Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Soal isu reshuffle, PCO: Presiden merasa Kabinet sangat solid

    Soal isu reshuffle, PCO: Presiden merasa Kabinet sangat solid

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menilai jajaran Kabinet Merah Putih saat ini bekerja dengan sangat solid dan kompak.

    Hal itu disampaikan Hasan menanggapi munculnya spekulasi publik terkait kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle.

    “Yang disampaikan Presiden adalah hari ini beliau merasakan kabinet sangat solid, kabinet sangat kompak,” ujar Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis.

    Hasan menyampaikan Presiden Prabowo mengapresiasi kerja keras seluruh anggota kabinet yang dinilai menunjukkan semangat kolaboratif antarkementerian dan lembaga.

    Presiden, kata dia, juga menyampaikan rasa terima kasih atas kekompakan tim yang dianggap bekerja sepenuh hati dalam menyelesaikan tugas pemerintahan.

    “Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kabinet yang dirasa bekerja sangat keras, sudah bekerja dengan sepenuh hati dalam tim yang solid, saling bekerja sama antar kementerian,” ujar Hasan.

    “Jadi tidak satu kementerian bekerja sendiri-sendiri, tapi ada kerja sama yang baik antarkementerian dan lembaga, serta beliau merasakan sebagai kapten kesebelasan, beliau merasakan kesebelasan ini sangat kompak,” imbuhnya.

    Lebih lanjut Hasan menambahkan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan atau sinyal khusus yang disampaikan Kepala Negara baik dalam rapat terbuka maupun tertutup terkait rencana perombakan.

    Hasan menegaskan spekulasi mengenai reshuffle merupakan hal yang wajar di ruang publik, namun Presiden merasa kabinet yang dipimpinnya sudah sangat kompak dan solid.

    “Presiden juga mengatakan orang-orang di luar bisa saja berspekulasi ada reshuffle, tapi hari ini Presiden merasa kabinet ini sudah sangat solid dan bekerja sangat kompak,” pungkas dia.

    Sebelumnya, pada pertengahan Juli, Kepala Negara mengatakan reshuffle bisa terjadi jika para menteri tidak bisa bertindak cepat dalam mengambil keputusan besar.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PCO: Rojali-Rohana perspektif lama, sekarang era platform digital

    PCO: Rojali-Rohana perspektif lama, sekarang era platform digital

    “Rojali, rohana, kita mungkin masih melihatnya dalam ekonomi konvensional. Sementara, sekarang ekonomi itu berkembang sekali kan? Model dan cara jual beli juga berkembang, sektor logistik kita tumbuh loh,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut istilah “Rojali” (rombongan jarang beli) dan “Rohana” (rombongan hanya nanya) dalam praktik jual beli sebagai perspektif konvensional.

    Hasan, dalam konferensi pers di kantor PCO, Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa saat ini model dan cara jual beli telah berkembang pesat, seiring dengan pertumbuhan sektor logistik dan platform digital.

    “Rojali, rohana, kita mungkin masih melihatnya dalam ekonomi konvensional. Sementara, sekarang ekonomi itu berkembang sekali kan? Model dan cara jual beli juga berkembang, sektor logistik kita tumbuh loh,” katanya.

    Menurutnya, perkembangan itu tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan signifikan pada sektor logistik nasional, yang sekaligus jadi pertanda adanya transaksi jual beli.

    “Kalau sektor logistik dan pengiriman barang tumbuh, kan yang dikirim itu barang. Kalau yang dikirim barang atau yang dikirim atau ada pergerakan orang, itu kan artinya ada jual beli, meskipun tidak lagi terjadi di toko-toko konvensional, melainkan melalui marketplace atau platform digital lainnya,” katanya menjelaskan

    Hasan menilai penting bagi masyarakat dan pemangku kebijakan untuk mengadopsi cara pandang yang lebih terbuka dalam menyikapi transformasi ekonomi saat ini.

    “Jadi kita harus open-minded. Jangan terpaku pada cara berpikir yang old school dan konvensional. Pola ekonomi masyarakat berubah, dan itu bukan hal yang harus langsung dicurigai, tetapi dipahami secara kontekstual,” katanya.

