Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • PSU tinggal menghitung hari, Bawaslu Papua minta hindari politik uang

    PSU tinggal menghitung hari, Bawaslu Papua minta hindari politik uang

    ANTARA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua  mengingatkan peserta Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua agar tidak melakukan politik uang.  Di saat pelaksanaan PSU yang tinggal menghitung hari ini, Bawaslu Papua juga mengingatkan hal serupa kepada masyarakat yang akan mencoblos di tanggal 6 Agustus mendatang. ​​​​​​(Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Bogor ajak masyarakat kobarkan semangat kemerdekaan

    Bupati Bogor ajak masyarakat kobarkan semangat kemerdekaan

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengobarkan semangat kemerdekaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia.

    Ajakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 200.1.2.3/1023-Bakesbangpol sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.40.1.1/3823/SJ tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025.

    “Gerakan ini bukan sekadar seremonial, tapi bagian dari upaya kita bersama untuk menumbuhkan kembali semangat kebangsaan, nasionalisme, dan rasa cinta tanah air di tengah masyarakat,” kata Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

    Dalam edaran itu, Rudy menginstruksikan seluruh perangkat daerah, kecamatan, desa, hingga masyarakat umum untuk melaksanakan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih secara masif dan terkoordinasi mulai tanggal 1 hingga 17 Agustus 2025.

    Masyarakat juga diajak menghias rumah, tempat usaha, ruang kerja, dan fasilitas publik dengan nuansa merah putih sebagai bentuk partisipasi aktif menyambut hari kemerdekaan.

    “Semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, komunitas, hingga keluarga di rumah, diharapkan ikut mengobarkan semangat merah putih. Kita ciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan penuh semangat nasionalisme,” ujar Rudy.

    Gerakan dilakukan dengan pendekatan edukatif, yakni mendorong masyarakat memasang bendera sejak tanggal 1 hingga 31 Agustus 2025, terutama bagi yang belum memiliki bendera.

    Ia juga meminta para camat mengawali kegiatan pembagian bendera dengan pencanangan bersama unsur forkopimcam, pemerintah desa atau kelurahan, serta melibatkan tokoh masyarakat, agama, pemuda, perempuan, dan pelaku usaha.

    “Camat, kepala desa, RW dan RT juga perlu turun langsung ke lapangan, memantau, sekaligus memberikan edukasi kepada warga dengan pendekatan yang persuasif,” kata Rudy.

    Perangkat daerah, RSUD, dan BUMD juga diminta turut serta dengan membagikan sedikitnya 200 bendera Merah Putih berukuran 90×60 cm dan memasang bendera di seluruh kendaraan dinas jabatan maupun operasional.

    Beberapa organisasi perangkat daerah, seperti Disdagin, Dinkop UMKM, Disdik, Diskominfo, Disbudpar, Disnaker, dan Dinkes juga diimbau menggandeng mitra binaan, seperti pelaku UMKM, dunia usaha, lembaga pendidikan, media, dan fasilitas kesehatan.

    “Kita ingin seluruh penjuru wilayah Kabupaten Bogor semarak dengan suasana kemerdekaan. Ini sekaligus momentum menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,” ujar Bupati Bogor.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panitia Kongres PWI 2025 sepakati mekanisme pemilihan ketua umum baru

    Panitia Kongres PWI 2025 sepakati mekanisme pemilihan ketua umum baru

    Jakarta (ANTARA) – Steering Committee atau Panitia Pengarah Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2025 menetapkan mekanisme pencalonan ketua umum yang akan bertarung pada kongres mendatang.

    Untuk dapat mendaftar, bakal calon ketua umum wajib mendapat dukungan minimal dari 20 persen PWI provinsi atau sekitar delapan provinsi dan proses pendaftaran bagi para calon ketum dibuka secara gratis atau tanpa dipungut biaya.

