Jenis Media: Politik

  • Munaslub Golkar, Hendri Satrio Bilang Banyak Kader Bisa Gantikan Bahlil Lahadalia

    Munaslub Golkar, Hendri Satrio Bilang Banyak Kader Bisa Gantikan Bahlil Lahadalia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tampaknya semakin mengemuka, meski sejumlah elite partai tersebut telah membantah adanya keinginan kader untuk melakukan munaslub.

    Yang pasti, jika Munaslub terjadi, Partai Golkar tidak kekurangan kader yang bisa menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar.

    Salah satu alasannya, karena Partai Golkar memiliki sejugudang tokoh yang bisa tampil sebagai pimpinan partai. Perlu diketahui, munaslub sudah menjadi salah satu tradisi yang kerap terjadi di tubuh partai tersebut.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sendiri telah membantah adanya wacana untuk melakukan Munaslub di tubuh partai yang dimpimpinnya. Dia juga dengan tegas membantah telah terjadi keretakan dalam kepengurusan partai tersebut.

    Bahlil bahkan menyebut, isu Munaslub Golkar yang belakangan berkembang tidak memiliki sumber yang jelas, alias tidak jelas kader yang menyuarakan dilaksanakannya Munaslub.

    Merespons isu Munaslub Partai Golkar yang belakangan mengemuka, pengamat politik, Hendri Satrio turut angkat suara terkait munaslub di tubuh parpol berlambang beringin rindang itu.

    Menurutnya, Munaslub Partai Golkar bukan sesuatu yang mustahil terjadi meski sejumlah pimpinan partai tersebut sudah berkali-kali melakukan bantahan.

    “Munaslub Golkar bisa saja terlaksana meski dibantah berkali-kali oleh para pimpinan partai tersebut, ” kata Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, Selasa (5/8).

    Sekiranya Munaslub tersebut terjadi sebagaimana yang yang mulai berkembang belakangan ini, Hendri Satrio memastikan bahwa partai tersebut memiliki banyak stok atau sosok yang bisa menggantikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

  • Legislator apresiasi Deklarasi New York dukung Palestina

    Legislator apresiasi Deklarasi New York dukung Palestina

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Legislator apresiasi Deklarasi New York dukung Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal, menyampaikan apresiasi atas langkah komunitas internasional melalui Deklarasi New York yang mendukung berdirinya negara Palestina dan mendorong implementasi solusi dua negara sebagai jalan keluar permanen bagi konflik Palestina–Israel.

    Menurut Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, deklarasi tersebut merupakan sinyal positif bagi perjuangan rakyat Palestina yang selama puluhan tahun memperjuangkan hak kemerdekaannya. 

    “Deklarasi New York ini menegaskan bahwa dunia internasional tidak tinggal diam. Dukungan terhadap solusi dua negara adalah langkah strategis untuk memastikan rakyat Palestina memperoleh haknya hidup merdeka, berdampingan secara damai dengan Negara lainnya,” ujar Deng Ical, Selasa (05/08/2025).

    Dia menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten berada di garis depan mendukung kemerdekaan Palestina, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Ia berharap deklarasi tersebut menjadi momentum bagi PBB, negara-negara anggota, dan pihak terkait untuk menekan Israel menghentikan agresi militer dan memulai perundingan yang adil.

    “Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar politik luar negeri, melainkan panggilan moral dan konstitusional. Kami di Komisi I DPR RI akan terus mengawal agar diplomasi Indonesia di forum internasional semakin tegas dan efektif,” bebernya.

    Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan I itu mengajak masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan kemanusiaan bagi warga Palestina yang terdampak konflik. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota OKI dan blok pro-Palestina di PBB untuk mempercepat pengakuan de jure negara Palestina.

    “Deklarasi New York harus menjadi pemantik agar solusi dua negara tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan demi keadilan dan perdamaian di Timur Tengah,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (5/8). 

    Komunitas internasional juga harus mendesak Israel untuk membuka akses dan tidak membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang sedang kelaparan, akibat blokade bantuan yang dilakukan Israel. 

    Menurut data Otoritas Kesehatan Gaza, lebih dari 60.930 warga Palestina telah tewas sejak Oktober 2023, termasuk sedikitnya 18.430 anak-anak. Sementara ratusan warga Gaza meninggal dunia karena malnutrisi dan kelaparan.

    Sebelumnya, komunitas internasional menggelar Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB di New York, pada 28 sampai 30 Juli 2025.

