Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • BKN minta pemda segera usulkan formasi guru ke pusat

    BKN minta pemda segera usulkan formasi guru ke pusat

    Semarang (ANTARA) – Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera mengirimkan usulan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke pemerintah pusat agar bisa segera diangkat.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh di Semarang, Jumat, mengatakan proses pengangkatan PPPK harus rampung pada akhir 2025, sebab mulai 2026 seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) akan kembali digelar secara umum.

    “Tahun depan sudah seleksi CASN biasa. Tahun ini kan pengangkatan honorer itu dengan jalan yang relatif lebih mudah dibandingkan CASN atau CPNS yang normal. Maka, ini disebut dengan afirmasi dari negara dan tahun ini terakhir,” katanya.

    Dia mengatakan hal tersebut setelah Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Guru di Jawa Tengah di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Jateng.

    Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengajukan usulan formasi guru ke pusat.

    Ia menekankan pentingnya peran pejabat pembina kepegawaian (PPK), seperti gubernur, bupati, dan wali kota, untuk segera mengusulkan formasi PPPK, terutama guru.

    Menurut dia, usulan formasi tersebut penting agar BKN bisa menerbitkan nomor induk pegawai (NIP) dan memproses surat keputusan (SK) pengangkatan.

    “Saya minta rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota, segera mengusulkan untuk PPPK paruh waktu, ya. ASN yang PPPK paruh waktu segera diusulkan ke BKN untuk diterbitkan NIK PPPK. Setelah itu, gubernur, bupati, wali kota membuat SK PPPK paruh waktu,” katanya.

    Lambatnya penempatan banyak PPPK guru, kata dia, disebabkan daerah yang tak kunjung mengajukan formasi, sebab BKN tidak bisa mengangkat ASN tanpa adanya formasi dari daerah.

    Para PPPK terbagi dalam beberapa kelompok prioritas, yaitu R1 hingga R5. R1 merupakan pelamar prioritas, R2 dari eks-tenaga honorer kategori II, R3 dari non-ASN yang terdata di BKN, R4 dari non-ASN yang tidak terdata di BKN, dan R5 sebagai klasifikasi teknis tambahan.

    “Yang kedua tentu persoalan anggaran. Beberapa daerah fiskalnya sangat tipis, duitnya enggak ada. Maka skala prioritas yakni R1, R2, R3 diselesaikan lebih dulu, setelah itu R4 dan R5,” katanya.

    Anggota DPD RI berasal dari Jateng Muhdi menyambut baik langkah cepat kepala BKN yang bersedia secara langsung beraudiensi dengan para guru, khususnya di wilayah tersebut.

    Ia menyebutkan guru, khususnya kategori R1D yang jumlahnya mencapai 1.410 orang sudah lulus sejak 2021 sehingga layak segera diangkat. Bahkan, pengangkatan secara paruh waktu bisa menjadi solusi transisi.

    “Menurut saya, solusi sebenarnya angkat dulu dengan paruh waktu karena mereka memang dibutuhkan,” kata Wakil Ketua Komite I DPD RI itu.

    Ia menjelaskan apabila menunda pengangkatan justru akan memperburuk kondisi, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap guru honorer sehingga mendorong komitmen pemda agar serius segera mengajukan formasi.

    “R1 itu masih ada yang R1D. Itu yang saya kira perlu kita dorong. Mereka lulus 2021. Jadi sekarang sudah nunggu itu terlalu lama. Bahkan, ada yang sudah motong kambing (syukuran),” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar: Langkah Presiden beri abolisi-amnesti bangun “jembatan retak”

    Golkar: Langkah Presiden beri abolisi-amnesti bangun “jembatan retak”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Idrus Marham menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan abolisi dan amnesti kepada terdakwa korupsi membangun “jembatan yang sudah lama retak”.

    Dia menjelaskan “jembatan yang retak” tersebut diibaratkan seperti orde lama, orde baru, serta reformasi untuk menuju Indonesia Emas.

    “Langkah politik Prabowo sudah merangkul semua pihak,” ucap Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

    Idrus mengatakan Presiden Prabowo memiliki tekad untuk membesarkan bangsa Indonesia, sehingga langkah Prabowo yang melakukan silaturahim politik dinilai sangat baik dan bukan sandiwara politik.

    Dengan demikian, kata dia, niat Prabowo kini membesarkan bangsa, maka langkah-langkah politik, silaturahim politik, hingga safari politik yang telah dilakukan betul-betul autentik dan nyata, bukan sandiwara politik.

