Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja

    Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo dukung ASEAN cari solusi damai di Myanmar, Thailand-Kamboja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mendukung ASEAN untuk mencari solusi damai mengakhiri perang saudara di Myanmar, dan konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo menyinggung konflik-konflik di kawasan, dan di luar kawasan yang berkontribusi gejolak geopolitik dan geoekonomi global.

    “Kita lihat di kawasan kita sendiri, konflik Myanmar jalan terus dan tidak kelihatan arah untuk menyelesaikan secara damai, walaupun kita akan dukung ASEAN terus untuk berperan mencari solusi damai di (negara-negara) tetangga kita. Belum lagi kita lihat sekarang muncul lagi konflik bersenjata antara sesama anggota ASEAN, Kamboja dan Thailand,” sambung Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menilai dinamika global dan dinamika di kawasan yang saat ini dihadapi Indonesia, terutama setelah 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berjalan lebih rumit dibandingkan dengan pada saat periode awal pemerintahan baru berjalan.

    “Waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang, tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina, konflik di Timur Tengah, Gaza, Tepi Barat, Lebanon, Suriah yang begitu dahsyat, yang memakan korban begitu banyak di depan mata seluruh dunia,” kata Presiden.

    Presiden melanjutkan ada juga perang India-Pakistan, dan dinamika muncul akibat penetapan tarif oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada banyak negara, termasuk Indonesia.

    Terlepas dari situasi geopolitik dan geoekonomi yang rumit itu, Presiden Prabowo menilai pemerintahan yang dia pimpin dapat tetap fokus bekerja, dan tetap tenang.

    “Kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi. Kita berunding. Kita tidak emosional. Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas Pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita, dan keluarga mereka,” ujar Presiden kepada jajarannya.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang Kabinet Paripurna kali ini merupakan yang kedelapan kalinya digelar selama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sejak keduanya resmi menjabat pada 20 Oktober 2024. 

    Sumber : Antara

  • Aktivis dan Sosok Orator, Adian Napitupulu Dinilai Pas sebagai Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi

    Aktivis dan Sosok Orator, Adian Napitupulu Dinilai Pas sebagai Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu menjadi salah satu tokoh vokal yang masuk dalam struktur DPP PDIP periode 2025-2030, yang diumumkan Ketum Megawati Soekarnoputri.

    Dalam kepengurusan tersebut, Adian menjabat Wasekjen PDIP bersama empat nama lain untuk bidang berbeda, yakni Dolfie OFP, Utut Adianto, Sri Rahayu, dan Yoseph Aryo Adhi Dharmp.

    Merespons hal itu, Presidium Perhimpunan Nasional Aktivis (PENA) 98 Kepri, Rizki Faisal pun memberi ucapan selamat kepada Adian Napitupulu, yang ditunjuk sebagai Wasekjen PDI Perjuangan Bidang Komunikasi periode 2025-2030.

    Rizki Faisal yang juga Komisi III DPR RI itu menilai Adian adalah sosok orator ulung, sehingga layak menjabat Wasekjen PDIP Bidang Komunikasi.

    Adian Napitupulu dikenal sebagai aktivis tangguh dan orator ulung sejak mahasiswa. Dia telah melewati perjalanan panjang di dunia aktivisme dan politik serta terus vokal dalam memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

    Rizki pun berharap Adian melalui jabatan baru di PDIP semakin konsisten memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat.

    Adapun struktur lengkap DPP PDIP periode kepengurusan 2025-2030 sebagai berikut:

    Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

    Ketua DPP:

    Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

    Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdullah

    Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat

    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna Hamonangan Laoly

    Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

    Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno

    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas

    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto

    Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning

    Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris

    Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo

    Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Maria Yohana Esti Wijayanti

    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi

    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo

    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati

    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga

    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Berty Talapessy

    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira

    Sekretariat dan Bendahara:

    Sekretaris Jenderal: Megawati Soekarnoputri

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie Othniel Fredric Palit

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    Bendahara Umum: Olly Dondokambey

    Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

    Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

    (fajar)

  • PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 

    PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ketua Bawaslu RI: PSU kedua kalinya di Barito Utara berjalan baik 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan jalannya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang digelar kedua kalinya untuk memilih calon bupati dan wakil bupati berjalan dengan baik.

    Hal itu disampaikannya usai melakukan pemantauan langsung ke tiga titik tempat pemungutan suara (TPS) di Barito Utara, Kalimantan Tengah, yaitu TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    “Seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Tidak ada pemilih yang kemudian memaksa masuk di tiga TPS tadi,” kata Bagja saat ditemui usai melakukan pemantauan di rumah jabatan Bupati Barito Utara.

