Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Anggota DPR dukung pilkada lewat DPRD karena pilkada sebabkan korupsi

    Anggota DPR dukung pilkada lewat DPRD karena pilkada sebabkan korupsi

    Data KPK sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 mencatat ada 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota yang telah ditindak KPK karena kasus korupsi. ICW mencatat sepanjang tahun 2010-2018 ada 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi ole

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mendukung usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD karena pesta demokrasi secara langsung di daerah menyebabkan banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi akibat biaya pilkada langsung yang mahal.

    “Data KPK sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 mencatat ada 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota yang telah ditindak KPK karena kasus korupsi. ICW mencatat sepanjang tahun 2010-2018 ada 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum,” kata Indrajaya di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan praktik politik uang dalam Pilkada juga perlu menjadi pertimbangan dalam usulan tersebut. Selama ini, politik uang di Pilkada tidak terbendung dan menggunakan modus yang semakin liar, hingga terungkap di sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

    Di sisi lain, menurut dia, pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada juga kerap terjadi, terutama karena adanya petahana yang memicu penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi birokrasi. ASN yang seharusnya netral, bisa terpengaruh untuk mendukung atau memihak petahana, baik secara sukarela maupun karena tekanan.

    Selama ini, kata dia, pemerintah harus mengeluarkan anggaran sangat besar untuk pelaksanaan pilkada, contohnya anggaran Pilkada serentak nasional tahun 2024 yang mencapai Rp41 triliun. Untuk itu, Pilkada 2024 sangat tepat dijadikan evaluasi akhir untuk efisiensi penganggaran Pilkada.

    “Karena Pilkada 2024 adalah Pilkada puncak serentak nasional yang dirancang dalam 5 gelombang sejak Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018, dan Pilkada Tahun 2020,” kata dia.

    Dia menilai pilkada melalui DPRD juga bisa menghentikan kegaduhan hukum, sebab sejak Pilkada serentak gelombang pertama 2015, UU Pilkada mengalami empat kali perubahan, yaitu, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 6 Tahun 2020.

    “UU Pilkada menjadi UU paling banyak disengketakan di MK. MK mencatat ada 35 kali pengujian UU Pilkada sepanjang 2024,” kata dia.

    Banyaknya pengujian terhadap UU Pilkada, menurut dia, mengesankan bahwa pengundangannya tidak melalui kajian mendalam, adanya adanya akrobatik hukum, hingga sarat kepentingan. Akhirnya, kata dia, DPR dijadikan sebagai tumbal.

    “Untuk meninggikan derajat demokrasi, alasan kegaduhan hukum menjadi cara jitu mengembalikan Pilkada oleh DPRD,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo gelar Sidang Kabinet Paripurna bahas bulan kemerdekaan

    Prabowo gelar Sidang Kabinet Paripurna bahas bulan kemerdekaan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri dan pejabat negara anggota Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, guna menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.

    Sidang kabinet tersebut dijadwalkan membahas sejumlah agenda strategis terkait peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus mendatang.

    “Ini rapat persiapan 17 Agustus. Bapak Presiden akan memberikan arahan mengenai persiapan 17 Agustus. Beliau akan menyampaikan pidato kenegaraan di DPR sebagai rangkaian 17-an,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditanya tentang agenda Sidang Kabinet Paripurna pada hari ini.

    Situasi di pintu pilar Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB, beberapa menteri yang telah tiba, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Risan Roeslani, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan.

    Disusul kemudian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Para pejabat berpakaian jas serta kemeja putih langsung menuju ruang sidang usai turun dari kendaraan dinasnya.

    Rapat dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan akan menyoroti berbagai persiapan, mulai dari teknis penyelenggaraan upacara kenegaraan, peluncuran program unggulan kemerdekaan, hingga penajaman pesan-pesan kebangsaan yang akan disampaikan kepada publik.

    Selain itu, rapat kabinet juga direncanakan membahas arah kebijakan komunikasi publik pemerintah selama bulan kemerdekaan, termasuk tema besar yang akan diangkat untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan.

    Hingga berita ini diturunkan, sidang kabinet sedang dipersiapkan untuk digelar mulai pukul 14.00 WIB secara tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Sejak Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah memimpin tiga kali Sidang Kabinet Paripurna, masing-masing pada 21 Januari dalam rangka mengevaluasi 100 hari pemerintahan dengan dihadiri seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

    Berikutnya, pada 21 Maret yang digelar mendadak, membahas persiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 dan dihadiri oleh seluruh menteri, kepala lembaga, dan pemangku kebijakan strategis lainnya.

