Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Panglima TNI tunjuk tiga komandan pasukan elit TNI jadi panglima korps

    Panglima TNI tunjuk tiga komandan pasukan elit TNI jadi panglima korps

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk tiga komandan pasukan elit TNI menjadi panglima korps sesuai keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025.

    Dalam surat keputusan tersebut, disebutkan Mayjen TNI Djon Afriandi yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD kini ditunjuk sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus).

    Selain itu, Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Marinir (Dankormar) kini ditunjuk menjadi Panglima Korps Marinir (Pangkormar)

    Yang terakhir yakni Marsekal Muda (Marsda) Deny Muis yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) ditunjuk panglima menjadi Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat).

    Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi membenarkan adanya surat keputusan Panglima TNI itu.

    Dengan adanya peningkatan status jabatan itu, diperkirakan seluruh komandan pasukan elit itu yang sebelumnya menjabat sebagai bintang dua akan menerima kenaikan pangkat menjadi bintang tiga.

    Namun demikian, belum dapat dipastikan kapan prosesi kenaikan pangkat itu akan berlangsung.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menjadikan Panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Panglima Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara sebagai perwira tinggi TNI bintang tiga.

    Kebijakan itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta, pada tanggal 5 Agustus 2025.

    Dalam Perpres Nomor 84/2025 itu, yang salinannya diterima oleh ANTARA di Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo juga mengubah penamaan pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat yang semula disebut “komandan jenderal” dengan pangkat bintang dua menjadi “panglima” dengan pangkat bintang tiga. Ketentuan itu termuat dalam Pasal 59A ayat (2), Pasal 59B ayat (2), dan Pasal 59C ayat (3), serta bagian lampiran Perpres No. 84/2025.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendata 80 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia atau 409 dari 514 sudah membentuk satuan tugas (satgas) daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Kami Kemendagri merekap daerah-daerah yang sudah terbentuk satgas atau belum, total semua dari 514 kabupaten/kota, ada 409 yang baru terbentuk,” kata Tito.

    Ia dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat, mengatakan bahkan masih terdapat empat provinsi yang belum membentuk satgas di tingkat provinsi, sehingga belum membentuk satgas tingkat kabupaten/kota.

    “Provinsi semua sudah kecuali empat provinsi yang belum membentuk satgas, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan,” ucap Mendagri di hadapan Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan dan gubernur/wakil gubernur seluruh Indonesia yang hadir di Kantor Gubernur Bali.

    Sebagai bentuk apresiasinya, Tito Karnavian menyebut satu per satu provinsi, dimana 21 provinsi sudah 100 persen kabupaten/kotanya terbentuk satuan tugas.

    Provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Provinsi Papua, NTB, dan Bali.

    Sementara Mendagri menyebut provinsi lainnya masih memiliki ‘hutang’ dalam membentuk satgas daerah, beberapa diantaranya seperti Jawa Tengah yang kurang 10 kabupaten/kota, Kalimantan Timur kurang dua, Sumatera Utara kurang sembilan, Jawa Barat kurang empat, Sulawesi Selatan kurang 10, dan lainnya.

    “Kalau Papua Barat Daya provinsinya sudah tapi kabupatennya semua belum sama sekali, Papua Tengah baru Mimika saja, Papua Selatan 100 persen belum terbentuk sama sekali, Papua Barat juga 100 persen belum, Papua Pegunungan juga belum terbentuk,” ujar Mendagri.

    Mantan Kapolri itu meminta kepala daerah tingkat provinsi segera membentuk satgas daerah dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota-nya, sebab gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

    Pada program Kopdes Merah Putih ini, pemerintah pusat tak ingin membiarkan koperasi berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.

    “Dikejar ini buat yang belum-belum karena ini kendaraan yang penting untuk menggerakkan koperasi, sekarang tahap operasional, peran satgas ini, kunci kekuatan pemerintah pusat ada di ibu bapak (kepala daerah),” ujar Mendagri.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran

    Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas acara Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meneken aturan baru tentang pelaksanaan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025.

    Pemerintah telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun ini sebagaimana arahan Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Kebijakan ini direncanakan berlanjut pada tahun anggaran 2026. Maka, perlu ada aturan untuk mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi anggaran.

