Jenis Media: Politik

  • Komnas HAM: Penggunaan atribut One Piece bentuk kebebasan berekspresi

    Komnas HAM: Penggunaan atribut One Piece bentuk kebebasan berekspresi

    Kami menyayangkan dan menyesalkan kalau ada pelarangan, respons yang berlebih, kemudian sampai ada penghapusan, penangkapan, itu tidak boleh dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pengibaran bendera ataupun penggunaan atribut lainnya dari serial manga One Piece menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI merupakan bentuk kebebasan berekspresi.

    Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut hal itu sejatinya merupakan ekspresi simbolik warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.

    “Sebenarnya itu, kan, ekspresi simbolik warga negara yang itu dijamin di dalam konstitusi, bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata Anis menjawab ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Dia pun menegaskan negara harus menjamin hak setiap warga negaranya. “Apalagi ini, kan, di tengah bulan kemerdekaan, mestinya bagaimana pemerintah itu memastikan masyarakat merdeka menggunakan haknya,” ucap dia.

    Oleh sebab itu, Komnas HAM menyayangkan respons berlebihan terhadap penggunaan simbol tersebut. Respons yang berlebihan dikhawatirkan dapat menjadi bentuk menghalangi masyarakat menjalankan haknya untuk mengeluarkan pendapat maupun berekspresi.

    “Kami menyayangkan dan menyesalkan kalau ada pelarangan, respons yang berlebih, kemudian sampai ada penghapusan, penangkapan, itu tidak boleh dilakukan,” kata Anis.

    Ke depannya, Komnas HAM mengimbau, khususnya kepada pemerintah, untuk merespons ekspresi publik secara lebih bijaksana serta senantiasa menjaga pemenuhan hak asasi setiap warga negara.

    “Komnas HAM mengimbau agar pemerintah tidak berlebihan dalam merespons dan kita mendorong pemerintah menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia, terutama pemerintah menjalankan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM,” ucap Anis.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan agar fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial manga Jepang, One Piece, menjelang 17 Agustus 2025 tidak mengganggu kesakralan peringatan HUT Ke-80 RI.

    “Kami berharap di bulan Agustus ini, jangan lah ternodai dengan hal-hal yang sakral. Ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80,” kata Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8).

    Dia mengaku tak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kebebasan berekspresi, namun hal itu akan menjadi masalah ketika ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk suatu kepentingan, misalnya mendorong pengibaran bendera selain Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai bendera tengkorak bertopi jerami Jelly Roger dari serial One Piece tidak pantas berkibar di bawah bendera Indonesia saat momentum HUT ke-80 RI.

    “Bendera Merah Putih, ada bendera tengkorak di bawahnya, masa dibilang Merah Putih itu di-back up oleh tengkorak. Tidak pas, dong,” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).

    Menurut Sjafrie, bendera Merah Putih merupakan simbol negara yang sakral dan harus dihargai oleh seluruh masyarakat karena mengingat pengorbanan pahlawan. Kesakralan itu akan tercoreng jika harus berkibar bersamaan dengan bendera One Piece.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkopolkam koordinasikan layanan internet program CKG

    Kemenkopolkam koordinasikan layanan internet program CKG

    Medan (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) bakal berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terkait layanan internet pada program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

    Hal itu disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polkam Nizhamul usai meninjau program CKG di Puskesmas Glugur Darat, di Medan, Rabu.

    “Ada hal-hal yang belum maksimal terutama layanan Internet. Ini menjadi perhatian kami. Polkam akan berkoordinasi dengan Kemkomdigi,” ujar Nizhamul

    Dia mengatakan layanan internet berdasarkan tinjauan kerap menjadi persoalan dalam program CKG karena menghambat proses pendataan.

    Menurutnya, data yang dihimpun pada program tersebut kerap tidak didukung oleh layanan internet yang tidak maksimal.

    “Harusnya di laporan tujuh tapi karena di input jam jam sibuk akhirnya lemot-lemot itu jadinya tercatat kurang dari tujuh,” kata dia.

    Di era teknologi, dia menilai layanan internet sangat berperan dalam mendukung program pembangunan pemerintah termasuk di program cek kesehatan gratis.

    Dengan layanan internet, kata dia, akan mempermudah pemerintah untuk menginput data pasien pada program tersebut.

    “Sekarang sudah berbasis elektronik semua. Jadi penginputan data-data pasien yang dikirim ke server atau data basenya kadang kadang terkendala. Jadi ini menjadi perhatian kita,” sebut dia.

