Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Politik kemarin, Prabowo terima medali hingga Megawati melayat

    Politik kemarin, Prabowo terima medali hingga Megawati melayat

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik telah diberitakan pada Senin (4/8), dan berikut lima berita pilihan yang dapat Anda baca pada pagi ini, yakni mulai dari Presiden Prabowo Subianto terima medali kehormatan hingga mantan Presiden Megawati Soekarnoputri melayat di Bali.

    1. Prabowo terima medali kehormatan dari Komando Operasi Khusus AS

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima medali kehormatan dari Komando Operasi Khusus Amerika Serikat atau US Special Operations Command (USSOCOM) atas peran dan kepemimpinan Prabowo dalam meningkatkan hubungan kedua negara.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Megawati didampingi Prananda dan Hasto melayat di Bali usai kongres

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Prananda Prabowo beserta istri dan Hasto Kristiyanto melayat ke kediaman ibunda mantan Menteri PPPA Bintang Puspayoga dan Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Ni Jero Samiarsa.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. PCO: CKG sekolah jangkau seluruh Indonesia hingga Desember 2025

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di sekolah akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dengan proses pemeriksaan berlangsung secara bertahap hingga Desember 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Presiden terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Dokter Spesialis di DTPK

    Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Dasco: Pertemuan dengan Megawati sampaikan pesan selamat Kongres PDIP

    Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan selamat dari Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra atas perhelatan Kongres Ke-6 PDIP.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU Jayapura telah distribusikan kotak suara ke 12 distrik

    KPU Jayapura telah distribusikan kotak suara ke 12 distrik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU Jayapura telah distribusikan kotak suara ke 12 distrik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua telah mendistribusikan kotak suara untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua ke 15 distrik di daerah ini dari 19 distrik yang ada.

    Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra Jerianto Tunya kepada ANTARA di Sentani, Senin, mengatakan distribusi logistik PSU telah berlangsung tiga hari berturut-turut sejak Sabtu (2/8) hingga Senin (4/8), dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan pengawasan langsung dari Bawaslu Kabupaten Jayapura.

    “Seluruh logistik PSU dikirim sesuai jadwal ke distrik-distrik yang telah ditentukan, distribusi pertama pada Sabtu (2/8) ke Kaureh dan Yapsi sekitar pukul 14.00 WIT, hari pertama kami fokus ke dua distrik terjauh di wilayah barat,” katanya.

    Menurut Efra, selanjutnya distribusi pada Minggu (3/8) malam pukul 18.32 WIT ke Distrik Airu, ini menjadi salah satu titik yang membutuhkan perhatian khusus karena aksesibilitas yang cukup sulit.

    “Distribusi lanjutan berlangsung lagi pada Senin (4/8) ke 12 distrik lainnya secara maraton, pengirimannya dilakukan mulai pukul 12.14 hingga 16.35,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, 12 distrik yang melakukan pendistribusian logistik yakni Sentani Barat 10 kotak suara, Yokari lima kotak suara, Depapre 10 kotak suara, Ravenirara Rara empat kotak, dan Kemtuk Gresi 12 kotak suara.

    “Distrik lainnya yakni Kemtuk delapan kotak suara, Gresi Selatan empat kotak suara, Nimboran 14 kotak suara, Namblong 10 kotak suara, dan Unurumguay 10 kotak suara,” katanya lagi.

    Dia menambahkan, tim KPU bergerak cepat pada waktu yang terbatas untuk menyelesaikan pendistribusian logistik ke 19 distrik, yang tersisa saat ini logistik empat distrik yang akan didistribusikan pada hari terakhir yakni Selasa (5/8).

    “Kami mohon dukungan seluruh elemen masyarakat agar PSU berjalan lancar, damai, demokratis, ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk menjaga integritas pemilu di Papua,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Presiden terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Dokter Spesialis di DTPK

    Presiden terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Dokter Spesialis di DTPK

    ini bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    Untuk tahap pertama, tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK, khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

    “Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dihubungi di Jakarta, Senin malam.

    Dalam kesempatan yang sama, Hasan melanjutkan penetapan wilayah penerima diprioritaskan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu daerah dengan keterbatasan akses, daerah yang kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang memerlukan intervensi afirmatif atau dukungan dan bantuan dari pemerintah pusat.

    Tidak hanya tunjangan khusus, dokter-dokter spesialis dan subspesialis, serta dokter gigi spesialis dan subspesialis juga akan mendapatkan kesempatan pelatihan berjenjang dan pembinaan karier.

    “Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan agar profesionalisme tetap terjaga,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin pada bulan lalu (28/7).