    “Kita ingin memastikan bahwa proses pencalonan benar-benar terbuka dan adil untuk semua kader PWI dari seluruh Indonesia,” ujar Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh selepas rapat di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin, dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Sebagai bagian dari proses tersebut, dibentuk pula Tim Penjaringan Calon Ketua Umum yang terdiri atas tujuh anggota SC dan tiga anggota dari Organizing Committee (OC) atau Panitia Pelaksana, yakni Ketua OC Marthen Selamet Susanto, Wakil Ketua Raja Parlindungan Pane, dan Sekretaris OC TB. Adhi.

    Wakil Ketua OC Raja Parlindungan Pane menyatakan dukungannya atas keputusan tersebut. “Ini keputusan yang solid dan terbuka, kami menyambutnya dengan baik demi kelancaran kongres,” katanya.

    Rapat SC tersebut dihadiri lengkap oleh tujuh anggotanya, termasuk dua anggota baru pengganti Atal S. Depari yang mengundurkan diri dan almarhum Wina Armada Sukardi.

    Tujuh anggota SC tersebut, yakni Zilkifli Gani Ottoh, Totok Suryanto, Dwikora Putra, Zacky Anthony, Lutfil Hakim, Marah Sakti Siregar, dan Diapari Sibatangkayu.

    Rapat SC juga menyelesaikan isu penting terkait keikutsertaan PWI Provinsi Banten pada kongres.

    SC menyepakati bahwa dua kubu PWI Banten, yakni hasil konferensi provinsi dan hasil konferensi luar biasa dinyatakan sah sebagai peserta Kongres PWI 2025.

    Jalan tengah lainnya, yakni Banten yang memiliki tiga suara, dinyatakan hanya berhak atas dua suara sehingga masing-masing akan diberi satu suara.

    Khusus untuk Banten, SC juga secara khusus akan mengundang kedua belah pihak pada pekan ini.

    “Ini adalah keputusan yang mengedepankan semangat persatuan. Kedua kubu PWI Banten kita anggap sah dan diundang untuk diberikan hak suara secara proporsional,” kata Raja Parlindungan Pane.

    Sementara itu, untuk daftar pemilih tetap (DPT), SC memutuskan akan menggunakan daftar yang sama seperti pada Kongres PWI sebelumnya di Bandung pada September 2023.

    Zulkifli menambahkan bahwa keputusan itu juga merupakan aspirasi dan kesepakatan dari dua Ketua Umum PWI.

    Dalam rapat itu pula, SC dan OC menyepakati masa bakti kepengurusan hasil Kongres PWI 2025 akan berlaku selama lima tahun penuh, yakni periode 2025–2030.

    Hal itu dilakukan untuk mengembalikan normalitas organisasi setelah kepengurusan hasil Kongres Bandung 2023 dinilai tidak berjalan semestinya.

    “Baru berjalan satu tahun sudah terjadi dualisme kepengurusan, artinya kepengurusan sebelumnya tidak berjalan normal. Maka penting bagi kami menetapkan masa bakti kepengurusan mendatang selama lima tahun penuh,” ujar Zulkifli.

    Pada kesempatan sama, OC menyampaikan persiapan teknis penyelenggaraan kongres telah mencapai 70 persen.

    Rangkaian Kongres PWI 2025 dijadwalkan akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Kita akan menyampaikan undangan untuk seluruh peserta besok,” kata Zulkifli.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PANRB cek layanan Sekolah Rakyat saat kunjungi SRMP 17 Tabanan

    Menteri PANRB cek layanan Sekolah Rakyat saat kunjungi SRMP 17 Tabanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, untuk memastikan tata kelola kelembagaan Sekolah Rakyat berjalan secara efektif dan efisien, termasuk menyiapkan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan.

    “Hari ini saya berkesempatan meninjau langsung kegiatan belajar-mengajar Sekolah Rakyat yang merupakan bagian dari Program Prioritas Presiden Prabowo dalam memperluas akses pendidikan bermutu, setara, dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan,” kata Rini usai mengunjungi SRMP 17 Tabanan, Bali, Senin dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta.

    Rini mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, memutus rantai kemiskinan, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.

    Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata kehadiran negara yang tidak hanya memberi pendidikan gratis, tetapi juga gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter, sama halnya dengan program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Perumahan Rakyat.

