Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Hoaks! Artikel narasikan Kejaksaan dan Polisi akan panggil yang hadir di reuni UGM

    Hoaks! Artikel narasikan Kejaksaan dan Polisi akan panggil yang hadir di reuni UGM

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar yang diklaim berasal dari artikel media.

    Dalam tangkapan layar tersebut, tertulis bahwa Kejaksaan dan Kepolisian akan memanggil semua orang yang hadir dalam acara reuni Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

    Disebutkan pula bahwa jika para peserta reuni tersebut bukan alumni UGM, maka mereka dapat dikenai hukuman pidana lebih dari delapan tahun penjara.

    Berikut narasi dalam tangkapan layar tersebut:

    “Kejaksaan dan Polisi akan panggil semua yangg hadir di reuni UGM dgn Jokowi. Jika semua yang hadir bukan alumni UGM bisa dipidana di atas hukuman 8 tahun penjara.”

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “KEJAKSAAN DAN POLISI AKAN PANGGIL SEMUA YANG HADIR DI REUNI UGM DENGAN JOKOWI”

    Namun, benarkah Artikel narasikan Kejaksaan dan Polisi akan panggil yang hadir di reuni UGM tersebut?

    Unggahan artikel yang menarasikan Kejaksaan dan Polisi akan panggil yang hadir di reuni UGM. Faktanya, artikel dalam tangkapan layar unggahan tersebut merupakan suntingan. (Facebook)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel dengan judul sebagaimana yang tercantum dalam tangkapan layar tersebut.

    Foto yang digunakan pun tidak pernah dimuat oleh CNN Indonesia. Foto tersebut justru identik dengan unggahan Presiden Jokowi di akun Instagram resminya.

    Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan maupun Kepolisian yang menyebut bahwa akan ada pemanggilan terhadap peserta reuni Fakultas Kehutanan UGM pada 26 Juli 2025.

    Tidak pula ditemukan informasi bahwa kehadiran peserta non-alumni UGM dapat dikenai sanksi pidana delapan tahun penjara.

    Klaim: Artikel narasikan Kejaksaan dan Polisi akan panggil yang hadir di reuni UGM

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: M Arief Iskandar
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana sebut tunjangan dokter dari Presiden untuk tambah nakes di DTPK

    Istana sebut tunjangan dokter dari Presiden untuk tambah nakes di DTPK

    “Memang hari ini kita mendapatkan fakta dan data bahwa masih banyak daerah-daerah 3T itu yang bahkan kita tidak memiliki dokter. Maka sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sedang bekerja keras. Pertama adalah untuk menambah secep

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan tunjangan khusus bagi dokter spesialis, dokter subspesialis dari Presiden Prabowo Subianto bertujuan menambah tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    Pemberian tunjangan itu telah diatur melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).

    “Memang hari ini kita mendapatkan fakta dan data bahwa masih banyak daerah-daerah 3T itu yang bahkan kita tidak memiliki dokter. Maka sekarang ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga sedang bekerja keras. Pertama adalah untuk menambah secepatnya bagaimana kita bisa menambah jumlah dokter yang harus kita miliki,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat memberi perhatian terhadap kesejahteraan dokter.

    Apalagi, jumlah dokter yang bertugas terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) masih minim.

    Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan berupaya menambah jumlah ketersediaan dokter.

    Selain itu, Prasetyo mengungkapkan bahwa tunjangan khusus dokter diberikan sebagai bentuk perhatian Presiden terhadap dokter yang ditugaskan di DTPK.

    “Bahwa saudara-saudara kita yang bertugas sebagai dokter di 3T ini membutuhkan perhatian, di situ Bapak Presiden berkenan untuk memberikan tunjangan khusus,” kata Prasetyo.

    Adapun untuk pencairan tunjangan untuk dokter, Prasetyo menargetkan Kementerian Keuangan akan merealisasikan pada bulan depan.

    “Mengenai realisasinya, mungkin Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan yang lebih paham. Tapi biasanya itu tidak lama setelah diambil keputusan, mungkin bisa jadi di bulan depan juga sudah terealisasi,” tambah Prasetyo.

    Adapun berdasarkan keterangan situs resmi Kementerian Kesehatan, pada tahap pertama tunjangan khusus sebesar Rp30.012.000 per bulan diberikan kepada 1.100 dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di DTPK, khususnya mereka yang praktik di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan tunjangan khusus untuk para dokter spesialis dan dokter subspesialis di daerah-daerah DTPK merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap dokter yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan akses terbatas.

