Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • TNI kerahkan 30.151 personel untuk tolong korban banjir di Sumatera

    TNI kerahkan 30.151 personel untuk tolong korban banjir di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, mengatakan, telah mengerahkan 30.151 personel untuk menolong korban banjir di Sumatera.

    Pengerahan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan agar warga bisa dievakuasi dan mendapat bantuan logistik dengan cepat.

    “Saya sudah mengerahkan 30.151 orang di semua wilayah yang terdampak dengan kelengkapannya,” kata dia, saat ditemui di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    IaIa mengatakan pasukan yang dikerahkan berasal dari ragam satuan di setiap Matra. Salah satu yang berperan yakni Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

    Mereka, lanjut dia, melakukan beragam upaya dari mulai membantu pencarian korban tertimbun longsor atau hanyut, mengevakuasi warga yang masih terjebak banjir hingga mendistribusikan logistik.

    Selain itu, TNI juga mengerahkan helikopter dan pesawat angkut untuk mendistribusikan logistik ke titik bencana yang sulit dijangkau.

    Dari matra laut, TNI juga telah mengirimkan dua kapal rumah sakit beserta personel untuk memberikan layanan medis untuk para korban banjir.

    Ia juga mengerahkan prajuritnya yang ada di TNI AD untuk membangun jembatan di beberapa titik jalur darat yang rusak akibat longsor.

    Seluruh pasukan tersebut tidak bekerja sendiri, melainkan bekerjasama dengan Polri, BNPB dan pemerintah daerah setempat dalam memulihkan wilayah pasca bencana.

    Hingga saat ini, para pasukannya masih terus bekerja di beberapa titik bencana. Dia memastikan pasukannya itu akan terus ditugaskan di sana sampai kondisi di lokasi bencana kondusif.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana sebut pemerintah masih sanggup atasi bencana, stok pangan cukup

    Istana sebut pemerintah masih sanggup atasi bencana, stok pangan cukup

    “Untuk sementara ini belum (buka peluang) ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI menyatakan pemerintah masih sanggup mengatasi bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera, termasuk stok pangan yang masih cukup untuk korban.

    Pernyataan Prasetyo tersebut menanggapi soal peluang bantuan internasional yang akan masuk jika bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional.

    “Untuk sementara ini belum (buka peluang) ya. Meskipun kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pras, sapaan akrabnya, menyampaikan pemerintah Indonesia mengapresiasi atas perhatian dari negara-negara sahabat yang memberikan perhatian, baik dalam bentuk bantuan langsung, maupun keprihatinan.

    Namun di sisi lain, pemerintah mengklaim masih sanggup mengatasi bencana itu sendiri, dengan kecukupan stok pangan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke daerah terdampak.

    “Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” kata Pras.

    Dari sisi pangan, pemerintah menyatakan bahwa stok cukup. Sementara untuk BBM, pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Pertanina agar pasokan BBM dapat didistribusi, meskipun lewat jalur udara.

    Pras menilai distribusi BBM jalur udara diakui memang tidak normal, namun menyesuaikan dengan kondisi bencana di lapangan.

    “BBM juga bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” kata Pras.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan kelancaran pengiriman bantuan logistik untuk masyarakat di daerah-daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pratikno mengatakan hingga saat ini sebanyak 500 ribu ton paket bantuan telah dikirimkan ke sejumlah daerah terdampak bencana.

    “Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak, termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” kata Pratikno.

    Ia menyampaikan koordinasi antarkementerian/lembaga terus diperkuat untuk memastikan kelancaran pengiriman dan distribusi logistik maupun pencarian korban.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Listyo Sigit diangkat jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI

    Kapolri Listyo Sigit diangkat jadi Ketua Dewan Penasihat KSPSI

    “Tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo diangkat menjadi Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dalam acara Pembukaan Rapimnas KSPSI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sigit yang mengemban jabatan baru tersebut pun menegaskan komitmennya soal mengawal hak dan kesejahteraan elemen buruh di Indonesia.

    “Tentunya saya selaku penasihat selalu memberikan masukan dan saran terkait dengan bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh, kesejahteraan buruh. Namun tetap melalui koridor yang konstruktif yang tertib,” ucapnya.

    Dengan begitu, ujarnya, pesan yang disuarakan buruh selama ini bisa tersampaikan dan tidak timbul distorsi iklim perusahaan.