    Menkes menjelaskan tunjangan khusus untuk para dokter spesialis dan dokter subspesialis di daerah-daerah DTPK merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

    Pemerintah, lanjut Menkes, menyadari pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar sehingga mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah terpencil perlu menerima insentif yang adil, layak dan berkelanjutan.

    “Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik, di mana pun mereka bertugas,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    Dalam Perpres Nomor 81 Tahun 2025, tunjangan khusus yang diberikan kepada para dokter per bulan itu di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlalu sesuai ketentuan kepegawaian.

    Pemerintah pun mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan tersebut, terutama terkait alokasi anggaran, penyediaan logistik, dan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal, transportasi, dan pengamanan bagi tenaga medis.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSU 6 Agustus di Papua siap dilaksanakan secara aman

    PSU 6 Agustus di Papua siap dilaksanakan secara aman

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenko Polkam: PSU 6 Agustus di Papua siap dilaksanakan secara aman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025 siap dilaksanakan secara aman, tertib, dan demokratis.

    Hal itu disampaikan Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Heri Wiranto, selaku Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 yang tergabung dalam Desk Koordinasi Nasional (Diskornas) Pilkada Serentak 2024, usai memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), penyelenggara Pemilu, dan unsur keamanan di Jayapura, Papua, Senin (4/8).

    “Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh unsur terkait di mana dari hasil pertemuan tersebut dapat menyimpulkan bahwa seluruh penyelenggara telah siap melaksanakan PSU,” katanya

    Menurut Heri, pelaksanaan PSU tidak hanya berlangsung di Provinsi Papua, tetapi juga di Kabupaten Boven Digoel dan Barito Utara, Kalimantan Tengah.

    “Dan saat ini tim dari Kemenko Polhukam ditugaskan melakukan pemantauan langsung di ketiga daerah tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi di daerah,” ujarnya.

    Dia menjelaskan untuk itu pemerintah daerah bersama KPU dan Bawaslu telah bekerja sama secara optimal dalam mempersiapkan seluruh aspek teknis pelaksanaan PSU, termasuk kesiapan logistik, dukungan anggaran, serta keamanan.

    “Pemerintah daerah sudah memfasilitasi berbagai kebutuhan penyelenggaraan, mulai dari dukungan dana yang sudah disiapkan sejak sebulan lalu,hingga logistik Pemilu. Unsur TNI dan Polri juga telah menyatakan siap mengamankan jalannya PSU,” katanya.

    Dia menambahkan sehingga PSU yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2025 harus dapat berjalan secara damai dan demokratis, tanpa hambatan berarti. pihaknya mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta menjaga situasi tetap kondusif.

    “Kami berharap PSU kali ini berlangsung aman, damai, demokratis, dan kondusif. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menentukan pemimpin daerah yang benar-benar diinginkan,”ujarnya lagi.

    Dia menambahkan pihaknya Tim Pemantauan Kemenko Polkam akan terus mengawal proses PSU hingga tuntas Ia juga mendorong peran aktif Bawaslu dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

    Sumber : Antara

  • Penindakan bendera One Piece jika menggiring masyarakat

    Penindakan bendera One Piece jika menggiring masyarakat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mensesneg: Penindakan bendera One Piece jika menggiring masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan penindakan yang kiranya dilakukan atas fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece, menjelang peringatan HUT Ke-80 RI, apabila individu atau kelompok melakukan upaya menggiring masyarakat agar tidak mengibarkan bendera Merah Putih.

    “Kalaupun ada penindakan, itu yang tadi saya jelaskan berkali-kali, kalau ada pihak-pihak yang menggeser makna dari ekspresi itu, misalnya, dengan mengimbau supaya lebih baik mengibarkan ini,” kata Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Sebab, kata dia, bendera Merah Putih merupakan simbol negara yang harus dijaga kesakralannya, terlebih pada momentum peringatan HUT RI.

    “Ini sakral bendera Merah Putih. Kita semua ini kan anak bangsa Indonesia, warga bangsa Indonesia. Saya kira teman-teman juga pasti merasa terusik gitu,” ucapnya.

    Untuk itu, Mensesneg mengajak segenap elemen masyarakat untuk mengedepankan semangat persatuan dan cinta tanah air dalam rangka memperingati HUT Ke-80 RI.

    “Di hari kemerdekaan, di bulan kemerdekaan, harus kita tumbuhkan semangat, kebersamaan, nation and character building, saling persatuan, saling bekerja sama, penuh optimisme, bergotong royong,” ujarnya.

    Menanggapi pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah mengedepankan pola penyelesaian masalah melalui dialog dan kerja sama lintas pihak.

