Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Wakil Bupati Biak salurkan hak pilih PSU Papua di TPS 3 Brambaken

    Wakil Bupati Biak salurkan hak pilih PSU Papua di TPS 3 Brambaken

    “Puji Tuhan saya sudah memberikan hak suara PSU di TPS 3 Brambaken,”

    Biak (ANTARA) – Wakil Bupati Biak Numfor, Papua Jimmy CR Kapissa bersama isteri menyalurkan hak pilih pada pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah Papua di TPS 3 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa, Rabu.

    “Puji Tuhan saya sudah memberikan hak suara PSU di TPS 3 Brambaken,” ujar Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy CR Kapissa,Rabu.

    Jimmy mengakui, antusias warga Biak Numfor menyalurkan hak suaranya dengan langsung,bebas, rahasia dan demokrasi.

    Dia optimistis partisipasi pemilih untuk masyarakat Kabupaten Biak Numfor diharapkan sama dengan Pilkada 27 Novel 2025 sekitar 65 persen.

    “Hasil pemantauan kami di lapangan berbagai TPS Kabupaten Biak Numfor melihat langsung warga mendatangi TPS memberikan hak suaranya,” katanya.

    Salah satu warga Biak Indra, mengakui sudah menyalurkan hak suaranya untuk PSU 6 Agustus.

    “Secara demokrasi saya sudah menyalurkan hak suara di TPS 3,” katanya.

    Hingga pukul 11.00 WIT, lanjut dia, warga Biak Numfor masih mendatangi TPS untuk menyalurkan hak pilihnya secara demokrasi.

    Data jumlah pemilih tetap Pilkada 27 November 2024 di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 100.874 pemilih terdiri laki-laki 49.705 dan perempuan 51.169 pemilih tersebar di 345 TPS

    PSU Pilkada Papua berlangsung 6 Agustus 2025 dengan kandidat pasangan No urut 1 Benhur Tomi Mano dan wakil gubernur Costan Karma.

    Sedangkan pasangan nomor urut 2 calon Gubernur Mathius D Fakhiri dan calon Wagub Aryoko Alberto Rumaropen.

    Hingga, Rabu (6/8) pukul 10.45 WIT aktivitas warga di Kabupaten Biak Numfor masih mendatangi TPS memberikan hak pilihnya.

    Sementara berbagai aktivitas warga berjalan normal dimana semua kegiatan masyarakat berlangsung lancar dan kondusif.

    Pewarta: Muhsidin
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Kalteng tegaskan komitmen pada keterbukaan informasi

    Gubernur Kalteng tegaskan komitmen pada keterbukaan informasi

    Palangka Raya (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menegaskan saat ini merupakan era keterbukaan informasi publik, sehingga tidak mungkin pemerintah provinsi melakukan pembatasan kepada masyarakat ataupun media massa untuk mengakses informasi.

    “Kami sangat terbuka, ini zamannya keterbukaan informasi,” tegas Agustiar saat dihubungi ANTARA dari Palangka Raya, Rabu.

    Agustiar menyatakan, Pemprov Kalteng dipastikan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dengan sebaik-baiknya, serta tidak anti-kritik, yang bertujuan untuk membuat pembangunan menjadi semakin baik lagi.

    Gubernur menjelaskan saat ini pihaknya terus melakukan penyelarasan pada setiap lini terutama di lingkup pemprov di masing-masing perangkat daerahnya.

    “Penyelarasan ini pun sifatnya jangka pendek, agar setiap lini benar-benar memahami maksud dan tujuan dari setiap visi misi pembangunan yang kami usung, sehingga dapat terlaksana maupun tersampaikan dengan baik dan tepat kepada masyarakat,” ujarnya.

    Agustiar menekankan bahwa sejak dirinya menjabat Gubernur Kalteng hingga saat ini, selalu memberi ruang yang sama kepada semua pihak, untuk berdiskusi langsung dengan dirinya beserta jajaran, menyampaikan pendapat ataupun lainnya.

    Ruang diskusi tersebut telah dilakukan di antaranya kepada akademisi, awak media, organisasi kemasyarakatan, para tokoh, serta banyak lainnya.