    Terakhir, pada 5 Mei untuk mengevaluasi kinerja enam bulan pertama Kabinet Merah Putih sejak pelantikan, dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rombongan Gubernur Kalteng pantau PSU di Barito Utara lewat helikopter

    Rombongan Gubernur Kalteng pantau PSU di Barito Utara lewat helikopter

    “Kami tadi bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, KPU, lengkap kami. Kami juga mengimbau tadi di udara supaya masyarakat berbondong-bondong ke TPS,”

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran beserta rombongan memantau pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 melalui udara menggunakan dua helikopter pada Rabu.

    Agustiar melakukan pemantauan menggunakan helikopter bersama dengan Kapolda Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan, dan Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Jamalulael.

    Adapun rombongan pemantau lain yakni Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja berada dalam satu helikopter dengan Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, hingga anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain.

    Agustiar Sabran mengaku saat dari atas helikopter mengimbau masyarakat setempat menggunakan hak pilihnya dan pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih calon bupati dan wakil bupati Barito Utara.

    “Kami tadi bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam, KPU, lengkap kami. Kami juga mengimbau tadi di udara supaya masyarakat berbondong-bondong ke TPS,” kata Agustiar di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Rabu.

    Dia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tanpa pengaruh dari pihak lain, termasuk menjaga ketertiban dan keamanan selama jalannya PSU Pilkada Barito Utara 2024.

    “Gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani. Jangan ada paksaan ini dan sebagainya-sebagainya. Kami sudah mengimbau kan jaga ketertiban dan keamanan,” ucapnya.

    Terpisah, Rahmat Bagja mengaku pengalamannya memantau jalannya PSU di Barito Utara menggunakan helikopter itu cukup menegangkan.

    Menurut dia, pemantauan menggunakan udara tersebut menandai jalannya PSU di Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya itu mendapatkan atensi dari pemerintah dan stakeholders terkait.

    “Semoga (pesan) tersampaikan. Masyarakat tahu, ‘Oh ini hari ini hari penting. Ada dua helikopter memantau dari atas’,” ucapnya.

    Dia pun berharap imbauan dari atas helikopter agar masyarakat menggunakan hak pilihnya mampu mendorong masyarakat untuk pergi ke TPS.

    “Kami harapkan masyarakat jam 9.00 itu ya bisa melakukan mencoblosan di TPS masih di sini,” kata dia.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, rombongan para pejabat itu melakukan pemantauan dari udara dengan terbang menaiki helikopter dari Stadion Swakarya, Muara Teweh, dan kembali melandas di tempat yang sama sekitar pukul 10.20 WIB.

    Rombongan kemudian melanjutkan pemantauan ke sejumlah TPS dengan iring-iringan mobil ke TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    Rombongan lantas mengakhiri perjalanan dengan menyambangi rumah jabatan Bupati Barito Utara untuk melakukan sesi konferensi daring dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara.

    Total ada 270 TPS dengan jumlah warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya pada Rabu hari ini.

    PSU Pilkada Barito Utara yang merupakan tindak lanjut putusan MK, diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan calon nomor urut 1 Shalahuddin-Felix S Tingan dan pasangan calon nomor urut 2 Jimmy Carter-Inriaty Karawaheni.

    Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti sama-sama melakukan politik uang.

    Pasangan calon yang didiskualifikasi adalah pasangan nomor urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan pasangan nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

    Selain di Barito Utara, PSU pada 6 Agustus 2025 juga digelar di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel; sedangkan untuk pilkada ulang digelar di Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang pada 27 Agustus 2025.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri dan Ketua KPU RI pantau pelaksanaan PSU di Jayapura

    Wamendagri dan Ketua KPU RI pantau pelaksanaan PSU di Jayapura

    ANTARA – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk bersama Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin meninjau pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, di Kota Jayapura, Rabu (6/8). Wamendagri dan Ketua KPU RI menyebutkan pelaksanaan pesta demokrasi ulang ini berjalan dengan aman juga lancar. (Laksa Mahendra/Agha Yuninda Maulana/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU RI: warga Biak Numfor antusias salurkan hak pilih dengan lancar

    KPU RI: warga Biak Numfor antusias salurkan hak pilih dengan lancar

    Biak (ANTARA) – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyebut antusias warga Kabupaten Biak Numfor memberikan hak pilihnya dengan lancar pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua, yang berlangsung, Rabu 6 Agustus 2025.