    Meski demikian saat memantau langsung ke salah satu TPS, dia menyebut sempat ada salah satu warga yang kemudian dipulangkan dari TPS karena tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP).

    Dia juga mensyukuri partisipasi pemilih pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 telah mencapai angka 50 persen sampai dengan jam 10.00 WIB, Rabu.

    “Lebih dari 60 persen kami harapkan partisipasi pemilih karena biasanya memang kalau sudah PSU itu partisipasi menurun biasanya. Semoga ini tidak (seperti) biasanya,” tuturnya.

    Dia juga menyebut pengamanan yang dilakukan di TPS-TPS pun telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

    “Di luar TPS ada seorang polisi minimal, dan juga satu orang tentara. Untuk menjaga atau pun perbantuan terhadap proses-proses keamanan di tempat TPS,” katanya.

    Bagja menambahkan bahwa para komisioner Bawaslu Kabupaten Barito Utara turut memantau pula jalannya PSU di TPS-TPS daerah perbatasan kabupaten.

    “Para komisioner ada yang melaksanakan pengawasan, dan juga sekaligus pecoblosan karena warga Barito Utara. Ada yang tiga jam dari sini rumahnya. Jadi sekalian mengawasi daerah perbatasan dengan Kalimantan Timur,” kata dia.

    Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran bersama Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan rombongan lainnya memantau pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 melalui udara menggunakan dua helikopter pada Rabu.

    Rombongan itu termasuk pula Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Kapolda Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan, Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Jamalulael, Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, hingga anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain.

    Rombongan kemudian melanjutkan pemantauan ke sejumlah TPS dengan iring-iringan mobil secara berturut-turut ke TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    Rombongan lantas mengakhiri perjalanan dengan menyambangi rumah jabatan Bupati Barito Utara untuk melakukan sesi konferensi daring dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara.

    Adapun Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kemudian melanjutkan pemantauan PSU kembali bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Adam Parawansa dengan menyambangi TPS 12 Kelurahan Lanjas, dan TPS 06 Kelurahan Melayu, serta TPS 04 Melayu.

    Saat menyambangi TPS 04 Melayu, Bagja kemudian bertemu dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Yulianto Sudrajat dan melanjutkan perjalanan bersama menuju Kantor KPU Barito Utara untuk melangsungkan rapat.

    Total ada 270 TPS dengan jumlah warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya pada Rabu hari ini.

    PSU Pilkada Barito Utara yang merupakan tindak lanjut putusan MK, diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan calon nomor urut 1 Shalahuddin-Felix S Tingan dan pasangan calon nomor urut 2 Jimmy Carter-Inriaty Karawaheni.

    Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti sama-sama melakukan politik uang.

    Sumber : Antara

  • Merawat nasionalisme melalui pendidikan dan kebudayaan

    Merawat nasionalisme melalui pendidikan dan kebudayaan

    Jakarta (ANTARA) – Usia kemerdekaan Indonesia sudah memasuki tahun ke-80. Sebagai warga negara, momen ini merupakan saat yang tepat merefleksikan apa yang dapat kita berikan kepada Indonesia dalam membangun rasa nasionalisme di tengah kemajuan era digital dan AI?

    Salah satu bentuk refleksi tersebut adalah merawat nasionalisme melalui pemajuan bidang pendidikan dan kebudayaan.

    Di tengah pesatnya kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI), dunia pendidikan dan kebudayaan kita menghadapi tantangan serius. Kemudahan akses informasi memang mempercepat penyebaran pengetahuan, tetapi juga membawa dampak negatif: menurunnya kualitas literasi kritis, memudarnya arah pendidikan karakter, serta melemahnya semangat nasionalisme di kalangan generasi muda.

    Data-data yang ada mengisyaratkan bahaya yang tidak bisa diabaikan. Laporan Programme for International Student Assessment (PISA) –program penilaian internasional yang diselenggarakan oleh OECD– pada 2022 menunjukkan skor literasi membaca dan matematika siswa Indonesia turun drastis.

    Untuk pengetahuan matematika, Indonesia mendapat skor 366 poin. Skor membaca mendapat skor 359 dan sains dengan skor 383 poin. Penilaian terendah adalah pada domain membaca. Hal ini menggambarkan ketertinggalan daya saing bibit generasi nasional saat ini.