    “Ini bukti nyata kami menyediakan akses ataupun ruang terbuka terhadap informasi, dan tentunya siap bersinergi bersama semua pihak demi suksesnya pembangunan serta meningkatnya kesejahteraan,” kata Agustiar.

    Sementara itu, Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi (KI) Kalteng Agus Triantony menilai gubernur dan jajaran sudah sangat berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik, di antaranya berdasarkan sudah banyaknya OPD yang semakin Informatif melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang digelar Komisi Informasi setiap tahunnya.

    Pada 2024, keterbukaan informasi publik di tingkat nasional untuk kategori Pemerintah Provinsi se-Indonesia, bahkan Kalteng mampu meraih penghargaan Informatif dengan berada di posisi 5 besar nasional.

    “Pencapaian ini bahkan unggul dibanding pemprov seluruh Kalimantan. Di tahun 2025 ini yang masih berproses di tingkat nasional, saya pun optimis keterbukaan informasi publik di Pemprov Kalteng mampu lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

    Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Adi Wibowo
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo terima kunjungan Jenderal Xu Xieqiang, bahas penguatan militer

    Prabowo terima kunjungan Jenderal Xu Xieqiang, bahas penguatan militer

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Kepala Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Pusat Republik Rakyat China Jenderal Xu Xieqiang di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Selasa (5/8).

    Dikutip dari unggahan akun Instagram @presidenrepublikindonesia, Rabu, pertemuan tersebut berlangsung dalam jamuan makan malam dan membahas upaya penguatan teknologi militer yang menjadi fokus utama departemen yang dipimpin Jenderal Xu.

    Kunjungan itu juga mencerminkan komitmen Indonesia dan China untuk mendorong kemandirian industri pertahanan nasional serta meningkatkan daya saing di tingkat global melalui kerja sama strategis dan alih teknologi.

    Dilihat dari foto-foto yang diunggah, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Jenderal Xu terlihat mengenakan batik lengan panjang bernuansa biru ungu, sedangkan Presiden Prabowo mengenakan batik berwarna biru emas.

    Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) dan Kepala Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Pusat Republik Rakyat China Jenderal Xu Xieqiang dalam pertemuan di kediaman Presiden, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Selasa (5/8/2025). ANTARA/Instagram/@presidenrepublikindonesia

    Keduanya nampak saling memberi hormat saat momen penyambutan di teras rumah kediaman Presiden Prabowo. Jenderal Xu juga terlihat menggenggam sebuah keris yang diserahkan Presiden Prabowo.

    Dalam pertemuan itu, Presiden nampak didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, sementara Jenderal Xu didampingi Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri ingatkan jajarannya susun program berdampak nyata

    Mendagri ingatkan jajarannya susun program berdampak nyata

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar menyusun program yang benar-benar berdampak nyata.

    “Saya minta rekan-rekan pimpinan komponen, betul-betul rapatkan internal dan tolong diplototin betul angka itu kira-kira masuk akal enggak. Jangan diada-adain, apalagi buat program yang enggak ada outputnya, outputnya enggak nendang. Istilahnya enggak berdampak,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan usai menyoroti sejumlah paparan program yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan komponen atau Unit Kerja Eselon (UKE) I Kemendagri dan BNPP.

    Ia menegaskan pentingnya memahami esensi dari setiap program yang diajukan. Setiap anggaran, kata dia, harus benar-benar menghasilkan output yang berdampak.

    Lebih lanjut, Mendagri mengatakan program yang disusun tidak hanya bersifat reguler yang menyangkut tugas dan fungsi Kemendagri, tetapi juga perlu menyusun program yang spesifik mendukung program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Nah, ini yang saya lihat itu, di program-program itu, harus betul-betul rekan-rekan kuasai,” jelasnya.

    Di lain sisi, Mendagri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas kerja keras yang telah dilakukan.

    Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada ketelitian dan kesungguhan sejak tahap perencanaan.

    “Karena perencanaan yang baik itu menyumbang 70 persen keberhasilan, kalau perencanaannya asal-asalan ya [sudah] gagal 70 persen,” ujarnya.

    Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, serta pejabat eselon I Kemendagri dan BNPP lainnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Opster Lantamal XIV Sorong sasar pembangunan di Pulau Raam

    Opster Lantamal XIV Sorong sasar pembangunan di Pulau Raam

    Sorong (ANTARA) – Operasi teritorial (Opster) TNI dari Komando Armada (Koarmada) III melalui Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIV Sorong menyasar pembangunan fisik dan non fisik di Pulau Raam, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

    Panglima Koarmada III Laksamana Muda TNI Hersan, di Sorong, Rabu, menjelaskan Satgas Opster ini merupakan bagian dari program pembinaan teritorial TNI yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran TNI dalam membantu pembangunan nasional, khususnya di wilayah pesisir dan tertinggal.

    “Opster TNI AL merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata) serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” kata Pangkoarmada III saat membuka kegiatan Satgas Opster di Lantamal Sorong.

    Pangkoarmada menjelaskan program Opster TNI AL tahun ini menyasar dua bentuk kegiatan, yaitu fisik dan nonfisik, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di wilayah kepulauan dengan melibatkan 80 personel.

    Dia menyebut kegiatan fisik meliputi renovasi satu unit rumah tidak layak huni, renovasi satu unit dermaga, renovasi bangunan sekolah, renovasi tempat ibadah (gereja), pembuatan keramba jaring apung untuk nelayan lokal

    Sedangkan kegiatan nonfisik mencakup penyuluhan kesehatan dan penanggulangan stunting, edukasi wawasan kebangsaan dan bela negara, pembagian alat tulis untuk siswa sekolah, pemberian bahan kontak kepada masyarakat pesisir.

    “Kegiatan ini sangat dibutuhkan, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia terutama Papua Barat Daya yang merupakan daerah kepulauan dan pedesaan, masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan edukasi masyarakat,” ujar Pangkoarmada.

    Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB), menurut dia, Papua Barat Daya mendapat perhatian khusus dalam program ini.​​​​​​.

    Oleh karena itu, kata Hersan, Lantamal XIV Sorong turut berperan aktif dalam mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir.

    “Keterlibatan TNI AL di Papua Barat Daya adalah bentuk sinergi nyata antara TNI dan pemerintah daerah. Ini juga menjadi sarana memperkuat ketahanan nasional dari level terbawah, yakni masyarakat,” ujarnya.

    Pangkoarmada berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berjalan baik dan tepat waktu, sekaligus mendorong tumbuhnya kembali semangat gotong royong, kebersamaan, serta budaya saling bantu di tengah masyarakat.

    “Melalui Opster TNI ini, kita ingin masyarakat tidak hanya melihat TNI sebagai institusi pertahanan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan. Ini wujud komitmen TNI untuk terus hadir bersama rakyat,” kata Pangkoarmada III.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Senior Golkar Sebut Munaslub Bagaikan Mimpi di Siang Bolong

    Senior Golkar Sebut Munaslub Bagaikan Mimpi di Siang Bolong

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Golkar sedang diterpa isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Itu menjadi perbincangan publik mengingat belum lama ini Partai Beringin itu mengangkat Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

    Wakil Ketua Umum Idrus Marhan menanggapi isu itu dengan keras. Ia menilai ada yang berniat jahat dengan partainya.

    Bahkan, kata Idrus Marhan. Isu Munaslub tersebut bagaikan mimpi di siang bolonh.

    “Kalau ada isu Munaslub, patut dicurigai punya niat jelek untuk beringin. Siapapun dia, dari luar atau dalam, apalagi dari dalam, mimpi di siang bolong,” kata Idrus dalam sebuah video yang beredar, dikutip Rabu (6/8/2025).

    Idrus menyanjung Bahlil. Menurutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu berhasil memimpin Partai Golkar.

    Karenanya , ia menegaskan tidak ada alasan konstitusional kepartaian, maupun alasan secara prestasi, yang bisa jadi alasan mengganti Ketum Golkar.

    Apalagi, menurutnya. Bahlil adalah sosok patriot dan nasionalis.

    “Pak Bahlil, ketua umum yang patriotisme dan nasionalismenya luar biasa. Dia sosok yang berani, dan bahkan mau mendatangi rakyat yang sedang marah,” tuturnya.