    Pemerintah, kata Menkes, menyadari pemerataan tenaga medis di daerah terpencil masih menjadi tantangan besar sehingga mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah terpencil perlu menerima insentif yang adil, layak dan berkelanjutan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VII DPR RI komitmen lestarikan budaya Sidoarjo

    Anggota Komisi VII DPR RI komitmen lestarikan budaya Sidoarjo

    “Kebetulan saya ada di Komisi VII mempunyai kewajiban untuk mendukung pengembangan budaya. Jadi tujuannya itu dengan pariwisata untuk membesarkan menghebatkan pariwisata Indonesia yang di mana masyarakat mancanegara lebih suka pariwisata budaya darip

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono berkomitmen untuk terus melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya adalah kesenian tradisional Ludruk.

    “Kebetulan saya ada di Komisi VII mempunyai kewajiban untuk mendukung pengembangan budaya. Jadi tujuannya itu dengan pariwisata untuk membesarkan menghebatkan pariwisata Indonesia yang di mana masyarakat mancanegara lebih suka pariwisata budaya daripada pariwisata alam. Ini yang perlu dikembangkan,” katanya di sela mengunjungi Rumah Budaya di Anggaswangi, Sidoarjo, Selasa.

    Ia mengatakan, di rumah budaya tersebut tempat berkumpul semua seniman-seniman yang masih eksis termasuk di dalamnya adalah seniman Ludruk yang saat ini di Sidoarjo tinggal empat grup.

    “Sidoarjo merupakan kabupaten tempat cikal bakal Kerajaan Majapahit, cikal bakal Kerajaan Jenggolo dan sebagainya. Dan dan di sini begitu banyak tokoh-tokoh kerajaan-kerajaan yang zaman dulu adalah yang terhebat, terbaik dan termasyhur di seluruh Nusantara ini. Jadi ini yang patut kita dukung,” ucapnya.

    Dia juga menyampaikan tadi ee ada progra Pak Prabowo yaitu UMKM maupun E-Kraf dimana bisa menggunakan apa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk jaminan pinjaman sampai Rp100 juta.

    “Itu bisa dimanfaatkan untuk seniman-seniman ini yang juga perajin. Jadi ini kita harapkan dengan adanya fasilitas yang diberikan sama Pak Prabowo ini bisa dimanfaatkan,” katanya.

    Salah satu seniman Ludruk Surono mengaku senang dengan kedatangan Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono karena memberi wawasan, memberi pencerahan.

    “Beliau juga memfasilitasi dan untuk menghidupkan lagi untuk seni Ludruk. Saya sangat berterima kasih,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan Singapura tegaskan komitmen kolaborasi strategis dengan RI

    Menhan Singapura tegaskan komitmen kolaborasi strategis dengan RI

    “Meskipun banyak tantangan dan adanya beberapa perbedaan antara Indonesia dan Singapura, seperti wilayah dan populasi, kata dia, namun RI dan Singapura juga memiliki banyak peluang untuk bekerja sama, saling melengkapi, dan bersama mendiversifikasi r

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Menteri Koordinator Layanan Publik Singapura Chan Chun Sing menegaskan komitmen kolaborasi straregis kawasan dengan Indonesia, saat memberikan kuliah umum kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25 Lemhannas RI di Jakarta, Selasa.

    Ia menuturkan Indonesia dan Singapura tidak sedang bersaing lantaran persaingan sesungguhnya adalah dengan ketidakpastian global.

    “Meskipun banyak tantangan dan adanya beberapa perbedaan antara Indonesia dan Singapura, seperti wilayah dan populasi, kata dia, namun RI dan Singapura juga memiliki banyak peluang untuk bekerja sama, saling melengkapi, dan bersama mendiversifikasi resiko,” tutur Chan.

    Dengan demikian, dirinya menilai tantangan yang dihadapi saat ini tidak bisa diatasi secara sektoral maupun oleh satu negara saja.

    Namun untuk mewujudkan semua hal baik, menurut Chan, baik Indonesia dan Singapura, perlu terus menanamkan benih kepercayaan dan semangat kerja sama di dalam diri generasi muda.

    “Jika kita sukses, ini bukan hanya baik bagi Indonesia dan Singapura, namun baik juga bagi dunia,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia pun menceritakan kepada peserta P3N bahwa selama kurang lebih 20 tahun yang lalu, dirinya merupakan Atase Angkatan Darat Singapura bagi Indonesia.

    Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi kehadiran Menhan Singapura ke Lemhannas RI.

    “Kunjungan Menteri Chan merupakan kehormatan besar bagi kami, mengingat pak Menteri adalah
    extraordinary person,” ujar Ace dalam kesempatan yang sama.

    Gubernur Lemhannas RI menyampaikan selama ini telah terjalin kerja sama antara Lemhannas RI dengan Kementerian Pertahanan Singapura, antara lain pengiriman lulusan terbaik Program Pendidikan Lemhannas RI dalam kegiatan Distinguished Graduans Visit ke Singapura setiap tahun.

    Kemenhan Singapura dikatakan juga tidak pernah absen dalam mengirimkan perwakilannya untuk
    mengikuti program pendidikan di Lemhannas RI.

    Peserta P3N penerima kuliah umum berjumlah 103 peserta, yang terdiri atas perwakilan berbagai unsur pimpinan, antara lain pimpinan TNI/Polri, pimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN), perguruan tinggi, kementerian dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan lainnya.

    Kuliah umum tersebut dihadiri pula oleh Duta Besar Republik Singapura untuk RI Kwok Fook Seng, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksamana Muda TNI Edwin, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komisaris Jenderal Polisi Panca Putra, serta para deputi dan jajaran pejabat di Lingkungan Lemhannas RI.

    Kegiatan itu menjadi bagian dari misi strategis Lemhannas RI untuk membentuk pemimpin bangsa yang berpikir holistik, komprehensif, dan integratif, sekaligus memperkuat kerja sama kawasan dalam menghadapi berbagai isu global yang semakin kompleks.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhan: Indonesia tidak berniat membuat matra siber

    Menhan: Indonesia tidak berniat membuat matra siber

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Indonesia tidak akan membuat matra siber di tubuh TNI, seperti yang dimiliki Singapura.

    “Ya kita tinggal kolaborasi aja, tidak usah bikin kepala staf angkatan (matra) baru,” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat, Selasa.

    Menurut Sjafrie, setiap negara memiliki konsep pertahanan yang berbeda beda. Berbeda dengan Singapura, TNI memiliki satuan siber yang berada di setiap matra.

    Sjafrie menegaskan bahwa konsep yang dianut TNI lebih tepat untuk Indonesia karena setiap matra memiliki kesempatan untuk melibatkan sipil ahli siber dalam memperkuat pertahanan.

    “Jadi Indonesia ini harus ‘dikeroyok’ pertahanannya oleh sipil dan militer. Ini adalah potensi-potensi untuk memperkuat TNI apabila negara dalam keadaan emergensi,” kata Sjafrie.

    Karenanya, untuk memperkuat pertahanan siber TNI, Kemhan menggandeng kerja sama dengan Singapura yang telah memiliki pertahanan siber yang lebih matang.

    Kerja sama ini bisa dalam pendidikan siber ataupun pertukaran prajurit untuk latihan bersama. Dengan adanya kerja sama ini, Sjafrie yakin pertahanan siber Indonesia akan semakin kuat.

    Sebelumnya, Panglima Militer Singapura atau Chief of Defence Singapore Armed Forces Vice Admiral Aaron Beng juga sempat bertemu dengan Sjafrie, Selasa (22/7).

    Dalam pertemuan yang terjadi di gedung Kemhan itu, kedua belah pihak juga membuka peluang kerja sama pertahanan di bidang siber.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSKDN Kemendagri soroti lima pilar utama penguatan BUMD

    BSKDN Kemendagri soroti lima pilar utama penguatan BUMD

    BUMD ini punya peran yang sangat strategis, sehingga pengelolaan terhadap BUMD ini harus betul-betul fokus, sehingga keberadaannya dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal kita, dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menyoroti lima pilar utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni kelayakan usaha, optimalisasi aset produktif, manajemen utang-piutang, strategi pengembangan bisnis, serta tata kelola dan akuntabilitas.

    Yusharto menegaskan hanya dengan perbaikan menyeluruh pada lima aspek tersebut, BUMD dapat mengambil peran strategis sebagai pelopor inovasi dan pendorong perekonomian daerah.

