Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Ini kata pengamat jika Hasto kembali jabat Sekjen PDIP

    Ini kata pengamat jika Hasto kembali jabat Sekjen PDIP

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ini kata pengamat jika Hasto kembali jabat Sekjen PDIP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Kongres ke-6 PDIP di Bali sudah selesai, jajaran pengurus DPP yang baru juga sudah diumumkan. Nama Hasto Kristiyanto tidak lagi mendapat posisi Sekjen, Jabatan Sekjen kini dirangkap oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Pengamat politik Trubus Rahadiansyah menilai keputusan itu sudah tepat, lantaran bila dipaksakan maka PDIP berpotensi akan tersandera usai mendapatkan amnesti Presiden Prabowo Subianto. 

    “PDIP sudah seharusnya melepas Hasto. Dan PDIP berpotensi akan tersandera,” kata Trubus saat dihubungi, Minggu (3/8/2025).

    Lebih jauh Trubus mengungkapkan citra PDIP akan terguncang bila tetap mempertahankan Hasto menjadi Sekjen PDIP. Sebab amnesti hanya memberikan ampunan kepada terpidana, namun tidak mengugurkan status pidananya. 

    Hal itu sesuai, ucap dia, pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang mengatakan amnesti yang diterima Hasto tidak menghilangkan perbuatan korupsi yang pernah dilakukan Sekjen PDIP tersebut. Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.

    “Amnesti tidak menggugurkan pidana. Jadi menurut saya sudah layak diganti (Hasto), karena menjadi beban,” tandas Trubus. 

    Diketahui, pada Kamis (31/7) malam DPR RI dan pemerintah menggelar rapat konsultasi membahas pertimbangan presiden terkait pemberian amnesti hingga abolisi. Di antaranya abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pengamat Pastikan Hasto Kristiyanto Didukung Banyak Kader Jadi Sekjen PDIP

    Pengamat Pastikan Hasto Kristiyanto Didukung Banyak Kader Jadi Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Hasto Kristiyanto kembali mencuat dan menjadi perbincangan. Itu setelah Presiden Prabowo Subianto memberinya amnesti atas kasus yang menjeratnya.

    Kali ini, perbincangan terhadap Hasto tidak lagi terkait seputar kasus suap PAW Harun Masiku, namun lebih kepada peluangnya untuk menduduki kembali jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Sejumlah pengamat menilai bahwa sosok Hasto Kristiyanto masih sangat berpeluang besar ditunjuk kembali sebagai Sekjen PDIP. Beberapa analis politik telah mengungkapkan peluang tersebut seperti pengamat Jamiluddin Ritongan, peneliti sekaligus Direkatur Eksekutif PT IPI, Suwadi Idris Amir, dan sejumlah pihak lainnya.

    Pandangan sampai disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa. Dia melihat, Hasto Kristiyanto sangat berpeluang besar menjadi sekretaris jenderal (Sekjen) PDIP. “Masih sangat terbuka lebar,” tandas Herry Mendrofa.

    Dia beralasan, Hasto merupakan kader PDIP yang memiliki loyalitas dan ideologis yang kuat. Hal itu terlihat pada sosoknya dalam dua dekade kepengurusan PDIP belakangan.

    Dia menambahkan, loyalitas dan konsistensi Hasto dalam mengawal garis politik Bung Karno melalui PDIP patut diapresiasi.

    Karena berbagai alasan tersebut, dia memiliki pandangan bahwa akan banyak kader PDIP yang mendukung Hasto Kristiyanto kembali ditetapkan sebagai sekjen.

    Diketahui, PDI Perjuangan merupakan partai memiliki tradisi kaderisasi berbasis loyalitas, rekam jejak, dan pengabdian.

  • KPU: Sejumlah kabupaten kirim logistik PSU Pilkada Papua ke kampung

    KPU: Sejumlah kabupaten kirim logistik PSU Pilkada Papua ke kampung

    Jayapura (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menyebutkan sejumlah KPU kabupaten mulai mengirim logistik pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur ke kampung-kampung.

    “Dari laporan yang diterima sejumlah KPU di kabupaten mulai mengirimkan logistiknya terutama ke wilayah atau kampung yang jauh dan susah dijangkau,” Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Diana Simbiak, di Jayapura, Minggu.

    Adapun KPU kabupaten yang sudah terkirim logistik PSU pilkada itu, kata dia, yakni KPU Kabupaten Jayapura, Keerom,Mamberamo Raya, Sarmi dan Kepulauan Yapen.

    Menurut dia, sebelum mengirim logistik tersebut, KPU senantiasa memonitor perkembangan cuaca melalui BMKG yang selalu update, sehingga pengiriman logistik dapat berjalan sesuai jadwal.