    Seluruh program tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

    Menteri PANRB menyaksikan langsung bagaimana anak-anak yang sebelumnya bahkan sulit memenuhi kebutuhan dasar kini bisa tinggal di asrama, belajar dengan layak, dan bermimpi besar tentang masa depan mereka.

    Kunjungan Menteri PANRB menjadi sarana untuk memahami dinamika di lapangan, berinteraksi langsung dengan guru, tenaga kependidikan, dan para siswa.

    “Jadi, ini merupakan program Bapak Presiden terhadap bagaimana mendekatkan negara kepada masyarakat. Jadi, semakin kecil jarak antara instansi pemerintah dengan rakyat. Jadi, Masyarakat betul-betul lebih disejahterakan,” ujarnya.

    Menurut Rini, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu manifestasi dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan, dengan semua institusi pemerintah bahu-membahu untuk membangun Sekolah Rakyat yang bertujuan mencerdaskan masyarakat kurang mampu secara lebih setara.

    Hadirnya Sekolah Rakyat menjadi suatu cerminan dari reformasi birokrasi, bukan hanya sekedar masalah prestasi reformasi birokrasi itu sendiri, tetapi juga mencerminkan bahwa negara itu hadir pada semua titik layanan dasar.

    Dalam kesempatan tersebut, disampaikan Sekolah Rakyat mencerminkan pendekatan shared outcome yang menjadi prinsip dalam reformasi birokrasi, bahwa keberhasilan birokrasi terletak pada dampak nyatanya bagi rakyat, bukan pada banyaknya aturan yang dibuat.

    Rini berharap semangat yang ada di SRMP 17 Tabanan ini dapat menjadi contoh baik dan menginspirasi daerah lain dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 karena reformasi birokrasi sejati bukan soal administrasi, tetapi tentang komitmen negara untuk hadir di titik-titik paling mendasar dari kehidupan rakyatnya.

    Sekolah Rakyat mengintegrasikan pendidikan akademik dan empat pilar karakter, yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan. Sistem boarding 24 jam dilengkapi dengan jaminan gizi, kesehatan, dukungan keluarga, serta pembinaan komunitas sekitar.

    Setiap siswa juga menggunakan kartu digital yang terhubung dengan sistem absensi, makan, keuangan, dan ibadah.

    Sekolah Rakyat diharapkan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan partisipasi sekolah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta mendorong mobilitas sosial generasi muda.

    Kehadiran sekolah ini juga menggerakkan ekonomi lokal melalui lapangan kerja baru, belanja sekolah, dan penguatan kohesi sosial.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensesneg ingatkan soal bendera One Piece tak ganggu kesakralan HUT RI

    Mensesneg ingatkan soal bendera One Piece tak ganggu kesakralan HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan agar fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece menjelang 17 Agustus 2025 tidak mengganggu kesakralan peringatan HUT Ke-80 RI.

    “Kami berharap di bulan Agustus ini, jangan lah ternodai dengan hal-hal yang sakral. Ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia mengaku tak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kebebasan berekspresi, namun yang menjadi masalah ketika ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk suatu kepentingan, misalnya mendorong pengibaran bendera selain Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI.

    “Sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah, yang jadi masalah itu kan adalah misalnya ada pihak-pihak yang kemudian dalam ‘memanfaatkan’ kreativitas tersebut untuk hal-hal yang menurut pendapat kami itu juga sebaiknya jangan sampai terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas berkata, “Misalnya, kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut untuk mengimbau supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera Merah Putih, kan itu yang tidak benar.”

    Menurut dia, pengibaran bendera selain Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah semestinya tidak dilakukan dengan cara yang mengurangi nilai-nilai sakral kemerdekaan.

    “Saya pun sebagai pribadi mengimbau mari kita bersama-sama, kita cintai Republik kita ini apa adanya, dalam kondisi apapun, semangatnya harus positif, ekspresi. Tadi misalnya ada kecewaan, tidak harus ditunjukkan dengan cara seperti itu. Tidak harus,” katanya.

