Jenis Media: Politik

  • Menhan: Bendera “One Piece” tak layak dikibarkan saat momentum HUT RI

    Menhan: Bendera “One Piece” tak layak dikibarkan saat momentum HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai bendera tengkorak bertopi jerami “Jelly Roger” dari anime “One Piece” tidak pantas berkibar di bawah bendera Indonesia saat momentum HUT ke-80 RI.

    “Bendera Merah Putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang Merah Putih itu di-back up oleh tengkorak. Tidak pas dong,” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa.

    Menurut Sjafrie, Bendera Merah Putih merupakan simbol negara yang sakral dan harus dihargai oleh seluruh masyarakat.

    Simbol tersebut, kata Sjafrie, menjadi sakral lantaran banyak pahlawan yang harus mengorbankan nyawanya dalam peperangan demi mengibarkan Bendera Merah Putih.

    Kini, kesakralan Bendera Merah Putih dalam momentum HUT RI akan tercoreng jika harus berkibar bersamaan dengan bendera berlambang tengkorak tersebut.

    “Tidak apa-apa untuk benderanya (lambang Jelly Roger). Tapi jangan kamu pajang di bawahnya bendera Merah Putih dong,” tegas Sjafrie.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menilai gerakan pengibaran bendera tengkorak merupakan bentuk provokasi yang dapat menurunkan kewibawaan dan derajat Bendera Merah Putih.

    “Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” kata pria yang akrab disapa BG dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (1/8).

    Menurut pria yang akrab disapa BG, pemerintah sangat mengapresiasi segala bentuk kreativitas warga dalam berekspresi selama itu tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara.

    Namun jika pemerintah melihat adanya upaya kesengajaan dalam menyebarkan narasi tersebut, BG memastikan pemerintah akan mengambil langkah tegas.

    “Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan Bendera Merah Putih. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 ayat (1) menyebutkan ‘Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun’ Ini adalah upaya kita untuk melindungi martabat dan simbol negara,” kata BG.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menanam mangrove, menuai asa warga Tambakrejo 

    Menanam mangrove, menuai asa warga Tambakrejo 

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Menanam mangrove, menuai asa warga Tambakrejo 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Deru ombak dan suara bising mesin-mesin perahu nelayan mewarnai perjalanan ke lokasi hutan mangrove yang berada di pesisir pantai utara Kota Semarang, tepatnya di kawasan Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Lokasi konservasi mangrove ditempuh perjalanan naik kapal sekitar 20 menit. Sepanjang perjalanan terlihat aktivitas nelayan memasang keramba ikan. Air laut sudah mulai pasang ketika tiba ditempat sandar perahu nelayan.

    Hamparan hutan mangrove terlihat, akar yang kuat dan daun yang rimbun seolah-olah tersirat sejuta harapan disana. Keberlangsungan ekosistem kawasan pesisir pantai utara Semarang yang akhir-akhir ini sering terjadi banjir rob. Keberadaan mangrove kini telah membawa harapan bagi warga di kawasan tersebut. Seperti kata Juraimi ketua Kelompok Peduli Lingkungan Camar (Cinta Alam Mangrove Asri dan Rimbun), berawal dari keprihatinan akibat kerusakan lingkungan dan abrasi, mereka membentuk kelompok Camar yang terdiri dari 10 orang pada tahun 2010 dengan semangat gotong royong dan penuh keterbatasan.

    “Waktu itu saya bertekad menjadi orang yang bermanfaat untuk tanah kelahiran”, katanya, Senin (4/8).

    Kegigihan Juraimi membuahkan hasil dengan adanya dukungan dari CSR PT Pertamina Patra Niaga, pada tahun 2010 membuat program untuk membina kampung nelayan di Tambakrejo. Awalnya ada 4 program yakni infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Karena dianggap kurang lengkap akhirnya ditambah program peduli lingkungan ditahun 2011. Sejak itulah kelompok Camar dari tahun 2012 sampai 2019 sudah menanam 99.000 magrove yang ditanam dari ujung arteri sampai pinggir pantai. Ditahun 2019 pihaknya juga menerima aset yang sangat berharga yakni jogging track sepanjang 240 meter dikawasan konservasi mangrove pada saat itu berbarengan dengan Covid-19.

