Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Bawaslu siagakan 3.331 petugas pengawas selama proses PSU di Papua

    Bawaslu siagakan 3.331 petugas pengawas selama proses PSU di Papua

    Jayapura (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyiagakan 3.331 petugas pengawas selama proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, sebagai upaya memastikan proses tersebut berjalan jujur, adil, dan transparan.

    Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin di Jayapura, Selasa, mengatakan tugas para pengawas tersebut mulai dari distribusi logistik hingga proses pemungutan suara.

    “Dengan menyiagakan 3.331 petugas maka kami siap mengawal PSU dengan maksimal,” katanya.

    Menurut Hardin, pada petugas tersebut telah dibekali pemahaman tentang potensi pelanggaran dan cara penanganan sehingga pihaknya yakin bahwa proses PSU di Provinsi Papua ini akan berjalan lancar pada Rabu (6/8).

    “Kami mengajak masyarakat Papua untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak dan tidak tergoda oleh tawaran uang atau materi dari pihak manapun,” ujarnya.

    Dia menjelaskan untuk itu pihaknya mengingatkan agar masyarakat dapat memilih sesuai hati nurani dan jangan membiarkan suara itu kosong karena demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi yang jujur dan berdaulat.

    “Menurut kami politik uang masih menjadi salah satu kerawanan tertinggi dalam pelaksanaan pilkada oleh sebab itu Bawaslu mengingatkan kepada seluruh peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua untuk tidak melakukan kegiatan tersebut,” katanya lagi.

    Dia menambahkan untuk itu pihaknya meminta para kandidat dan tim sukses untuk menjaga integritas dan tidak mencederai proses demokrasi dengan praktik transaksional.

    “Kami mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan politik uang. Masa tenang adalah waktu bagi masyarakat untuk merenung dan menentukan pilihan secara bebas, bukan dipengaruhi oleh iming-iming materi,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bawaslu tingkatkan patroli cegah politik uang pada PSU Barito Utara

    Bawaslu tingkatkan patroli cegah politik uang pada PSU Barito Utara

    Barito Utara (ANTARA) – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya melakukan peningkatan patroli pengawasan untuk mencegah praktik politik uang kembali terulang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Barito Utara pada Rabu (6/8).

    “Pertama politik uang, patroli pengawasan kami tetap tingkatkan,” kata Bagja saat meninjau kesiapan pelaksanaan PSU di Kantor Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Selasa.

    Bawaslu, kata dia, juga memberikan atensi khusus terhadap pencegahan politik uang pada gelaran pemilihan kepala daerah di Kabupaten Barito Utara dengan berkoordinasi bersama dua pasangan calon (paslon) yang berkontestasi.

    “Kemudian koordinasi dengan dua pihak ini, pasangan calon ini, dan tim paslon juga tentu kami tingkatkan,” ucapnya.

    Dia menyebut pihaknya memberikan imbauan kepada masing-masing paslon beserta tim kampanyenya untuk menghindari praktik-praktik lancung dalam gelaran PSU Pilkada Barito Utara 2024.

    Sebagaimana, kata dia, yang menjadi dasar PSU kembali digelar untuk kedua kalinya di Barito Utara karena seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada kontestasi sebelumnya didiskualifikasi lantaran terbukti saling melakukan politik uang.

    “Tidak melakukan atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang cenderung melanggar peraturan perundangan, khususnya yang kemudian kemarin dilakukan PSU dan diskualifikasi,” katanya.

    Oleh sebab itu, Bagja berharap para paslon dapat berkaca pada pengalaman pilkada yang digelar di Barito Utara sebelumnya sebab PSU Rabu (6/8) akan menjadi PSU yang terakhir kalinya dihelat.

    Dia pun menjelaskan kunjungan yang dilakukannya ke Kantor Bawaslu Kabupaten Barito Utara hari ini untuk meninjau kesiapan pengawasan terhadap jalannya PSU di Barito Utara pada Rabu (6/8) esok hari.

    “Semua Panwascam (Pengawas Pemilu Kecamatan) pada saat ini dan PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) sekarang melakukan patroli pengawasan, mengecek kesiapan logistik,” tuturnya.