    “Kenyamanan perusahaan tetap terjaga. Itu yang tentunya terus kita dorong,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Sigit juga mendorong Desk Ketenagakerjaan Polri bisa bekerja lebih maksimal dalam menyelesaikan sengketa industrial yang terjadi antara buruh dan pengusaha.

    “Ini semua untuk menjaga agar keadilan tetap terjaga,” ujarnya.

    Selain itu, ia memastikan akan mencari solusi bagi buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) agar bisa mendapatkan kesempatan melalui lapangan pekerjaan baru.

    “Tentunya saya dan seluruh anggota jajaran akan selalu siap untuk menjadi fasilitator yang menghubungkan antara kepentingan buruh, pengusaha, maupun pemerintah sebagai semua yang diperjuangkan bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

    Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gena Nena Wea mengatakan bahwa Listyo Sigit merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan buruh.

    “Ini merupakan hal yang sangat luar biasa untuk perjuangan buruh karena beliau bukan hanya saat ini, ada beberapa hal yang beliau dorong. Bahkan, jauh sebelum jadi Kapolri, beliau sudah bersama kami berjuang untuk buruh,” ucapnya.

    Ia juga menegaskan bahwa pengangkatan Listyo Sigit sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI sebagai pribadi, bukan sebagai Kapolri.

    “Kalaupun beliau pensiun nanti, pada saatnya nanti beliau akan tetap menjadi Ketua Dewan Penasihat,” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Banjir! Ratusan Petugas dan Warga Gresik Keroyokan Bersihkan Waduk dan Irigasi

    Cegah Banjir! Ratusan Petugas dan Warga Gresik Keroyokan Bersihkan Waduk dan Irigasi

    Gresik (beritajatim.com) – Memasuki musim hujan, ratusan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik bersama warga dikerahkan melakukan pembersihan waduk serta saluran irigasi di Desa Mentaras, Kecamatan Dukun. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi banjir sekaligus memastikan aliran air ke area pertanian tetap berjalan optimal.

    Kepala DPUTR Gresik, Dhiannita Tri Astuti mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Bakti PU ke-80 sekaligus melakukan penanaman 20 pohon di pinggir jalan. “Kami memilih waduk irigasi karena setiap musim penghujan risiko sedimentasi dan penyumbatan waduk cenderung meningkat,” katanya, Rabu (3/12/2025).

    Selain melakukan pembersihan dan penanaman pohon, lanjut dia, pihaknya juga menanam rumput vetiver di sekitar waduk. “Nantinya rumput vetiver yang kami tanam di seluruh tanggul berfungsi sebagai penahan erosi,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman menyatakan pentingnya kegiatan ini sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan di sekitar waduk. “Setelah dibersihkan dan ditanami pohon, kami berharap waduk ini lebih hijau serta menjadi spot yang menarik,” ungkapnya.

    Salah satu warga Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Umar menuturkan, dirinya menyambut baik langkah yang dilakukan DPUTR, mengingat beberapa wilayah sebelumnya sempat terdampak genangan akibat saluran yang tersumbat. “Kami sangat terbantu karena jika waduk penuh lumpur, air mudah meluap ke jalan. Semoga kegiatan seperti ini terus rutin dilakukan,” pungkasnya. [dny/kun]

  • Banggar sarankan dana “on call” Rp4 triliun dipakai untuk bencana di Sumatera

    Banggar sarankan dana “on call” Rp4 triliun dipakai untuk bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah menyarankan dana on call atau dana siap pakai yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp4 triliun bisa digunakan untuk menangani bencana yang melanda Pulau Sumatera.

    Dukungan anggaran tersebut, kata Said, untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

    “Dalam jangka pendek, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan,” kata Said dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Ia menyatakan sedih menyaksikan di berbagai media ada warga yang melakukan penjarahan toko dan gudang Bulog.

    Said meyakini kondisi warga tersebut belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak dan kemungkinan dilakukan untuk mempertahankan hidup sehingga melakukan perbuatan yang sebenarnya di dalam hatinya tidak ingin dilakukan.

    Maka dari itu, ia berharap penyediaan kebutuhan tanggap darurat bisa disegerakan agar lebih masif, seperti tempat pengungsian yang layak untuk perlindungan sementara, suplai kebutuhan makanan, layanan mandi, cuci, kakus (MCK), selimut, dan pakaian layak.