    “Bahwa ada masalah, iya, Kami tidak menutupi itu. Semua masalah, satu per satu coba kita cari jalan keluarnya. Pola-pola penyelesaian masalah seperti hari ini, kalau saudara-saudara perhatikan, ini menjadi gaya baru bahwa antara pemerintah, DPR, dengan seluruh stakeholders, masyarakat, kita duduk bersama, kita cari jalan keluar,” katanya.

    Belakangan ini publik diramaikan dengan fenomena pengibaran bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece, menjelang HUT Ke-80 RI pada 17 Agustus mendatang.

    Bendera fiktif tersebut memiliki latar hitam dan tengkorak, serta dua tulang yang menyilang di belakangnya. Tengkorak berwarna putih dengan ekspresi tersenyum itu berhiaskan topi jerami kuning khas tokoh utama One Piece, Monkey D. Luffy.

    Hingga Sabtu (2/8), beberapa bendera fiktif itu tampak terpasang di sejumlah titik di berbagai daerah di Indonesia. Sementara di media sosial, sejumlah pengguna mengganti foto profilnya dengan logo bendera animasi itu.

    Sumber : Antara

  • Pemberian amnesti dan abolisi simbol rekonsiliasi bangsa

    Pemberian amnesti dan abolisi simbol rekonsiliasi bangsa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkum: Pemberian amnesti dan abolisi simbol rekonsiliasi bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 00:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan simbol rekonsiliasi bangsa.

    Supratman mengatakan di dalam negeri, terdapat kepentingan untuk melakukan konsolidasi serta menjaga persatuan di tengah situasi saat ini.

    “Presiden ingin mengajak semua komponen bangsa, semua kekuatan elemen-elemen politik, baik tokoh-tokoh masyarakat, ayo kita bersama-sama bersatu,” kata Supratman dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin.

    Dengan demikian, ia menegaskan Presiden maupun Kementerian Hukum sama sekali tidak mau mempersoalkan tentang proses hukum yang sudah dilakukan pengadilan maupun proses sebelumnya yang telah dilaksanakan terhadap penerima abolisi dan amnesti.

    Apalagi, pemberian amnesti dan abolisi dari Presiden tidak hanya diberikan kepada dua figur penting di Indonesia, yakni Menteri Perdagangan periode 2015–2016 Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, tetapi juga kepada seribu lebih narapidana lainnya.

    Bahkan, disebutkan bahwa sebanyak enam narapidana penerima amnesti merupakan pelaku makar tanpa senjata di Papua.

    “Bayangkan, mereka ini pelaku makar kepada negara, tetapi Presiden menganggap harus ada simbolisasi untuk menyatukan bangsa ini,” ungkapnya.

    Supratman menuturkan rencana pemberian amnesti kepada narapidana memang sudah lama diutarakan Presiden Prabowo sejak awal menjabat sehingga bukan merupakan hal yang tiba-tiba.

    Namun, nama-nama narapidana yang akan diberi amnesti diverifikasi dan diseleksi terlebih dahulu sebelum diumumkan.

    “Jadi, prosesnya biasa saja, sudah ada dari dulu. Prosesnya ini juga sudah lama bergulir,” ucap Menkum.

    Adapun abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

    Sementara amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    Terbaru, abolisi diberikan kepada Tom Lembong setelah divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara serta denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan, setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

    Sementara amnesti diberikan kepada 1.178 narapidana, yang antara lain kepada Hasto usai divonis penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan setelah terbukti memberikan suap dalam kasus dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap.

    Sumber : Antara

  • Pertemuan dengan Megawati sampaikan pesan selamat Kongres PDIP

    Pertemuan dengan Megawati sampaikan pesan selamat Kongres PDIP

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dasco: Pertemuan dengan Megawati sampaikan pesan selamat Kongres PDIP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 20:45 WIB

    Elshinta.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap pertemuannya dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan selamat dari Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra atas perhelatan Kongres Ke-6 PDIP.

    “Pesan dari Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai (Gerindra) kepada saya untuk disampaikan kepada Ibu Mega. Pertama, adalah ucapan selamat kongres ,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Sebab, kata dia, Kongres Ke-6 PDIP yang digelar di Bali berlangsung secara tertutup tanpa mengundang pihak eksternal dari partai-partai politik lain.

    “Karena memang PDIP tidak mengundang pihak luar, termasuk para ketua umum sehingga pada kesempatan itu Pak Prabowo sebagai ketua umum menitipkan pesan selamat kongres,” ucapnya,

    Dia juga menyebut dalam pertemuan itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan pula pesan dari Presiden Prabowo kepada Megawati mengenai Museum Bung Karno.