    “Hasil pemantauan lapangan di berbagai TPS Kabupaten Biak Numfor kami melihat langsung warga mendatangi TPS memberikan hak suaranya,” ujar Komisioner KPU RI Idham Holik meninjau PSU di TPS 3 Kelurahan Brambaken, Rabu.

    Idham menilai kunjungan KPU RI bersama Bawaslu RI dan Kementerian Koordinator Polkam untuk memastikan masyarakat Biak Numfor turut mendukung pelaksanaan PSU 6 Agustus.

    Ia berharap pelaksanaan PSU di 345 tempat pemungutan suara dapat berlangsung dengan aman, lancar dan demokrasi.

    Hingga pukul 10.10 WIT, lanjut dia, warga Biak Numfor masih mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilihnya secara demokrasi.

    Data jumlah pemilih tetap Pilkada 27 November 2024 di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 100.874 pemilih terdiri dari laki-laki 49.705 pemilih dan perempuan 51.169 pemilih tersebar di 345 TPS

    PSU Pilkada Papua berlangsung 6 Agustus 2025 dengan kandidat pasangan No urut 1 Benhur Tomi Mano dan wakil gubernur Costan Karma.

    Sedangkan pasangan nomor urut 2 calon Gubernur Mathius D Fakhiri dan calon Wagub Aryoko Alberto Rumaropen.

    Hingga, Rabu (6/8) pukul 10.45 WIT aktivitas warga di Kabupaten Biak Numfor masih mendatangi TPS memberikan hak pilihnya.

    Sementara berbagai aktivitas warga berjalan normal dimana semua kegiatan masyarakat berlangsung lancar dan kondusif.

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bambang Haryo: ANTARA ujung tombak pemerintah sebar informasi

    Bambang Haryo: ANTARA ujung tombak pemerintah sebar informasi

    “ANTARA sebagai ujung tombak pemberitaan harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah,”

    Surabaya (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, menyebut Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA sebagai ujung tombak pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada publik.

    Saat melakukan kunjungan reses ke Kantor Biro LKBN ANTARA Biro Jawa Timur, di Surabaya, Rabu, Bambang menyatakan bahwa keberadaan ANTARA harus dimanfaatkan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    “ANTARA sebagai ujung tombak pemberitaan harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah,” ujar Bambang Haryo.

    Dalam kunjungan tersebut, Bambang yang juga merupakan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI itu menyampaikan bahwa ANTARA perlu dilibatkan secara aktif dalam seluruh kegiatan dan publikasi pemerintahan.

    Menurutnya, capaian-capaian penting pemerintah, seperti ketahanan pangan, ekspor komoditas ke luar negeri, kemajuan pendidikan dan sektor kesehatan, harus diberitakan secara luas melalui ANTARA.

    “Jika media swasta satu kali memberitakan, ANTARA bisa tiga hingga empat kali. ANTARA harus menjadi tolok ukur pemberitaan nasional, seperti pada masa lalu,” katanya.

    Politisi dari Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa dalam era maraknya informasi media sosial, peran ANTARA menjadi semakin penting untuk menjadi penyeimbang, khususnya dalam menyaring informasi yang baik dan membangun tentang pemerintah.

    “Tidak semua berita negatif itu disukai publik. Saya sendiri merasakan, konten positif di media sosial pribadi justru lebih banyak mendapatkan respons baik. Ini menunjukkan masyarakat tetap ingin mendapatkan informasi yang sehat dan membangun,” ujar Legislator dari Dapil Jatim I, Surabaya-Sidoarjo ini.

    Kepala LKBN ANTARA biro Jawa Timur, Rachmat Hidayat mengapresiasi kehadiran Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo dalam rangka reses.

    “Kami berharap pemerintah bisa meng-endorse ANTARA pada publik, sehingga masyarakat bisa mengenal ANTARA sebagai kantor berita negara,” ujarnya.

    Lanjutnya, selama ini ANTARA menjadi lembaga pemerintah yang selalu menyajikan berita positif dan berimbang atas sejumlah capaian kinerja pemerintah.

    “Tak hanya itu, ANTARA memiliki segmentasi yang jelas sehingga informasi yang disampaikan ANTARA sudah tersampaikan pada pemangku kebijakan dan pembaca yang tepat,” ujarnya.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AU rekrut warga lokal kerja di dapur MBG guna kurangi pengangguran

    TNI AU rekrut warga lokal kerja di dapur MBG guna kurangi pengangguran

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono mengungkapkan pihaknya merekrut warga lokal untuk bekerja di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran.