    “Bahwa untuk pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu mengambil langkah-langkah pelaksanaan efisiensi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tetap memperhatikan prioritas penganggaran berdasarkan arahan Presiden,” demikian bunyi pertimbangan PMK 56/2025 di Jakarta, Jumat.

    Dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa efisiensi anggaran itu dilakukan terhadap belanja kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD).

    Hasil efisiensi anggaran utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara.

    Jenis belanja yang menjadi sasaran efisiensi meliputi belanja barang, belanja modal, atau belanja lainnya sesuai arahan presiden. Sedangkan dari jenis barang, efisiensi dilakukan terhadap:

    Alat tulis kantor
    Kegiatan seremonial
    Rapat, seminar, dan sejenisnya
    Kajian dan analisis
    Diklat dan bimtek
    Honor output kegiatan dan jasa profesi
    Percetakan dan souvenir
    Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan
    Lisensi aplikasi
    Jasa konsultan
    Bantuan pemerintah
    Pemeliharaan dan perawatan
    Perjalanan dinas
    Peralatan dan mesin
    Infrastruktur

    Sumber efisiensi anggaran diutamakan yang berasal dari rupiah murni. Bila kebutuhan efisiensi belum terpenuhi dari rupiah murni, maka efisiensi bisa dilakukan terhadap anggaran yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping, PNBP badan layanan umum (BLU), dan surat berharga syariah negara (SBSN).

    PMK 56/2025 menegaskan bahwa penyesuaian jenis belanja harus dengan tetap memastikan anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional kantor, pelaksanaan tugas dan fungsi dasar, dan pelayanan publik tetap terpenuhi.

    Selain itu, penyesuaian efisiensi belanja juga diminta untuk menghindari pengurangan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN), kecuali karena berakhirnya kontrak atau hasil evaluasi kerja pegawai yang bersangkutan.

    Sedangkan untuk TKD, Pasal 17 PMK 5/2025 menyebutkan efisiensi dilakukan terhadap infrastruktur atau yang diperkirakan untuk infrastruktur, pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah, transfer yang belum dilakukan perincian alokasi per daerah, transfer yang tidak digunakan untuk layanan pendidikan dan kesehatan, serta transfer lain yang ditentukan.

    TKD yang menjadi anggaran efisiensi dilakukan pencadangan dan tidak disalurkan ke daerah, kecuali ada arahan dari presiden.

    Rincian alokasi TKD dilakukan per provinsi/kabupaten/kota dan/atau per bidang oleh menteri keuangan.

    Sumber : Antara

  • Panglima TNI tunjuk enam pati untuk pimpin Kodam baru

    Panglima TNI tunjuk enam pati untuk pimpin Kodam baru

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk enam perwira tinggi TNI AD untuk memimpin enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru.

    Penunjukan enam pejabat itu dilakukan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025.

    Berikut enam nama pejabat TNI beserta jabatan yang akan diemban.

    1.Pangdam XIX/ Tuanku Tambusai dijabat oleh Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo.

    2. Pangdam XX/ Tuanku Imam Bonjol dijabat Mayjen TNI Arief Gajah Mada.

    3. Pangdam XXI/ Radin Inten dijabat Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

    4. Pangdam XXII/ Tambun Bungai dijabat Mayjen TNI Zainul Arifin

    5. Pangdam XXIII/ Palaka Wira dijabat Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar

    6. Pangdam XXIV/ Mandala dijabat Mayjen TNI Lucky Avianto.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi pun membenarkan adanya penunjukan jabatan tersebut.

    Namun demikian, dia enggan berkomentar tentang jabatan baru yang akan dia emban. Dia juga tidak menjelaskan secara rinci kapan pelantikan dan serah terima jabatan akan berlangsung.

    Diperkirakan enam kodam baru itu akan disahkan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR: Undangan sidang tahunan presiden-wapres terdahulu telah disebar

    MPR: Undangan sidang tahunan presiden-wapres terdahulu telah disebar

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah mengatakan bahwa undangan untuk presiden dan wakil presiden terdahulu telah disebar pihaknya untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada 15 Agustus.