    “Dari tahun 2019 hingga sekarang jumlah mangrove sudah mencapai 150.000 tanaman mangrove yang ditanam bantuan berbagai pihak”, ujar pegiat lingkungan tersebut seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini. 

    Kelompok Camar tak hanya menjaga mangrove, tapi juga membangun ekosistem ekonomi dan wisata berbasis lingkungan (eduwisata) yang menghidupi ratusan warga Tambakrejo.

    Salah satu warga, Amro mengaku rob sering melanda kawasan Tambakrejo meski demikian warga tetep melaut karena itulah kehidupan mereka. Sejak ada eduwisata magrove yang dikelola kelompok Camar, kini sebagian warga tidak hanya mengandalkan dari melaut yang semakin berkurang pendapatannya tetapi juga bisa menjadi pengemudi kapal untuk kunjungan ke lokasi konservasi. Meski tidak setiap hari ada tetapi paling tidak dalam seminggu 3-4 kali mengangkut pengunjung yang kebanyakan dari mahasiswa dan peneliti untuk monitoring tanaman mangrove. 

    “Seringnya kunjungan dari mahasiswa atau peneliti pada waktu pagi hari. Kadang rombongan antara 4 hingga15 orang itupun kunjungan tidak setiap hari ada,  hanya 3-4 kali dalam seminggu. Untuk satu kali trip sewa kapal sebesar Rp. 150.000 yang bisa diisi maksimal 15 orang,”   ujar pengemudi perahu ini.

    Senada, Juraimi juga membenarkan adanya berkah dari mangrove bagi warga dikampungnya. Mereka menjadi biro jasa mengantar pengunjung yang ingin menyusuri hutan mangrove. “Kadang bisa melayani sampai 10 pengunjung, Alhamdulillah bisa menjadi tambahan penghasilan bagi para nelayan,” ungkapnya.

    Sementara, di sisi lain para ibu juga ambil peran ikut meningkatkan perekonomian keluarga dengan cara memanfaatkan mangrove menjadi produk olahan seperti dibuat keripik mangrove, sirup, batik dan lain-lain.

    “Dari mangrove kami olah jadi keripik, sirup, bahan untuk membatik. Sekarang Ibu-ibu disini bisa ikut mendapatkan penghasilan dari awalnya yang hanya menganggur,” ujar warga Tambakrejo, Sitatu.

    Menurut Rektor UIN Walisongo Semarang Prof Imam Taufiq dalam jurnal kampus, keberadaan mangrove dinilai sangat penting. Mangrove menjadi ikhtiar bersama melindungi bumi dari bencana alam. Mangrove juga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar karena mampu menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas udara menjadi lebih bersih.

    “Mangrove juga membantu alam dalam mendapatkan kualitas udara yang lebih baik dan bersih, sehingga Kota Semarang menjadi lebih nyaman dan sehat,” ungkapnya.

    Area Manager Communications, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah Taufiq Kurniawan menyampaikan menanam mangrove menjadi salah satu implementasi PT Pertamina mendukung kebijakan pemerintah Jawa Tengah khususnya pemerintah kota Semarang dalam hal mengatasi dampak abrasi yaitu rob yang bisa saja setiap waktu terjadi. 

    “Kita secara telaten membantu kelompok Camar menanam mangrove. Ketika mangrove ditanam tidak hanya untuk “mageri segoro” menjadi pagar laut, tapi juga untuk kita tau bahwa mangrove ini juga banyak kegunaan lainnya. Seperti menjadi batik, kue dan sebagainya”, ujar Taufiq.

    Taufiq menyebut harapan penanaman mangrove program CSR ini akan berdampak mulitiplayer efek baik dari sisi laut terselamatkan,  dari sisi nelayan mendapatkan pendapatan tambahan dan dari sisi pembibitan terselamatkan pemukiman nelayan dari dampak abrasi. Selain juga Ibu-ibunya bisa mendapatkan olahan dari tanaman mangrove yang ada. 