    Apabila persoalan suasana kebatinan tidak selesai dan niatnya tidak sama untuk membesarkan bangsa dan justru ada di antaranya hanya menguasai bangsa, dirinya menuturkan terdapat kemungkinan “jembatan yang retak” tersebut dijadikan sebagai instrumen untuk saling memfitnah atau menuding.

    Ia pun tak mempermasalahkan jika ada pihak yang menyebut kasus yang menjerat Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merupakan politisasi.

    Namun, kata dia, Presiden Prabowo sudah melakukan langkah tepat dengan keyakinan politiknya untuk membangun bangsa Indonesia.

    “Saya punya keyakinan Pak Prabowo tetap jalan dengan keyakinan politiknya. Buat persoalan membangun jembatan yang retak itu harus kita akselerasikan,” tuturnya.

    Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Sementara amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    Abolisi diberikan kepada Tom Lembong setelah divonis pidana empat tahun dan enam bulan penjara serta denda sebesar Rp750 juta subsider enam bulan kurungan, setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

    Sementara amnesti antara lain diberikan kepada Hasto Kristiyanto usai divonis penjara selama tiga tahun dan enam bulan serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan setelah terbukti memberikan suap dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan pemberian suap.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Sugiono, Sekjen Baru Partai Gerindra Sekaligus Menlu Berlatar Belakang Militer dan Politik

    Profil Sugiono, Sekjen Baru Partai Gerindra Sekaligus Menlu Berlatar Belakang Militer dan Politik

    Setelah kelulusannya dari Norwich University, Sugiono sempat bekerja di Amerika Serikat sebelum memutuskan kembali ke Tanah Air dan mengikuti pendidikan calon perwira TNI (Semapa PK) di Akademi Militer Magelang. Pada tahun 2002, Sugiono lulus dan dilantik sebagai perwira TNI AD berpangkat Letnan Dua korps Infanteri.

    Sugiono merupakan politikus Indonesia yang menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia sejak tahun 2024. Ia juga menjadi salah satu anggota pertama Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan aktif sebagai kader sejak tahun 2008.

    Sugiono adalah Menteri Luar Negeri Indonesia pertama dari partai politik sejak Alwi Shihab (menjabat 1999–2001) dan pertama yang berlatar belakang militer.

    Sebelum menjabat Menteri Luar Negeri, Sugiono pernah menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR-RI (2019-2024) setelah berhasil merebut satu kursi untuk Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif 2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga).

    Di Partai Gerindra, ia pernah menduduki sejumlah posisi, mulai dari Wakil Ketua Harian DPP Gerindra (2020-2025), Wakil Ketua Umum DPP Gerindra (2020-2025), dan Ketua Fraksi Gerindra MPR RI (2021-2024).

    Pada Pemilu 2024, Sugiono kembali memenangkan kursi DPR-RI untuk periode 2024-2029 dari daerah pemilihan yang sama, yakni Jawa Tengah I.

    Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia membuka jalan bagi Sugiono menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu) Kabinet Merah Putih. Sebagai salah satu dewan pendiri Partai Gerindra, Sugiono kini dipercaya menggantikan Ahmad Muzani sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. (*)

  • Wagub Sultra: Retret Pemkot Kendari tingkatkan disiplin dan etos kerja

    Wagub Sultra: Retret Pemkot Kendari tingkatkan disiplin dan etos kerja

    Kendari (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Hugua mengatakan kegiatan retret untuk pejabat dan camat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bisa meningkatkan kedisiplinan hingga etos kerja sebagai aparatur Sipil Negara (ASN).

    Wagub Sultra Hugua di sela kegiatan retret tersebut di Kendari, Jumat, menyampaikan retret sejatinya dibuat agar para ASN dan pejabat bisa merenungkan diri terkait tujuan serta tugas mereka dengan tujuan agar para pejabat semakin memperbaiki pola kerja dengan bekerja bersama-sama (team work).

    “Retret ini untuk merefleksi, kita memulai yang baru, cara kerja dan pikiran lama kita buang. Nah itu semua diawali dengan kerja sama,” kata Hugua.

    Menurutnya, retret ini menjadi pemantik agar pejabat dan ASN-nya bekerja sesuai dengan yang dirumuskan pimpinan dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.

    Hal tersebut, menurut dia, karena para pejabat dan organisasi perangkat daerah (OPD)-nya bekerja di pemerintahan yang menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

    “Sehingga kinerja aparatnya menjadi tolak ukur kemajuan daerah. Barometer Sulawesi Tenggara ada di Kota Kendari, makanya aparatnya harus keren verbal dan non verbalnya,” ujarnya.