    “Mudah-mudahan pengiriman logistik ini dapat dilakukan sesuai jadwal dan tidak mengalami hambatan yang berarti, sehingga pelaksanaan PSU dapat berjalan sesuai jadwal,” ujar Diana.

    Dia mengatakan dalam pendistribusian logistik itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan TNI-Polri terkait bantuan pengiriman logistik, jika ada kendala.

    “Namun beberapa daerah sudah menyiapkan sarana angkutan seperti helikopter untuk mengangkut logistik, seperti yang disiapkan KPU Mamberamo Raya,” ujarnya.

    Pelaksanaan PSU pilkda yang akan digelar 6 Agustus 2025 dikuti diikuti dua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yakni paslon nomor urut satu Benhur Tommy Mano -Constan Karma dan paslon nomor urut dua Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Karakter Kritis, Alasan Bu Mega Bakal Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP

    Karakter Kritis, Alasan Bu Mega Bakal Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga (PDIP) saat ini dirangkap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Rangkap jabatan itu sebelum struktur kepengurusan baru DPP PDIP dibentuk pasca Kongres VI PDIP di Bali awal Agustus ini. Sejumlah tokoh PDIP dinilai layak mengisi salah satu posisi strategis tersebut.

    Beberapa nama yang mengemuka untuk mengisi jabatan Sekjen PDIP seperti mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, Ahmad Basarah, Djator Saiful Hidayat, hingga putra Mega sendiri, Prananda Prabowo.

    Meski nama-nama tersebut mengemuka saat Kongres VI PDIP lalu, namun nama Hasto Kristiyanto dinilai tetap masih menjadi figur paling kuat dan paling layak mengisi kembali jabatan sekjen tersebut.

    Peneliti Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir mengatakan bahwa Hasto Kristiyanto yang menduduki jabatan sekjen pada kepengurusan sebelumnya, masih sangat berpeluang besar untuk ditunjuk sebagai Sekjen PDIP oleh Megawati Soekarnoputri.

    Dia menyebut, PDIP membutuhkan karakter atau figur seperti Hasto Kristiyanto. Karakter yang dimiliki Hasto dimaksud yakni memiliki suara kitis dan vokal terhadap pemerintah bahkan terhadap mantan Presiden, Joko Widodo.

    “Hasto dibutuhkan PDIP karena karakter kritisnya terhadap kubu Jokowi dan pemerintah. Dimana vokalnya dibutuhkan merawat kritisme PDIP ke kubu pemerintah dan kubu Jokowi,” jelas Suwadi, Minggu (3/8).

    Dia bahkan menyebut, di dalam kepengurusan PDIP baik pusat maupun daerah-daerah, nama Hasto Kristiyanto masih sangat kuat. Suwadi menilai, Hasto memiliki jaringan kuat hingga kader-kader PDIP di daerah. “Dan hasto masih diinginkan kader-kader inti PDIP,” tambah Suwadi.

  • 3 Agustus 1949: Gencatan senjata RI-Belanda

    3 Agustus 1949: Gencatan senjata RI-Belanda

    Sumber foto: https://shorturl.at/KhPcI/elshinta.com.

    3 Agustus 1949: Gencatan senjata RI-Belanda
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Pada 3 Agustus 1949, tepat hari ini 76 tahun lampau, pemerintah Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan senjata setelah lebih tujuh bulan berperang. 

    Gencatan senjata ini menandai babak akhir dari perang kemerdekaan. Indonesia dan Belanda akhirnya merundingkan penyelesaian sengketa dan pengakuan kedaulatan dalam Konferensi Meja Bundar.

    Konflik Indonesia dan Belanda memanas lagi sejak Desember 1948. Dalam negosiasi-negosiasi lanjutan pasca-Perjanjian Renville, Indonesia dan Belanda sebenarnya telah sepakat untuk soal pembentukan pemerintahan federal sementara. Tapi kedua negara terus berselisih soal gencatan senjata, pemilu, dan status TNI dalam angkatan perang pemerintahan federal.

    Perdana Menteri Hatta sampai berkirim memo kepada Komisi Jasa-Jasa Baik PBB yang jadi penengah. Hatta menyampaikan bahwa Indonesia sudah mengalah sedapat-dapatnya untuk mendekati Belanda. 

    Di sisi lain, Belanda malah terus membentuk pemerintahan federal tanpa melibatkan RI dan terus menuntut pembubaran TNI. Wakil Tinggi Mahkota Belanda Dr. Beel bahkan sudah bulat dengan rencananya melancarkan aksi militer untuk melumpuhkan RI.