    Dia lantas melanjutkan, “Kemudian juga berkaca patroli politik uang. Kemudian juga hal-hal yang kemudian bisa mengganggu perjalanan atau penyelenggaraan pilkada, PSU (di Barito Utara), pada saat ini.”

    Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti saling melakukan politik uang.

    Pasangan calon yang didiskualifikasi adalah pasangan nomor urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan pasangan nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

    Kemudian, PSU pilkada tindak lanjut putusan MK tersebut dijadwalkan pada 6 Agustus 2025 yang akan diikuti dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, yakni calon nomor urut 1 Shalahuddin dan Felix S Tingan; serta calon nomor urut 2 Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni.

    Adapun selain di Barito Utara, PSU pada 6 Agustus juga akan digelar di Provinsi Papua, dan Kabupaten Boven Digoel; sedangkan untuk pilkada ulang digelar di Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang pada 27 Agustus 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR RI ajak warga bangun SDM melalui makan bergizi gratis

    Anggota DPR RI ajak warga bangun SDM melalui makan bergizi gratis

    “Presiden Prabowo tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi membangun kualitas manusia Indonesia. Ini adalah proses jangka panjang yang harus dimulai dari pemenuhan gizi sejak dini,”

    Bukittinggi (ANTARA) – Anggota Komisi IX DPRD RI Ade Rezki Pratama mengadakan sosialisasi program makan bergizi gratis di Bukittinggi, Sumatera Barat dalam upaya memberikan pemahaman ke masyarakat tentang program itu, Selasa.

    Menurut Ade Rezki Pratama di Bukittinggi, Selasa, mengatakan kegiatan ini mengusung tema “Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia”. Sosialisasi itu dihadiri oleh unsur pemerintah, tenaga kesehatan, pendidik, serta masyarakat umum.

    Ade Rezki Pratama menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berfokus pada pembangunan manusia Indonesia yang sehat dan cerdas, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita.

    “Presiden Prabowo tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi membangun kualitas manusia Indonesia. Ini adalah proses jangka panjang yang harus dimulai dari pemenuhan gizi sejak dini,” ujar Ade.

    Ia mengatakan bahwa MBG menjadi salah satu program unggulan pemerintah untuk mewujudkan generasi unggul.

    “Program ini ditujukan khusus kepada anak-anak sekolah dan ibu hamil yang dinilai sebagai kelompok paling rentan terhadap masalah gizi dan berharap ke depan akan segera hadir dapur-dapur gizi gratis di berbagai kecamatan di Kota Bukittinggi,” katanya.

    Menurutnya, dapur gizi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

    Ia juga menegaskan bahwa makanan yang disediakan dalam program MBG bukanlah makanan mewah, melainkan makanan bergizi, higienis, dengan porsi yang cukup dan cita rasa yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak berdasarkan standar dari Badan Gizi Nasional.

    Melalui kegiatan sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya gizi seimbang dalam membentuk masa depan anak-anak.

    Program MBG menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam upaya membangun generasi emas Indonesia.

    “Jika gizinya cukup, insyaallah anak-anak kita akan tumbuh sehat, cerdas, dan menjadi generasi unggul bangsa,” kata Ade Rezki Pratama.

    Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Anyelir Puspa Kemala dalam kesempatan tersebut memberikan sambutan tentang Kebijakan dan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

    “Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat, terutama anak sekolah dan kelompok rentan. Program ini bertujuan memastikan akses makanan bergizi yang merata, mencegah stunting, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa dalam implementasinya, program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat, dengan pengawasan ketat terhadap kualitas bahan pangan dan distribusinya.

    “Sebagaimana diketahui bahwa Badan Gizi Nasional, lembaga baru yang berfungsi mengoordinasikan kebijakan, perencanaan, dan pengawasan seluruh program peningkatan gizi di Indonesia. Badan ini diharapkan menjadi pusat data, pengendalian mutu, dan edukasi gizi terpadu yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, melalui sinergi lintas sektor, diharapkan upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi gizi buruk dan stunting dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkesinambungan.