    “Undangan sudah mulai kami sebar untuk wakil presiden dan presiden terdahulu, sudah mulai diantar,” kata Titi, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia menyebut dari segi pengaturan acara, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 tak ubahnya dengan sidang serupa pada tahun 2024.

    “Itu hari Jumat (15 Agustus), jadi mulainya dari 9.30 WIB, menjadi satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR dan DPD. Jadi seperti tahun 2024,” ujarnya.

    Adapun terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang telah rampung pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)-nya, dia mengatakan belum akan dibacakan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025.

    Sebab, kata dia, hasil pembahasan terkait PPHN yang bergulir di MPR harus terlebih dahulu dilaporkan ke Presiden untuk dipelajari dan ditindaklanjuti.

    Selain itu, lanjut dia, PPHN juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu atas pandangan fraksi-fraksi di MPR RI.

    “Tidak (dibacakan di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025). Kalau PPHN itu kalau mau ada kelanjutannya, itu masih akan dilaporkan kepada Pak Presiden. Jadi itu masih akan dipelajari lagi oleh Pak Presiden. Nanti baru tindak lanjutnya akan disampaikan ke MPR,” kata dia.

    Dia menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar konferensi pers lebih lanjut terkait persiapan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada pekan depan.

    Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/7), untuk menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk berkonsultasi mengenai persiapan sidang tahunan yang digelar 15 Agustus.

    Sejumlah pimpinan MPR yang hadir yakni Ketua MPR Ahmad Muzani beserta sejumlah Wakil Ketua MPR, yakni Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Eddy Soeparno, dan Kahar Muzakir.

    “Agendanya konsultasi persiapan sidang tahunan DPR yang dilaksanakan 1-2 hari sebelum HUT RI,” ujar Eddy Soeparno.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Melchias Mekeng: Kalau Ingin Munaslub, Harus Jelaskan Kenapa

    Melchias Mekeng: Kalau Ingin Munaslub, Harus Jelaskan Kenapa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng angkat suara terkait isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang belakangan mengemuka.

    Mekeng menyebut, isu Munaslub Partai Golkar yang berkembang selama ini sebagai informasi sesat. Salah satu alasannya karena tidak satupun kader Golkar yang bersuara dan menginginkan munaslub.

    Karena isu munaslub tersbebut muncul tanpa sumber jelas, Mekeng menyebut hal tersebut sebagai isu bohong. “Jadi, menurut hemat saya, itu berita hoaks,” ujar Mekeng, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8).

    Mekeng yang saat ini duduk di Komisi XI DPR RI itu mengungkap jika kondisi internal Golkar saat ini sangat solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum, Bahlil Lahadalia.

    DPP Golkar melalui Bahlil, kata Mekeng, bahkan sangat sering melakukan konsolidasi kader dalam upaya penguatan internal kader. Ini tidak hanya dilakukan di DPP Partai Golkar tapi juga di tingkat provinsi hingga kabupaten.

    “Pak Bahlil boleh dibilang setiap pekan melakukan roadshow kepada ke daerah,” katanya.

    Karena itu, terkait isu Munaslub itu, Mekeng menantang pihak yang menggulirkan isu Munaslub agar tampil ke publik. Dengan cara itu kata dia, akan lebih menciptakim iklim politik yang sehat di Tanah Air.

    “Jadi, kalau yang ingin Munaslub, harus munculkan mukanya, dong. Kalau mau berpolitik yang sehat, muncul mukanya. Siapa yang mau Munaslub dan dia harus jelaskan kenapa musti ada Munaslub,” kata Mekeng.

    Penegasan sama disampaikan Mantan Wakil Ketua MPR RI, Kahar Muzakir menegaskan bahwa kondisi Golkar justru sangat solid di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia ketika muncul isu Munaslub. “Iya. Lebih di atas solid,” kata Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (8/8).

  • Munaslub Partai Golkar, Kahar Muzakir: Ah Itu Biasa Saja, Namanya Politik

    Munaslub Partai Golkar, Kahar Muzakir: Ah Itu Biasa Saja, Namanya Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Soliditas internal Partai Golkar diklaim sangat solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia di tengah isu Musyawaran Nasional Luar Biasa (Munaslub).