    Khusus untuk kelompok rentan, seperti anak anak, Said mengatakan perlu juga diberikan layanan pemulihan trauma.​​​​​​​ “Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus masif untuk menemukan korban yang hilang,” ucapnya.

    Selain itu, Said menambahkan anggaran on call tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan program pascatanggap darurat, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Kebutuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat pula menggunakan anggaran multiyear, yakni anggaran pada tahun 2026 dan seterusnya, karena untuk kebutuhan program tersebut sangat besar.

    Ia menjelaskan kebutuhan rehabilitasi diberikan untuk memulihkan berbagai layanan umum, seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.

    Sementara untuk kebutuhan rekonstruksi, sambung Said, digunakan untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum, baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, pasar, dan sebagainya yang rusak.

    “Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi,” imbuhnya.

    Bencana banjir bandang dan longsor disertai dengan ribuan kayu gelondongan telah meluluhlantakkan sejumlah kawasan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi melaporkan sebanyak 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 jiwa terluka, dan 576.300 jiwa mengungsi.

    Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi untuk terus bertambah, dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan.​​​​​​​

    Said menyebut bencana di tiga provinsi itu sangat memilukan sehingga seluruh masyarakat harus berduka secara nasional.

    Atas hal tersebut, ia mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban dan korban diharapkan meninggal dengan keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik.

    “Untuk memberikan respons cepat dan terintegrasi, pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana ini,” ujarnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jombang Resmi Luncurkan Program Bongkar Ratoon untuk Swasembada Gula Nasional

    Jombang Resmi Luncurkan Program Bongkar Ratoon untuk Swasembada Gula Nasional

    Jombang (beritajatim.com) – Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi saksi peluncuran resmi Program Percepatan Swasembada Gula Nasional melalui kegiatan Bongkar Ratoon dan Pengembangan Areal Tebu 2025, Rabu (3/12/2025).

    Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat.

    Peluncuran ini menandai komitmen besar untuk meremajakan tanaman tebu tua dan meningkatkan produksi gula di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Jombang.

    Acara yang diadakan di lahan Gapoktan Wuluh, Kecamatan Kesamben, ini menjadi momentum penting bagi petani dan stakeholders terkait dalam mengoptimalkan produktivitas tebu. Dengan adanya kegiatan Bongkar Ratoon, diharapkan tanaman tebu yang selama ini mengalami penurunan produktivitas karena keprasan (ratoon) berulang dapat diperbaiki.

    Kegiatan ini diikuti oleh Pimpinan Pabrik Gula, Korwil Kecamatan, Pengurus Koperasi, Gapoktan, dan Petani Bongkar Ratoon secara langsung maupun daring.

    Bupati Jombang Warsubi, dalam sambutannya menekankan bahwa Jombang adalah salah satu lumbung tebu utama di Jawa Timur. Menurut data Dinas Pertanian Jombang, pada 2024, luas areal tanam tebu di Kabupaten Jombang meningkat menjadi 10.787 hektare, dari sebelumnya 10.102 hektare pada 2023.

    Total produksi tebu pun mencapai 787.246 ton, dengan rendemen rata-rata naik signifikan menjadi 7,11% dari sebelumnya 6,5%. “Meskipun luas lahan bertambah, produktivitas belum maksimal karena banyak tanaman tua. Melalui Bongkar Ratoon ini, kami menargetkan produktivitas tebu kembali meningkat dari rata-rata 70 ton per hektare menjadi 80–100 ton per hektare,” ujar Bupati Warsubi.

    Sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung swasembada gula nasional pada tahun 2028, Bupati Warsubi juga berharap dukungan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait distribusi pupuk bersubsidi khusus tebu dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) modern.

    “Dengan adanya bantuan alsintan ini, kami berharap biaya pengolahan bisa lebih ditekan, serta efisiensi pertanian dapat meningkat,” tambahnya.

    Apresiasi Wakil Gubernur Jatim terhadap Petani

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, turut memberikan apresiasi tinggi kepada petani Jombang yang sudah terlebih dahulu melakukan bongkar ratoon secara mandiri. Sebanyak ±2.195 hektare lahan telah dibongkar oleh petani Jombang secara mandiri sebelum program resmi Kementerian Pertanian dimulai pada Oktober 2025.

    “Keseriusan petani kita luar biasa. Mereka berjuang secara mandiri untuk menyukseskan swasembada gula. Karena itu, kami mengusulkan kepada Kementerian Pertanian agar petani yang sudah melakukan bongkar ratoon mandiri ini tetap bisa mendapatkan bantuan operasional,” tegas Wagub Emil.