    “Kalau Mensesneg itu pesan Presiden (untuk disampaikan) kepada Ibu Mega itu ada beberapa hal mengenai beberapa hal mengenai museum Bung Karno,” ujarnya.

    Dasco menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut pihaknya turut menyampaikan pula pesan mengenai pandangan Presiden Prabowo terhadap Undang-Undang Pemilu.

    “Beberapa hal yang terkait dengan masalah Undang-Undang Pemilu,” katanya.

    Dia pun menyebut saat ini fraksi partai politik di parlemen masih melakukan simulasi di internal masing-masing sebelum pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dibahas di Komisi II DPR RI.

    “Masing-masing partai sedang melakukan simulasi. Nah, nanti setelah reses masuk kami akan mensinergikan di Komisi II tentunya,” ujarnya.

    Di lokasi yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pesan Presiden Prabowo soal Undang-Undang Pemilu yang disampaikan dalam pertemuannya dengan Megawati tersebut terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.

    Dia mengatakan pesan yang disampaikannya itu mencakup pandangan Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan, serta sebagai pimpinan partai politik.

    “Kalau berkenaan dengan Undang-Undang Pemilu, Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentu punya pandangan terhadap hasil keputusan MK,” kata Prasetyo Hadi.

    Dia lantas berkata, Kedua, secara pribadi; dalam kapasitas beliau sebagai ketua umum salah satu partai politik yaitu partai Gerindra, tentu juga memiliki pandangan sehingga dalam komunikasi dengan pimpinan partai yang lain, salah satunya pasti juga membicarakan, menyampaikan pandangan-pandangan tersebut.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengunggah foto pertemuan bersama Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, usai mengumumkan persetujuan DPR atas pemberian amnesti bagi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    Foto tersebut diunggah melalui akun instagram milik Dasco (@sufmi_dasco), Kamis (31/7) malam, sekitar pukul 23.00 WIB. Dari foto yang diunggah tersebut, Dasco terlihat bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, bertemu dengan Megawati, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo.Namun dari unggahan tersebut, Dasco hanya menyertakan keterangan yakni “Merajut Tali Kebangsaan dan Persaudaraan”. Dia pun tak menerangkan lokasi dan waktu pertemuan atas unggahan foto tersebut.

    Foto itu memperlihatkan mereka tengah berduduk di sebuah ruang tamu rumah dengan meja yang berada di tengahnya. Namun ruangan rumah tersebut berbeda dengan potret rumah tempat pertemuan Dasco dan Megawati sebelum-sebelumnya.

    Sumber : Antara

  • Lebih Dekat ke Jokowi Ketimbang Prabowo, Alasan Bahlil Lahadalia Mudah Dilengserkan dari Golkar

    Lebih Dekat ke Jokowi Ketimbang Prabowo, Alasan Bahlil Lahadalia Mudah Dilengserkan dari Golkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Munaslub Partai Golkar diyakini bakal semakin menguat beberapa waktu mendatang. Ada beberapa alasan mengapa Bahlil Lahadalia ingin dilengserkan dari kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    Salah satu alasan paling menonjol yang bisa memicu besarnya dorongan untuk melakukan Munaslub adalah kedekatan Bahlil Lahadalia terhadap mantan presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi.

    Di lain sisi, Bahlil dinilai tidak terlalu dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Kader-kader yang ingin total menyelaraskan program dengan Prabowo inilah yang akan menyuarakan Munaslub lebih menguat.

    Peneliti Citra Institute, Efriza tidak menampik jika kedekatan Bahlil dengan Jokowi memungkinkan dirinya digulingkan dari kursi Ketua Umum Golkar.

    Dia bahkan menyebut, kemungkinan tersebut sangat tinggi, apalagi melihat situasi politik setelah amnesti dan abolisi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap dua tokoh yang selama ini dinilai berseberangan dengan Jokowi dan beberapa tahun terakhir.

    Efriza menilai, kebijakan Prabowo itu mempertegas sikapnya yang gerah dengan kepemimpinannya acap direcoki, bahkan dirinya dikonotasikan sebagai presiden boneka.

    “Di internal Golkar ada kelompok yang merasa tidak terakomodir oleh kepemimpinan Bahlil,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Senin (4/8).

    Kepemimpinan Bahlil yang dianggap tidak solid mendukung Presiden Prabowo karena lebih loyal kepada Jokowi, menjadikan isu munaslub bisa menguat.

    Efriza menyebut, kepemimpinan Bahlil di Golkar saat ini tidak menguntungkan bagi agenda politik penguasa. “Bahwa kedekatannya dengan Jokowi justru akan menghambat penyelarasan partai dengan pemerintahan Prabowo Subianto,” tandasnya.