    “Pukul 21.00 tanggal 18 Desember 1948 pihak Belanda menyampaikan surat kepada Jusuf Ronodipuro, liaison officer delegasi RI di Jakarta. Isinya, terhitung mulai pukul 00.00 tanggal 19 Desember 1948 Belanda tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville dan perjanjian gencatan senjata,” tulis Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notisusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia (SNI) VI (2008: 248).

    Sayangnya, Jusuf Ronodipuro tidak berhasil mengawatkan surat ultimatum itu kepada pemerintah RI karena sambungan telepon dan telegram telah diputus. Usahanya untuk menumpang pesawat Komisi Jasa-Jasa Baik PBB pun gagal karena dilarang Belanda. Padahal malam itu juga Belanda telah mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Yogyakarta esok subuh.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Gubernur Banten apresiasi ormas yang jadi penjaga kearifan lokal

    Gubernur Banten apresiasi ormas yang jadi penjaga kearifan lokal

    ANTARA – Gubernur Banten, Andra Soni bersama Wali Kota Tangerang, Sachrudin menghadiri Milad ke 24 Forum Betawi Rempug (FBR) di Taman Elektrik, Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Minggu (3/8). Dalam sambutannya, Gubernur Banten menyebutkan peran FBR dianggap mampu menjaga harmoni sosial dalam membangun masyarakat yang berdaya saing serta berperan penting sebagai mitra strategis pemerintah. (Agung Andhika Indrawan/Satrio Giri Marwanto/Amita Putri Caesaria)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Kristiyanto Punya Kans Kuat Jabat Sekjen PDIP, Ini Analisis Jamiluddin Ritonga

    Hasto Kristiyanto Punya Kans Kuat Jabat Sekjen PDIP, Ini Analisis Jamiluddin Ritonga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum lama ini menggelar Kongres VI yang berlangsung di Bali pada 1-2 Agustus 2025.

    Usai kongres yang menetapkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030, kini publik tertuju pada posisi strategis di tubuh partai berlambang Banteng Moncong Putih itu.

    Posisi-posisi strategis yang menyita perhatian seperti Bendahara Umum, Sekretaris Jenderal (Sekjen) hingga beberapa jabatan penting lainnya.

    Untuk posisi sekjen misalnya, setidaknya ada empat nama yang sempat mengemuka di arena kongres. Di antara nama itu, Hasto Kristiyanto yang menjabat sekjen pada kepengurusan sebelumnya tidak masuk bursa.

    Kendati begitu, peluang Hasto Kristiyanto menempati jabatan sekjen pada periode mendatang dinilai masih sangat besar. Apalagi, setelah dirinya kini bebas dari kasus dugaan suap dan perintangan yang sempat menjeratnya.

    Asumsi tersebut disampaikan Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga. Dia menilai, Hasto Kristiyanto masih sangat kuat sebagai kandidat sekjen pada periode lima tahun ke depan.

    Salah satu alasannya karena posisi sekjen saat ini dirangkap oleh Megawati Soekarnoputri. Dengan fakta itu, Jamiluddin menilai sangat mungkin Hasto akan kembali menduduki jabatan Sekjen PDIP ke depan.

    “Memang nama Hasto tidak ada dalam stuktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP hasil kongres partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu di Bali pada 1-2 Agustus 2025,” kata Jamiluddin Ritongan, Minggu (3/8).

    Dia menyebut, posisi Sekjen PDIP tidak bakalan lama dirangkap oleh putri Proklamator RI Bung Karno itu. Apalagi, ketua umum tidak bisa merangkap sekjen.

  • KPU Jayapura distribusi logistik PSU Pilgub Papua ke distrik terjauh

    KPU Jayapura distribusi logistik PSU Pilgub Papua ke distrik terjauh

    “Distribusi logistik PSU kita mulai sejak 2 Agustus dan hari pertama kami prioritaskan u tum distrik yang paling jauh dan sulit dijangkau, agar semua bisa tepat waktu menjelang PSU 6 Agustus 2025,”

    Sentani (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua mulai mendistribusikan logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dengan pengiriman perdana diarahkan ke distrik-distrik terjauh di daerah ini.

    Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra Jerianto Tunya di Sentani, Minggu, mengatakan distribusi logistik tersebut diawali dari dua distrik paling ujung yakni Kaureh dan Yapsi, yang memiliki tantangan geografis cukup berat dan memerlukan waktu tempuh lebih lama.

    “Distribusi logistik PSU kita mulai sejak 2 Agustus dan hari pertama kami prioritaskan u tum distrik yang paling jauh dan sulit dijangkau, agar semua bisa tepat waktu menjelang PSU 6 Agustus 2025,” katanya.