    Oleh karena itu, dia mengatakan Kemko Polkam sebagai kementerian yang membawahi Kemkomdigi akan berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

    “Nanti pak Menko akan berkoordinasi agar bisa dipenuhi layanan internet yang kurang di Kota Medan pada program ini. Agar layanan ini dapat berjalan dengan maksimal,” ujarnya.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketika bendera One Piece menjadi ancaman

    Ketika bendera One Piece menjadi ancaman

    Demokrasi bukan hanya soal elite yang saling memaafkan, tetapi juga tentang keberanian negara memberi ruang bagi suara warganya, termasuk lewat bendera, kritik, dan simbol

    Jakarta (ANTARA) – Pengibaran bendera Jolly Roger dalam demonstrasi mahasiswa tak disangka ternyata memantik reaksi keras aparat keamanan.

    Bendera simbol kelompok bajak laut dalam serial One Piece itu dalam sekejap berubah menjadi “ancaman ideologis” yang dianggap perlu ditangani secara represif.

    Di titik inilah, kita sebagai bangsa demokratis diuji. Ketika imajinasi fiksi dianggap membahayakan negara, maka simbol berubah menjadi ancaman mengerikan yang dianggap mengotori sistem demokrasi kita. Bangunan demokrasi pun mulai rapuh menampung perbedaan.

    Simbol dalam demonstrasi selalu hadir sebagai bentuk satire dan kritik, baik di ruang nyata maupun dunia maya. Dalam banyak negara demokratis, ruang publik atau public space seperti ini dirawat dan dihormati sebagai bagian dari ekspresi politik.

    Namun, di Indonesia pasca-Pemilu 2024, ruang itu justru kian menyempit. Tindakan terhadap mahasiswa pengibar bendera One Piece menandakan kecemasan terhadap pesan simbolik yang dibaca sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan.

    Padahal, jika kita menengok ke atas panggung kekuasaan, sinyal rekonsiliasi tengah digencarkan oleh Prabowo Subianto. Sejak terpilih sebagai presiden, Prabowo menggulirkan narasi “politik tanpa dendam” dan menyatakan akan merangkul semua elemen anak bangsa. Rekonsiliasi yang digagas tentu bukan hanya dalam orbit elite dan koalisi politik semata, melainkan juga bagi pengisi ruang ekspresi secara adil.

    Ajakan untuk mengibarkan bendera bajak laut ini juga ramai di media sosial menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

    Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo seperti dikutip Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tidak mempermasalahkan aksi tersebut sebagai bagian dari ekspresi kreativitas, selama tidak disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih sebagai simbol negara.

    UU No. 24 Tahun 2009 yang mewajibkan pengibaran bendera Merah Putih pada HUT RI juga tidak secara eksplisit melarang pengibaran bendera lain, selama tidak lebih tinggi atau dominan dibanding Merah Putih.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas Yonif 521/DY maksimalkan CKG bagi warga pedalaman Yalimo Papeg

    Satgas Yonif 521/DY maksimalkan CKG bagi warga pedalaman Yalimo Papeg

    Wamena (ANTARA) – Satuan Tugas (Satgas) Yonif 521/DY memaksimalkan Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi warga pedalaman Muaranawa, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan (Papeg).

    Dansatgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata dalam keterangan tertulis di Wamena, Rabu mengatakan program CKG merupakan bentuk pelayanan TNI kepada warga di daerah penugasan.

    “Pelayanan kesehatan bergerak yang dilakukan oleh TNI di Papua merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau,” katanya.

    Menurut dia, program CKG rutin dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan warga dan merupakan salah satu tugas mulia.

    “Kami memiliki tim kesehatan, obat-obatan dan kehadiran kami untuk memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan baik orang tua maupun anak-anak di daerah penugasan,” ujarnya.

    Dia mengakui warga Papua umumnya menyambut baik dan antusias terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Satgas Yonif 521/DY.

    “Mereka merasa terbantu dengan adanya pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, gratis dan ramah. Kami berharap pengobatan gratis ini menjadi pintu masuk kedekatan TNI dan warga Papua,” katanya.

    Dia menambahkan CKG dengan pelayanan kesehatan bergerak seperti pemeriksaan tekanan darah, pengobatan ringan dan pemberian vitamin kepada ibu dan anak di daerah terpencil.

    “Kami langsung melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga di kampung-kampung, medan yang sulit dan jarak yang jauh menjadi tantangan dalam menjangkau lokasi sasaran. Kegiatan ini Membantu meringankan beban warga dalam hal pelayanan kesehatan dan mewujudkan warga Papua yang lebih sehat dan sejahtera,” ujarnya.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhub tunggu hasil investigasi KNKT soal kapal terbalik di Sanur

    Menhub tunggu hasil investigasi KNKT soal kapal terbalik di Sanur

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait insiden kapal Fastboat Beli Dolphin Cruise 2 yang terbalik di alur masuk Pelabuhan Sanur, Bali, Selasa (5/8) sore.