    Sejumlah negara tetangga berhasil mendapatkan skor PISA rata-rata lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Misalnya saja, Singapura dengan rata-rata skor PISA 560, Korea Selatan dengan poin 523. Skor negara Vietnam, Malaysia dan Thailand mendapat skor lebih baik dari Indonesia.

    Senada dengan itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia pada 2023 menunjukkan bahwa sekitar 24 persen anak muda merasa nasionalisme sudah tidak lagi relevan di era globalisasi.

    Bagi sebagian generasi muda yang lebih terhubung dengan komunitas global melalui media sosial, pendidikan internasional, dan tren budaya popular, nilai-nilai nasional seperti cinta tanah air, simbol-simbol kebangsaan, dan semangat kolektif sudah ketinggalan zaman.

    Ini adalah sinyal peringatan serius yang perlu segera direspons.

    Di era digital yang dibanjiri algoritma personalisasi, anak-anak dan remaja kita lebih banyak “dididik” oleh konten media sosial ketimbang oleh guru dan orang tua. AI menawarkan jawaban cepat, tetapi tidak mengajarkan makna, konteks, dan tanggung jawab.

    Dampaknya, pendidikan tidak lagi membentuk manusia seutuhnya, melainkan mencetak generasi yang cepat tahu namun dangkal (superficial) dalam pemahaman dan empati.

    Hakekat Pendidikan

    Para filsuf pendidikan telah lama mengingatkan kita akan hal ini. Paulo Freire mendefinisikan pendidikan sejati bukan sebagai proses menjejali pikiran siswa, melainkan “praktik kebebasan” yang menumbuhkan kesadaran kritis.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Munaslub Golkar, Dedi Kurnia Syah Bilang Peluang Besar Loyalis Airlangga Hartarto Bermanuver

    Munaslub Golkar, Dedi Kurnia Syah Bilang Peluang Besar Loyalis Airlangga Hartarto Bermanuver

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar diperkirakan dalam waktu dekat akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), untuk melengserkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    Kendati sejumlah elite Partai Golkar telah membantah peluang terjadinya Munaslub itu, namun kalangan pengamat justru melihat sebaliknya. Para pengamat menilai peluang partai berlambang pohon beringin rindan menggelar munaslub sangat besar.

    Analisis itu salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Dia memprediksi partai tersebut bakal melaksanakan munaslub dalam waktu dekat.

    “DPP Golkar bakal melaksanakan Munaslub dalam waktu dekat untuk menggusur Bahlil Lahadalia dari kursi ketua umum partai berkelir kuning itu. Peluang cukup besar,” kata Dedi Kurnia Syah, Rabu (6/8).

    Dedi Kurnia Syah menyebut, kader Golkar yang masih menjadi loyalis Airlangga Hartarto sebagai mantan Ketua Umum Golkar hingga saat ini masih sangat kuat. Loyalis ini memiliki peluang besar untuk bermanuver dan menggelar munaslub.

    “Loyalis Airlangga ini tidak bisa bergerak frontal semasa Bahlil memimpin Golkar saat Indonesia di era Presiden Jokowi,” kata Dedi Kurnia Syah.

    Kini, situasi mulai berlali setelah Jokowi tidak lagi memiliki kekuasaan di pemerintahan. Adapun putranya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wakil Presiden dinilai tidak terlalu kuat posisinya dalam pemerintahan.

    Situasi ini kata Dedi bisa menjadi momentum tepat bagi sejumlah kader Golkar yang tidak suka dengan kepemimpinan ketua umum untuk mengambil alih kekuasaan partai dari tangan Bahlil Lahadalia.

  • PSU kedua kalinya di Barito Utara berlangsung kondusif

    PSU kedua kalinya di Barito Utara berlangsung kondusif

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PSU kedua kalinya di Barito Utara berlangsung kondusif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 15:52 WIB

    Elshinta.com – Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 pada Rabu yang digelar kedua kalinya untuk memilih calon bupati dan wakil bupati berlangsung kondusif.

    Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran usai meninjau jalannya PSU di Barito Utara via udara menggunakan helikopter dan mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22 Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Barito Utara.

    “Kami tinjau alhamdulillah luar biasa dari (segi) keamanan, kondusif, terima kasih TNI-Polri,” kata Agustiar di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

    Dia menyatakan pihaknya memberikan atensi terhadap seluruh aspek jalannya penyelenggaraan PSU, tidak hanya soal politik uang sebagaimana alasan PSU kembali digelar untuk kedua kalinya di Barito Utara.