    Menurut Efra, pemilihan distrik terjauh sebagai tujuan awal distribusi dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kendala di lapangan, seperti cuaca ekstrem, kerusakan jalan, dan keterbatasan sarana transportasi.

    “KPU Kabupaten Jayapura telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian, TNI, serta pemerintah daerah dalam memastikan distribusi logistik PSU berlangsung aman, lancar dan sesuai jadwal,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, selain distribusi pihak ya juga terus melakukan pemantauan dan komunikasi intensif dengan penyelenggara di tingkat distrik dan kampung agar setiap pergerakan logistik dapat diawasi dan didokumentasikan dengan baik.

    “Logistik yang dikirim meliputi kotak suara, surat suara, bilik suara, formulir, serta perlengkapan pemungutan suara lainnya yang disesuaikan dengan jumlah pemilih di tiap TPS,” katanya lagi.

    Dia menambahkan, setelah pendistribusian ke Kaureh dan Yapsi, logistik akan dikirim bertahap ke distrik lainnya seperti Airu, Namblong, Unurumguay, hingga wilayah kota seperti Sentani dan Waibhu.

    “Dengan strategi ini kami berharap seluruh logistik PSU telah berada di lokasi masing-masing paling lambat H-1 sebelum pemungutan suara, agar pelaksanan PSU berjalan sesuai harapan dan tahapan,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Agustina Estevani Janggo
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Muzani sebut pemberian abolisi-amnesti telah lewat pertimbangan matang

    Muzani sebut pemberian abolisi-amnesti telah lewat pertimbangan matang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan keputusan pemberian abolisi kepada terpidana kasus importasi gula Tom Lembong dan pemberian amnesti kepada terpidana kasus suap Hasto Kristiyanto oleh Presiden RI Prabowo Subianto, telah melalui pertimbangan matang.

    “Saya kira Presiden telah melalui pertimbangan yang matang tentang hal itu,” kata dia saat ditemui di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu.

    Muzani mengatakan, pemberian abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945.

    Dirinya pun menyambut baik adanya keputusan pemberian abolisi dan amnesti sebagai upaya untuk menjaga kerukunan dan persatuan.

    “Saya kira kita sambut baik sebagai bagian dari upaya untuk meneguhkan persatuan, kebersamaan, dan kegotongroyongan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kamis (31/7), DPR RI memberikan persetujuan permohonan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

    DPR RI juga memberikan persetujuan permohonan pemberian amnesti terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai terpidana kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

    Tom Lembong divonis empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus korupsi importasi gula, sedangkan Hasto Kristiyanto divonis tiga tahun dan enam bulan karena terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait dengan penggantian antar-waktu Harun Masiku.

    Pada Jumat (1/8) malam, Tom Lembong resmi dibebaskan dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Sementara itu, Hasto Kristiyanto resmi dibebaskan dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ini Alasan Megawati Tak Masukkan Hasto Kristianto di Kepengurusan PDIP 2025–2030 Meski Sudah Bebas

    Ini Alasan Megawati Tak Masukkan Hasto Kristianto di Kepengurusan PDIP 2025–2030 Meski Sudah Bebas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi melantik jajaran pengurus DPP PDIP periode 2025–2030 dalam Kongres VI yang digelar di Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (2/8/2025). Namun, dalam struktur baru tersebut, tak tampak nama Hasto Kristiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai.

    Megawati sendiri menetapkan dirinya kembali sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Selain itu, ia juga melantik langsung 37 nama lain yang masuk dalam kepengurusan partai, mulai dari ketua bidang hingga bendahara. Hasto, yang baru menghirup udara bebas pada Jumat (1/8) malam usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, tidak tampak hadir dalam pelantikan tersebut.

    Sebelumnya, Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang menyeret nama Harun Masiku. Namanya sempat ramai diperbincangkan publik setelah mendapat pengampunan bersama lebih dari seribu terpidana lainnya melalui keputusan politik hukum yang diambil oleh Presiden Prabowo.

    Megawati memimpin langsung jalannya pelantikan di hadapan kader partai. Dalam pengambilan sumpah, ia mengatakan, “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah Saudara bersedia untuk dilantik?”

    “Bersedia!” jawab para pengurus secara serempak, sebelum mereka mengucapkan sumpah jabatan bersama Megawati.

    Ketiadaan Hasto dalam struktur DPP baru menandai perubahan signifikan dalam tubuh partai berlambang banteng tersebut. Meskipun belum ada penjelasan langsung dari Megawati soal absennya Hasto, sumber internal menyebutkan bahwa PDIP sedang melakukan penataan organisasi secara menyeluruh pasca-Pemilu 2024. Selain itu, status hukum Hasto yang baru saja memperoleh amnesti juga diduga menjadi pertimbangan utama.