    Dia mengatakan kini TNI AU sudah memiliki 10 dapur MBG yang sudah beroperasi, dan masing-masing terdiri dari 50 pekerja. Adapun jumlah pekerja itu sesuai dengan ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN) yang terdiri dari 1 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 3 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan.

    “Sementara yang lainnya itu dari tenaga lokal, dari masyarakat sekitar yang kita rekrut, ini juga mengurangi pengangguran kita bisa menambah tenaga kerja,” kata Tonny saat peresmian dapur MBG di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan bahwa perekrutan tenaga kerja warga lokal itu dilakukan setelah pihaknya membuka lowongan dan mengikuti seleksi. Di Makassar, kata dia, ada hingga 100 orang yang mendaftar untuk menjadi pekerja untuk satu dapur MBG milik TNI AU.

    Untuk itu, dia mengatakan TNI AU pun akan menambah dapur agar bisa menyerap tenaga kerja dari warga lokal tersebut

    “Kita tidak juga membatasi mereka untuk bekerja di dapur, tetapi di dapurnya yang kita tambah, sehingga semua bisa tertampung,” kata dia.

    Ke depannya, dia mengatakan TNI AU akan mengoperasikan 26 dapur MBG yang sudah terbangun dan 18 dapur yang siap dibangun, di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut dia, pembangunan dapur membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 bulan hingga rampung.

    Di sisi lain, dia menargetkan agar TNI AU bisa menyediakan 100 dapur MBG pada akhir tahun 2025. Termasuk, kata dia, dapur-dapur itu dibangun di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

    “Tergantung bahannya kalau bahannya sudah tersedia lebih cepat lagi, kita target kan dua bulan jadi,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Surabaya dukung penataan parkir Jalan Tunjungan

    DPRD Surabaya dukung penataan parkir Jalan Tunjungan

    “Saya mendukung penataan parkir di Tunjungan. Diatur biar nyaman untuk semua. Kawasan Tunjungan itu salah satu destinasi kota yang harus dijaga keindahannya,”

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Laila Mufidah mendukung penataan parkir di Jalan Tunjungan Surabaya karena bisa menjaga estetika kawasan ikonik kota serta membuat nyaman warga masyarakat.

    “Saya mendukung penataan parkir di Tunjungan. Diatur biar nyaman untuk semua. Kawasan Tunjungan itu salah satu destinasi kota yang harus dijaga keindahannya,” katanya di Kota Surabaya, Rabu.

    Ia mengatakan, pengguna jalan di pusat kota tersebut akan mendapatkan pengalaman berbeda melintas di kawasan pusat kota ini menyusul lokasi tersebut dikenal sebagai pusat tongkrongan yang mengasyikkan.

    Ia mengatakan, panorama Tunjungan Romansa akan semakin terasa jika kawasan tersebut tidak dipenuhi kendaraan parkir mengingat selama ini di sepanjang Jalan Tunjungan sering digunakan sebagai tempat parkir kendaraan.

    “Sisi jalan dipenuhi parkir kendaraan yang menyatu dengan pengunjung Tunjungan. Namun sejak 1 Agustus 2025 kemarin, kawasan destinasi tersebut steril dari kendaraan parkir,” katanya.

    Ia melihat bahwa penataan parkir di kawasan wisata Tunjungan adalah langkah tepat dan terukur karena destinasi Jalan Tunjungan juga akan makin berkelas karena makin ramah pengunjung.

    Pedestrian dengan kombinasi lampu kota yang unik tanpa deretan parkir kendaraan menjadikan kawasan tersebut makin ramah wisatawan. Sehingga, pengunjung bisa menikmati Tunjungan Romansa dengan jalan kaki.

    “Saya teringat lagu, Rek Ayo Rek. Mlaku mlaku mlaku nang Tunjungan. Dengan penataan parkir bikin nyaman. Lalu lintas juga lancar dan nyaman,” kata Laila.

    Laila menyebut bahwa penataan parkir di tepi Jalan Tunjungan itu juga untuk mendukung pertumbuhan pelaku seni dan UMKM yang beraktivitas di area tersebut.

    “Prinsipnya kami mendukung penuh kebijakan ini, tapi pemulihan dampak ekonomi juga harus menjadi prioritas. Kami yakin Pemkot memberi perhatian pelaku usaha,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPU RI pastikan pelaksanaan PSU Papua berjalan aman

    KPU RI pastikan pelaksanaan PSU Papua berjalan aman

    “Kami mendatangi beberapa TPS di Kota Jayapura guna memastikan kelancaran. Insya Allah semua proses yang telah disiapkan secara maksimal ini dapat berjalan lancar hingga pukul 13.00 WIT,”

    Jayapura (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia memastikan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Suara Ulang (Pilkada) di sejumlah wilayah di Papua, khususnya Kota Jayapura, berlangsung aman dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin di Jayapura, Rabu, mengatakan bahwa seluruh tahapan PSU telah disiapkan secara maksimal dan diharapkan dapat berjalan lancar hingga proses pemungutan suara selesai.