    Dalam konferensi itu Prancis dan Arab Saudi berperan sebagai ketua bersama. Sementara Amerika Serikat (AS) dan Israel memilih absen. Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi New York. Dokumen itu berisi dukungan terhadap berdirinya negara Palestina serta dukungan terhadap two-state solution (solusi dua negara).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Lemhannas catat 110 peserta berhasil lulus P4N Angkatan Ke-68

    Lemhannas catat 110 peserta berhasil lulus P4N Angkatan Ke-68

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mencatat sebanyak 110 peserta telah berhasil lulus dari Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan Ke-68 yang dilaksanakan selama enam bulan, yakni 5 Februari 2025 sampai 5 Agustus 2025.

    Deputi Pendidikan Lemhannas Laksamana Muda TNI Bob Henry mengungkapkan seluruh program P4N sudah terlaksana dengan lancar sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan serta memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan.

    “Hasil sidang dewan penilai yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Lemhannas pada Senin, 4 Agustus 2025 telah memutuskan serta menetapkan bahwa 110 orang peserta P4N 2025 dinyatakan lulus dan berhak menerima ijazah,” ujar Laksda Bob dalam Upacara Penutupan P4N 68 Lemhannas di Jakarta, Selasa.

    Ia membeberkan proses pendidikan yang dilaksanakan meliputi pengenalan, peningkatan kapasitas pimpinan nasional, pendalaman bahan ajar, pemberian materi blok 1, pemberian materi blok 2, serta pemberian materi blok 3.

    Disebutkan bahwa jumlah peserta P4N kali ini terdiri atas tiga peserta dari kementerian, dua peserta dari lembaga negara, lima peserta dari pemerintahan, 12 peserta dari non-kepemerintahan, serta delapan peserta dari negara sahabat (Malaysia satu orang, India satu orang, Yordania tiga orang, Singapura satu orang, dan Timor Leste dua orang).

    Kemudian, diikuti pula oleh 49 peserta dari personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi TNI Angkatan Darat 21 orang, TNI Angkatan Laut 16 orang, dan TNI Angkatan Udara 12 orang, serta personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebanyak 31 orang.

    Selain itu dari pendidikan kali ini, Bob menuturkan terdapat dua penerima penghargaan yang ditetapkan sidang dewan penilai.

    “Satu orang atas predikat Akademik Terbaik dan satu orang atas predikat Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Terbaik,” ucap dia.

    P4N Lemhannas bertujuan untuk mempersiapkan dan memantapkan kader pemimpin tingkat nasional yang bermoral, beretika, dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, memiliki pemahaman geopolitik dan geostrategi, memiliki kesadaran tentang pentingnya ketahanan nasional, serta mampu menjadi pemimpin yang inovatif dan relevan dengan tantangan global.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VII DPR RI minta pertahankan status SNI Pasar Sukodono

    Anggota Komisi VII DPR RI minta pertahankan status SNI Pasar Sukodono

    “Ini bukan hanya satu-satunya di Sidoarjo, tapi juga satu-satunya di Jawa Timur. Pasar ini sudah berstandar SNI dan harus terus dijaga,”

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono meminta pengelola untuk mempertahankan status Standar Nasional Indonesia (SNI) di Pasar Sukodono, Sidoarjo.

    Ia mengatakan, Pasar Sukodono menjadi sorotan karena merupakan satu-satunya pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo yang telah mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), meskipun termasuk dalam kategori pasar kelas menengah.

    Bambang Haryo di Sidoarjo, Selasa mengatakan dari sekitar 15 ribu pasar tradisional yang ada di Indonesia, hanya sekitar 40 pasar yang telah berstandar SNI. Oleh karena itu, ia menilai pencapaian Pasar Sukodono sangat layak diapresiasi dan dijadikan contoh nasional.

    “Ini bukan hanya satu-satunya di Sidoarjo, tapi juga satu-satunya di Jawa Timur. Pasar ini sudah berstandar SNI dan harus terus dijaga,” katanya.

    Ia berharap, status SNI yang dimiliki Pasar Sukodono bisa menjadi inspirasi bagi pengelola pasar tradisional lainnya, khususnya di Kabupaten Sidoarjo dan secara umum di Indonesia.

    “Pasar Sukodono harus jadi percontohan. Jangan sampai mundur hanya karena kurang perhatian atau pengelolaan,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Koordinator Pasar Sukodono Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidoarjo Budi Pribadi menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ia menyatakan siap menjaga dan meningkatkan standar yang telah dicapai.