    “Kami datang sudah soal atensi khusus. Ya, semuanya ya (tidak hanya politik uang),” tuturnya.

    Dia berkelakar pemungutan suara untuk memilih calon bupati dan wakil bupati yang digelar ketiganya di Barito Utara dalam hajatan Pilkada 2024 itu memberi kesempatan baginya untuk mengunjungi kabupaten tersebut.

    “Ada hikmah juga, walaupun sampai tiga kali pemilu di sini milih bupati. Ada hikmah juga kami datang ke sini. Kalau enggak, kami (enggak) datang ke sini.

    Agustiar mengaku pemantauan jalannya PSU yang akan dilakukan pihaknya hingga Kamis (7/8) esok hari itu untuk mengecek langsung kondisi dan dinamika di wilayah setempat.

    “Kami memastikan bahwa di sini tidak seperti yang digambarkan oleh provokator,” tuturnya.

    Dia pun berharap PSU yang digelar kedua kalinya di Barito Utara pada hari ini mampu menghasilkan nama pemenang untuk disahkan menjadi bupati dan wakil bupati Barito Utara.

    “Pesannya masyarakat harus menerima yang sudah terpilih ya Jangan bicara ke belakang (PSU sebelumnya) lagi, enggak akan habis jadinya,” katanya.

    Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengamini pula jalannya PSU di Kabupaten Barito Utara berlangsung kondusif.

    “Kalau kondisi keamanan, alhamdulillah kondusif, tidak ada hal-hal yang terjadi riak ya dalam masyarakat,” kata Bagja di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

    Dia juga menyebut pengamanan yang dilakukan di TPS-TPS pun telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

    “Di luar TPS ada seorang polisi minimal, dan juga satu orang tentara. Untuk menjaga atau pun perbantuan terhadap proses-proses keamanan di tempat TPS,” katanya.

    Sebelumnya, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran beserta rombongan memantau pelaksanaan PSU Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 melalui udara menggunakan dua helikopter pada Rabu.

    Agustiar melakukan pemantauan menggunakan helikopter bersama dengan Kapolda Kalimantan Tengah Inspektur Jenderal Polisi Iwan Kurniawan, dan Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Jamalulael.

    Adapun rombongan pemantau lain yakni Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja berada dalam satu helikopter dengan Penjabat Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Staf Khusus Bidang Pertahanan Kemenko Polkam Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, hingga anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain.

    Rombongan kemudian melanjutkan pemantauan ke sejumlah TPS dengan iring-iringan mobil secara berturut-turut ke TPS 22 Kelurahan Lanjas, TPS 07 Kelurahan Melayu, dan TPS 06 Kelurahan Jinggah.

    Rombongan lantas mengakhiri perjalanan dengan menyambangi rumah jabatan Bupati Barito Utara untuk melakukan sesi konferensi daring dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Barito Utara.

    Total ada 270 TPS dengan jumlah warga yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 114.980 jiwa pada PSU Pilkada Kabupaten Barito Utara yang digelar untuk kedua kalinya pada Rabu hari ini.

    PSU Pilkada Barito Utara yang merupakan tindak lanjut putusan MK, diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, yakni pasangan calon nomor urut 1 Shalahuddin-Felix S Tingan dan pasangan calon nomor urut 2 Jimmy Carter-Inriaty Karawaheni.

    Sebelumnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada PSU Pilkada Barito Utara 2024 karena terbukti sama-sama melakukan politik uang.

    Pasangan calon yang didiskualifikasi adalah pasangan nomor urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan pasangan nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya.

    Selain di Barito Utara, PSU pada 6 Agustus 2025 juga digelar di Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel; sedangkan untuk pilkada ulang digelar di Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang pada 27 Agustus 2025.

    Sumber : Antara

  • Komnas HAM: Penggunaan atribut One Piece bentuk kebebasan berekspresi

    Komnas HAM: Penggunaan atribut One Piece bentuk kebebasan berekspresi

    Kami menyayangkan dan menyesalkan kalau ada pelarangan, respons yang berlebih, kemudian sampai ada penghapusan, penangkapan, itu tidak boleh dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan pengibaran bendera ataupun penggunaan atribut lainnya dari serial manga One Piece menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI merupakan bentuk kebebasan berekspresi.

    Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyebut hal itu sejatinya merupakan ekspresi simbolik warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi.

