Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Hasil quick count pasangan MAR-YO unggul di PSU Pilkada Gubernur Papua  

    Hasil quick count pasangan MAR-YO unggul di PSU Pilkada Gubernur Papua  

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Hasil quick count pasangan MAR-YO unggul di PSU Pilkada Gubernur Papua  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri-Aryoko Rumaropen (MDF-AR) sementara unggul dalam PSU Pilkada Gubernur Papua 2024. 

    Dalam siaran persnya kepada awak media di Jayapura mengatakan berdasarkan hasil hitungan cepat exit poll, indikator dan Quick Count yang sudah dikerjakan oleh tim MAR-YO unggul sementara 52,52 persen dari paslon BTM-CK 48,8 persen.

    “Pada hari ini kami Tim MAR-YO ingin mengumumkan hasil Quick Count kita unggul perolehan suara sementara 52,52 persen yang tersebar pada 9 kabupaten/kota di Papua,” kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Papua, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Rabu (6/8/2025). 

    Ia mengatakan, dari 9 kabupaten/kota suara MAR-YO unggul di 6 kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura 54,76 persen, Kabupaten Jayapura 50,57 persen, Keerom 56,00 persen, Kepulauan Yapen 56,43 persen, Biak Numfor 50.02 persen dan Kabupaten Supriori 50,19 persen. 

    Menurut dia, data tersebut didapatkan dari data 90 persen yang masuk melalui data Quick Count dan masih ada sekitar 10 persen lagi yang akan masuk perolehan suara.

    “Kami juga dari Tim MAR-YO nomor 02 terus melakukan update data perolehan suara PSU di setiap TPS. Kita tim bekerja terus di masing-masing TPS dalam menyelesaikan rekapitulasi,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (7/8).

    Ahmad Doli menyampaikan, terima kasih kepada masyarakat yang sudah memilih hari ini dalam menentukan pemimpin masa depan Papua.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dedi Kurnia Syah Ungkap Tokoh yang Diuntungkan dengan Kegaduhan Munaslub Golkar

    Dedi Kurnia Syah Ungkap Tokoh yang Diuntungkan dengan Kegaduhan Munaslub Golkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut berpeluang mengubah susunan kabinet jika terjadi pergantian Ketua Umum Partai Golkar melalui arena Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

    Diketahui, wacana Munaslub Partai Golkar belakangan ini mengemuka guna menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Meski isu Munaslub cukup kencang, namun sejumlah elite partai membantah adanya gerakan tersebut.

    Peluang Prabowo melakukan perubahan susunan kabinet jika terjadi Munaslun di tubuh Partai Golkar disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.

    Perubahan susunan kabinet itu kata dia juga demi menciptakan stabilitas dalam pemerintahan. “Presiden Prabowo perlu juga mendengar masukan untuk mengganti Bahlil demi stabilitas kekuasaannya,” ujar dia.

    Apalagi kata dia, dari berbagai catatan, Bahlil cukup sering membuat gaduh dengan kebijakan yang dilakukannya. Menurut Dedi, hal itu menjadi alasan yang wajar jika Prabowo bermanuver mencopot eks Menteri Investasi tersebut dari kabinet. “Selain intesitas menghadap ke Jokowi, Bahlil terbukti membuat gaduh soal kebijakan,” ujarnya.

    Dedi Kurnia Syah menambahkan bahwa Prabowo Subianto dipastikan akan ketiban berkah, apabila Golkar menggelar Munaslub sebagai bagian untuk melengserkan Bahlil Lahadalia dari kursi Ketua Umum Golkar. “Secara umum Prabowo juga diuntungkan,” kata Dedi.

    Salah satu alasan paling kuat sehingga dirinya melihat Prabowo akan lebih diuntungkan ketika Ketua Umum Golkar berganti, karena Bahlil kini dipercaya sebagai Menteri ESDM dikenal lebih loyal kepada mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.

  • PKB Sasar Pemilih Pemula hingga Muhammadiyah, Tak Lagi Eksklusif NU

    PKB Sasar Pemilih Pemula hingga Muhammadiyah, Tak Lagi Eksklusif NU

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan keseriusannya menghadapi Pemilu 2029 dengan mengubah arah strategi politik.