    Ia menyampaikan melalui retret Pemerintah Kota Kendari agar menjadi pemantik agar daerah lain dan provinsi bisa mengikuti program tersebut.

    “Makanya BPKSDM provinsi saya suruh ke sini liat agar belajar dan kita bisa laksanakan di tingkat provinsi,” ujar Hugua.

    Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono menyampaikan pihaknya mengapresiasi retret Pemkot Kendari menjadi yang pertama untuk kabupaten kota se-Indonesia.

    Sugeng mengungkapkan jika Kota Kendari yang pertama menggelar retret maka akan menjadi tahap awal agar daerah lain bisa mengikuti langkah tersebut

    “Kalau tingkat provinsi kan sudah ada Jawa Timur dan Jawa Tengah, Kota Kendari yang pertama untuk kabupaten dan kota,” ucapnya.

    Dia berharap melalui retret ini peserta bisa membangun hubungan erat (emotional bonding) dalam bekerja, utamanya dalam mencapai program kerja yang dirumuskan dalam visi misi Kota Kendari 2029

    Menurut Hugeng, dalam tata kelola pemerintahan untuk mencapai visi dan program kerja, tidak hanya melalui pendekatan manajerial, tetapi pemimpinnya harus bisa berkomunikasi baik dengan bawahan.

    “Sehingga dari situlah ada komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi yang ada dalam RPJMD Kota Kendari 2025-2029,” ungkap Sugeng.

    Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menjelaskan retret Pemerintah Kota Kendari dilaksanakan selama tiga hari 1-3 Agustus 2025 bertempat di Kebun Raya Kendari.

    Siska menyebut peserta retret ini diikuti 63 orang pimpinan dan pejabat struktural lingkup Pemkot Kendari, terdiri tiga staf ahli, tiga asisten setda, 30 pimpinan OPD, 14 kepala bagian (Kabag), dan camat 11 orang.

    “Melalui retret ini yang saya harapkan semua bisa meningkatkan kinerja dan mampu berinovasi sehingga memajukan Kota Kendari,” ujarnya.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Kepri hibahkan perahu pancung ke TNI untuk pengamanan pulau

    Pemprov Kepri hibahkan perahu pancung ke TNI untuk pengamanan pulau

    ANTARA – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menyerahkan satu unit boat atau perahu pancung kepada Kodim 0316 Batam, dengan seremoni penyerahan berlangsung di dermaga Pelabuhan Sekupang, Jumat (1/7). Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menjelaskan, pemberian boat tersebut guna meningkatkan pengawasan dan keamanan pulau di daerah perbatasan Kepri. (Roy Rosa Bachtiar/Angiela Chantiequ/Yovita Amalia/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tunjuk Sugiono jadi Sekjen Partai Gerindra gantikan Muzani

    Prabowo tunjuk Sugiono jadi Sekjen Partai Gerindra gantikan Muzani

    ANTARA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jumat (1/8), resmi menunjuk Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra periode 2025-2030. Penunjukkan yang berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, itu untuk menggantikan Ahmad Muzani yang telah mengisi posisi Sekjen Gerindra sejak 2008-2025. (Cahya Sari/Sandy Arizona/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi petakan tujuh TPS rawan konflik di Kabupaten Sarmi Papua

    Polisi petakan tujuh TPS rawan konflik di Kabupaten Sarmi Papua

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    PSU Pilkada Papua 2025

    Polisi petakan tujuh TPS rawan konflik di Kabupaten Sarmi Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Polres Sarmi mengerahkan 139 personel untuk mengamankan 113 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025 nanti di Kabupaten Sarmi. Dari jumlah TPS yang ada, 22 TPS yang masuk kategori sangat rawan yang tersebar di 7 Distrik Kabupaten Sarmi.

    “Berdasarkan pemetaan TPS yang sudah dilakukan setidaknya dalam 113 TPS yang diamankan dibagi jadi 3 kategori yaitu, TPS kurang rawan, TPS rawan dan TPS sangat rawan. Dari 10 distrik ada 7 TPS yang sangat rawan dan kami tempatkan 2 personel di setiap TPS, sedangkan untuk  TPS lainnya pengamanan disesuaikan dengan kondisi daerah,” kata Kapolres Sarmi AKBP Ruben Palayukan, Jumat (1/8).