    Karena itu, elite Partai Golkar cukup santai menanggapi kabar tentang wacana munaslub tersebut. Bahkan petinggi Golkar mengaku tidak perlu menanggapi isu tersebut, terlibih tidak jekas sumber atau pihak yang menginginkan munaslub.

    Mantan Wakil Ketua MPR RI, Kahar Muzakir menegaskan bahwa kondisi Golkar justru sangat solid di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia ketika muncul isu Munaslub. “Iya. Lebih di atas solid,” kata Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (8/8).

    Ditanya soal kemungkinan adanya pihak luar yang coba menggoyang kepemimpinan Bahlil Lahadaliam, pria kelahiran Sumatera Selatan (Sumsel) itu menegaskan bahwa hal seperti itu bagi Golkar adalah hal biasa saja.

    “Ah, itu biasa saja. Namanya politik. Biar ada berita laku,” ujar dia.

    Politikus senior Golkar menambahkan, saat ini internal parpol berlambang Pohon Beringin tidak berencana melaksanakan Munaslub untuk mengganti kursi ketua umum. “Enggak ada munaslub, ya,” kata dia.

    Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji juga sebelumnya menegaskan bahwa kader Partai Golkar tidak punya agenda melaksanakan Munaslub, dalam rangka mengganti ketua umum partai berkelir kuning itu.

    Sarmuji yang merupakan Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu menyatakan wacana Munaslub yang belakangan berembus sangat tak jelas, sehingga isu itu sebenarnya tidak perlu ditangani. “Namanya juga isu, seperti asap tanpa api. Tak perlu ditanggapi,” kata Sarmuji.

  • KPI serukan industri penyiaran hadirkan konten yang ramah anak

    KPI serukan industri penyiaran hadirkan konten yang ramah anak

    Konferensi pers Komisi Penyiaran Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (8/8/2025). ANTARA/ (Sinta Ambar)

    KPI serukan industri penyiaran hadirkan konten yang ramah anak
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidilah menyerukan agar industri penyiaran dapat menghadirkan konten yang ramah anak sebagai kontribusi untuk membentuk masa depan bangsa. 

    “Tentunya hal ini bukan sekadar dalam rangka memenuhi kewajiban regulasi tapi jua kesadaran atas kontribusi nyata dunia penyiaran untuk membentuk masa depan bangsa,” ujar dalam konferensi pers Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2025 di Jakarta, Jumat.

    KPI menyerukan agar industri penyiaran senantiasa berinovasi dan berkreasi menghadirkan konten yang ramah anak. KPI juga berkomitmen untuk menjaga konten layar kaca dan ruang dengar publik yang ramah anak.

    Pada kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Tulus Santoso mengatakan pihaknya berharap agar lembaga penyiaran mampu bertahan menghadapi situasi saat ini yang tidak mudah, dengan tetap menghadirkan konten yang melindungi dan menginspirasi anak-anak Indonesia.

    Ia menjelaskan bahwa gelaran APRA 2025 dilakukan KPI terhadap program siaran anak yang berjalan sejak awal Juli 2025. Sebanyak 58 program siaran dari 14 televisi dan 100 program siaran dari 71 radio dikirim ke KPI untuk dinilai dalam proses seleksi awal.

    Penilaian dilakukan berdasarkan empat aspek yakni, kesesuaian program dengan Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), ketiadaan sanksi yang pernah diterima, nilai yang diangkat pada tiap program mendorong hal-hal positif dan sesuai perkembangan psikologis anak.