    “Ini sudah meluas tidak hanya jadi budidaya mangrove tetapi sudah menjadi eduwisata”, imbuhnya.

    Lurah Tanjung Mas, Sony Yudha Pradana menjelaskan pada saat musim barat, ombak dari laut utara itu sangat kencang. Dengan adanya mangrove, hantaman itu tak langsung mengenai permukiman warga, sehingga mangrove menjadi benteng alami yang meredamnya.

    Data yang disampaikan dari wilayah Kelurahan Tanjung Mas seluas 323 hektare, sekitar 30 hektare merupakan wilayah pesisir yang terdampak langsung abrasi dan banjir rob. Bahkan, diprediksikan sekitar lima persen dari luas total wilayah saat ini sudah tertutup air laut. Bahkan pemakaman sudah tidak terlihat.

    Dijelaskan, upaya penyelamatan lingkungan sangat mendesak dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah bersama stakeholder terkait terus melakukan edukasi terkait lingkungan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pemanfaatan mangrove. 

    Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang, luasan hutan mangrove pada tahun 2021 mencapai 169,91 hektare, sebagian besar berada di Kecamatan Tugu. Sedangkan hasil survei pada tahun 2023 oleh WALHI menunjukkan penurunan menjadi 111,06 hektare. Secara umum, hutan mangrove di Semarang tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk. Kecamatan Tugu memiliki kawasan mangrove terluas dibandingkan kecamatan lain di Semarang. Kondisi mangrove Berdasarkan data tahun 2008, sekitar 73,33 persen hutan mangrove di Semarang dalam kondisi kritis dan rusak, sementara hanya 26,67 persen yang masih baik. Kerusakan hutan mangrove disebabkan oleh erosi pantai, kerusakan tambak, dan reklamasi lahan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Lemhannas: Dukungan Palestina dari negara Barat “angin segar” bagi RI

    Lemhannas: Dukungan Palestina dari negara Barat “angin segar” bagi RI

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menilai dukungan untuk Palestina dari negara-negara Barat, seperti Inggris dan Prancis beberapa waktu belakangan, merupakan “angin segar” bagi upaya Indonesia mendorong two state solution atau solusi dua negara kepada Palestina dan Israel.

    “Tentu bagi kami itu merupakan kabar yang sangat baik dan positif karena Indonesia selama ini juga mendorong bagi upaya penyelesaian damai dan berdirinya Palestina sebagai negara,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Adapun solusi dua negara merupakan rencana perdamaian yang diusulkan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Solusi tersebut mengusulkan pembentukan dua negara merdeka yang hidup berdampingan, yaitu negara Palestina dan negara Israel, dengan batas wilayah yang jelas serta pengakuan timbal balik.

    Dia menegaskan sikap Indonesia saat ini jelas, dengan mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.

    Oleh karena itu, kata dia, apabila nantinya negara-negara di dunia mengakui, terutama pengakuan ditunjukkan pada saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan bahwa Palestina merupakan negara yang berdaulat, maka hal tersebut merupakan cita-cita Indonesia sebagai negara.

    Apalagi dalam konstitusi, dinyatakan bahwa Indonesia mendorong tidak adanya penjajahan di atas dunia.

    “Karena itu terkait dengan adanya dukungan dari negara-negara Eropa sekali lagi itu merupakan sesuatu yang sangat positif,” tuturnya.

    Dirinya berharap negara-negara yang tidak mengakui Palestina pun ke depannya bisa mengikuti kebijakan negara lain yang mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat.

    Di sisi lain, Ace terus mendorong pemerintah untuk melakukan penggalangan internasional agar Palestina bisa diakui sebagai negara yang berdaulat.

    Selain itu, diharapkan ia pula agar penyelesaian di Timur Tengah, terutama dalam konteks serangan yang terus hingga saat ini tak pernah berhenti terhadap pendudukan Israel di Gaza, bisa dihentikan dan diselesaikan melalui proses diplomasi damai.

    Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada akhir Juli 2025 mengumumkan bahwa Paris akan secara resmi menyatakan pengakuan kedaulatan Palestina dalam agenda Sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang.

    Langkah Prancis tersebut kemudian diikuti oleh Inggris, ketika Perdana Menteri Keir Starmer pada Selasa (29/7) menyatakan akan mengumumkan pengakuan Palestina pada agenda PBB yang sama. Namun, Starmer mengatakan bahwa pengakuan tersebut hanya akan dilakukan jika Israel gagal “mengakhiri situasi mengerikan di Gaza”.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi, Pakar Hukum: Ada Nuansa Peradilan Politik

    Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi, Pakar Hukum: Ada Nuansa Peradilan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong kembali menuai sorotan. Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai langkah itu bukan sekadar keputusan hukum biasa, melainkan sarat dengan muatan politik.

    “Menurut saya memang ada nuansa peradilan politik dalam kedua kasus itu. Dan dibenarkan dengan pemberian amnesti dan abolisi,” ujar Feri dikutip YouTube Forum Keadilan TV, Selasa, (5/8/2025).

    Ia menyebut bahwa kedua kasus tersebut tak bisa dilepaskan dari sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurutnya, keterlibatan Jokowi terlihat jelas, baik dalam kasus yang menjerat Hasto maupun Tom Lembong.

    “Ada seseorang yang kemudian kurang lebih disebut sebagai Presiden RI ke-7 Joko Widodo di balik kasus Tom dan Hasto. Kemudian saya merasa patut saja kalau kemudian dibangun logikanya,” kata Feri.

    Lebih jauh, ia mengungkap bahwa nama Hasto sudah lama muncul dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun baru ditahan setelah Jokowi tak lagi menjabat dan secara politik tidak lagi berada di lingkaran PDIP.

    Sementara untuk kasus Thomas Lembong, ia melihat ada keterkaitan dengan sikap politik yang berbeda terhadap pemerintahan sebelumnya. Tom Lembong diketahui merupakan pendukung Anies Baswedan saat Pilpres 2024.

    “Bagi saya kurang apa lagi untuk menjelaskan ini ada korelasi? Orang yang dulu mendukung dan kemudian terdampak,” ujarnya.

    Menariknya, keputusan pemberian amnesti dan abolisi muncul tak lama setelah putusan pengadilan kepada keduanya. Waktu yang dinilai sangat cepat dan tak biasa.

  • `Anak Muda Bukan Ancaman, Mereka Hanya Ingin Didengar`

    `Anak Muda Bukan Ancaman, Mereka Hanya Ingin Didengar`

    reporter bayu istiqlal

    Wamenaker Immanuel Ebenezer: `Anak Muda Bukan Ancaman, Mereka Hanya Ingin Didengar`
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Fenomena bendera One Piece yang viral jelang peringatan HUT RI ke‑80 memicu perdebatan tajam. Simbol bajak laut yang identik dengan karakter Luffy itu dikibarkan di beberapa lokasi dan ramai di media sosial. Sebagian pihak menilainya sebagai tindakan yang merusak kesakralan Merah Putih. Namun, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer punya pandangan berbeda.

    Ditemui usai menghadiri sebuah forum diskusi di Jakarta, Noel — sapaan akrabnya — mengatakan bahwa fenomena ini harus dipahami dulu konteksnya sebelum buru-buru memberi stigma. Menurutnya, anak muda Indonesia tumbuh dalam budaya populer yang sarat simbol dan cerita fiksi.

    “Anak-anak ini hidup di dunia yang penuh simbol dan cerita seperti One Piece. Mereka menyukai semangat kebebasan, persahabatan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan yang digambarkan di sana,” kata Noel kepada wartawan. “Ketika mereka pakai simbol itu, bukan berarti mereka benci Indonesia. Mereka hanya mencari cara menyampaikan perasaan mereka.”