    Untuk program resmi Kementerian Pertanian tahun 2025, usulan Bongkar Ratoon di Jombang mencapai 502,22 hektare yang saat ini sedang dalam tahap distribusi benih.

    Tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi gula, Wakil Gubernur Emil juga menyinggung potensi hilirisasi tebu, yang tidak hanya sebagai bahan baku gula, tetapi juga sebagai bahan baku bio metanol.

    Hal ini dapat mendukung kemandirian energi hijau di Indonesia. Sebagai bentuk konkret dukungan, Wakil Gubernur memberikan bantuan traktor roda 4 kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) penerima untuk memperlancar proses Bongkar Ratoon serta meningkatkan mekanisasi pertanian di Jombang.

    Program percepatan swasembada gula ini tentunya memiliki manfaat langsung bagi masyarakat, terutama petani tebu. Kenaikan produktivitas dan rendemen akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani.

    Peningkatan produksi gula lokal juga akan membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga gula konsumsi nasional. Selain itu, pengembangan sektor tebu juga membuka peluang bagi industri turunan, seperti bio etanol, yang berpotensi mendukung kemandirian energi nasional di masa depan. [suf]

  • Mendagri ajak kepala daerah sumbang dana untuk bantu banjir Sumatera

    Mendagri ajak kepala daerah sumbang dana untuk bantu banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak kepala daerah di seluruh Indonesia untuk bersolidaritas menyumbangkan dana guna membantu penanganan bencana banjir Sumatera.

    “Saya membayangkan bahwa kita ada 552 provinsi, kabupaten, kota, kalau bisa tolong saling solidaritas. Ini akan sangat bisa meringankan,” kata Tito saat konferensi pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Tito sendiri telah menerbitkan surat edaran pada tanggal 1 Desember 2025 agar daerah bisa mentransfer langsung dana hibah kepada daerah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Menurut dia, surat edaran tersebut telah disosialisasikan dalam pertemuan daring bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. Ia menyebut ini merupakan saatnya kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain.

    “Dengan surat edaran yang kami buat tanggal 1 Desember itu menjadi payung hukum bagi rekan-rekan kepala daerah untuk bisa menghibahkan langsung, mentransfer langsung hibah dengan dasar surat edaran itu. Jadi, momentum ini saya mohon kepada rekan-rekan kepala daerah kita saling solid satu sama lain,” tuturnya.

    Ia pun mengapresiasi sejumlah daerah yang telah memberikan bantuan kepada daerah terdampak, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara (Kaltara).

    “Ada yang sudah memberikan. Saya tahu Ibu Khofifah (Gubernur Jatim) sudah langsung berangkat ke Sumut, ke Medan, ya. Kemudian, dua hari lalu beliau memberikan bantuan dalam bentuk barang. Kemudian, Gubernur Bengkulu juga sudah, melalui Baznas-nya, itu Rp3 miliar sudah diberikan kepada daerah terdampak. Sulawesi Selatan Rp1,5 miliar, terima kasih. Kaltara Rp1 miliar,” ucap Mendagri.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg: Penanganan lebih penting daripada debat status nasional

    Mensesneg: Penanganan lebih penting daripada debat status nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan, saat ini pemerintah mengutamakan penanganan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dibandingkan memperdebatkan status bencana nasional.

    Menurut dia, seluruh sumber daya nasional telah dikerahkan untuk mempercepat proses penanganan di tiga provinsi tersebut. Pemerintah bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait lainnya, berupaya keras untuk memastikan kebutuhan korban terdampak bencana bisa terpenuhi.

    “Yang paling penting adalah penanganannya. Penanganannya. Saudara-saudara tadi sudah bisa lihat bahwa semenjak terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara maupun juga Sumatera Barat, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujar dia, dalam keterangan pers penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Terkait belum ditetapkannya status menjadi bencana nasional, dia menjelaskan, keputusan tersebut melibatkan banyak pertimbangan.

    Meski demikian, ia menekankan bahwa aspek terpenting saat ini adalah respon cepat di lapangan.

    Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah, termasuk anggaran, untuk memastikan proses pemulihan dan penanganan maksimal.

    “Jadi berkenaan dengan masalah status itu, banyak pertimbangan. Dan sampai hari ini, kita merasa pemerintah merasa bahwa dengan penanganan yang cukup masif, semua sumber daya nasional dikerahkan, nah itu sementara pilihan yang diambil,” jelasnya.