    Tak lagi semata mengandalkan basis tradisional Nahdlatul Ulama (NU), PKB menyatakan akan menjadi partai yang inklusif, membuka diri kepada seluruh elemen bangsa, termasuk Muhammadiyah dan generasi muda.

    Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Dr. Syamsu Rizal MI, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar di Room Cendana Lantai 1 Hotel Royal Bay, Jl. Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (7/8/2025).

    “Kami sedang menguatkan fondasi sebagai partai terbuka. Bukan lagi hanya soal NU. Muhammadiyah pun kami ajak bergandeng,” kata Deng Ical, sapaannya.

    Dikatakan Deng Ical, PKB ingin merangkul pemilih pemula dan anak muda untuk menciptakan basis suara baru di Pemilu 2029.

    Selain menyasar anak muda, PKB juga menargetkan penguatan suara di Sulawesi Selatan (Sulsel) dan akan aktif memberikan pendidikan politik ke masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab demokratis.

    Langkah ini mendapat respons dari sejumlah pengamat politik yang turut hadir.

    Prof. Hasrullah, akademisi dan pengamat politik dari Unhas, menyebutkan bahwa pendekatan ke pemilih muda mutlak memerlukan strategi digital.

    “Contoh nyata ada pada Pilpres 2024. Prabowo-Gibran bisa memanfaatkan media sosial secara masif dan berhasil menang karena narasi gemoy yang dekat dengan generasi muda. Mereka eksis di semua platform medsos,” jelas Hasrullah.

    Sementara itu, Suryadi Culla mengingatkan bahwa PKB juga perlu memperbaiki internal partai.

  • PSU Papua kondusif, Penjabat Gubernur apresiasi demokrasi damai

    PSU Papua kondusif, Penjabat Gubernur apresiasi demokrasi damai

    ANTARA – Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, mengapresiasi keberhasilan penyelenggara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (Pilgub) 2024 pada 6 Agustus 2025. Penjabat gubernur Papua menyampaikan bahwa seluruh proses demokrasi berjalan aman dan damai. (Laksa Mahendra/Rizky Bagus Dhermawan/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Basarnas Natuna kibarkan bendera 30 meter di pulau terluar Indonesia

    Basarnas Natuna kibarkan bendera 30 meter di pulau terluar Indonesia

    Pulau Sekatung adalah titik terdepan Indonesia di Laut Natuna Utara. Dengan mengibarkan bendera Merah Putih di sini, kami ingin menegaskan bahwa negara hadir di wilayah perbatasan

    Natuna (ANTARA) – Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) atau Basarnas Natuna, Kepulauan Riau, mengibarkan bendera Merah Putih sepanjang 30 meter di Pulau Sekatung, salah satu pulau terluar Indonesia.

    Kepala KPP Natuna, Abdul Rahman, di Natuna, Kamis, mengatakan kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis siang dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus.

    Pengibaran bendera raksasa ini merupakan bentuk kecintaan terhadap Tanah Air sekaligus pengingat bahwa, meskipun jauh dari pusat pemerintahan, Pulau Sekatung tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Usai dikibarkan, bendera diberikan kepada prajurit di Pos Pulau Sekatung.

    “Pulau Sekatung adalah titik terdepan Indonesia di Laut Natuna Utara. Dengan mengibarkan bendera Merah Putih di sini, kami ingin menegaskan bahwa negara hadir di wilayah perbatasan,” ucap dia.

    Pengibaran dilakukan bersama prajurit TNI yang bertugas di Pos Pulau Sekatung, serta prajurit dari pangkalan TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, Kodim, personel Polri, Kejaksaan Negeri, Pemerintah Desa, dan Kecamatan setempat.

    Menurut Rahman, pengibaran bendera di lokasi strategis ini juga bertujuan untuk membangkitkan semangat kebangsaan bagi para petugas yang bertugas di daerah terdepan dan terluar, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

    Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antar instansi di kawasan perbatasan.

    “Ini bukan sekadar seremoni biasa. Ini adalah bentuk nyata bahwa kita menjaga dan mengawasi wilayah perbatasan. Semangat Merah Putih harus terus berkibar di ujung negeri,” ujar dia.