    Pewarta: Altas Maulana
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana adakan karnaval rayakan HUT RI dengan pawai dilepas Presiden

    Istana adakan karnaval rayakan HUT RI dengan pawai dilepas Presiden

    rangkaian acara yang digelar khusus pada 17 Agustus 2025 diawali dengan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan Pesta Rakyat di halaman tengah Istana Kepresidena

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyebut Presiden Prabowo siap melepas langsung iring-iringan pawai yang diadakan dalam acara Karnaval Kemerdekaan pada HUT RI pada 17 Agustus malam.

    Karnaval Kemerdekaan merupakan salah satu acara dalam rangkaian Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI yang telah dimulai sejak 1 Agustus 2025 sampai dengan 24 Agustus 2025.

    “Beliau (Presiden Prabowo, red.) akan memberangkatkan peserta karnaval. Titik (pelepasannya, red.) masih rahasia, di sekitaran Istana,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Prasetyo kemudian menilai Karnaval Kemerdekaan merupakan salah satu keunikan yang ditampilkan dalam perayaan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

    “Karnaval, pawai yang memang coba kita rancang itu dilaksanakan pada malam hari,” kata Prasetyo.

    Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyampaikan rangkaian acara yang digelar khusus pada 17 Agustus 2025 diawali dengan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, pada pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan Pesta Rakyat di halaman tengah Istana Kepresidenan RI pada siang hari, dan Pesta Rakyat di Monumen Nasional dari pagi sampai dengan malam hari.

    Pada malam hari, ada pesta kembang api di Monas, dan juga Karnaval Kemerdekaan yang diikuti oleh seluruh instansi kementerian/lembaga, TNI, Polri, Kejaksaan, BUMN, dan BUMD. Dalam acara itu, para peserta pawai akan pawai menggunakan mobil hias untuk menampilkan program-program unggulan masing-masing instansinya, dan berkeliling dari Monas, Jalan Thamrin, Jalan Sudirman, kemudian memutar di Simpang Semanggi, dan kembali ke Monas.

    Prasetyo Hadi, dalam pertemuannya dengan sejumlah wartawan hari ini, menyampaikan Presiden Prabowo menginginkan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI diperingati dengan penuh optimisme, dan meriah.

    “Di tengah segala permasalahan yang dihadapi, Beliau (Presiden Prabowo, red.) tidak ingin kita bermuram durja, (tidak ingin) kita pesimis,” kata Prasetyo mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo terkait nuansa peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas ingatkan geopolitik dunia sedang tidak baik-baik saja

    Lemhannas ingatkan geopolitik dunia sedang tidak baik-baik saja

    “Tentu ini akan mempengaruhi terhadap apa yang kita rasakan saat ini, terutama sekali bapak/ibu sekalian bisa menyaksikan bagaimana pertarungan dagang dan persaingan dagang yang kita hadapi saat ini,”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengingatkan perkembangan geopolitik dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

    Sebab, kata dia, terdapat pergeseran dan persaingan kekuatan antarnegara berpengaruh, perkembangan teknologi, serta persaingan ekonomi dan teknologi saat ini.

    “Tentu ini akan mempengaruhi terhadap apa yang kita rasakan saat ini, terutama sekali bapak/ibu sekalian bisa menyaksikan bagaimana pertarungan dagang dan persaingan dagang yang kita hadapi saat ini,” kata Ace dalam Upacara Penutupan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) 68 Lemhannas di Jakarta, Selasa.

    Dengan demikian, dirinya menegaskan Lemhannas terus memberikan perhatian terhadap kondisi perkembangan geopolitik global maupun regional, serta pengaruhnya terhadap kondisi ketahanan nasional bangsa Indonesia.

    Menurutnya, ketahanan nasional merupakan kondisi yang selalu dinamis, sehingga memerlukan keuletan, ketangguhan, dan kemampuan seluruh pihak untuk mengembangkan berbagai kekuatan yang dimiliki.

    Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk mampu terus memperhatikan dan memperkuat semua dimensi atau gatra yang ada, baik yang terkait dengan bidang sumber kekayaan alam, geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan keamanan.