    Dalam kariernya sebagai menteri. Idrus menilai Bahlil sebagai pembantu presiden yang berani ambil tanggung jawab.

    “Berani mengambil tindakan dan pemimpin yang berani mengambil risiko. Berani ambil tanggung jawab, bahwa ini kebijakannya sebagai menteri,” pungkasnya.

    Diketahui, Bahlil sendiri belum lama terpilih sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munaslub. Ia mengganti Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri.
    (Arya/Fajar)

  • Terpopuler, bendera “One Piece” hingga Wakapolri baru

    Terpopuler, bendera “One Piece” hingga Wakapolri baru

    Jakarta (ANTARA) – ANTARA telah memilah beragam berita unggulan dalam 24 jam terakhir yang menarik untuk disimak pada Rabu pagi. Mulai dari Menhan nyatakan Bendera “One Piece” tak layak dikibarkan saat momentum HUT RI sampai Kapolri tunjuk Komjen Dedi Prasetyo jadi Wakapolri baru. Berikut daftar beritanya:

    1.⁠ ⁠Menhan: Bendera “One Piece” tak layak dikibarkan saat momentum HUT RI

    Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai bendera tengkorak bertopi jerami “Jelly Roger” dari anime “One Piece” tidak pantas berkibar di bawah bendera Indonesia saat momentum HUT ke-80 RI. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Polisi selidiki kasus Nikita Mirzani terkait pencemaran nama baik

    Polisi masih menyelidiki kasus dugaan pencemaran nama baik Nikita Mirzani oleh pemengaruh (influencer) Fitri Salhuteru dengan nomor laporan polisi LP 508/II/2025. Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠Dewan Pers akan tertibkan media gunakan nama lembaga negara

    Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Muhammad Jazuli mengatakan Dewan Pers akan menertibkan media yang menggunakan nama lembaga negara atau mirip dengan nama lembaga negara. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠MenPPPA tekankan orang tua awasi maraknya anak mainkan Roblox

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya pengawasan orang tua terkait maraknya anak-anak yang memainkan permainan Roblox. Baca selengkapnya di sini

    5. Kapolri tunjuk Komjen Dedi Prasetyo jadi Wakapolri baru

    Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjadi Wakil Kapolri (Wakapolri) baru untuk menggantikan Komjen Pol. Ahmad Dofiri yang memasuki masa pensiun pada Juni lalu. Adapun Dedi sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi/Fatihani
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua digelar hari ini

    Pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua digelar hari ini

    Rabu, 6 Agustus 2025 09:22 WIB

    Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelupkan tinta usai menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua di TPS 013 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (6/8/2025). Pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua itu berlangsung di 2.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 9 Kabupaten dan Kota. ANTARA FOTO/Sakti Karuru/bar

    Warga melihat daftar pemilih tetap saat pemungutan suara ulang Pilkada Provinsi Papua di TPS 013 Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (6/8/2025). Pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua itu berlangsung di 2.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 9 Kabupaten dan Kota. ANTARA FOTO/Sakti Karuru/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI

    22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

    Mensesneg: 22 nama diusulkan terima tanda kehormatan saat HUT Ke-80 RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang saat ini bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, menyebutkan ada 22 nama yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini.

    “(Nama-nama penerima, red.) tanda kehormatan sedang difinalisasi untuk diputuskan. Jadi, dari tim sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden nama-nama yang diusulkan untuk tahun ini mendapatkan penghargaan atau tanda kehormatan dari negara,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (5/8), sebagaimana dikutip dari rekaman wawancara yang diterima, Rabu.

    Dari 22 nama yang diusulkan menerima tanda kehormatan itu, Prasetyo menyebut beberapa di antaranya ada budayawan, politikus, kemudian ada pula aktivis lingkungan, jurnalis, kemudian penggerak masyarakat di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

    Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan tanda kehormatan kepada individu, kelompok, ataupun institusi di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada 13 Agustus 2025. Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden RI itu merupakan acara yang rutin digelar dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI.