    Belakangan ini, istilah “Rojali” dan “Rohana” menjadi akronim yang kerap diperbincangkan di media sosial. Istilah itu menggambarkan fenomena yang dikaitkan dengan pelemahan daya beli masyarakat.

    Rombongan jarang beli menggambarkan kelompok masyarakat yang kerap mengunjungi pusat perbelanjaan namun jarang melakukan transaksi pembelian.

    Sementara rombongan hanya nanya, merujuk pada pengunjung yang aktif bertanya-tanya soal produk seperti harga, diskon, atau fitur, namun tidak jadi membeli.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Rieke `Oneng` minta PPATK bongkar data bansos fiktif

    Legislator Rieke `Oneng` minta PPATK bongkar data bansos fiktif

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator Rieke `Oneng` minta PPATK bongkar data bansos fiktif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:13 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak dibongkarnya penerima bantuan sosial (bansos) fiktif. Ia mendukung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar hal itu.

    Menurut pemeran Oneng dalam sinetron “Bajaj Bajuri” itu, negara berpotensi merugi hingga ratusan triliun rupiah per tahun akibat dari bansos yang disalurkan kepada penerima fiktif tersebut. 

    “Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara” ujar Rieke dalam unggahan akun Instagram miliknya, @riekediahp, Rabu, 6 Agustus 2025.

    Menurut dia, pada tahun 2021 tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif. Estimasi kerugian negara akibat hal itu mencapai Rp126 triliun per tahun.

    “Jika data penerima bansos fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif. Saat itu diyatakan data fiktif dihapus. Pertanyaannya, ke mana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut?,” kata dia.

    Ia mengatakan, hal ini sesungguhnya berulangkali disuarakan, namun tak pernah digubris.

    “Barulah di era Presiden Prabowo Subianto ada instruksi tegas pada PPATK untuk mengungkap kasus ‘manipulasi data negara’ ini,” kata Rieke.

    Ia menuturkan, pada Sabtu, 5 Juli 2025, PPATK mengumumkan 10 juta data fiktif penerima bansos. Sedangkan pada Senin, 7 Juli 2025, diumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme.

    “Hipotesis sementara, jika data penerima bansos fiktif, maka rekening penerima fiktif,” ucapnya.

    Rieke mengatakan, menurut PPATK sekitar 2000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara digunakan untuk mengendapkan Rp 2,1 triliun dana bansos.

    “Bansos terdiri dari berbagai program. Saya ambil ilustrasi dua program saja. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 2,4 juta/tahun/orang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 3,6 juta/tahun/orang. Artinya, Rp6 juta/tahun/orang,” papar Rieke.

    Analisis sementara ini, kata dia, tidak menggunakan data fiktif 2021, yaitu 52,5 juta. Yang digunakan, kata Rieke yakni yang dilansir dari PPATK pada tahun 2025, yaitu 10 juta data fiktif.

    “Kalikan Rp6 juta, maka indikasi kuat Rp60 triliun dialirkan ke rekening fiktif. Itu pun analisisnya dibatasi di dua program bansos dan di tahun 2025 saja. Padahal ada juga subsidi energi (listrik, BBM dan gas), Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, rumah tidak layak huni dan pupuk gunakan basis data yang kurang lebih sama dalam penyalurannya,” jelasnya.

    Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menegaskan dukungannya kepada Presiden Prabowo untuk membenahi data dasar negara yang akurat, aktual dan relevan.

    “Harapan saya Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi ‘Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi’,” tandas Rieke.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Polisi pastikan penemuan puluhan kepala kucing di Sidoarjo tak benar

    Polisi pastikan penemuan puluhan kepala kucing di Sidoarjo tak benar

    “Kabar tersebut adalah hoaks. Salah satu pedagang wanita dalam video tersebut berinisial S sudah kami mintai keterangan dan ternyata yang bersangkutan pun tidak mengetahui secara langsung adanya kejadian itu, hanya dengar dari cerita mulut ke mulut,”

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sidoarjo memastikan bahwa isu penemuan puluhan potongan kepala kucing di Pasar Sepanjang, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur yang kemudian viral di media sosial tidak benar adanya.

    Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Taman Inspektur Polisi Dua (Ipda) ​​​​​Andri Sasongko menegaskan bahwa dalam video viral yang pertama kali diunggah oleh akun media sosial TikTok @momscat.tina dan menampilkan kesaksian beberapa pedagang terkait penemuan bangkai kepala kucing di sekitar lapak berjualan tersebut tidak terbukti kebenarannya.

    “Kabar tersebut adalah hoaks. Salah satu pedagang wanita dalam video tersebut berinisial S sudah kami mintai keterangan dan ternyata yang bersangkutan pun tidak mengetahui secara langsung adanya kejadian itu, hanya dengar dari cerita mulut ke mulut,” kata Andri kepada ANTARA di Sidoarjo, Kamis.

    Selain itu, Andri menjelaskan pihaknya juga telah mengkonfirmasi Kepala Pasar Sepanjang, Sumali, terkait hal tersebut.

    Ia menyatakan pihak pengelola pasar pun telah memastikan bahwa isu tersebut merupakan kabar yang tidak benar dan hanya bersumber dari keterangan tanpa bukti beberapa pedagang.

    Andri menuturkan juga telah meminta keterangan petugas kebersihan di pasar terkait yang juga menyatakan bahwa tidak pernah ditemukan bangkai kepala kucing sesuai apa yang dikatakan pedagang dalam video yang beredar tersebut.

    Ia pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan kejadian yang meresahkan masyarakat kepada polisi.

    Andri menegaskan pihaknya akan terus mendalami isu terkait, termasuk menelusuri akun TikTok yang pertama kali mengunggah video viral tersebut.

    “Masyarakat diharapkan tenang karena berita tersebut tidak benar atau hoaks. Kami imbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian jika ditemukan hal-hal yang meresahkan masyarakat,” kata Andri.

    Senada dengan Andri, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo M. Sulton Hasan turut memastikan bahwa isu tersebut tidak benar adanya.

    Ia menjelaskan pihaknya telah melakukan verifikasi kepada pedagang-pedagang terkait di Pasar Sepanjang pada Rabu (6/8). Dari kunjungan tersebut pihaknya tidak menemukan kebenaran atas isu tersebut.

    Sebelumnya, jagat maya digegerkan dengan adanya video yang diunggah oleh akun TikTok @momscat.tina, yang tayang sejak tiga hari lalu, dan menampilkan kesaksian para pedagang di Pasar Sepanjang yang menemukan sejumlah potongan kepala kucing dalam karung di tempat tersebut.

    Video tersebut hingga kini telah ditonton sebanyak lebih dari 470 ribu kali sehingga memicu kekhawatiran masyarakat khususnya kalangan pecinta kucing.

    Selain itu, akun tersebut juga pernah mengunggah video dengan narasi yang menyatakan bahwa kucing-kucing besar di pasar tersebut dipotong untuk dijadikan campuran daging sementara anak-anak kucing dijadikan bahan utama masakan rica-rica.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta kuatkan pendidikan vokasi agar pekerja migran terampil

    Prabowo minta kuatkan pendidikan vokasi agar pekerja migran terampil

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding untuk menyiapkan konsep pendidikan vokasi terpusat dalam rangka menyiapkan tenaga kerja terampil yang akan dikirimkan ke luar negeri.

    “Kemarin Presiden juga memberikan arahan kepada Menteri Pekerja Migran untuk menyiapkan konsep pendidikan vokasi yang terpusat untuk menyiapkan tenaga terampil yang dikirimkan sebagai pekerja di luar negeri,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta, Kamis.

    Hasan mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8).

    Dia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk merespons kebutuhan lebih dari 40 sektor pekerjaan di berbagai negara yang memerlukan tenaga profesional asal Indonesia.

    Pemerintah, kata dia, tidak lagi memprioritaskan pengiriman pekerja di sektor domestik, melainkan mendorong peningkatan kualitas dan keterampilan calon pekerja migran melalui sistem pendidikan yang terintegrasi.

    “Ini kita enggak bicara lagi pekerja di sektor domestik ya, kita akan mengurangi pekerja-pekerja domestik yang dikirimkan ke luar negeri,” ucap dia.

    Hasan mengatakan konsep pendidikan vokasi tersebut diharapkan menjadi basis penyiapan sumber daya manusia yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja internasional.