  • Partai NasDem ingatkan Pemkab Langkat ikuti suara masyarakat

    Partai NasDem ingatkan Pemkab Langkat ikuti suara masyarakat

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Partai NasDem ingatkan Pemkab Langkat ikuti suara masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ricky Anthony menyoroti lambannya progres pembangunan di Kabupaten Langkat. Capaiannya pun harus dikebut dan diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat secara luas, khususnya di Kabupaten Langkat negeri bertuah. Hal ini disampaikan Ricky Anthony, saat menggelar rapat rutin DPRD Sumut Dapil Binjai-Langkat dengan DPRD Langkat Fraksi Partai NasDem, di Stabat, Kabupaten Langkat, Sabtu (2/8). 

    Dalam pertemuan internal tersebut, banyak hal yang dibahas. khususnya bidang infrastruktur harus dikebut. Mengingat, kebutuhan akan hal ini merupakan sebagai penunjang peningkatan ekonomi masyarakat. “Kita mengingatkan, Pemkab Langkat agar mengikuti suara masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan adalah hal yang patut diprioritaskan,” kata legislator muda yang biasa disapa RA ini, Senin (4/8) pagi.

    Politisi dari Partai NasDem ini menerangkan, mereka selalu rutin turun ke desa-desa. Di tingkat tapak, banyak diserap laporan masyarakat terkait permohonan perbaikan jalan. “Pembangunan infrastruktur harus dikebut untuk mengejar keterlambatan tersebut. Jangan ada lagi anggaran yang tidak pada prioritas sesuai keinginan masyarakat,” tegas RA.

    Selain infrastruktur, dalam pertemuan itu juga dibahas soal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baru dibentuk. Direksi dan Komisarisnya sudah pun terpilih dengan tahapan seleksi yang ketat. Dari terbentuknya BUMD tersebut, sangat diharapkan bisa membawa angin segar bagi masyarakat. Manfaat positif serta lapangan kerja yang sehat, semestinya bukan hanya jadi isapan jempol belaka.

    “Kami ingatkan, agar BUMD ini benar-benar bermanfaat bagi pembangunan daerah. Khususnya untuk kemaslahatan masyarakat di Negeri Bertuah ini,” tuturnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Senin (4/8). 

    Peringatan hari kemerdekaan RI sudah diambang mata. Makna kemerdekaan yang sesungguhnya, sangat diharapkan masyarakat untuk benar-benar dirasakan. Birokrasi yang sehat, merupakan wujud dari kemerdekaan dalam kehidupan sosial.

    “Sebentar lagi, negara kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. Masyarakat Langkat harus merasakan kemerdekaan dengan pembangunan yang merata di Bumi Bertuah nan Religi ini,” cetusnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hoaks! Artikel sebut Jokowi akui bebaskan Hasto dan Tom Lembong

    Hoaks! Artikel sebut Jokowi akui bebaskan Hasto dan Tom Lembong

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook pada 1 Agustus menampilkan tangkapan layar yang menyerupai artikel berita, disertai foto Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Dalam narasi unggahan tersebut, seolah-olah Jokowi mengatakan bahwa Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong harus berterima kasih kepadanya karena mereka dibebaskan atas perintah dirinya.

    Unggahan ini mendapat respons dari warganet, dengan 461 tanda suka dan 159 komentar.

    Berikut judul dalam unggahan tersebut:

    “Jokowi Ke Hasto Dan Tom Lembong Jokowi: Banyak Berterima Kasih Dengan Saya Kalian Bebas Itu Perintah Saya”

    Namun, benarkah artikel sebut Jokowi akui bebaskan Hasto dan Tom Lembong?

    Unggahan tangkapan layar artikel yang menarasikan Jokowi akui bebaskan Hasto dan Tom Lembong. Faktanya, artikel dalam tangkapan layar tersebut merupakan suntingan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel resmi dengan judul sebagaimana tertulis dalam tangkapan layar tersebut.

    Meskipun nama media, tanggal publikasi, dan foto yang digunakan tampak serupa, konten aslinya berbeda. Artikel yang dimaksud berasal dari laman Gelora dengan judul “Reuni Angkatan 80 UGM Dituding Settingan, Jokowi: Kalau Tidak Datang Tentu Ramai”.

    Dengan demikian, judul dalam tangkapan layar yang menyebut Jokowi memerintahkan pembebasan Hasto dan Tom Lembong merupakan hasil suntingan.

    Klaim: Artikel sebut Jokowi akui bebaskan Hasto dan Tom Lembong

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.