    Kapolres Sarmi menyebut, pada saat pelaksanaan PSU yang perlu diantisipasi polisi adanya gangguan dari pihak masyarakat yang tidak menginginkan terselenggaranya PSU dengan aman dan kondusif. Kemudian jarak dan lokasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat maupun personel karena harus menggunakan transportasi laut serta udara. 

    “Kita akan antisipasi gangguan dari masyarakat yang tidak ingin dilaskanaka PSU kembali. Selain itu kami juga mengantisipasi kurangnya animo masyarakat yang datang ke TPS dari Pemilu 2024 tahun lalu, sehingga harus ada kerja keras dari pihak KPU sebagai penyelenggaran agar menghimbau masyarakat menggunakan hak suaranya,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan. 

    AKBP Ruben Palayukan mengatakan, untuk pengamanan PSU Sarmi, telah diawali dengan apel pengcekan personel yang melaksanakan pengaman TPS di seluruh wilayah Kabupaten Sarmi. Dan untuk pergeseran logistik pemilu dimulai pada tanggal Minggu 3 Agustus sampai tanggal 6 Agustus 2025.

    Kapolres Sarmi mengimbau kepada seluruh masyarakat di Sarmi agar datang ke TPS pada tanggal 6 Agustus menggunakan hak suaranya. “Kami dari pihak kepolisian menjami keamanan dan kenyamanan masyarakat ketika mereka datang ke TPS untuk mencoblos,” katanya.

    Ia mengatakan, menjelang PSU Pilkada Gubernur saat ini situasi keamanan Kabupaten Sarmi serta di jajaran polsek yang membawahi 10 distrik relatif kondusif. Kami dari polisi telah melakukan berbagai kegiatan kepolisian untuk menciptakan situasi kantimbmas kondusif.

    “Kami terus melalukan patroli, razia senjata tajam, minuman keras dan obat-obatan terlarang,” ungkap AKBP Ruben Palayukan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Megawati serahkan urusan amnesti Hasto ke tim kuasa hukum

    Megawati serahkan urusan amnesti Hasto ke tim kuasa hukum

    Badung (ANTARA) – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyerahkan urusan pemberian amnesti bagi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kepada tim kuasa hukum, kata Koordinator Tim Penasehat Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy.

    Menurut Ronny, Megawati belum berkomentar apapun terkait pemberian amnesti kepada Hasto. Namun, kata dia, pihaknya mengapresiasi amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu.

    “Tidak ada (respons dari Megawati), semuanya diserahkan kepada tim kuasa hukum,” kata Ronny saat ditemui di sela-sela Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat.

    Sejak awal, dia menilai bahwa proses hukum yang dituduhkan kepada Hasto sangat bermuatan politis. Pasalnya, menurut dia, banyak bukti-bukti yang lemah saat dihadirkan di persidangan.

    Maka dari itu, dia berterima kasih kepada Presiden karena amnesti itu diberikan untuk kepentingan yang lebih besar bagi bangsa dan negara.

    Selanjutnya, dia pun masih menunggu proses administratif atas pemberian amnesti tersebut. Tim kuasa hukum, kata dia, sudah bersiaga di Rutan Merah Putih KPK, Jakarta, sejak Jumat siang.

    “Kami berharap secepatnya ya, kami menghormati kan ada proses administrasi tentunya,” kata dia.

    Dia pun memastikan bahwa Hasto akan bersikap kooperatif terhadap proses-proses tersebut hingga nantinya bebas dari tahanan.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Arifah pantau penanganan hukum perusakan rumah doa di Padang

    Menteri Arifah pantau penanganan hukum perusakan rumah doa di Padang

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. ANTARA/HO-KemenPPPA

    Menteri Arifah pantau penanganan hukum perusakan rumah doa di Padang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 17:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan akan memantau proses penanganan kasus perusakan rumah ibadah jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah, Padang, yang mengakibatkan dua anak terluka, termasuk proses hukum para pelaku.

    “Kami akan terus memantau proses pendampingan anak-anak korban serta mendorong koordinasi lintas sektor agar kejadian serupa tidak terulang. Toleransi bukan hanya slogan, tapi harus menjadi nilai yang diwujudkan dalam setiap tindakan, terutama saat menyangkut kepentingan terbaik anak. Tidak ada kompromi terhadap kekerasan, terlebih jika itu menyasar anak,” kata Arifah Fauzi di Jakarta, Jumat.

    Ia menekankan pentingnya penegakan hukum untuk memberikan keadilan kepada korban serta mencegah terulangnya kekerasan serupa di kemudian hari.