    “Yang kesemuanya ini tentu diharapkan dapat menghadapi berbagai permasalahan yang ada,” tuturnya.

    Berbagai situasi dan kondisi yang muncul akibat geopolitik dan geo-ekonomi global, kata dia, termasuk konflik antara Rusia-Ukraina, perang antara Israel-Palestina, ketegangan di Timur Tengah, konflik Israel-Iran, hingga permasalahan Thailand-Kamboja telah membawa dampak kepada kondisi di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang pengaruhnya dirasakan secara langsung maupun tidak langsung.

    Untuk itu, dikatakan bahwa konsep ketahanan nasional menjadi sangat penting dan harus terus dijaga dan dipertahankan.

    “Ketahanan nasional merupakan jembatan penghubung atau connecting bridge yang berfungsi menghubungkan kita dalam menggapai cita-cita dan tujuan kita, yaitu Indonesia Emas 2045,” ungkap Ace.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tak ingin dikaitkan Munaslub Golkar, Istana fokuskan program Presiden

    Tak ingin dikaitkan Munaslub Golkar, Istana fokuskan program Presiden

    “Tolong jangan segala sesuatu itu misalnya dikaitkan dengan Istana. Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Nah tapi, kalau pun terjadi dinamika, dan Ketua Umum Partai Golkar juga menyampaikan bahwa isu terseb

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta agar tidak semua hal dikaitkan dengan pihak Istana, termasuk pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Partai Golkar dan memilih fokus pada pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Pernyataan Prasetyo tersebut berkaitan dengan isu Munaslub di tubuh Partai Golkar yang dikabarkan telah mendapat restu dari Presiden Prabowo.

    “Tolong jangan segala sesuatu itu misalnya dikaitkan dengan Istana. Bahwa Partai Golkar adalah salah satu partai koalisi utama dari pemerintah, iya. Nah tapi, kalau pun terjadi dinamika, dan Ketua Umum Partai Golkar juga menyampaikan bahwa isu tersebut juga tidak benar,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Prasetyo mengakui bahwa partai berlambang pohon beringin itu memang merupakan salah satu partai yang berkoalisi dan mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

    Namun demikian, ia meminta segala dinamika yang terjadi di partai tersebut tidak dikaitkan dengan Istana, khususnya Presiden Prabowo.

    Prasetyo meminta agar kebenaran dari isu tersebut ditanyakan langsung kepada pimpinan dan kader Partai Golkar.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah berkonsentrasi untuk menyelesaikan seluruh program yang dicanangkan Presiden agar pelaksanaannya merata di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kita betul-betul sedang ingin fokus menyelesaikan seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah yang sudah berjalan, tetapi itu belum semuanya tereksekusi dengan merata di seluruh Indonesia, misalnya program makan bergizi gratis,” kata Prasetyo.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menampik isu adanya keretakan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

    “Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/8).

    Senada dengan Bahlil, Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar Nusron Wahid menampik isu tersebut, terutama adanya pembicaraan di lingkungan Istana.

    “Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub,” ujar Nusron.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mardani Ali Sera: PDIP di Dalam atau di Luar, Sama-Sama Baik untuk Indonesia

    Mardani Ali Sera: PDIP di Dalam atau di Luar, Sama-Sama Baik untuk Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum juga menentukan posisi resmi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran setelah amnesti yang diterima Hasto Kristiyanto ramai menjadi perbincangan.

    Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, berada di dalam atau di luar pemerintahan adalah hak politik yang sah dimiliki oleh partai berlambang banteng tersebut.

    “Tidak masalah di luar atau dalam pemerintahan. Itu merupakan hak rekan-rekan PDI Perjuangan,” ujar Mardani di X @MardaniAliSera (5/8/2025).

    Ia menegaskan bahwa keberadaan PDIP, di manapun posisinya, akan tetap memberikan warna tersendiri bagi perjalanan bangsa ke depan.

    “Di manapun posisi PDIP, baik bagi Indonesia,” tandasnya.