    “Terima kasih kepada Pak Bambang atas motivasi dan arahannya. Kami akan terus menjaga kebersihan, keamanan, dan fasilitas pasar agar standar SNI tetap terjaga,” tutur Budi.

    Ia menjelaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan yang diberikan demi mempertahankan predikat SNI tersebut.

    “Dari Dinas Perdagangan Kabupaten Sidoarjo kami berkomitmen untuk mempertahankan status SNI ini, agar masyarakat tahu bahwa Sidoarjo memiliki pasar tradisional yang berkualitas nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dukung penguatan regulasi Kopdeskel Merah Putih

    Mendagri dukung penguatan regulasi Kopdeskel Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkomitmen mendukung penguatan regulasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

    Tito menjelaskan, secara umum rancangan Permendagri tersebut akan memuat aturan mengenai dukungan bupati/wali kota terhadap Kopdeskel Merah Putih. Selain itu, aturan ini disusun dalam rangka memperkuat regulasi lain yang telah ditetapkan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025.

    “Mekanisme persetujuan dari bupati/wali kota dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Tito dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Selasa. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Rancangan Permendagri dibentuk sebagai pelengkap regulasi tersebut. Dalam forum itu, Mendagri mendorong adanya kesepahaman bersama antar-kementerian/lembaga, serta jajaran aparat penegak hukum (APH), dalam memaknai regulasi yang memperkuat Kopdeskel Merah Putih.

    Ia mewanti-wanti agar tidak terjadi ketidakselarasan dalam pemaknaan aturan tersebut karena berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

    “Ini yang mungkin memerlukan kesamaan pendapat nanti dari KPK, Bareskrim, BPKP, dan dari Kejaksaan terutama,” ujar Tito.

    Senada dengan itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, kehadiran para menteri dalam rapat tersebut bertujuan untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait regulasi Kopdeskel Merah Putih. Adanya aturan tersebut nantinya akan mendorong percepatan teknis operasional Kopdeskel Merah Putih.

    Ia menegaskan bahwa pembiayaan Kopdeskel Merah Putih tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan berasal dari plafon pinjaman Bank Himbara.

    “Nah peraturan lanjutnya itu yang kita bahas barusan adalah rancangan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang sudah dihadiri oleh aparat penegak hukum. Tentu nanti lebih teknis lagi akan dilanjutkan rapat nanti, sinkronisasi, harmonisasi dengan pemerintahan terkait,” tuturnya.

    Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto.

    Kemudian Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, dan Wakabareskrim Polri Irjen Pol. Asep Edi Suheri. Hadir pula para pejabat dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Hukum, Kejaksaan Agung RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kunjungi Ponpes Al-Hamidy, Kapolri minta nasihat ulama soal jaga NKRI

    Kunjungi Ponpes Al-Hamidy, Kapolri minta nasihat ulama soal jaga NKRI

    “Polri selalu bersama-sama dan dekat dengan ulama karena bagi kami umara dan ulama adalah penjaga utama terkait dengan masalah kamtibmas di dalam negeri dan NKRI,”

    Jakarta (ANTARA) – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta nasihat ulama soal menjaga NKRI saat mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hamidy Banyuanyar, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa.

    Dilansir dari keterangan resmi, Kapolri mengatakan bahwa kunjungan ini penting karena bisa mendengar masukan dari para ulama terkait dengan tugas Polri dalam menjaga NKRI, yakni melindungi masyarakat.

    “Polri selalu bersama-sama dan dekat dengan ulama karena bagi kami umara dan ulama adalah penjaga utama terkait dengan masalah kamtibmas di dalam negeri dan NKRI,” katanya.

    Kapolri mengatakan bahwa dirinya selalu berpesan kepada jajarannya di seluruh tingkat untuk selalu bersilaturahmi dan dekat dengan para tokoh tanpa dukungan dan bantuan ulama, pekerjaan polisi akan berat.

    Kemudian, jenderal polisi bintang empat itu pun menitipkan para anggotanya. Dia juga meminta para ulama memberikan masukan dan nasihat kepada jajaran anggotanya.

    “Apabila ada yang kurang, mohon untuk diberikan masukan nasihat karena kami yakin, nasihat ulama sangat penting untuk kekuatan bagi kami semua dalam hal kami memberi pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

    Terakhir, Kapolri mendoakan pengasuh Ponpes Al-Hamidy Banyuanyar RKH Mohammad Rofi’i Baidhowi agar diberi kekuatan dan kesehatan. Dia juga berharap kunjungan ini bukan yang terakhir untuk Polri.

