pengibaran bendera One Piece menjadi sebuah gerakan masif, Bahtiar enggan merespons dan fokus pada gerakan 10 juta bendera merah putih.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Beredar Rumor Sugiono Jabat Sekjen Gerindra Gantikan Ahmad Muzani, Dasco Akhirnya Bereaksi

    Beredar Rumor Sugiono Jabat Sekjen Gerindra Gantikan Ahmad Muzani, Dasco Akhirnya Bereaksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad buka suara terkait hebohnya kabar penggantian pada kepengurusan inti DPP Partai Gerindra.

    Kabar mengejutkan itu menyebutkan bahwa jabatan Ahmad Muzani selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra digantikan oleh Sugiono, yang saat ini merupakan Menteri Luar Negeri RI.

    Dasco enggan berbicara banyak terkait kabar tersebut. Ia memilih untuk menyerahkan langsung kepada Ahmad Muzani untuk memberi penyampaian resmi.

    “Saya dari pagi banyak mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Saya memang sengaja tidak menjawab karena pada waktunya mungkin besok, Sekjen Gerindra Pak Ahmad Muzani akan menyampaikan kepada publik tentang hal-hal yang akan ditanyakan,” ujar Dasco, ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025) malam.

    Sugiono dan Ahmad Muzani (foto: Instagram @ahmadmuzani2)

    Wakil Ketua DPR RI hanya bisa memastikan, ada mekanisme yang harus dilalui dalam pergantian jabatan pengurus di internal Gerindra.

    “Kalau memang ada mungkin pergantian, kan bisa dimasukkan lagi (ke dalam SK). Nah itu mekanisme yang biasa di Kementerian Hukum Republik Indonesia,” tuturnya.

    Sejak Kamis siang, beredar info yang diterima fajar.co.id bahwa posisi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani digantikan oleh Sugiono.

    Ahmad Muzani diketahui telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak 2008. Muzani kini menjabat Ketua MPR RI periode 2024-2029. (Pram/fajar)

  • Anies: Tom Lembong pesan “Tuhan bekerja dengan cara tak terduga”

    Anies: Tom Lembong pesan “Tuhan bekerja dengan cara tak terduga”

    “Tom Lembong mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Beliau juga mengatakan God works in mysterious ways,”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 Anies Baswedan mengatakan Menteri Perdagangan periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) memberi pesan bahwa Tuhan bekerja dengan berbagai cara yang tak terduga.

    Pesan Tom Lembong itu menanggapi adanya abolisi yang diberikan dirinya dari Presiden Prabowo Subianto setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Tom Lembong mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Beliau juga mengatakan God works in mysterious ways,” ujar Anies saat ditemui di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, Jumat.

    Anies mengaku telah bertemu dan berdiskusi dengan Tom Lembong beserta sang istri, Franciska Wihardja.

    Ia menjelaskan istri Tom Lembong sangat bahagia dan menyampaikan syukur serta apresiasi kepada Presiden Prabowo yang telah mengusulkan abolisi dan DPR yang menyetujui pemberian abolisi.

    Dengan demikian, kata dia, Tom Lembong akan bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga, sehingga momen kali ini merupakan masa yang membahagiakan bagi keluarga Tom Lembong, yang sudah selama 9 bulan dan 3 hari terpisah sejak 29 Oktober 2024.

    Untuk itu, Anies mengaku akan memantau sampai tuntas proses abolisi Tom Lembong karena saat ini masih menunggu.

    “Kami semua berharap bisa segera selesai dan nanti Pak Tom Lembong dan Bu Sisca bisa pulang untuk berkumpul kembali bersama keluarga,” ucap dia.

    Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

    Dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2016, Tom Lembong divonis pidana empat tahun dan enam bulan penjara setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

    Tindak pidana korupsi yang dilakukan Tom Lembong, antara lain dengan menerbitkan surat pengajuan atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

    Atas perbuatannya, Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama enam bulan.

    Dengan demikian, perbuatan Tom Lembong telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara selama 7 tahun. Namun pidana denda yang dijatuhkan tetap sama dengan tuntutan, yaitu Rp750 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo libatkan 80 persen masyarakat umum di upacara HUT RI

    Prabowo libatkan 80 persen masyarakat umum di upacara HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan agar rangkaian peringatan HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikemas secara inklusif dengan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat umum.

    Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa 80 persen dari total 8.000 undangan upacara Detik-detik Proklamasi di Istana akan dialokasikan bagi masyarakat umum.

    “Kami akan mengurangi jumlah pejabat-pejabat dan menambah alokasi untuk masyarakat umum. 80 persen dialokasikan untuk masyarakat umum, sehingga di sinilah menunjukkan bahwa peringatan HUT Ke-80 RI benar-benar bersifat inklusif,” ujarnya.

    Pendaftaran untuk menghadiri upacara di Istana dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Pandang Istana, yang akan dibuka untuk umum mulai 4 Agustus 2025.

    Upacara peringatan di pagi hari, kata Juri, akan dilengkapi dengan pagelaran seni budaya yang menampilkan kekayaan Bhinneka Tunggal Ika, serta perhelatan Pesta Rakyat yang untuk kali pertama digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan.

    Presiden Prabowo, sebut Juri, akan menyediakan beragam hidangan gratis bagi masyarakat peserta upacara, yang penyajiannya melibatkan para pedagang kaki lima dari sekitar kawasan Istana dan Monas.

    “Setelah Upacara di pagi hari, akan dilaksanakan Pesta Rakyat dengan aneka hidangan makanan dan minuman. Ini adalah bentuk perhatian Bapak Presiden kepada rakyat di Hari Kemerdekaan,” katanya.

    Bagi masyarakat yang belum mendapat kesempatan hadir langsung di Istana, pemerintah juga menyiapkan Pesta Rakyat Sehari Semalam di Monas, yang akan berlangsung sepanjang hari hingga malam di tanggal 17 Agustus 2025.

    Acara di Monas akan dimeriahkan dengan berbagai perlombaan rakyat, panggung hiburan, kuliner gratis dari UMKM, pertunjukan kembang api, hingga Karnaval Kemerdekaan yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, TNI/Polri, serta BUMN.

    Karnaval akan menampilkan kendaraan hias bertema program unggulan masing-masing instansi dan menempuh rute dari kawasan Monas hingga Semanggi, melewati jalan Thamrin dan Sudirman.

    “Ini juga bentuk perhatian Presiden kepada masyarakat di hari kemerdekaan,” kata Juri.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.