    “Nanti, kita tunggu hasil KNKT karena sebenarnya kapal sudah mendekati alur pelabuhan,” ujar Dudy saat dimintai keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Mengenai evaluasi soal keamanan, Dudy menekankan bahwa prosesnya akan menyesuaikan temuan investigasi kejadian di lapangan.

    “Kita lihat dulu alasannya kenapa. Karena terjadinya kecelakaan tersebut termasuk dugaan dan sudah dilakukan ramp check dan sebagainya,” katanya.

    Laman resmi Kemenhub menginformasikan Kapal Fastboat Bali Dolphin Cruise 2 bertolak dari Pelabuhan Nusa Penida menuju Pelabuhan Sanur sekitar pukul 14.30 WITA dengan 75 penumpang dan lima ABK.

    Saat memasuki alur Pelabuhan Sanur pukul 15.10 WITA, kapal terbalik akibat hantaman ombak. Sebanyak 73 penumpang dan empat ABK selamat, dua penumpang meninggal, dan satu ABK masih dalam pencarian.

    Tim SAR gabungan dari KSOP, Basarnas, TNI AL, Polairud, dan BNPB dikerahkan untuk evakuasi.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab Teddy jadi moderator Sidang Kabinet Paripurna dipimpin Prabowo

    Seskab Teddy jadi moderator Sidang Kabinet Paripurna dipimpin Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk memandu jalannya laporan para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, penunjukan dilakukan setelah Presiden Prabowo membuka sidang dan menyampaikan agar sejumlah menteri yang menangani sektor prioritas memberikan laporan mengenai kondisi terkini di bidang masing-masing.

    Presiden meminta agar laporan difokuskan pada sektor pangan, energi, pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, serta perumahan.

    “Saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mengatur laporan masing-masing,” ujar Presiden Prabowo.

    Menindaklanjuti arahan tersebut, Seskab Teddy kemudian mengatur urutan laporan kementerian yang dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, diikuti oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

    Selanjutnya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

    “Dipersilakan untuk Ibu Menteri Keuangan,” ujar Seskab Teddy.

    Namun, sebelum Sri Mulyani melaporkan mengenai rancangan APBN 2026 kepada Presiden, agenda Sidang Kabinet Paripurna lanjut digelar tertutup.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Dalam Sidang Kabinet kali ini, Presiden Prabowo kembali memuji kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Saya merasa saudara-saudara bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim tidak mungkin kita capai apa yang kita capai hari ini. Dalam waktu yang singkat banyak sekali yang kita capai,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Subianto pimpin Sidang Kabinet Paripurna

    Presiden Prabowo Subianto pimpin Sidang Kabinet Paripurna

    Rabu, 6 Agustus 2025 16:48 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka (kanan) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perkembangan program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, di antaranya di bidang pangan, energi, pemberantasan kemiskinan, hingga pembangunan SDM. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU

    Presiden Prabowo Subianto bersiap memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perkembangan program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, di antaranya di bidang pangan, energi, pemberantasan kemiskinan, hingga pembangunan SDM. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU

    Presiden Prabowo Subianto (atas, kanan) didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka (atas, kiri) menjabat tangan para menteri Kabinet Merah Putih sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025). Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perkembangan program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, di antaranya di bidang pangan, energi, pemberantasan kemiskinan, hingga pembangunan SDM. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Bawaslu RI: PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 

    Ketua Bawaslu RI: PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 

    “Seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Tidak ada pemilih yang kemudian memaksa masuk di tiga TPS tadi,”

    Barito Utara (ANTARA) – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan jalannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang digelar kedua kalinya untuk memilih calon bupati dan wakil bupati berjalan dengan baik.

    Hal itu disampaikannya usai melakukan pemantauan langsung ke tiga titik tempat pemungutan suara (TPS) di Barito Utara, Kalimantan Tengah, yaitu TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    “Seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Tidak ada pemilih yang kemudian memaksa masuk di tiga TPS tadi,” kata Bagja saat ditemui usai melakukan pemantauan di rumah jabatan Bupati Barito Utara.

    Meski demikian saat memantau langsung ke salah satu TPS, dia menyebut sempat ada salah satu warga yang kemudian dipulangkan dari TPS karena tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP).

    Dia juga mensyukuri partisipasi pemilih pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 telah mencapai angka 50 persen sampai dengan jam 10.00 WIB, Rabu.

    “Lebih dari 60 persen kami harapkan partisipasi pemilih karena biasanya memang kalau sudah PSU itu partisipasi menurun biasanya. Semoga ini tidak (seperti) biasanya,” tuturnya.

    Dia juga menyebut pengamanan yang dilakukan di TPS-TPS pun telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

    “Di luar TPS ada seorang polisi minimal, dan juga satu orang tentara. Untuk menjaga atau pun perbantuan terhadap proses-proses keamanan di tempat TPS,” katanya.