    “Sebenarnya itu, kan, ekspresi simbolik warga negara yang itu dijamin di dalam konstitusi, bagian dari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata Anis menjawab ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Dia pun menegaskan negara harus menjamin hak setiap warga negaranya. “Apalagi ini, kan, di tengah bulan kemerdekaan, mestinya bagaimana pemerintah itu memastikan masyarakat merdeka menggunakan haknya,” ucap dia.

    Oleh sebab itu, Komnas HAM menyayangkan respons berlebihan terhadap penggunaan simbol tersebut. Respons yang berlebihan dikhawatirkan dapat menjadi bentuk menghalangi masyarakat menjalankan haknya untuk mengeluarkan pendapat maupun berekspresi.

    “Kami menyayangkan dan menyesalkan kalau ada pelarangan, respons yang berlebih, kemudian sampai ada penghapusan, penangkapan, itu tidak boleh dilakukan,” kata Anis.

    Ke depannya, Komnas HAM mengimbau, khususnya kepada pemerintah, untuk merespons ekspresi publik secara lebih bijaksana serta senantiasa menjaga pemenuhan hak asasi setiap warga negara.

    “Komnas HAM mengimbau agar pemerintah tidak berlebihan dalam merespons dan kita mendorong pemerintah menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia, terutama pemerintah menjalankan kewajibannya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM,” ucap Anis.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan agar fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial manga Jepang, One Piece, menjelang 17 Agustus 2025 tidak mengganggu kesakralan peringatan HUT Ke-80 RI.

    “Kami berharap di bulan Agustus ini, jangan lah ternodai dengan hal-hal yang sakral. Ini hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-80,” kata Prasetyo Hadi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8).

    Dia mengaku tak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kebebasan berekspresi, namun hal itu akan menjadi masalah ketika ditunggangi pihak-pihak tertentu untuk suatu kepentingan, misalnya mendorong pengibaran bendera selain Merah Putih pada peringatan HUT Ke-80 RI.

    Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menilai bendera tengkorak bertopi jerami Jelly Roger dari serial One Piece tidak pantas berkibar di bawah bendera Indonesia saat momentum HUT ke-80 RI.

    “Bendera Merah Putih, ada bendera tengkorak di bawahnya, masa dibilang Merah Putih itu di-back up oleh tengkorak. Tidak pas, dong,” kata Sjafrie saat ditemui di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (5/8).

    Menurut Sjafrie, bendera Merah Putih merupakan simbol negara yang sakral dan harus dihargai oleh seluruh masyarakat karena mengingat pengorbanan pahlawan. Kesakralan itu akan tercoreng jika harus berkibar bersamaan dengan bendera One Piece.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkopolkam koordinasikan layanan internet program CKG

    Kemenkopolkam koordinasikan layanan internet program CKG

    Medan (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) bakal berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terkait layanan internet pada program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

    Hal itu disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polkam Nizhamul usai meninjau program CKG di Puskesmas Glugur Darat, di Medan, Rabu.

    “Ada hal-hal yang belum maksimal terutama layanan Internet. Ini menjadi perhatian kami. Polkam akan berkoordinasi dengan Kemkomdigi,” ujar Nizhamul

    Dia mengatakan layanan internet berdasarkan tinjauan kerap menjadi persoalan dalam program CKG karena menghambat proses pendataan.

    Menurutnya, data yang dihimpun pada program tersebut kerap tidak didukung oleh layanan internet yang tidak maksimal.

    “Harusnya di laporan tujuh tapi karena di input jam jam sibuk akhirnya lemot-lemot itu jadinya tercatat kurang dari tujuh,” kata dia.

    Di era teknologi, dia menilai layanan internet sangat berperan dalam mendukung program pembangunan pemerintah termasuk di program cek kesehatan gratis.

    Dengan layanan internet, kata dia, akan mempermudah pemerintah untuk menginput data pasien pada program tersebut.

    “Sekarang sudah berbasis elektronik semua. Jadi penginputan data-data pasien yang dikirim ke server atau data basenya kadang kadang terkendala. Jadi ini menjadi perhatian kita,” sebut dia.