    Adapun kategori yang dilombakan pada APRA 2025 berupa program animasi Indonesia, program animasi asing, program feature/dokumenter, program variety atau reality show anak, program keluarga Indonesia, program pendidikan anak, program anak inspiratif, program anak Radio, program dongeng radio serta program anak terfavorit

    Selain itu, KPI juga memberikan enam penghargaan terhadap lembaga penyiaran dengan kategori sebagai berikut radio terbaik APRA 2025, radio peduli anak, lembaga penyiaran publik lokal peduli anak, televisi ramah anak 2025 serta televisi peduli pendidikan anak Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Komponen cadangan SPPI gelar atraksi hasil pendidikan militer

    Komponen cadangan SPPI gelar atraksi hasil pendidikan militer

    Sabtu, 12 Juli 2025 15:00 WIB

    Siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan simulasi pertempuran jarak dekat usai Upacara Penutupan Pendidikan Dasar Militer dan Pelatihan Manajerial serta Penetapan Komcad SPPI Batch-3 Tahun 2025 di Lapangan Brigif Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). Atraksi tersebut merupakan unjuk kemampuan dari sebagian hasil latihan dan keterampilan yang telah dijalani, antara lain bongkar pasang senjata dengan mata tertutup, bela diri militer, halang rintang serta pertempuran jarak dekat selama pelaksanaan pendidikan dasar militer dan pelatihan manajerial Komponen Cadangan (Komcad) SPPI. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/foc.

    Siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan atraksi bela diri militer usai Upacara Penutupan Pendidikan Dasar Militer dan Pelatihan Manajerial serta Penetapan Komcad SPPI Batch-3 Tahun 2025 di Lapangan Brigif Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). Atraksi tersebut merupakan unjuk kemampuan dari sebagian hasil latihan dan keterampilan yang telah dijalani, antara lain bongkar pasang senjata dengan mata tertutup, bela diri militer, halang rintang serta pertempuran jarak dekat selama pelaksanaan pendidikan dasar militer dan pelatihan manajerial Komponen Cadangan (Komcad) SPPI. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/foc.

    Siswa Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melakukan bongkar pasang senjata dengan mata tertutup usai Upacara Penutupan Pendidikan Dasar Militer dan Pelatihan Manajerial serta Penetapan Komcad SPPI Batch-3 Tahun 2025 di Lapangan Brigif Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). Atraksi tersebut merupakan unjuk kemampuan dari sebagian hasil latihan dan keterampilan yang telah dijalani, antara lain bongkar pasang senjata dengan mata tertutup, bela diri militer, halang rintang serta pertempuran jarak dekat selama pelaksanaan pendidikan dasar militer dan pelatihan manajerial Komponen Cadangan (Komcad) SPPI. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/foc.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar 100 Persen Dukung Prabowo Ketimbang Geng Solo, Kader: Sami’na Wa Athona pada Kekuasaan

    Golkar 100 Persen Dukung Prabowo Ketimbang Geng Solo, Kader: Sami’na Wa Athona pada Kekuasaan

    FAJAR.CO.ID, KAKARTA — Kader Partai Golkar Maman Abdulrahman menyatakan partainya 100 persen mendukung Presiden Prabowo Subianto. Ketimbang Geng Solo.

    Itu diungkapkan Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu di sebuah siniar di YouTube Akbar Faizal Uncensored.

    Mulanya, pembawa acara program itu, Akbar Faizal menanyakan, apakah bersama Prabowo atau Geng Solo.

    Akbar Faizal sendiri tak menyebut siapa yang dimaksud Geng Solo. Meski begitu, julukan itu kerap disematkan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo dan kerabatnya.

    “Pokoknya bersama dengan Pak Prabowo dan tidak bersama Solo?” ujar Akbar.

    Maman pun menimpali. Bahwa pihaknya tegas bersama Prabowo.

    “Tegas. 100 persen kita dukung Pak Prabowo (2029),” ujarnya.

    Di sisi lain, ia mengatakan partainya akan tetap bersama Prabowo. Apapun keputusannya.

    “Apapun keputusan yang diambil Pak Prabowo, apapun ceritanya akan kita amankan,” ujar Maman.

    Di Golkar, kata dia, para kader diajarkan untuk tegak lurus dengan kekuasaan.

    “Mau ada angin topan badai kayak bagaimanapun. Mau enak tak enak. Kita itu doktrinnya kekaryaan. Kita itu samikna waathona kepada kekuasaan,” jelasnya.

    “Kemerdekaan atau kemerdekaan bandul politik negara ini, harus betul-betul ada di istana negara,” sambung Maman.
    (Arya/Fajar)