    “Kami menyadari bahwa keberhasilan peran BUMD ini tidak lepas dari peran serta SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan kompeten. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi pondasi yang tidak bisa ditawar lagi dalam menghadapi tantangan pengelolaan BUMD yang semakin kompleks,” kata Yusharto dalam diskusi Transformasi BUMD: Kelayakan Usaha, Aset Produktif, Manajemen Keuangan, dan Tata Kelola di Kantor BSKDN, Jakarta, Selasa.

    Yusharto menyatakan bahwa BUMD tidak boleh hanya menjadi pelengkap administratif semata, melainkan harus mampu menciptakan nilai tambah konkret bagi daerah melalui layanan publik yang berkualitas dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “BUMD ini punya peran yang sangat strategis, sehingga pengelolaan terhadap BUMD ini harus betul-betul fokus, sehingga keberadaannya dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi lokal kita, dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Mulyadi Irsan, yang menyampaikan kondisi aktual BUMD di wilayahnya.

    Ia menjelaskan bahwa BUMD di Provinsi Lampung masih menghadapi tantangan klasik seperti lemahnya tata kelola, minimnya inovasi, serta ketergantungan pada suntikan APBD.

    “Keberadaan BUMD ini juga diharapkan menumbuhkan ekonomi lokal yang lebih baik hingga kemandirian fiskal. Namun kami akui, masih belum efektif melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini menjadi tantangan ke depan melakukan peningkatan strategi tata kelola manajemen dan juga evaluasi terhadap BUMD,” ungkap Mulyadi.

    Sementara itu, Guru Besar Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Irwan Taufiq dalam paparannya menekankan bahwa penyertaan modal daerah pada BUMD dimaknai sebagai investasi yang memberikan nilai ekonomi dan sosial.

    Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan BUMD wajib dilakukan secara objektif dan berdasarkan standar yang akuntabel.

    Irwan juga menegaskan bahwa tujuan pendirian BUMD harus selaras dengan tujuan investasi pemerintah daerah. Ketidaksesuaian keduanya dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menilai kelayakan investasi dan kinerja BUMD.

    “Karena itu, saya menyarankan agar dilakukan harmonisasi regulasi yang mengatur investasi pemerintah dan BUMD,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ima Mahdiah dorong efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026

    Ima Mahdiah dorong efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026

    Ima Mahdiah dorong efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026

    Ima Mahdiah dorong efisiensi belanja barang dan jasa dalam APBD DKI Jakarta 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 Agustus 2025 – 19:26 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2026.  Hal ini disampaikan dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    Dalam kesempatan tersebut, Ima Mahdiah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi lebih intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh harga satuan yang kompetitif dan tidak melebihi harga pasaran. Langkah strategis ini diperkirakan dapat menghasilkan penghematan signifikan sebesar 20-30 persen dari total belanja barang dan jasa. 

    “Dengan penghematan yang optimal, dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih prioritas bagi masyarakat Jakarta, terutama dalam penyediaan modal usaha dan penciptaan lapangan kerja,” ungkap Ima Mahdiah.

    Ima Mahdiah menegaskan bahwa hasil penghematan anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi warga Jakarta, khususnya dalam pengentasan kemacetan dan penanggulangan banjir. Kedua isu ini merupakan prioritas utama yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan. 

    “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak urgent untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak,” tegas Ima Mahdiah.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, Ima Mahdiah juga menekankan pentingnya memasukkan realisasi janji-janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam perencanaan anggaran 2026. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memberikan mandate kepemimpinan. 

    “Janji-janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan anggaran. Ini adalah wujud nyata komitmen kita terhadap masyarakat Jakarta,” tambah Ima Mahdiah.

    Berdasarkan usulan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun. Rincian anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp85,27 triliun, Belanja Daerah Rp87,29 triliun, Penerimaan Pembiayaan Rp9,57 triliun, dan Pengeluaran Pembiayaan Rp7,55 triliun. Alokasi mandatory spending telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen (di atas minimum 20 persen), belanja kesehatan 18,94 persen, dan belanja infrastruktur 40,23 persen (di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022).

    Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran. Ima Mahdiah berkomitmen untuk memastikan proses pembahasan berlangsung transparan dan menghasilkan anggaran yang benar-benar pro-rakyat. 

    “Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mengawal proses penyusunan APBD agar setiap program dan kegiatan yang dianggarkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jakarta,” pungkas Ima Mahdiah.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Istana sebut SKB libur 18 Agustus segera diterbitkan besok atau lusa

    Istana sebut SKB libur 18 Agustus segera diterbitkan besok atau lusa

    “Insya Allah secepatnya ya, hari ini tadi baru selesai kita koordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan oleh tiga menteri terkait penetapan 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan segera diterbitkan dalam satu atau dua hari ke depan.