    Bagja menambahkan bahwa para komisioner Bawaslu Kabupaten Barito Utara turut memantau pula jalannya PSU di TPS-TPS daerah perbatasan kabupaten.

    “Para komisioner ada yang melaksanakan pengawasan, dan juga sekaligus pecoblosan karena warga Barito Utara. Ada yang tiga jam dari sini rumahnya. Jadi sekalian mengawasi daerah perbatasan dengan Kalimantan Timur,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan rombongan lainnya memantau pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 melalui udara menggunakan dua helikopter pada Rabu.

    Rombongan itu termasuk pula Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Kapolda Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan, Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Jamalulael, Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, hingga anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain.

    Rombongan kemudian melanjutkan pemantauan ke sejumlah TPS dengan iring-iringan mobil secara berturut-turut ke TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    Rombongan lantas mengakhiri perjalanan dengan menyambangi rumah jabatan Bupati Barito Utara untuk melakukan sesi konferensi daring dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara.

    Adapun Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kemudian melanjutkan pemantauan PSU kembali bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Adam Parawansa dengan menyambangi TPS 12 Kelurahan Lanjas, dan TPS 06 Kelurahan Melayu, serta TPS 04 Melayu.

    Saat menyambangi TPS 04 Melayu, Bagja kemudian bertemu dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat dan melanjutkan perjalanan bersama menuju Kantor KPU Barito Utara untuk melangsungkan rapat.

    Total ada 270 TPS dengan jumlah warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya pada Rabu hari ini.

    PSU Pilkada Barito Utara yang merupakan tindak lanjut putusan MK, diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan calon nomor urut 1 Shalahuddin-Felix S Tingan dan pasangan calon nomor urut 2 Jimmy Carter-Inriaty Karawaheni.

    Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti sama-sama melakukan politik uang.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo tegaskan strategi transformasi nasional berbasis realisme

    Prabowo tegaskan strategi transformasi nasional berbasis realisme

    “Strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme yang berdasarkan kondisi nyata bangsa dan regional dan global,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa strategi transformasi bangsa yang dijalankan pemerintah saat ini berlandaskan pada prinsip realisme, dengan mempertimbangkan kondisi nyata di tingkat nasional, regional, dan global.

    “Strategi transformasi bangsa yang kita pegang adalah strategi yang berdasarkan realisme yang berdasarkan kondisi nyata bangsa dan regional dan global,” ujar Presiden saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Presiden Prabowo berpandangan pendekatan berbasis teori dan angan-angan tidak cukup untuk menjawab tantangan yang ada.

    Kepala Negara menyebut bahwa idealisme tetap memiliki tempat, namun penanganan terhadap berbagai persoalan nasional membutuhkan langkah-langkah yang realistis dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

    “Idealisme itu perlu, tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Kita harus dengan realistis melihat situasi dan kita ambil langkah-langkah,” ucap Presiden.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Dalam Sidang Kabinet kali ini, Presiden Prabowo kembali memuji kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Saya merasa saudara-saudara bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim tidak mungkin kita capai apa yang kita capai hari ini. Dalam waktu yang singkat banyak sekali yang kita capai,” kata Presiden Prabowo saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna.

    Presiden Prabowo kemudian juga memuji jajarannya yang tetap tenang dan fokus mengerjakan tugas-tugasnya di tengah situasi ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini, jajaran menteri dan wakil menteri yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

    Di ruangan Sidang Kabinet Paripurna, ada juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana

    Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang Kabinet Paripurna hari ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024.

    Dalam Sidang Kabinet kali ini, Presiden Prabowo kembali memuji kinerja jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Saya merasa saudara-saudara bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim tidak mungkin kita capai apa yang kita capai hari ini. Dalam waktu yang singkat banyak sekali yang kita capai,” kata Presiden Prabowo saat memberi arahan pada Sidang Kabinet Paripurna.

    Presiden Prabowo kemudian juga memuji jajarannya yang tetap tenang dan fokus mengerjakan tugas-tugasnya di tengah situasi ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global.

    Presiden kemudian menyebutkan perang Ukraina-Rusia, genosida di Gaza, aksi militer Israel mencaplok Tepi Barat, konflik bersenjata Thailand-Kamboja, perang saudara di Myanmar, dan juga gejolak ekonomi akibat tarif Amerika Serikat, yang seluruhnya berdampak pada dinamika geopolitik dan geoekonomi di kawasan dan dunia.

    “Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas Pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita, dan keluarga mereka,” sambung Presiden.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna siang ini, jajaran menteri dan wakil menteri yang hadir, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

    Di ruangan Sidang Kabinet Paripurna, ada juga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Sumber : Antara