    Sebab, kata dia, Pemerintah saat ini tengah bekerja keras melanjutkan pembangunan demi mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa di tengah dinamika global yang penuh dengan tantangan.

    “Kalaupun hari ini ada kondisi di bangsa kita yang mohon maaf masih belum sesuai yang diharapkan, ya kami, kita semua, mari kita bekerja keras mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, mewujudkan cita-cita pendiri bangsa,” katanya.

    Menanggapi anggapan bahwa reaksi pemerintah terlalu berlebihan terhadap fenomena pengibaran bendera One Piece, Prasetyo pun mengajak masyarakat untuk fokus menyemarakkan HUT Ke-80 RI dengan semangat positif.

    “Jangan dibesar-besarkan, kita Merah Putih, kibarkan bendera Merah Putih setinggi-tingginya. Di laut kibarkan para penyelam. Di udara, kibarkan. Semangatnya itu yang positif gitu loh untuk bangsa dan negara,” ucapnya.

    Dia mengimbau pula segenap elemen bangsa untuk bersatu dan menghargai pengorbanan yang telah dilakukan para pahlawan bangsa terdahulu untuk meraih kemerdekaan Indonesia dengan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu kesakralan kemerdekaan RI.

    “Kita harus optimis sebagai anak-anak bangsa. Ada masalah, ya mari kita hadapi. Memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Kami pun pemerintah juga terbuka berhadap semua masukan, semua kritik,” kata dia.

    Belakangan ini publik diramaikan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece, menjelang HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

    Bendera fiktif tersebut memiliki latar hitam dan tengkorak, serta dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak berwarna putih dengan ekspresi tersenyum itu berhiaskan topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.

    Hingga Sabtu (2/8), beberapa bendera fiktif itu tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah pengguna mengganti foto profilnya dengan logo bendera anime itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ferdinand Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Sosok yang Layak sebagai Sekjen PDIP

    Ferdinand Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Sosok yang Layak sebagai Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean punya pernyataan menarik terkait Hasto Kristiyanto.

    Pernyataan ini disampaikannya lewat cuitan di akun media sosial, Hasto kembali dikaitkan oleh Ferdinand dengan jabatan lamanya.

    Ia menyebut Hasto Kristiyanto masih jadi sosok yang tepat untuk jabatan Sekertaris Jenderal PDIP.

    Tidak ada nama yang lainnya, menurut Ferdinand sosok Hasto yang tepat untuk jabatan ini.

    “Hasto Kristiyanto, sosok yang tepat untuk kembali duduk sebagai Sekjen Partai PDI Perjuangan..!!,” tulisnya dikutip Senin (4/8/2025).

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri secara aklamasi kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025-2030.

    Keputusan ini diambil setelah seluruh kader dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia sepakat 100 persen untuk menunjuknya kembali memimpin partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

    Selain menjabat sebagai Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri juga untuk sementara merangkap jabatan sebagai Sekjen. Sejumlah pihak menilai, sikap Megawati merangkap Sekjen itu sebagai sinyal untuk memberi jalan kepada Hasto kembali menduduki jabatan tersebut.

    Peluang Hasto menjabat sebagai Sekjen PDIP periode lima tahun ke depan dinilai sangat terbuka setelah adanya amnesti dari Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang membelitnya. Kini Hasto sendiri telah bebas dan bisa kembali bersama kader PDIP lainnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Film `Gak Nyangka` dinilai dorong semangat kreativitas anak muda

    Film `Gak Nyangka` dinilai dorong semangat kreativitas anak muda

    Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah dan anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah (kiri dari Dimyati) saat nonton bareng film Gak Nyangka di bioskop di Kota Serang, Minggu (3/8/2025). (ANTARA/HO-Tim A Dimyati Natakusumah)

    Film `Gak Nyangka` dinilai dorong semangat kreativitas anak muda
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 06:45 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menilai film Gak Nyangka dapat mendorong semangat kreativitas serta optimisme anak muda, karena mampu menyampaikan kritik sosial dan pesan moral secara ringan, namun mendalam melalui medium komedi.