    Oleh karena itu, dia mengatakan Kemko Polkam sebagai kementerian yang membawahi Kemkomdigi akan berkoordinasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

    “Nanti pak Menko akan berkoordinasi agar bisa dipenuhi layanan internet yang kurang di Kota Medan pada program ini. Agar layanan ini dapat berjalan dengan maksimal,” ujarnya.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketika bendera One Piece menjadi ancaman

    Ketika bendera One Piece menjadi ancaman

    Demokrasi bukan hanya soal elite yang saling memaafkan, tetapi juga tentang keberanian negara memberi ruang bagi suara warganya, termasuk lewat bendera, kritik, dan simbol

    Jakarta (ANTARA) – Pengibaran bendera Jolly Roger dalam demonstrasi mahasiswa tak disangka ternyata memantik reaksi keras aparat keamanan.

    Bendera simbol kelompok bajak laut dalam serial One Piece itu dalam sekejap berubah menjadi “ancaman ideologis” yang dianggap perlu ditangani secara represif.

    Di titik inilah, kita sebagai bangsa demokratis diuji. Ketika imajinasi fiksi dianggap membahayakan negara, maka simbol berubah menjadi ancaman mengerikan yang dianggap mengotori sistem demokrasi kita. Bangunan demokrasi pun mulai rapuh menampung perbedaan.

    Simbol dalam demonstrasi selalu hadir sebagai bentuk satire dan kritik, baik di ruang nyata maupun dunia maya. Dalam banyak negara demokratis, ruang publik atau public space seperti ini dirawat dan dihormati sebagai bagian dari ekspresi politik.

    Namun, di Indonesia pasca-Pemilu 2024, ruang itu justru kian menyempit. Tindakan terhadap mahasiswa pengibar bendera One Piece menandakan kecemasan terhadap pesan simbolik yang dibaca sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan.

    Padahal, jika kita menengok ke atas panggung kekuasaan, sinyal rekonsiliasi tengah digencarkan oleh Prabowo Subianto. Sejak terpilih sebagai presiden, Prabowo menggulirkan narasi “politik tanpa dendam” dan menyatakan akan merangkul semua elemen anak bangsa. Rekonsiliasi yang digagas tentu bukan hanya dalam orbit elite dan koalisi politik semata, melainkan juga bagi pengisi ruang ekspresi secara adil.

    Ajakan untuk mengibarkan bendera bajak laut ini juga ramai di media sosial menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

    Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo seperti dikutip Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tidak mempermasalahkan aksi tersebut sebagai bagian dari ekspresi kreativitas, selama tidak disandingkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih sebagai simbol negara.

    UU No. 24 Tahun 2009 yang mewajibkan pengibaran bendera Merah Putih pada HUT RI juga tidak secara eksplisit melarang pengibaran bendera lain, selama tidak lebih tinggi atau dominan dibanding Merah Putih.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Satgas Yonif 521/DY maksimalkan CKG bagi warga pedalaman Yalimo Papeg

    Satgas Yonif 521/DY maksimalkan CKG bagi warga pedalaman Yalimo Papeg

    Wamena (ANTARA) – Satuan Tugas (Satgas) Yonif 521/DY memaksimalkan Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi warga pedalaman Muaranawa, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan (Papeg).

    Dansatgas Yonif 521/DY Letkol Inf Rahadyan Surya Murdata dalam keterangan tertulis di Wamena, Rabu mengatakan program CKG merupakan bentuk pelayanan TNI kepada warga di daerah penugasan.

    “Pelayanan kesehatan bergerak yang dilakukan oleh TNI di Papua merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau,” katanya.

    Menurut dia, program CKG rutin dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan warga dan merupakan salah satu tugas mulia.

    “Kami memiliki tim kesehatan, obat-obatan dan kehadiran kami untuk memberikan pelayanan kepada warga yang membutuhkan baik orang tua maupun anak-anak di daerah penugasan,” ujarnya.

    Dia mengakui warga Papua umumnya menyambut baik dan antusias terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Satgas Yonif 521/DY.

    “Mereka merasa terbantu dengan adanya pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses, gratis dan ramah. Kami berharap pengobatan gratis ini menjadi pintu masuk kedekatan TNI dan warga Papua,” katanya.

    Dia menambahkan CKG dengan pelayanan kesehatan bergerak seperti pemeriksaan tekanan darah, pengobatan ringan dan pemberian vitamin kepada ibu dan anak di daerah terpencil.

    “Kami langsung melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga di kampung-kampung, medan yang sulit dan jarak yang jauh menjadi tantangan dalam menjangkau lokasi sasaran. Kegiatan ini Membantu meringankan beban warga dalam hal pelayanan kesehatan dan mewujudkan warga Papua yang lebih sehat dan sejahtera,” ujarnya.

    Pewarta: Yudhi Efendi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.