    Politikus yang dikenal vokal ini juga menilai bahwa keberadaan pihak-pihak yang tidak bergabung dalam kekuasaan sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam demokrasi.

    Dalam hal ini, PKS memandang sikap PDIP sebagai sesuatu yang layak diapresiasi.

    “PKS menghargai sikap PDIP karena perlu ada penyeimbang dan itu bagus bagi pemerintah,” kuncinya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, yang selalu menemani Hasto dalam agenda persidangan mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai putusan Presiden tersebut.

    “Untuk saat ini kita tidak ingin berspekulasi apapun soal amnesti yang diberikan kepada pak Hasto,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (1/8/2025).

    Kendati demikian, Ferdinand mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai putusan tersebut.

    “Prinsipnya kami menghargai, menghormati, dan mengucapkan terimakasih terhadap keputusan pak Prabowo,” imbuhnya.

  • Munaslub Golkar, Hendri Satrio Bilang Banyak Kader Bisa Gantikan Bahlil Lahadalia

    Munaslub Golkar, Hendri Satrio Bilang Banyak Kader Bisa Gantikan Bahlil Lahadalia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tampaknya semakin mengemuka, meski sejumlah elite partai tersebut telah membantah adanya keinginan kader untuk melakukan munaslub.

    Yang pasti, jika Munaslub terjadi, Partai Golkar tidak kekurangan kader yang bisa menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar.

    Salah satu alasannya, karena Partai Golkar memiliki sejugudang tokoh yang bisa tampil sebagai pimpinan partai. Perlu diketahui, munaslub sudah menjadi salah satu tradisi yang kerap terjadi di tubuh partai tersebut.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sendiri telah membantah adanya wacana untuk melakukan Munaslub di tubuh partai yang dimpimpinnya. Dia juga dengan tegas membantah telah terjadi keretakan dalam kepengurusan partai tersebut.

    Bahlil bahkan menyebut, isu Munaslub Golkar yang belakangan berkembang tidak memiliki sumber yang jelas, alias tidak jelas kader yang menyuarakan dilaksanakannya Munaslub.

    Merespons isu Munaslub Partai Golkar yang belakangan mengemuka, pengamat politik, Hendri Satrio turut angkat suara terkait munaslub di tubuh parpol berlambang beringin rindang itu.

    Menurutnya, Munaslub Partai Golkar bukan sesuatu yang mustahil terjadi meski sejumlah pimpinan partai tersebut sudah berkali-kali melakukan bantahan.

    “Munaslub Golkar bisa saja terlaksana meski dibantah berkali-kali oleh para pimpinan partai tersebut, ” kata Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, Selasa (5/8).

    Sekiranya Munaslub tersebut terjadi sebagaimana yang yang mulai berkembang belakangan ini, Hendri Satrio memastikan bahwa partai tersebut memiliki banyak stok atau sosok yang bisa menggantikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

  • Legislator apresiasi Deklarasi New York dukung Palestina

    Legislator apresiasi Deklarasi New York dukung Palestina

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Legislator apresiasi Deklarasi New York dukung Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 17:35 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal, menyampaikan apresiasi atas langkah komunitas internasional melalui Deklarasi New York yang mendukung berdirinya negara Palestina dan mendorong implementasi solusi dua negara sebagai jalan keluar permanen bagi konflik Palestina–Israel.

    Menurut Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, deklarasi tersebut merupakan sinyal positif bagi perjuangan rakyat Palestina yang selama puluhan tahun memperjuangkan hak kemerdekaannya. 

    “Deklarasi New York ini menegaskan bahwa dunia internasional tidak tinggal diam. Dukungan terhadap solusi dua negara adalah langkah strategis untuk memastikan rakyat Palestina memperoleh haknya hidup merdeka, berdampingan secara damai dengan Negara lainnya,” ujar Deng Ical, Selasa (05/08/2025).

    Dia menegaskan bahwa Indonesia secara konsisten berada di garis depan mendukung kemerdekaan Palestina, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Ia berharap deklarasi tersebut menjadi momentum bagi PBB, negara-negara anggota, dan pihak terkait untuk menekan Israel menghentikan agresi militer dan memulai perundingan yang adil.