    Dalam jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan, Prabowo menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana pastikan APBN cukup untuk tangani dampak bencana di Sumatera

    Istana pastikan APBN cukup untuk tangani dampak bencana di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden RI memastikan APBN masih cukup untuk membiayai penanganan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    “Di dalam APBN itu ada yang namanya Dana Siap Pakai, yang memang diperuntukkan untuk kesiapsiagaan, kebencanaan. Bapak Presiden (Prabowo Subianto, red.) sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah, nominal, itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pras melanjutkan dua hari yang lalu (1/12), besaran Dana Siap Pakai mencapai kurang lebih Rp500 miliar.

    “Kalau sampai terakhir, kurang lebih 2 hari yang lalu, (Dana Siap Pakai, red.) masih di kisaran Rp500 miliar sekian,” ujar Pras.

    Oleh karena itu, Pras meyakini Pemerintah Indonesia masih sanggup mengatasi sendiri penanganan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meskipun negara-negara sahabat telah menawarkan bantuan ke Indonesia.

    Pras, mewakili Pemerintah Republik Indonesia, pun mengucapkan terima kasih atas tawaran bantuan dari negara-negara sahabat itu.

    “Kami juga mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih, karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan, kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian, kami merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini, kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” ujar Pras.

    Mensesneg Prasetyo Hadi kemudian menjelaskan dari sisi pangan, pemerintah punya ketersediaan stok untuk disalurkan kepada para pengungsi, sementara itu untuk pasokan bahan bakar (BBM), pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Pertamina.

    “Kami juga intens berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM segera terdistribusi ke seluruh wilayah, termasuk harus menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal ya, kan BBM juga bagaimana kita usahakan bisa dilakukan dropping dari udara, karena memang menyesuaikan dengan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” kata Prasetyo Hadi.

    Dalam jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan Dana Siap Pakai,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Banjir bandang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa, 25 November 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam laman resminya, melaporkan data terbaru per 3 November 2025 jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu mencapai 804 jiwa, sementara 634 jiwa masih dinyatakan hilang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VIII desak “bencana nasional” Sumatera demi perjelas komando

    Komisi VIII desak “bencana nasional” Sumatera demi perjelas komando

    “Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendesak agar pemerintah segera menetapkan status “bencana nasional” untuk bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk memperjelas komando penanganan bencana.

    Dia menilai bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial belum cukup kuat untuk menangani bencana sedahsyat itu. Namun jika kepolisian dan tentara juga kini turut membantu penanganannya, pihak yang memberikan komando harus diperjelas.

    “Dibutuhkan yang berbagai pihak untuk turut serta. Terutama Kepolisian dan Tentara Nasional. Cuma sekarang komandonya di siapa?” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, saat ini banyak akses jalan kabupaten maupun nasional terputus karena bencana hidrometeorologi itu. Dia menilai kemampuan BNPB belum bisa menjangkau itu semua.

    Sejauh ini, menurut dia, masyarakat di lokasi bencana sudah ada yang bisa saling berkomunikasi dan mengirim kabar. Namun para korban saat ini ada yang bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi pisang.

    “Kan sudah dalam keadaan darurat bahaya mereka. Yang agak miris bagi kita kan orang sekarang masih sehat, tapi kalau lama-kelamaan mereka sakit dan meninggal waduh miris sekali,” kata dia.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa jenazah-jenazah korban akibat bencana itu banyak yang belum bisa dievakuasi. Kemudian juga berbagai kendaraan korban bencana masih banyak yang tertimbun.

    “Itu manusia semua di situ belum terjamah. Oke itu sudah dalam keadaan meninggal, tapi yang lain menunggu makanan, itu luar biasa,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta pemerintah mencari jalan yang terbaik untuk bisa menangani bencana di Sumatera. Jangan sampai belum selesai penanganan bencana di daerah itu, muncul lagi bencana di daerah lainnya.

    “Saya kira kita butuh kepastian untuk menanggulanginya,” kata dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dampak bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditangani secara nasional dan menjadi prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat (masa) tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno saat jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Usai jumpa pers, saat ditanya apakah instruksi itu dapat diterjemahkan sebagai status bencana menjadi bencana nasional, Pratikno menyebut bencana ditangani secara nasional.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.