    Selain di Pulau Sekatung, Basarnas bersama instansi lainnya juga mengibarkan bendera ukuran yang di permukaan laut di Pulau Laut, dengan melibatkan penyelam dari berbagai lembaga dan pengibaran bendera raksasa lainnya di Kapal KN Sasikirana 245.

    Rahman menyebut pihaknya berangkat bersama instansi terkait dari Kecamatan Bunguran Timur ke Pulau Laut, yang merupakan ibu kota Kecamatan Pulau Sekatung, pada Rabu (6/8) menggunakan Kapal Negara (KN) Sasikirana 245, dengan durasi pelayaran selama empat jam.

    “Kami ingin masyarakat tahu bahwa, sekalipun pulau ini jauh dan berada di ujung terdepan, semangat Merah Putih tidak pernah luntur,” ucap dia.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ombudsman dorong inspektorat aktif tangani masalah rekrutmen CPNS

    Ombudsman dorong inspektorat aktif tangani masalah rekrutmen CPNS

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng meminta inspektorat atau aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di seluruh kementerian/lembaga pemerintah untuk aktif dan bergerak cepat dalam menangani berbagai masalah yang muncul dalam proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) di instansinya masing-masing.

    “Prosesnya itu selesaikan dulu di dalam. Jika ternyata inspektorat atau pengawas internal tidak optimal, ada keterbatasan, baru kemudian ke Ombudsman,” kata Robert di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Kamis.

    Robert mengatakan perlu ada empat aspek yang diperkuat oleh badan yang menangani pengaduan di internal kementerian/lembaga. Dia menilai empat aspek tersebut juga harus diperkuat untuk menjamin kelancaran dalam program rekrutmen CPNS.

    “Karena inspektorat kita itu, saya harus sampaikan terbuka, lemah dalam empat hal. Lemah otoritasnya, lemah kapasitasnya, lemah dukungan sumber dayanya, anggaran dan sebagainya, dan output produknya itu enggak selalu dipakai, enggak dilihat,” ujarnya.

    Ia kemudian mendorong agar inspektorat atau APIP aktif terlibat dalam setiap tahapan seleksi CPNS serta menjadi garda terdepan dalam menangani masalah yang dihadapi para CPNS terkait proses rekrutmen.

    Robert menambahkan bahwa Ombudsman tetap terbuka untuk menerima laporan dari para CPNS dan tidak akan menolak laporan yang dilayangkan selama laporan tersebut memang dalam ranah pelayanan publik yang menjadi wewenang Ombudsman.

    “(Ombudsman) harus (tetap menerima laporan), karena Ombudsman adalah lembaga pengawas yang tentu memproses pengaduan. Tetapi tahapannya itu yang kita minta agar Ombudsman itu tempatnya di belakang, artinya perkuat dulu pengawas internal inspektorat atau APIP dengan mekanisme pengaduan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Robert mengatakan saat ini yang terjadi adalah para CPNS yang menemui kesulitan atau tidak puas dengan proses rekrutmen CPNS langsung melapor ke Ombudsman tanpa melapor terlebih dulu ke inspektorat atau APIP di instansi tempatnya mendaftar sebagai CPNS.

    Hal lain yang mendorong masyarakat memilih melapor langsung ke Ombudsman adalah pendeknya masa sanggah untuk menyerahkan laporan.

    Robert menegaskan bahwa Ombudsman sangat menghargai setiap laporan yang diterima dan memastikan tidak akan ada laporan yang ditolak asalkan memang sesuai dengan kewenangan Ombudsman.

    “Kami kan enggak bisa menolak dalam situasi seperti itu, karena ini soal nasib orang. Apalagi masa sanggah kami itu sangat terbatas, jumlah masa sanggah itu enggak sampai satu minggu. Nah kalau kemudian harus menempuh prosedur tadi, prosesnya sudah selesai baru kami tangani kan sudah lama terlewati. Jadi terkadang kemudian prosedur ini kami dalam tanda kutip kesampingkan dulu, yang penting tangani laporan yang ada,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PCO optimistis target 20 juta penerima MBG sebelum HUT RI tercapai

    PCO optimistis target 20 juta penerima MBG sebelum HUT RI tercapai

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) optimistis target capaian penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 20 juta orang sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI tercapai.

    Dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Kamis, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno menyebutkan sejauh ini target Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan MBG tidak pernah meleset.

    “Karena target dari BGN untungnya tidak terlalu jauh dari apa yang diberikan oleh Pak Presiden. Jadi Pak Presiden menargetkan bulan ini 20 juta dan Badan Gizi Nasional memang menargetkan dekat dengan 20 juta,” tutur Ryno

    Sebagai penanggung jawab program MBG, ia menjelaskan BGN berkomitmen terus mendorong percepatan program MBG, salah satunya dengan melatih dan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan MBG.

    Untuk itu, dikatakan bahwa BGN sudah mempersiapkan para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sejak 6 bulan terakhir agar bisa lulus dan segera mengatur dan membuka berbagai dapur serta Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.

    “Jadi memang bertepatan dengan momen bulan kemerdekaan sudah disiapkan,” ucap dia.

    Dengan perencanaan seperti itu, Ryno meyakini target 20 juta penerima MBG dan tema HUT Ke-80 RI, yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, bisa tercapai.

    Adapun per awal Agustus 2025, penerima MBG tercatat sudah menembus kurang lebih 8 juta orang.

    Dalam momen kemerdekaan tahun ini, kata dia, terdapat lima kemerdekaan yang ingin terus dikejar pemerintah, yaitu Merdeka Gizi, Merdeka Pendidikan, Merdeka Kesehatan, Merdeka Ekonomi, dan Merdeka untuk Semua.

    Ke depan, dia pun berharap target 82,9 juta penerima MBG pada akhir tahun 2025 bisa terwujud, dengan penerima prioritas anak-anak sekolah, ibu hamil, serta ibu menyusui.

    “Nah, ini memang kami doakan. Jadi target ini tercapai sehingga sebanyak-banyaknya anak-anak kita bisa mendapatkan program makanan bergizi gratis,” ungkapnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamendagri Ribka Haluk harap PSU di Papua jadi yang terakhir

    Wamendagri Ribka Haluk harap PSU di Papua jadi yang terakhir

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendagri Ribka Haluk harap PSU di Papua jadi yang terakhir
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 14:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk mengharapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua menjadi yang terakhir dilaksanakan di daerah ini.

    Wamendagri RI Ribka Haluk dalam keterangannya di Sentani, Kamis, mengatakan ia tidak menginginkan lagi terjadinya PSU di masa mendatang.

    “Harapan besar kami, kalau boleh selesailah kali ini, Papua menjadi satu-satunya provinsi yang masih melaksanakan PSU, sehingga seluruh elemen dituntut bahu-membahu menyukseskan agenda ini,” katanya.

    Menurut Ribka, koordinasi dilakukan secara intensif antara Kemendagri dengan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta aparat keamanan TNI dan Polri, pihaknya berperan sebagai fasilitator bersama Komisi II DPR RI.

    “Merupakan suatu kehormatan bagi kami, beliau terus berkomitmen mendukung kita di Papua untuk menjalankan amanat konstitusi,” ujarnya.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, pihaknya juga telah memastikan bahwa seluruh tahapan persiapan PSU telah dilakukan maksimal oleh jajarannya, termasuk distribusi logistik ke TPS di wilayah terpencil.

    “InSya-Allah semua proses persiapan sudah disiapkan semaksimal mungkin, TPS terjauh mendekat Mamberamo karena sungai kering sehingga dikirim lewat helikopter,” katanya.

    Dia menambahkan pihaknya telah meninjau PSU di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura bersama Penjabat Gubernur Papua, Forkopimda Papua serta pihak terkait lainnya, sebagai bentuk dukungan kepada penyelenggara dan masyarakat agar pesta demokrasi berjalan baik.

    “Kemarin (6/8) itu, kami meninjau PSU di TPS 06, RT 05/01 VIM Abepura di Kota Jayapura , juga di TPS 33 Distrik Sentani guna melihat langsung antusiasme masyarakat dan memastikan PSU berlangsung aman, tertib dan lancar,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Pj Gubernur Papua minta warga menunggu hasil PSU melalui putusan KPU

    Pj Gubernur Papua minta warga menunggu hasil PSU melalui putusan KPU

    Jayapura (ANTARA) – Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni meminta warga masyarakat di sembilan kabupaten/kota untuk menunggu hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Berdasarkan penilaian KPU RI pelaksanaan PSU kali ini merupakan salah satu yang paling kondusif sepanjang sejarah pilkada di Papua,” kata Agus, di Jayapura, Kamis (7/8).