    Arifah Fauzi menyampaikan peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat bahwa menjaga ruang aman bagi anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau guru, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Ia mendorong semua pihak untuk memperkuat komunikasi lintas agama demi mencegah potensi konflik serupa.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama saling menjaga dan memberikan perlindungan bagi anak di lingkungan terdekat. Peran masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat anak bertumbuh dan berkembang juga memiliki andil besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

    Kasus ini bermula saat massa mendatangi dan membubarkan kegiatan jemaat Kristen di rumah doa GKSI Anugerah, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (27/7). Salah satu video yang viral menunjukkan sejumlah laki-laki, sebagian membawa kayu, berteriak-teriak memaksa jemaat keluar dari rumah doa.

    Mereka memecahkan kaca jendela dengan kayu, membongkar pagar, dan menghancurkan kursi plastik, serta berbagai fasilitas lainnya. Jemaat yang panik bergegas keluar dari rumah doa. Anak-anak pun menangis ketakutan. Setelah rumah doa kosong, warga terus melakukan perusakan.

    Sumber : Antara

  • BPIP RI gandeng pemuda sebar nilai Pancasila melalui medsos

    BPIP RI gandeng pemuda sebar nilai Pancasila melalui medsos

    Pangkalpinang (ANTARA) – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI menggandeng para pemuda untuk bersama-sama menyebarkan nilai-nilai kebaikan Pancasila melalui media sosial agar ideologi tertanam dalam diri pribadi dan terus tumbuh di masyarakat.

    “Kami terus mengajak mereka melakukan hal positif, salah satunya membuat konten untuk disebarkan ke medsos atau platform digital guna menangkal dan menghindari berita buruk, hoaks dan hal-hal negatif yang sudah banyak tersebar di media sosial,” kata Direktur Jaringan dan Pemberdayaan BPIP RI Toto Kurdianto di Pangkalpinang, Jumat.

    Hal ini disampaikan Toto saat menghadiri kegiatan penguatan Relawan Kebajikan Pancasila yang digelar di Pangkalpinang.

    Menurut dia, BPIP mendorong para relawan kebajikan Pancasila di semua daerah, termasuk di Babel, untuk menggerakkan seluruh komponen masyarakat bicara kebaikan dari Pancasila.

    Dengan mengumandangkan hal-hal baik yang berlangsung diyakini akan memperkuat nilai kebaikan yang telah dilakukan, dan hal itu bisa dijadikan konten agar rasa kebudayaan dan kebangsaan selalu ada.

    “Konten seperti itu penting dibuat dan disebarkan dengan cara mereka anak muda ke sesama anak muda agar nilai-nilai baik Pancasila bisa diekspos, itu juga bagian dari Pancasila,” katanya.

    BPIP akan terus menguatkan ideologi Pancasila agar generasi muda benar-benar memahami tentang Pancasila, salah satunya pendidikan Pancasila yang wajib diberikan di sekolah tingkat SD sampai SMA karena dulunya saat pendidikan pancasila dihentikan, banyak anak menanamkan ideologi asing dalam dirinya.

    “Saat kita berhenti bicara Pancasila, akhirnya mereka menanamkan ideologi asing, contohnya berlaku tidak sopan terhadap orang tua, guru, merundung temannya, itu karena ada sesuatu yang hilang dari diri mereka, yaitu Pancasila,” katanya.

    Dengan memberikan pendidikan formal Pancasila, kata dia, generasi muda diajarkan nilai baik dan buruk yang terus diulang agar tidak hilang dari dirinya, sehingga semua hal baik dan positif tertanam dalam keseharian pribadi masing-masing yang diterapkan saat berada di lingkungan dan di tengah masyarakat.

    “Ini harus di ulang terus dengan penguatan-penguatan, hal penting seperti kebudayaan dan gotong royong perlu terus dilakukan dalam keseharian agar tertanam semangat tersebut,” katanya.

    Anggota Komisi XIII DPR Melati Erzaldi mengatakan DPR bermitra dengan BPIP untuk mengimplementasikan Pancasila ke masyarakat agar generasi muda di Babel memiliki karakter berbangsa dan bernegara.

    “Kami bermitra dan saya ditugaskan di komisi 13 terus menjalin kolaborasi untuk menjalankan program-program sosialisasi dan edukasi Pancasila agar nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk generasi. Presiden untuk dibuatkan Undang-undang agar lebih kuat.

    “Ini sedang kita godok dan responnya positif meski sederhana. Dan ini upaya kita agar Pancasila dipahami dan memberikan dampak baik untuk masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta/Elza Elvia
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.