    “Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar politik luar negeri, melainkan panggilan moral dan konstitusional. Kami di Komisi I DPR RI akan terus mengawal agar diplomasi Indonesia di forum internasional semakin tegas dan efektif,” bebernya.

    Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan I itu mengajak masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan kemanusiaan bagi warga Palestina yang terdampak konflik. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota OKI dan blok pro-Palestina di PBB untuk mempercepat pengakuan de jure negara Palestina.

    “Deklarasi New York harus menjadi pemantik agar solusi dua negara tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan demi keadilan dan perdamaian di Timur Tengah,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono, Selasa (5/8). 

    Komunitas internasional juga harus mendesak Israel untuk membuka akses dan tidak membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang sedang kelaparan, akibat blokade bantuan yang dilakukan Israel. 

    Menurut data Otoritas Kesehatan Gaza, lebih dari 60.930 warga Palestina telah tewas sejak Oktober 2023, termasuk sedikitnya 18.430 anak-anak. Sementara ratusan warga Gaza meninggal dunia karena malnutrisi dan kelaparan.

    Sebelumnya, komunitas internasional menggelar Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Markas Besar PBB di New York, pada 28 sampai 30 Juli 2025.

    Dalam konferensi itu Prancis dan Arab Saudi berperan sebagai ketua bersama. Sementara Amerika Serikat (AS) dan Israel memilih absen. Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi New York. Dokumen itu berisi dukungan terhadap berdirinya negara Palestina serta dukungan terhadap two-state solution (solusi dua negara).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Lemhannas catat 110 peserta berhasil lulus P4N Angkatan Ke-68

    Lemhannas catat 110 peserta berhasil lulus P4N Angkatan Ke-68

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mencatat sebanyak 110 peserta telah berhasil lulus dari Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan Ke-68 yang dilaksanakan selama enam bulan, yakni 5 Februari 2025 sampai 5 Agustus 2025.

    Deputi Pendidikan Lemhannas Laksamana Muda TNI Bob Henry mengungkapkan seluruh program P4N sudah terlaksana dengan lancar sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan serta memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan.

    “Hasil sidang dewan penilai yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Lemhannas pada Senin, 4 Agustus 2025 telah memutuskan serta menetapkan bahwa 110 orang peserta P4N 2025 dinyatakan lulus dan berhak menerima ijazah,” ujar Laksda Bob dalam Upacara Penutupan P4N 68 Lemhannas di Jakarta, Selasa.

    Ia membeberkan proses pendidikan yang dilaksanakan meliputi pengenalan, peningkatan kapasitas pimpinan nasional, pendalaman bahan ajar, pemberian materi blok 1, pemberian materi blok 2, serta pemberian materi blok 3.

    Disebutkan bahwa jumlah peserta P4N kali ini terdiri atas tiga peserta dari kementerian, dua peserta dari lembaga negara, lima peserta dari pemerintahan, 12 peserta dari non-kepemerintahan, serta delapan peserta dari negara sahabat (Malaysia satu orang, India satu orang, Yordania tiga orang, Singapura satu orang, dan Timor Leste dua orang).

    Kemudian, diikuti pula oleh 49 peserta dari personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) meliputi TNI Angkatan Darat 21 orang, TNI Angkatan Laut 16 orang, dan TNI Angkatan Udara 12 orang, serta personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebanyak 31 orang.

    Selain itu dari pendidikan kali ini, Bob menuturkan terdapat dua penerima penghargaan yang ditetapkan sidang dewan penilai.

    “Satu orang atas predikat Akademik Terbaik dan satu orang atas predikat Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) Terbaik,” ucap dia.

    P4N Lemhannas bertujuan untuk mempersiapkan dan memantapkan kader pemimpin tingkat nasional yang bermoral, beretika, dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, memiliki pemahaman geopolitik dan geostrategi, memiliki kesadaran tentang pentingnya ketahanan nasional, serta mampu menjadi pemimpin yang inovatif dan relevan dengan tantangan global.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.