    Menurut Agus, oleh sebab itu pihaknya terus meminta agar masyarakat khususnya para pendukung dari pasangan calon agar menjaga kemana dan ketertiban.

    “Ini harus terus menjaga ketertiban dan keamanan sehingga jangan pernah terprovokasi dengan adanya isu-isu yang tidak benar kepastiannya,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pihaknya juga mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak membuat klaim kemenangan sebelum adanya penetapan resmi dari KPU.

    “Saya menekankan bahwa seluruh proses dan hasil pemilihan harus dihormati dan dijalani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya lagi.

    Di menambahkan bahwa siapapun yang nantinya terpilih merupakan kehendak tuhan dan harus diterima dengan lapang dada oleh seluruh masyarakat Papua.

    “Siapapun yang nanti terpilih adalah ketentuan tuhan, dan semua harus bisa menerima siapapun yang terpilih sehingga iklim yang kondusif di Papua tetap terjaga,” ujarnya.

    Sekadar diketahui informasi, PSU Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan nomor urut satu adalah Benhur Tommy Mano dan Constant Karma, sedangkan pasangan nomor urut dua adalah Marius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PCO: Penerima Makan Bergizi Gratis capai 8 juta orang per awal Agustus

    PCO: Penerima Makan Bergizi Gratis capai 8 juta orang per awal Agustus

    “Saya rasa ini progres yang luar biasa ya dan memang ini lah kekuatan NKRI. Kita ini bangsa yang sangat kreatif, bangsa yang sangat resilient,”

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Noudhy Valdryno mengungkapkan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai kurang lebih 8 juta orang di seluruh Indonesia, per Kamis (7/8).

    Menurut dia, capaian tersebut luar biasa lantaran hanya dilakukan selama 6 bulan hingga 7 bulan program berlangsung.

    “Saya rasa ini progres yang luar biasa ya dan memang ini lah kekuatan NKRI. Kita ini bangsa yang sangat kreatif, bangsa yang sangat resilient,” ujar Ryno dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Ia pun membandingkan dengan pencapaian distribusi program serupa di negara lain, yang hanya mencakup 2 juta hingga 3 juta penerima selama 5 tahun hingga 10 tahun pelaksanaan.

    Dengan demikian, dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong agar program MBG bisa berjalan dengan visi yang semakin baik dan segera mengejar capaian negara-negara lain yang sudah memiliki program makan gratis yang stabil.

    Adapun pada 7 bulan pelaksanaan program atau menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI, kata Ryno, Presiden menargetkan program MBG bisa diterima manfaatnya oleh 20 juta orang.

    “Begitu juga dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menargetkan penerimanya hampir mencapai 20 juta. Jadi memang sama,” ungkapnya.

    Dirinya berharap program MBG bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 yang akan memiliki bonus demografi.

    Dengan adanya bonus demografi yang membuat semakin banyak manusia di Indonesia, kata dia, namun jika tidak dibekali gizi yang baik sejak dini maka akan semakin meningkatkan beban Negeri.

    “Bisa dibayangkan pada 2045 kita prediksi populasi kita katanya ada 330 juta, 350 juta. Jadi bisa dibayangkan ada tiba-tiba tambahan 60 juta hingga 70 juta orang Indonesia mengalami gizi yang buruk,” tutur dia.

    Otomatis, lanjut dia, sepanjang hidup manusia tersebut tidak akan bisa berkompetisi secara global di bidangnya serta mendapatkan kehidupan yang layak dan bertahan dengan standar apabila pemerintah tidak memperhatikan mereka sejak tahun 2025.

    Oleh karena itu, dirinya berpendapat program MBG merupakan investasi jangka panjang terbaik yang bisa dilakukan bangsa Indonesia serta telah diakui oleh berbagai organisasi internasional.

    “Jadi seperti School Meals Coalition itu bilang bahwa ini program yang sangat tepat untuk negara-negara seperti Indonesia,” tutur Ryno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.