    “Insya Allah secepatnya ya, hari ini tadi baru selesai kita koordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait,” kata Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait baru saja melakukan rapat koordinasi terkait penerbitan SKB itu.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 18 Agustus 2025 sebagai hari libur nasional tambahan, agar masyarakat memperoleh waktu luang untuk menyemarakkan HUT Ke-80 RI.

    Prasetyo mengungkapkan bahwa penerbitan SKB hari libur 18 Agustus 2025 akan diumumkan kepada masyarakat dalam waktu dekat.

    “Insyaallah dalam waktu satu, dua hari ini nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat mengenai SKB tanggal 18 diliburkan,” kata Prasetyo menambahkan.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan bahwa pemerintah menjadikan 18 Agustus 2025 atau satu hari setelah upacara peringatan dan pesta rakyat karnaval kemerdekaan sebagai hari yang diliburkan.

    Hari libur tersebut menjadi salah satu hadiah yang diberikan pemerintah pada bulan kemerdekaan.

    Juri memaparkan penetapan hari libur ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi masyarakat menyelenggarakan berbagai kegiatan perayaan kemerdekaan, seperti perlombaan, karnaval, dan acara rakyat lainnya, di masing-masing tempat tinggal mereka.

    Pemerintah berharap momentum ini dapat membangkitkan semangat optimisme, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat dalam membangun bangsa yang sejahtera dan maju.

    Hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 sebelumnya telah ditetapkan dalam surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 1017, 2, dan 2 Tahun 2024, yang juga disebut sebagai SKB 3 Menteri.

    Berdasarkan SKB 3 Menteri, libur 18 Agustus 2025 tidak termasuk libur nasional dan cuti bersama.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rakernas NasDem di Makassar agendakan penanaman ribuan pohon  

    Rakernas NasDem di Makassar agendakan penanaman ribuan pohon  

    “Agenda penanaman pohon ini merupakan kegiatan Pra Rakernas dilaksanakan di Desa Panaikang, Pattalassang, Kabupaten Gowa pada 7 Agustus 2025, sekitar pukul 16.00 WITA,”

    Makassar (ANTARA) – Panitia pelaksana Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengagendakan aksi penghijauan penanaman ribuan pohon sebagai bagian dari kepedulian partai terhadap lingkungan di tengah perubahan iklim.

    “Agenda penanaman pohon ini merupakan kegiatan Pra Rakernas dilaksanakan di Desa Panaikang, Pattalassang, Kabupaten Gowa pada 7 Agustus 2025, sekitar pukul 16.00 WITA,” ujar Wakil Ketua Panitia Rakernas Andi Rachmatika Dewi saat temu wartawan di ruang Fraksi NasDem DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa .

    Menurutnya, pelaksanaan Rakernas akan berlangsung 8–10 Agustus 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun sebelum kegiatan, dilaksanakan aksi penghijauan penanaman bibit pohon holtikultura sejenis buah-buahan sebagai rangkaian pra Rakernas.

    Aksi penanaman pohon itu, kata dia, dipimpin Ketua Bappilu NasDem Pusat Prananda Surya Paloh, dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan NasDem sekaligus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2014-2019 Siti Nurbaya, serta pengurus partai, masyarakat dan undangan lainnya.

    Kegiatan tersebut, kata perempuan disapa akrab Cicu ini, adalah langkah awal Nasdem yang menghijaukan Indonesia dan akan berlanjut ke provinsi lain melakukan hal serupa demi menjaga dan melestarikan lingkungan.

    “Kita kick off-nya (dimulai) dari Kabupaten Gowa, di Pattalassang dan gerakan sosial ini juga dilaksanakan seluruh DPW NasDem di seluruh Indonesia,” tutur Ketua DPRD Sulsel ini menekankan.

    Selain menanam pohon, ratusan bibit pohon holtikultura itu juga dibagikan gratis kepada masyarakat sekitar agar ditanam. Gerakan tanam pohon ini sebagai langkah nyata menghijaukan Indonesia.

    Kesiapan Rakernas I NasDem

    Terkait dengan kesiapan Rakernas NasDem yang dipusatkan di Kota Makassar, lanjut Cicu, sejauh ini hampir rampung. Untuk kesiapan akomodasi penginapan dan transportasi bagi peserta yang diperkirakan hadir sekitar 5.000-an, sudah dipersiapkan.