    Hal itu ia sampaikan usai menghadiri penayangan film tersebut di Cinepolis, Mall of Serang, Kota Serang, Minggu.

    “Saya enggak nyangka ini film komedi yang lucu, tapi juga membangun. Bisa menghibur, mengobati stres, tapi di saat yang sama memberikan pesan semangat, empati, dan kebersamaan,” ujarnya.

    Menurut Dimyati, film yang dibintangi para mahasiswa ini tidak hanya menyajikan hiburan, tetapi juga memberi inspirasi tentang perjuangan generasi muda dalam menghadapi tantangan pendidikan dan kehidupan.

    “Film ini mengajarkan jangan pantang menyerah. Empat sahabat di film itu semua berhasil karena tidak menyerah meski jatuh bangun. Ini contoh konkret bahwa sukses itu hasil dari proses,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi gaya penyampaian kritik sosial melalui komedi yang dinilai lebih efektif dan tidak menyakiti. “Film ini mengkritik tapi dengan cara yang membuat kita tersenyum, jadi tidak menyinggung tapi justru membangun,” ujar dia.

    Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah yang turut hadir menyatakan film Gak Nyangka adalah bentuk nyata dukungan terhadap ekonomi kreatif, khususnya di kalangan pemuda.

    “Film ini memadukan moral, budaya, sosial dan komedi dalam satu paket. Produksi seperti ini harus terus didorong karena memberi ruang ekspresi bagi anak muda,” kata dia.

    Film tersebut diproduseri oleh Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono dan disambut antusias oleh kader dan simpatisan Partai Demokrat yang hadir dalam pemutaran.

    Rizki menyebut “Gak Nyangka” sebagai momentum kebangkitan kreativitas di daerah. “Semangat ekonomi kreatif harus digaungkan, termasuk di Banten. Ini hari yang baik untuk membangun optimisme dan kreativitas anak muda,” ujarnya.

    Rizki yang hadir didampingi istri serta para kader Demokrat dari Banten menyampaikan harapan agar film serupa dapat terus diproduksi dan menjadi medium pendidikan karakter serta inspirasi generasi muda.

    Film Gak Nyangka sendiri mengisahkan empat mahasiswa yang menghadapi berbagai kendala dalam menyelesaikan studi, namun berhasil menaklukkan tantangan tersebut lewat kegigihan, solidaritas, dan kerja keras. Pesan utamanya adalah sukses butuh proses.

    Sumber : Antara

  • Profil Fajar Adriyanto, penerbang tempur yang gugur saat latihan

    Profil Fajar Adriyanto, penerbang tempur yang gugur saat latihan

    Asisten Potensi Dirgantara Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Fajar Adriyanto memberi paparan dalam acara bertajuk, “Morotai and Beyond”, yang digelar di Jakarta, Jumat (13/9/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri

    Profil Fajar Adriyanto, penerbang tempur yang gugur saat latihan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 13:05 WIB

    Elshinta.com – Marsekal Pertama (Marsma) Fajar Adriyanto merupakan salah satu korban tewas akibat kecelakaan pesawat terbang yang terjadi di Bogor, Jawa Barat, Minggu.

    Fajar gugur ketika sedang melakoni latihan dengan pesawat latih sipil Quicksilver GT500 di Desa Benteng Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kala itu, pria berpangkat bintang satu itu dengan salah satu pilot yang juga tewas di tempat tengah menggunakan pesawat bernomor ekor S126 milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).

    Fajar bukan merupakan wajah baru di jajaran TNI AU. Dia bahkan cukup dikenal masyarakat karena kerap mewakili TNI AU memberikan pernyataan resmi kepada sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU.

    Mantan penerbang tempur pesawat F-16 itu memulai karirnya sejak masuk ke Akademi Angkatan Udara (AAU) 1992.

    Beberapa jabatan strategis pun pernah disandang fajar diantaranya Komandan Skuadron 3 Lanud Iswahyudi pada 2007 sampai 2019, Komandan Lanud Manuhau pada 2017 hingga 2019, Kadispenau pada 2019 sampai 2020, Kepala Dinas Potensi Dirgantara pada 2020 sampai 2023 dan Aspotdirga Kaskoopsudnas pada 2023 sampai 2024.