    “Kami mendatangi beberapa TPS di Kota Jayapura guna memastikan kelancaran. Insya Allah semua proses yang telah disiapkan secara maksimal ini dapat berjalan lancar hingga pukul 13.00 WIT,” katanya.

    Menurut Afifudin, pihaknya memberikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, Penjabat Gubernur Papua, serta aparat TNI-Polri yang turut memastikan pelaksanaan PSU berjalan dengan aman.

    “Dari sisi kenegaraan, ini adalah tanggung jawab bersama apalagi di dukungan dari seluruh elemen sangat luar biasa,” ujarnya.

    Dia menjelaskan dalam kunjungannya sekitar pukul 10.00 WIT, pihaknya mengakui bahwa tingkat partisipasi pemilih di sejumlah TPS masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Meski demikian, ia optimistis partisipasi akan meningkat seiring masih tersedianya waktu hingga siang hari.

    “Kami minta teman-teman KPU untuk terus mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya hingga pukul 13.00 WIT. Proses PSU tetap berjalan sesuai aturan dan regulasi,” katanya lagi.

    Dia menambahkan pihaknya juga menegaskan bahwa surat undangan memilih bukan merupakan satu-satunya syarat ke TPS oleh sebab itu kepada masyarakat di Papua yang memiliki KTP elektronik dan terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) tetap diperbolehkan memberikan suara.

    “Surat undangan itu hanya pemberitahuan. Jika warga memiliki KTP dan terdaftar di TPS, silakan datang. Masih ada waktu untuk mengecek melalui DPT online dan menyalurkan hak pilihnya,” ujarnya lagi.

    Dia menjelaskan pihaknya sangat berharap PSU di Papua dapat menghasilkan pemimpin pilihan rakyat dan memperkuat demokrasi di Tanah Papua dengan proses yang damai, tertib, dan transparan.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhir Pekan Ini Surya Paloh dan Seluruh Kader Nasdem se Indonesia Kumpul di Makassar

    Akhir Pekan Ini Surya Paloh dan Seluruh Kader Nasdem se Indonesia Kumpul di Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem yang dijadwalkan berlangsung pada 8–10 Agustus 2025 untuk pertama kalinya digelar di luar pulau Jawa. Kota Makassar, Sulawesi Selatan akan menjadi tuan rumah.

    Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dijadwalkan tiba di Makassar pada 7 Agustus 2025, sehari sebelum Rakernas dimulai. Selain membuka acara, Surya Paloh juga akan mengikuti beberapa agenda tambahan di Sulawesi Selatan.

    “Pak Ketua kita agendakan melakukan penanaman pohon di Kabupaten Gowa dan menghadiri jamuan malam di Pantai Losari,” jelas Wakil Ketua Panitia Rakernas yang juga Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, Selasa (5/8/2025).

    Rakernas Partai Nasdem diproyeksi akan dihadiri sebanyak 5 ribu orang peserta, yang terdiri dari pengurus DPP, DPW, hingga DPD, serta seluruh kader Nasdem se Indonesia.

    Selain kader, para ketua partai di Sulsel juga turut diundang. Juga para tokoh nasional seperti Chairul Tanjung, Burhanuddin Muhtadi, hingga Ustaz Das’ad Latif.

    Kegiatan berskala nasional ini berdampak langsung terhadap peningkatan hunian hotel di Makassar, terutama Hotel Claro yang akan menjadi lokasi utama kegiatan.

    Cicu, sapaan karib Andi Rachmatika Dewi, menyampaikan bahwa setidaknya sebanyak 3.000 kamar hotel telah disiapkan untuk menampung para peserta Rakernas yang datang dari seluruh Indonesia.

    “Pelaksanaan Rakernas ini sangat berdampak pada tingkat hunian hotel, tidak hanya Hotel Claro sebagai lokasi utama, tetapi juga ada 17 hotel lain yang kami gunakan untuk akomodasi peserta,” ujar Cicu dalam konferensi pers yang digelar di Ruang Fraksi Partai NasDem DPRD Sulsel, Selasa (5/8/2025).