    “Yang diminta Presiden adalah pendidikan terintegrasi yang terkonsep, yang kita bisa kirimkan tenaga-tenaga terampil untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja di dunia internasional,” kata Hasan.

    Sebelumnya, Menteri Karding bertekad memperkuat peningkatan keterampilan (upskilling) calon pekerja migran Indonesia agar bisa menembus pasar kerja internasional yang menuntut standar tinggi, seperti di negara-negara Eropa.

    “Kita harus seperti Filipina. Mereka ke Hong Kong, ke Taiwan, tapi target akhirnya adalah Eropa. Maka kita juga harus siapkan sistem pelatihan yang memungkinkan pekerja kita skill-up,” kata Karding dalam agenda Kongres Diaspora Indonesia ke-8 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (1/8).

    Karding menyampaikan bahwa KP2MI menjalin kerja sama dengan berbagai institusi untuk mencapai hal tersebut, seperti dengan Universitas Terbuka.

    Hal itu dimaksudkan untuk memastikan para PMI bisa tetap menempuh pendidikan sembari bekerja. “Saya sedang menjaring kampus-kampus yang bisa kuliah daring agar (para PMI) bisa kuliah sambil kerja dan naik kelas,” katanya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo minta buka penerbangan internasional langsung ke daerah wisata

    Prabowo minta buka penerbangan internasional langsung ke daerah wisata

    “Presiden meminta ke Menteri Perhubungan membuka sebanyak mungkin jalur penerbangan internasional dari luar negeri langsung ke daerah tujuan,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membuka sebanyak mungkin jalur penerbangan internasional langsung menuju daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia.

    “Presiden meminta ke Menteri Perhubungan membuka sebanyak mungkin jalur penerbangan internasional dari luar negeri langsung ke daerah tujuan,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Gedung Kwarnas, Jakarta, Kamis.

    Hasan mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8).

    Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan tersebut untuk memaksimalkan potensi sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan nasional dan peningkatan devisa negara.

    Presiden Prabowo menilai bahwa pembukaan jalur penerbangan langsung dari luar negeri ke destinasi wisata domestik dapat mengurangi ketergantungan konektivitas melalui Jakarta dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara ke berbagai wilayah.

    “Jadi enggak harus lewat Jakarta dulu, tapi langsung ke daerah tujuan,” ucap dia.

    Hasan mengatakan Kepala Negara meminta bandara-bandara yang telah siap dari sisi infrastruktur dan operasional untuk segera dibuka bagi penerbangan internasional.

    Sektor pariwisata dinilai memiliki dampak ekonomi yang luas, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan memperluas peluang usaha di daerah.

    “Sektor wisata ini akan banyak sekali menciptakan lapangan kerja dan juga potensi untuk penerimaan negaranya luar biasa besar,” ucap Hasan.

    Sebelumnya, saat kunjungan kenegaraan ke Rusia pada pertengahan Juni lalu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang bagi penambahan jumlah penerbangan langsung dari Rusia ke berbagai kota di Indonesia.

    “Kami membuka peluang, silakan kalau mau menambah penerbangan, tidak hanya ke Bali, tapi ke kota-kota lain di Indonesia. Kami membuka untuk penerbangan langsung dari Rusia,” ujar Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Matematika Politik Ala PDI Perjuangan, Disebut Jadi Partai Penyeimbang Bukan Jalur Oposisi

    Matematika Politik Ala PDI Perjuangan, Disebut Jadi Partai Penyeimbang Bukan Jalur Oposisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai PDI Perjuangan tengah memainkan strategi politik yang cerdas dengan mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Langkah ini, menurut Hendri, efektif menjaga pengaruh politik partai sekaligus mengamankan dukungan rakyat menjelang Pemilu 2029.

    “PDI Perjuangan saat ini sedang memainkan matematika sederhana sebetulnya. Dengan menempatkan diri di luar kabinet, maka rakyat akan ingat bahwa PDI Perjuangan ini di luar kabinet. Jadi kalau nanti pas pemilu 2029, suara-suara oposisi itu larinya ke PDI Perjuangan,” ujar Hendri kepada wartawan.