    Jabatan terakhir fajar yakni Kapoksahli Kodiklatau. Fajar bersama Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohammad Tonny Harjono diketahui pernah terlibat dalam peristiwa saling kejar atau dog fight dengan pesawat jet Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia.

    Kala itu, TNI AU dengan F-16nya harus mencegat pesawat F/A-18 Hornet Angkatan Udara Amerika Serikat yang masuk ke kawasan udara Indonesia pada 2003.

    Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi antar pesawat jet hingga akhirnya pesawat tempur Amerika Serikat menjauh dari kawasan udara Indonesia.

    Kini, jenazah Fajar direncanakan diterbangkan dari Lanud Halim Perdanakusuma menuju Probolinggo, hari ini, untuk dimakamkan di sana. Sebelum dimakamkan, jenazah Fajar sempat disemayamkan di rumah duka di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/8).

    Sumber : Antara

  • Terseret Isu Munaslub Golkar Gantikan Bahlil, Nusron Wahid Tegaskan Dua Poin Penting

    Terseret Isu Munaslub Golkar Gantikan Bahlil, Nusron Wahid Tegaskan Dua Poin Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar kepemimpinan Bahlil Lahadalia dipanaskan dengan rumor bakal digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar dengan agenda mengganti jabatan ketua umum.

    Bahkan muncul rumor, gerakan ini telah mendapat restu dari istana. Nama politisi senior Nusron Wahid terseret.

    Merasa namanya dikaitkan dengan gerakan ini, Nusron menampik isu tersebut. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar mengaku tidak tahu menahu sumber isu ini berasal.

    “Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub,” tegas Nusron di Jakarta, dikutip pada Senin (4/8/2025).

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia tegas menepis isu adanya keretakan di tubuh partai yang dipimpinnya seiring dengan beredarnya kabar Munaslub.

    “Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” tegas Bahlil.

    Sementara itu, Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid menekankan, bahwa tidak ada satu pun alasan yang rasional untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilainya berjalan baik dan sesuai arah organisasi.

    “Bahlil itu on the track. Konsolidasi terus berjalan, program partai juga hidup. Golkar sangat solid,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

    Menurut Nurdin, soliditas internal ini menjadi modal kuat bagi Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baik kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, disebutnya bekerja bersama menyukseskan agenda strategis nasional.

  • Menko Polkam tindak pihak yang sengaja bakar hutan untuk buka lahan

    Menko Polkam tindak pihak yang sengaja bakar hutan untuk buka lahan

    Menko Polkam Budi Gunawan. ANTARA/HO-Humas Kemenko Polkam.

    Menko Polkam tindak pihak yang sengaja bakar hutan untuk buka lahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 09:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan jajarannya akan menindak tegas pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan.

    “Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” kata Budi Gunawan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut pria yang akrab disapa BG itu, pemerintah memahami masyarakat ataupun korporasi membutuhkan lahan untuk kebutuhan usaha nya.

    Di sisi lain, pemerintah tidak membenarkan metode membakar lahan untuk membuka lahan karena akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

    “Karenanya Bapak Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan,” kata BG.

    BG menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah menyediakan alternatif teknologi modern bagi masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan. Program ini mencakup penyediaan alat berat, teknologi land clearing yang ramah lingkungan, dan bantuan teknis dari kementerian terkait

    BG melanjutkan, program bantuan teknologi ini akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

    Pemerintah, lanjut dia, juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.

    Dengan adanya upaya ini, BG berharap penggunaan metode pembakaran hutan bisa dikurangi oleh kalangan perusahaan atau individual.

    BG juga tidak lupa mengapresiasi Desk Koordinasi Karhutla yang telah berhasil menekan drastis angka kebakaran hutan dan lahan. Berkat sinergi lintas kementerian dan lembaga, titik api saat ini turun signifikan dibandingkan tahun 2024.

    “Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh elemen yang tergabung dalam Desk Karhutla. Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini,” tutup BG.

    Sumber : Antara