    Pada kesempatan terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan nama-nama yang diusulkan untuk menerima tanda kehormatan pada tahun ini digodok oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang hasilnya nanti diserahkan kepada Presiden Prabowo.

    Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Dalam kepengurusannya, posisi Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI saat ini diisi Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 3/TK/2025.

    Rangkaian acara HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar oleh Istana mulai pada tanggal 1 Agustus sampai 24 Agustus 2025. Acara pertama yang digelar untuk mengawali rangkaian Bulan Kemerdekaan ialah Doa Kebangsaan pada 1 Agustus 2025 di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

    Kemudian, acara dilanjutkan dengan upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 13 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan RI, yang dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah individu, kelompok, dan institusi di Istana Negara pada hari yang sama.

    Selepas itu, rangkaian HUT Ke-80 RI dilanjutkan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI sebagai Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

    Pada hari yang sama siangnya, Presiden Prabowo lanjut menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI kemudian dilanjutkan dengan Ziarah Nasional dan Renungan Suci pada tanggal 16 Agustus 2025 tepat pukul 00.00 WIB di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata di Jakarta Selatan. Puncak peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung pada 17 Agustus 2025 terpusat di Istana Merdeka, Jakarta. Upacara peringatan detik-detik proklamasi pada tahun ini dipimpin untuk pertama kalinya oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas upacara peringatan HUT Ke-80 RI di Istana Merdeka, Presiden Prabowo membuka pintu Istana Kepresidenan RI untuk Pesta Rakyat pada 17 Agustus 2025. Aneka makanan dan minuman disajikan gratis oleh masyarakat peserta upacara saat Pesta Rakyat tersebut, yang merupakan kali pertama digelar saat HUT RI di Istana Kepresidenan RI.

    Bagi masyarakat yang bukan peserta upacara, Pesta Rakyat juga digelar di kawasan Monumen Nasional pada 17 Agustus 2025 mulai pagi hari sampai dengan malam hari.

    Kemudian, ada pula Karnaval Kemerdekaan yang juga digelar pada 17 Agustus 2025 malam hari dengan rute dari kawasan Monas sampai dengan Simpang Semanggi. Dalam acara itu, kementerian/lembaga, kemudian TNI dan Polri, akan pawai menggunakan mobil hias untuk menampilkan program-program unggulan masing-masing.

    Agenda terakhir yang digelar dalam rangkaian HUT Ke-80 Kemerdekaan RI ialah acara balap lari Merdeka Run 8.0 pada 24 Agustus 2025.

     

     

    Sumber : Antara

  • Eks Pendukung Jokowi Bongkar Ini

    Eks Pendukung Jokowi Bongkar Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Fakta-fakta menarik soal mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi diungkap oleh salah satu mantan pendukungnya, Saiful Huda.

    Hal ini diungkapkan langsung dalam podcast di channel YouTube Refly Harun.

    Dimana, mantan pendukung Jokowi memberi peringatan soal politik dan Pemerintahan di masa yang akan datang.

    Ia menyebut saat ini kita berada dalam jebakan adu domba dan dalang dibaliknya adalah Jokowi.

    “Kita sebagai anak-anak bangsa harus sadar bahwa kita selama ini di adu domba sama Jokowi,” kata mantan pendukung Jokowi itu.

    “Bersama dengan elit-elit pendukungnya yang punya kepentingan politik yang sama,” ujarnya.

    Adu domba yang dimaksudnya disini adalah untuk percaya dengan politik dari Jokowi.

    Salah satu untuk menyukseskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Presiden di tahun 2029 mendatang.

    “Kita di adu domba untuk percaya politiknya untuk Gibran juga nanti di tahun 2029. Itu harus ada teman ada musuh,” sebutnya.

    Saiful Huda juga mengungkap dirinya sebenarnya tidak punya alasan sama sekali untuk mendukung Jokowi.

    Namun, karena lawan politiknya saat itu dianggap kurang. Maka dukungan itu tetap diberikan.

    “Padahal saya itu dulu mau nulis alasan dukung Jokowi susah banget, prestasinya susah banget. Tapi keburukannya banyak banget,” jelasnya.

    “Tapi karena lihat lawan politiknya, maka kita dukung Jokowi,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)