    Dikenal dengan sapaan Hensa, ia menjelaskan bahwa strategi “penyeimbang” yang diusung PDI Perjuangan memberikan keuntungan politik tanpa kehilangan akses kekuasaan. Ia mencontohkan posisi kader partai seperti Megawati Soekarnoputri di BRIN dan BPIP, serta Puan Maharani sebagai Ketua DPR.

    “Jadi nikmatnya dapat, suara juga tidak hilang. Nah ini sebetulnya yang dimainkan oleh PDI Perjuangan, makanya saya katakan ini matematika sederhana aja,” lanjut Hensa.

    Ia menilai narasi “penyeimbang” yang dibentuk PDI Perjuangan merupakan upaya untuk menjaga citra independen partai di mata publik.

    “PDI-P, Partai Demokrasi Indonesia Penyeimbang. Kata-katanya aja dibikin sama mereka kalau adalah mereka partai penyeimbang,” katanya.

    Hensa juga menilai langkah ini memungkinkan PDI Perjuangan merebut simpati kelompok kritis yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintahan ke depan.

  • Budi Arie Siap Masuk Gerindra Jika Diminta Prabowo, Kader PDIP Turut Kena Sentil

    Budi Arie Siap Masuk Gerindra Jika Diminta Prabowo, Kader PDIP Turut Kena Sentil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean membalas unggahan warganet, @sukardiyahya162 yang menyentil dirinya pindah partai.

    Sukardi Yahya menyebut perpindahan Ferdinand karena sudah tak dipakai, dikaitkan dengan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi yang menyatakan tegak lurus kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk jika diperintahkan masuk Partai Gerindra.

    “Politik itu dinamis bos. Seperti @ferdinand_mpu dari @Gerindra pindah ke @PDI_Perjuangan. Begitu juga @GunRomli dari @psi_id pindah ke @PDI_Perjuangan. Semua karena ingin numpang hidup yg lebih baik atau di habitat lama dah ga dipakai. Biar tetap eksis lalu pindah,” tulis Sukardi Yahya dikutip, Kamis, (7/8/2025).

    Membalas hal itu, Ferdinand menyebut hal tersebut sebagai pernyataan tolol. Menurutnya, pindah partai bukan soal tidak dipakai atau dipakai.

    “Pernyataan tolol..!! Pindah partai itu bukan soal tidak dipakai atau bukan soal tidak dipakai. Tapi ada nilai yang sedang diperjuangkan,” balas Ferdinand.

    Ia pun memberikan sindiran terkait pola pikir dari Sukardi Yahya yang disebutnya hidup tidak maju.

    “Kalimatmu diatas menunjukkan betapa buruknya karakter mu, pragmatis dan oportunis. Pantas hidupmu tidak maju,” terangnya.

    Sebelumnya, Budi Arie mengaku siap bergabung dengan partai yang dipimpin Prabowo tersebut.

    “Siap. Semua yang diperintah presiden, kita siap. Kita tegak lurus dengan perintah presiden,” ungkap Budi Arie.

    Pernyataan Budi Arie ini sebenarnya merespons Presiden Prabowo yang sempat berseloroh soal status politik Budi Arie dalam Kongres PSI di Solo, Minggu (20/7/2025).

  • Anggota DPR nilai tak ada “beras oplosan”, tapi beras tak sesuai mutu

    Anggota DPR nilai tak ada “beras oplosan”, tapi beras tak sesuai mutu

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menilai bahwa tidak ada istilah “beras oplosan” secara resmi, karena yang ada ialah beras yang tidak sesuai antara mutu dan label yang tertera pada kemasannya.

    Menurut dia, perlu ada pelurusan pemahaman terhadap istilah “beras oplosan” yang belakangan kembali mencuat dalam pemberitaan isu pangan nasional. Masyarakat, jangan sampai salah kaprah dalam memahami kualitas beras.

    “Istilah ‘beras oplosan’ terlalu bias dan menimbulkan kesan negatif, padahal dalam praktiknya, pencampuran beras dilakukan untuk menyesuaikan kualitas rasa dan harga jual,” kata Riyono di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan bahwa beras memiliki beragam kualitas, mulai dari beras premium seperti rojo lele, hingga beras medium, dan beras berkualitas rendah. Pencampuran antara jenis-jenis ini dalam dunia industri beras merupakan hal yang lazim dan diperbolehkan selama kandungan gizinya tetap dijaga dan label mutu mencerminkan isi sebenarnya.