    “Kami sangat berterima kasih bisa diterima dengan sambutan yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini bukan kunjungan kami yang pertama, tetapi juga akan ada pertemuan-pertemuan kami selanjutnya,” ujarnya.

    Adapun Kapolri saat tiba di Ponpes Al-Hamidy, dikawal oleh tiga ekor kuda dan disambut penampilan hadroh serta dikalungi bunga oleh Kyai Rofi’i.

    “Kami semua berbahagia mendapatkan sambutan yang luar biasa, disambut dengan kuda yang sangat gagah pada saat masuk,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga memberikan plakat kepada Kiai Rofi’i serta memberikan paket santunan kepada 100 anak yatim.

    Adapun pejabat Polri yang mendampingi Kapolri adalah Irwasum Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Syahardiantono, As SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar, Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Abdul Karim, dan Kadiv Humas Irjen Pol. Sandi Nugroho.

    Sementara kiai yang hadir dalam pesantren tersebut adalah pengasuh Ponpes Miftahul Ulum Panyepen RKH Mudasir Badrodin, pengasuh Ponpes Mambaul Ulum Bata-bata RKH Faisol, pengasuh Ponpes Darul Ulum Banyuanyar Barat RKH Hasbullah, dan pengasuh Ponpes Nubdatul Bayan Al Majidiyah Palduding RKH Abdul Mu’min Bayan.

    Selain itu, hadir pula Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur atau Gus Gudfan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa beserta Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Kapolda Jatim Irjen Pol. Nanang Avianto.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dewan Pers akan tertibkan media gunakan nama lembaga negara

    Dewan Pers akan tertibkan media gunakan nama lembaga negara

    “Ada beberapa media yang menggunakan nama-nama lembaga negara, institusi negara, (seperti) KPK, Polri, kami akan tertibkan hal-hal seperti itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli mengatakan Dewan Pers akan menertibkan media yang menggunakan nama lembaga negara atau mirip dengan nama lembaga negara.

    “Ada beberapa media yang menggunakan nama-nama lembaga negara, institusi negara, (seperti) KPK, Polri, kami akan tertibkan hal-hal seperti itu,” kata Jazuli di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa.

    Jazuli mengatakan penertiban tersebut dilakukan untuk mencegah salah kaprah oleh masyarakat bahwa media tersebut adalah perpanjangan tangan dari lembaga negara tersebut.

    “Kenapa (ditertibkan)? ini implikasinya berbahaya, orang ambigu, jangan-jangan dan kecenderangannya kita lihat ada upaya yang sengaja dibikin pemilik media memirip-miripkan, menyaru-nyarukan, dengan lembaga itu, seolah-olah dia merupakan perpanjangan atau perwakilan institusi itu,” ujarnya.

    Meski demikian, Dewan Pers tidak mempermasalahkan apabila media yang menggunakan nama lembaga negara memang terafiliasi dengan lembaga negara dimaksud.

    Jazuli juga mencontohkan salah satu media yang memang terafiliasi dengan lembaga negara dan menggunakan nama lembaga negara sebagai nama medianya adalah Polri TV.

    “Polri punya TV, itu kan betul-betul memang TV-nya Polri itu, ya itu tidak masalah, silakan saja, yang justru kita tertibkan itu adalah media-media yang tidak terafiliasi dengan lembaga-lembaga negara, institusi negara, tetapi mereka mencatut atau menggunakan nama-nama institusi itu,” tuturnya.

    Ia mengatakan Dewan Pers sudah menghubungi media-media tersebut untuk segera mengganti namanya dan tidak menggunakan nama lembaga negara atau yang mirip dengan lembaga negara.

    Apabila media tersebut tidak melaksanakan imbauan Dewan Pers, maka Dewan Pers, kata Jazuli, akan mencabut status verifikasi media tersebut dan juga mencabut serfitkat kompetensi wartawan di media tersebut.

    Selain itu Dewan Pers juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah lembaga negara untuk menertibkan media-media yang menggunakan nama lembaga negara atau mirip dengan lembaga negara.