    Noel menegaskan, Merah Putih tetaplah lambang negara yang sakral dan tidak boleh digantikan. Namun, ia melihat aksi pengibaran bendera One Piece bukan upaya untuk menyaingi simbol negara, melainkan tanda keresahan yang perlu didengar.

    “Yang mereka lakukan itu bukan pemberontakan. Mereka hanya ingin didengar. Sama seperti di One Piece, banyak karakter memberontak bukan karena benci, tapi karena kecewa dan ingin perubahan,” ujarnya.

    Ia mengingatkan bahwa tugas negara bukan hanya menegur, tetapi juga mendengar dan merangkul. Menurutnya, jika nilai persahabatan, keadilan, dan solidaritas hanya ditemukan anak muda dalam cerita fiksi, itu pertanda negara perlu bercermin.

    “Kalau anak-anak muda merasa nilai-nilai itu tidak ada dalam kehidupan nyata, itu artinya kita harus evaluasi cara kita hadir. Energi mereka jangan dimatikan, tapi diarahkan ke hal positif,” katanya.

    Noel juga mengkritisi cara pandang sebagian pejabat yang langsung menganggap fenomena ini sebagai ancaman. Menurutnya, langkah represif justru akan memperlebar jarak antara negara dan generasi mudanya.

    “Mereka bukan anti-negara. Mereka hormat Merah Putih, tapi kecewa pada cara pengurus negara bekerja. Itu wajar. Justru karena cinta itulah mereka ingin perubahan,” kata Noel. “Kalau kita buru-buru memberi stigma, kita akan kehilangan mereka.”

    Ia menutup pernyataannya dengan ajakan agar semua pihak lebih bijak melihat dinamika generasi muda.

    “Pahami dulu konteksnya. Ini bukan soal bendera One Piece melawan Merah Putih. Ini soal anak-anak muda yang mencari tempat di negeri mereka sendiri. Kalau kita mau mendengar, rasa kecewa itu bisa kita ubah jadi energi positif,” pungkas Noel.

    Sumber : Antara

  • Cek Koperasi Merah Putih, Kemenko Polkam ingatkan potensi Boven Digoel

    Cek Koperasi Merah Putih, Kemenko Polkam ingatkan potensi Boven Digoel

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI Mohammad K. Koba mengingatkan soal pentingnya pengembangan potensi lokal suatu daerah saat meninjau langsung pelaksanaan Koperasi Merah Putih di Boven Digoel, Papua Selatan.

    “Tantangan berikutnya adalah bagaimana potensi ini tidak hanya potensi, tetapi benar-benar bisa dikembangkan sesuai dengan arahan Presiden mengenai Koperasi Merah Putih ini,” kata Koba dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikannya saat meninjau Koperasi Merah Putih di Boven Digoel pada sela kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Boven Digoel, Senin (4/8).

    Dia menilai Boven Digoel memiliki potensi yang besar dalam sektor perkebunan dan pertanian sehingga faktor sinergi menjadi penting agar potensi tersebut bisa diwujudkan menjadi kekuatan ekonomi yang nyata.

    Dia pun menyatakan Kemenko Polkam akan mencatat temuan-temuan di lapangan untuk dikoordinasikan dengan kementerian terkait di tingkat pusat, baik itu menyangkut potensi, masalah, maupun peluang.

    “Tugas Kemenko Polkam adalah sinkronisasi dan koordinasi. Apa yang kami temui di sini akan kami teruskan agar koperasi Merah Putih bisa tumbuh menjadi keberhasilan bersama dari bawah,” ujarnya.

    Dia menegaskan pula komitmen Kemenko Polkam dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui koperasi.

    Adapun kunjungan tersebut menjadi salah satu tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Boven Digoel, Juny Liaran, mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah koperasi Merah Putih telah berbadan hukum.

    Meski demikian, dia menyebut keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan akses pendampingan menjadi tantangan utama dalam pengembangan koperasi di daerah.

    “Koperasi ini jangan hanya jadi nama saja. Kami harapkan ada perhatian dari pusat. Masyarakat kami sangat mengapresiasi bila dukungan ini bisa diwujudkan,” ucapnya.