    “Ada 3.000 kamar dari 17 hotel di Makassar sudah siap. Untuk transportasi peserta ada 150 kendaraan juga disiapkan baik penjemputan di bandara maupun keperluan lainnya. Konfirmasi peserta yang akan hadir itu sekitar lima ribuan,” tuturnya.

    Selain Ketua Umum Surya Paloh beserta jajaran pengurus DPP NasDem dijadwalkan hadir, sebut dia, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten Kota se-Indonesia juga akan hadir termasuk Kepala Daerah se-Indonesia yang terpilih dari usungan NasDem.

    Ketua DPD NasDem Kota Makassar ini mengemukakan, selain ribuan peserta yang hadir di arena Rakernas pertama di luar Pulau Jawa, pihak panitia juga menyediakan makanan dan oleh-oleh khas Sulsel disiapkan sejumlah pelaku UMKM di sekitar Hotel Claro tempat Rakernas digelar.

    “Kegiatan ini akan banyak sekali memberi kontribusi positif, bukan hanya meningkatkan sektor pariwisata juga menumbuhkan perekonomian kita di Makassar,” paparnya.

    Rencananya dari agenda, Ketua Umum Surya Paloh beserta pengurus DPP NasDem saat tiba di Makassar 7 Agustus 2025 akan dijamu makan malam di Hotel Gapura, Pantai Losari oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selanjutnya, menggelar rapat internal serta persiapan pembukaan Rakernas 8 Agustus di Hotel Claro.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas nilai peserta P4N 68 berperan sukseskan ketahanan nasional

    Lemhannas nilai peserta P4N 68 berperan sukseskan ketahanan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai para peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan Ke-68 Lemhannas memiliki peran kunci dalam menyukseskan ketahanan nasional.

    Pasalnya, dia mengungkapkan peserta P4N sudah dilatih untuk menjadi pemimpin nasional, sehingga harus dapat mendorong dan mengarahkan bawahannya untuk bersama-sama mewujudkan tujuan bersama.

    “Pemimpin yang mampu menyinergikan, pemimpin yang mampu membangun kerja sama di dalam organisasi yang dipimpinnya maupun organisasi lainnya,” ujar Ace dalam Upacara Penutupan P4N 68 Lemhannas di Jakarta, Selasa.

    Ia pun menegaskan pembangunan kolaborasi dan koordinasi antarberbagai pemangku kepentingan lainnya merupakan kunci dari pencapaian tujuan nasional.

    Disebutkan bahwa hal tersebut selaras dengan yang selalu ditekankan Presiden Prabowo Subianto, antara lain saat pidato kenegaraan, dengan menyatakan bahwa dengan berakhirnya perang dingin, bangsa Indonesia menghadapi tantangan bukan hanya terkait dengan geopolitik, melainkan fenomena baru, yakni fenomena the End of Ideology atau akhir ideologi.

    Dengan demikian, Ace menekankan konsep global saat ini tidak hanya dilihat dari geopolitik dan geostrategi semata, tetapi sudah mengarah kepada persaingan ekonomi dan perdagangan, yang dapat berpengaruh terhadap situasi nasional

    Dalam berbagai langkah dan upaya menghadapi situasi terkait perubahan dan dinamika global tersebut, dirinya menuturkan tidak bisa dihadapi dengan cara yang biasa saja atau business as usual.

    “Tetapi harus luar biasa, harus dinamis, dan mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai pembaharuan-pembaharuan,” tuturnya.

    Maka dari itu, ia berharap para peserta P4N bida menjadi pemimpin yang tidak hanya menciptakan pengikut, tetapi dapat melahirkan berbagai pemimpin baru lainnya.

    P4N Lemhannas bertujuan untuk mempersiapkan dan memantapkan kader pemimpin tingkat nasional yang bermoral, beretika, dan berkarakter negarawan, berwawasan kebangsaan, berpikir strategis, memiliki pemahaman geopolitik dan geostrategi, memiliki kesadaran tentang pentingnya ketahanan nasional, serta mampu menjadi pemimpin yang inovatif dan relevan dengan tantangan global.

    Pada P4N Angkatan Ke-68, sebanyak 110 peserta telah berhasil lulus dari pendidikan yang dilaksanakan selama 6 bulan tersebut, yakni 5 Februari 2025 sampai 5 Agustus 2025.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.