    Beras medium sendiri, kata dia, merupakan hasil campuran antara beras kualitas sedang dan rendah. Kualitas rendah yang dimaksud adalah seperti menir, yakni beras yang butirannya rusak karena proses penggilingan atau kadar air tinggi.

    “Menir murni tidak layak konsumsi dan umumnya digunakan untuk pakan ternak atau olahan seperti tepung beras. Tapi jika dicampur dengan beras sedang, maka bisa jadi beras medium dengan rasa yang tetap bisa diterima,” kata dia.

    Dia juga menambahkan bahwa pencampuran ini bukan sekadar soal harga, melainkan juga karakter rasa. Menurut dia, setiap jenis beras punya karakter, contohnya ada yang pulen, ada yang keras, ada yang cocok untuk jenis masakan tertentu.

    “Maka pencampuran itu untuk menciptakan rasa dan kualitas yang diinginkan pasar. Ini sah-sah saja, selama tidak menipu konsumen,” katanya.

    Dia pun menyayangkan penggunaan istilah “beras oplosan” dalam narasi Satgas Pangan yang saat ini tengah melakukan penindakan terhadap beras campuran yang disebut tidak sesuai standar. Menurut dia, penindakan seharusnya difokuskan pada aspek ketidaksesuaian mutu dengan label, bukan semata karena beras tersebut merupakan hasil campuran.

    “Kalau labelnya menyebut kualitas tertentu, tapi isinya tidak sesuai, itu baru pelanggaran. Itu penipuan. Tapi jangan lantas semua beras campuran disebut oplosan dan dianggap ilegal. Ini akan merugikan pedagang dan bisa berdampak pada harga di pasar,” kata dia.

    Di sisi lain, dia menikai tata kelola distribusi beras nasional saat ini masih belum ideal. la menilai, intervensi pemerintah harus lebih kuat agar mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan.

    “Negara semestinya menguasai minimal 50 sampai 60 persen peredaran beras nasional. Kalau itu bisa dilakukan, pemerintah bisa mengendalikan kapan harga harus dinaikkan, diturunkan, atau distabilkan,” katanya.

    Dia pun mengingatkan bahwa kebijakan penarikan beras campuran dari pasaran secara sembrono hanya akan memperparah keadaan, terutama di tengah kondisi harga beras yang cenderung meningkat.

    “Kalau beras-beras itu ditarik, efeknya bisa menaikkan harga. Sekarang saja di lapangan, bantuan pangan masyarakat tidak tepat waktu, harga naik. Dari Rp12.000 jadi Rp15.000. Ini menunjukkan tata kelola kita belum ideal,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Ambalat, Prabowo inginkan penyelesaian damai dari dua pihak

    Soal Ambalat, Prabowo inginkan penyelesaian damai dari dua pihak

    Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada iktikad baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik

    Bandung (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menginginkan penyelesaian yang damai melalui iktikad yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait soal penyebutan istilah Laut Sulawesi di wilayah Ambalat.

    Pernyataan Presiden itu berkaitan dengan penyebutan wilayah maritim di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai “Ambalat”, sebagai istilah yang digunakan oleh Indonesia.

    “Ya kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada iktikad baik dari dua pihak. Kita jangan, biasalah ada mungkin. Intinya kita mau penyelesaian yang baik,” kata Presiden Prabowo saat ditemui setelah menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) ITB, Bandung, Jawa Barat, Kamis.

    Presiden Prabowo mengatakan bahwa pada intinya Pemerintah Indonesia menginginkan penyelesaian yang baik terkait penyebutan istilah “Laut Sulawesi” yang dinyatakan oleh Pemerintah Malaysia.

    Seperti diberitakan, Pemerintah Malaysia menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan sebagai “Ambalat”, layaknya istilah yang digunakan oleh Indonesia.

    “Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Kepulauan Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim kita di Laut Sulawesi,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Dato’ Seri Mohamad Hasan.

    Menlu Malaysia menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah terkait.

    Selain itu, Menlu menyatakan Malaysia tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya.

    Hal tersebut, menurutnya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

    “Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan,” kata Menlu Malaysia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.