    “Kami juga melakukan MoU ya, baik itu dengan Polri, dengan Kejaksaan Agung, kami melakukan MoU terkait dengan antara lain adalah penertiban hal-hal seperti itu,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden JDF Asia Pasifik kecam aksi provokatif menteri Israel

    Presiden JDF Asia Pasifik kecam aksi provokatif menteri Israel

    “Tindakan Ben Gvir jelas melanggar hukum internasional, melanggar kesepakatan status quo yang telah lama berlaku, serta merupakan upaya provokatif untuk mengubah sejarah dan status Masjidil Aqsa sebagai situs suci umat Islam,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik Jazuli Juwaini mengecam keras aksi agresif dan provokatif Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir yang memimpin ibadah doa Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.

    “Tindakan Ben Gvir jelas melanggar hukum internasional, melanggar kesepakatan status quo yang telah lama berlaku, serta merupakan upaya provokatif untuk mengubah sejarah dan status Masjidil Aqsa sebagai situs suci umat Islam,” kata Jazuli di Jakarta, Selasa.

    Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur merupakan situs suci umat Islam yang diakui PBB dan UNESCO.

    Aksi Ben Gvir, kata dia, merupakan bentuk pelanggaran serius karena menginjak-injak hak umat Islam atas Masjidil Al-Aqsa hingga melanggar kesepakatan internasional yang menjamin status quo situs suci tersebut.

    Israel, kata dia, telah menunjukkan sikap arogan karena telah berulang kali menantang hukum internasional.

    Menurut dia, JDF Asia Pasifik mendesak PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara-negara dunia untuk mengecam keras tindakan pelanggaran tersebut hingga menjatuhkan sanksi tegas kepada Israel atas pelanggaran hukum internasional yang berulang.

    Seluruh pihak, kata dia, perlu mengambil langkah konkret, termasuk inisiatif mengirim pasukan internasional di bawah mandat PBB, untuk mengambil alih pengamanan kota suci Yerusalem dari kontrol Israel.

    “Dunia tidak boleh diam. Al-Aqsa adalah milik umat Islam yang dijaga hukum internasional. Bila dunia membiarkan, Israel akan terus melakukan provokasi dan pelanggaran, mengancam perdamaian di kawasan dan dunia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaga stabilitas kawasan, RI dan Singapura rancang latihan bersama

    Jaga stabilitas kawasan, RI dan Singapura rancang latihan bersama

    ANTARA – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, menerima kunjungan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (5/8). Pertemuan kedua menhan itu bertujuan untuk membahas kerangka mempererat hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan Singapura. (Anggah/Rizky Bagus Dhermawan/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Akmil buka pendidikan taruna tingkat II dan III TP 2025/2026

    Gubernur Akmil buka pendidikan taruna tingkat II dan III TP 2025/2026

    Magelang (ANTARA) – Gubernur Akademi Militer (Akmil) Mayjen TNI Arnold A.P. Ritiauw secara resmi membuka Upacara Pembukaan Pendidikan Taruna Tingkat II dan Tingkat III Tahun Pendidikan 2025/2026 bertempat di Lapangan Pancasila, Magelang.

    “Kegiatan ini menandai dimulainya kembali proses pendidikan bagi para taruna setelah menyelesaikan cuti akhir semester genap tahun sebelumnya,” katanya di Magelang, Selasa.

    Gubernur Akmil menyampaikan, rasa syukur atas terselenggaranya upacara dalam keadaan sehat dan penuh semangat.

    Ia mengucapkan selamat datang kembali kepada seluruh taruna di Kesatrian Akademi Militer serta menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan cuti yang berjalan tertib dan aman.

    “Pendidikan di Akademi Militer adalah proses panjang dan sistematis dalam membentuk calon pemimpin TNI AD yang berkarakter, profesional, dan tangguh,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan tingkat I, para taruna akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks di tingkat II dan III.

    Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh taruna untuk menanamkan jiwa kedisiplinan guna membangun ketangguhan dalam berpikir dan bersikap, serta memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperluas wawasan, baik di bidang militer maupun nonmiliter.

    Kepada para Gadik, Gapendik, dan Pengasuh, ia menekankan pentingnya peran mereka dalam membentuk karakter dan kompetensi para Taruna.

    Ia juga mengajak Pejabat Pokdo Korps Taruna agar menciptakan kehidupan korps yang harmonis, membangun semangat asah, asih, dan asuh antara senior dan junior, demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

    Gubernur Akmil menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah berdedikasi mendidik para Taruna dengan sepenuh hati.

    “Selamat belajar dan berlatih, teruslah berproses menjadi pemimpin masa depan yang membanggakan TNI AD dan bangsa Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.