    Dia juga menyoroti potensi alam Boven Digoel yang sangat beragam, mulai dari hasil pertanian hingga tanaman unggulan seperti aren dan durian.

    Menurut dia, pengembangan potensi tersebut membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah dalam bentuk pendampingan dan pembinaan usaha.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MenPAN RB pastikan layanan imigrasi All Indonesia di Bali inklusif

    MenPAN RB pastikan layanan imigrasi All Indonesia di Bali inklusif

    Badung, Bali (ANTARA) –

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini memastikan layanan keimigrasian All Indonesia di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, telah berjalan secara inklusif.

    “Ini sesuai semangat reformasi birokrasi yang sudah kami jalankan, kami harus melakukan kolaborasi,” kata Menteri PAN RB di sela meninjau layanan keimigrasian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

    Menurut dia, layanan publik khusus warga negara asing yang mulai uji coba pada Juli 2025 itu memudahkan arus kedatangan wisatawan mancanegara di terminal kedatangan internasional.

    Pasalnya, aplikasi All Indonesia itu mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu aplikasi terpadu.

    Dengan begitu, wisatawan asing hanya perlu mengisi data satu kali untuk imigrasi, bea cukai, karantina dan kesehatan.

    Saat ini, layanan tersebut dilaksanakan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno Hatta Tangerang Banten dan Bandara Juanda Surabaya.

    “Karena Bali adalah pintu gerbang Indonesia, kami harap layanan di Bandara Ngurah Rai bisa dilakukan dengan baik,” ucapnya.

    Untuk itu, Menteri PAN RB pun menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor atau kementerian/lembaga di tanah air untuk menyederhanakan dan memudahkan layanan publik tak hanya untuk warga negara Indonesia tapi juga warga negara asing (WNA).

    Ia juga mengapresiasi inovasi yang dilaksanakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menghadirkan teknologi dalam autogate atau fasilitas layanan keimigrasian otomatis sehingga memudahkan alur kedatangan wisatawan mancanegara.

    “Ini teknologi sangat luar biasa dan saya dapat informasi bahwa Indonesia itu negara ke-10 terbaik dalam pelayanan keimigrasian,” ucapnya.

    Pemerintah, ucap dia, akan terus mengembangkan layanan berbasis elektronik yang mengintegrasikan layanan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan pola yang sama seperti All Indonesia tersebut, salah satunya layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) di sejumlah daerah di tanah air.

    “Sekian banyak kementerian/lembaga bersatu padu memberikan layanan kepada masyarakat dan ini membuktikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat, kami akan dorong terus,” ucapnya.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jenderal Fenton sebut Prabowo tingkatkan hubungan RI-AS

    Jenderal Fenton sebut Prabowo tingkatkan hubungan RI-AS

    Komandan Komando Operasi Khusus AS Jenderal Bryan Fenton (kiri) berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Senin (4/8/2025). ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet

    Seskab: Jenderal Fenton sebut Prabowo tingkatkan hubungan RI-AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Komandan Komando Operasi Khusus Amerika Serikat Jenderal Bryan Fenton menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya di bidang pertahanan.

    “Jenderal Fenton menyampaikan bahwa melalui kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner, hubungan bilateral kedua negara meningkat,” ujar Seskab Teddy saat dihubungi ANTARA, Selasa.

    Jenderal Fenton juga mengatakan kepemimpinan Presiden Prabowo yang visioner memperkuat perjuangan global melawan ancaman yang muncul, sekaligus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan. Teddy mengungkapkan dirinya bertemu kembali dengan Jenderal Bryan Fenton saat mendampingi Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/8).

    Seskab Teddy mengatakan Jenderal Fenton adalah lulusan yang kemudian menjadi seorang komandan dari Pasukan Khusus dan Ranger Amerika Serikat.

    “Saya kenal pertama kali saat beliau menjadi staf Menteri Pertahanan AS pada 2020 lalu,” kata Teddy.

    Pada kunjungan ke Indonesia kali ini, Jenderal Fenton memberikan penghargaan berupa medali kehormatan U.S. Special Operations Command (USSOCOM) kepada Presiden Prabowo atas perannya dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan.

    Jenderal Fenton mengalungkan medali kehormatan USSOCOM kepada Presiden Prabowo disertai pemberian cinderamata.

    “Saya tidak mencantumkan ini di medali, tapi saya pikir ini mungkin bisa menjadi pajangan yang bagus di kantor Anda,” kata Jenderal Fenton.

    Jenderal Fenton menyampaikan dirinya merasa terhormat dapat mengunjungi Indonesia mewakili 70.000 pria dan wanita di Komando Operasi Khusus AS. Pihaknya menghargai hubungan yang erat dengan militer Indonesia sebagai mitra penting untuk memastikan stabilitas di kawasan.

    Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Presiden tersebut, Presiden Prabowo tampak didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Seskab Teddy. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh keakraban.

    Sumber : Antara

  • TNI sebut pengamanan rumah jaksa dilakukan berdasarkan Perpres

    TNI sebut pengamanan rumah jaksa dilakukan berdasarkan Perpres

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan pengamanan rumah jaksa merupakan tugas TNI seperti yang diatur dalam Perpres.

    “Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, serta berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejaksaan Agung Nomor NK/6/IV/2023 yang masih berlaku,” kata Kristomei saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Kristomei menjelaskan MoU dan Perpres itu telah mengatur ketentuan apa saja yang boleh dilakukan TNI selama bertugas menjaga kantor kejaksaan dan rumah dinas jaksa.

    Dia memastikan dalam ketentuan tersebut, TNI tidak akan mengganggu proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.

    “TNI tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati tugas serta kewenangan institusi lain dalam kerangka hukum yang berlaku,” kata Kristomei.

    Kejagung memberikan respons terkait kabar mengenai adanya upaya penggeledahan kediaman Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh polisi pada Kamis (31/7).

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (4/8) mengatakan bahwa Kejaksaan tidak menerima laporan terkait adanya penggeledahan tersebut.

    “Sumbernya dari mana? Sumbernya harus jelas. Sampai hari ini tidak ada,” katanya.

    Terkait adanya penebalan personel TNI yang berjaga di rumah Jampidsus, Anang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pengamanan biasa yang telah disepakati dalam nota kesepahaman antara TNI dan Kejagung

    Bahkan, lanjut dia, pengamanan juga telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa. Pada Pasal 4, diatur pemberian pelindungan negara kepada jaksa dan Kejaksaan oleh Polri dan TNI.

    “Pak Febrie ini, ‘kan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang menangani perkara-perkara korupsi. Anda tahu lah, pasti pengamanan dari dulu sudah ada di TNI,” ujarnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan Sjafrie sambut kedatangan Menhan Singapura

    Menhan Sjafrie sambut kedatangan Menhan Singapura

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerima kedatangan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Selasa.

    Dari pantauan di lokasi, Menhan Singapura terlihat datang pukul 10.36 WIB. Kedatangannya langsung disambut Sjafrie beserta jajaran Kementerian Pertahanan.

    Mereka lalu melakukan prosesi upacara penyambutan. Lagu kebangsaan Indonesia dan Singapura pun dikumandangkan dalam upacara tersebut.

    Setelah mendengarkan lagu kebangsaan, Sjafrie lalu mengajak Chan Chun Sing untuk memeriksa pasukan upacara penyambutan dilanjutkan dengan penghormatan monumen patung Presiden Soekarno yang sedang berkuda.

    Setelah proses itu selesai, Sjafrie beserta jajaran berikut Chan Chun Sang dan jajaran masuk ke dalam gedung Kemenhan untuk menggelar pertemuan tertutup.

    Pertemuan tersebut diperkirakan akan membahas beberapa hal salah satunya yakni kerja sama militer antara Indonesia dan Singapura serta ragam kolaborasi untuk memperkuat hubungan bilateral antara ke dua negara.

    Hingga saat ini, pertemuan antar menteri pertahanan masih berlanjut .

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.