Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • NasDem tegaskan dukungan penuh ke pemerintahan Prabowo, Paloh: Bukan sekadar lip service

    NasDem tegaskan dukungan penuh ke pemerintahan Prabowo, Paloh: Bukan sekadar lip service

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    NasDem tegaskan dukungan penuh ke pemerintahan Prabowo, Paloh: Bukan sekadar lip service
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:01 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan komitmen penuh Partai NasDem dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

     

    Dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem, Surya Paloh menyatakan bahwa dukungan NasDem bukan sekadar lip service, melainkan dukungan tulus dan total untuk mewujudkan kemajuan bangsa.

     

    “Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, kami telah menegaskan bahwa Partai NasDem adalah bagian dari koalisi pendukung. Dukungan secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati, kita ingin memberikan dukungan penuh,” ujar Surya Paloh di hadapan peserta Rakernas.

     

    Kata Paloh, Rakernas kali ini mengangkat tema “Kemandirian Berpikir untuk Kemajuan Bangsa”. Tema ini menegaskan bahwa untuk melaksanakan program kebijakan strategis, pemerintahan memerlukan dukungan sepenuh hati dan dukungan yang berpijak pada fakta objektif.

     

    “Yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik. Jalankan dan teruskan, Bapak Presiden. Yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar kita perbaiki bersama,” tegasnya.

     

    Dukungan seperti ini adalah bagian dari esensi kemandirian berpikir. Kita, kata Paloh, harus berani memulai dari diri sendiri, mengubah sikap dan mentalitas. Dan esensi gerakan perubahan adalah perubahan cara berpikir, untuk merestorasi bangsa, memperkuat kembali seluruh sendi kehidupan yang dimiliki.

     

    Surya Paloh juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keaslian bangsa di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Menurutnya, kemajuan teknologi dan kebijakan pembangunan harus tetap berakar pada budaya, adat, dan kearifan lokal Indonesia.

     

    “NasDem harus menjadi garda terdepan dalam mempertahankan keaslian negeri ini, sekaligus mendorong perubahan cara berpikir sebagai fondasi gerakan restorasi bangsa,” tambahnya.

     

    Menutup pidatonya, Surya Paloh menyatakan keyakinannya pada kepemimpinan Presiden Prabowo, serta menyerukan semangat optimisme dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan.

     

    “Kita memerlukan semangat optimisme dalam berbangsa dan bernegara. Optimisme ini harus dijaga, karena tanpa optimisme, mustahil kita meraih kemajuan besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (Awaluddin Marifatullah)

    Sumber : Radio Elshinta

  • NasDem Tegaskan Dukung Total Pemerintahan Prabowo, Surya Paloh: Bukan Sekadar Lip Service

    NasDem Tegaskan Dukung Total Pemerintahan Prabowo, Surya Paloh: Bukan Sekadar Lip Service

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, kembali menegaskan sikap partainya dalam mendukung pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto yang bukan sekadar formalitas atau basa-basi politik.

    Hal ini disampaikan dalam pidatonya saat membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem di Hotel Claro, Makassar, Jumat (8/8/2025).

    “Dukungan kita kepada pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar lip service. Secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati, kita ingin memberikan dukungan penuh,” ujar Surya Paloh di hadapan ribuan kader Partai NasDem yang memadati arena Rakernas.

    Rakernas yang mengusung tema “Kemandirian Berpikir untuk Kemajuan Bangsa” ini, menurut Paloh, menjadi momentum penting untuk menegaskan sikap politik NasDem dalam mendukung program-program strategis pemerintahan saat ini.

    Surya Paloh menekankan bahwa dukungan kepada pemerintah harus dilandasi oleh fakta objektif dan niat tulus untuk membangun bangsa. Ia juga menegaskan bahwa Partai NasDem tidak akan segan untuk mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang dinilai tepat, namun tetap akan bersuara kritis terhadap kebijakan yang dianggap kurang tepat.

    “Yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik. Jalankan dan teruskan, Bapak Presiden.
    Yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar kita perbaiki bersama,” ujarnya.

    Menurutnya, sikap seperti ini merupakan bentuk kemandirian berpikir, yaitu dukungan yang tidak membutakan akal sehat, namun tetap menjunjung objektivitas demi kepentingan rakyat.

  • Anies Baswedan Diisukan Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Tiga Kali Ditawari Tapi Ditolak?

    Anies Baswedan Diisukan Gabung Kabinet Prabowo-Gibran, Tiga Kali Ditawari Tapi Ditolak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diisukan bergabung dalam Kabinet Merah Putih.

    Pengamat Refly Harun membuat polling. “Jika Ditawari apakah Anda Setuju Anies Bergabung dalam Pemerintahan,” bunyi polling itu.

    43 persen mengaku setuju sedangkan 57 persen tidak setuju. Hal ini kata Refly menunjukkan adanya kegalauan dalam pendukung Anies.

    Refly Harun mengaku mendapat informasi bahwa Anies sudah tiga kali ditawari untuk bergabung ke kabinet tapi ditolak.

    Bahkan orang dari partai lain juga bertanya mengapa Anies tidak mau bergabung ke pemerintahan Prabowo – Gibran.

    “Tapi orang lingkar dekat Anies, bilang memang Anies tidak berkenan, tidak bersedia. Saya senang juga mendengarnya. Senang tidak senang,” ujarnya.

    Menurutnya, jika semua masuk ke pemerintahan maka tidak ada lagi orang yang mau oposisi. Dan Prabowo kata dia termasuk ABS (asal bapak senang).

    Sebelumnya, Anies sempat ditanya soal apakah dia akan bergabung dalam kabinet saat mencalonkan Presiden pada pilpres 2024 lali.

    Namun Anies hanya memberi jawaban yang diplomatis.

    “Saya rasa lebih bijak bila saya merespon jika sudah ada ajakan. Dan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak apa ajakannya aja tidak ada. Jadi saya rasa kita hormati, tidak berspekulasi. Karena sekarang yang berada dalam koalisi itu saja sudah amat banyak. Kadi kita tunggu, tunggu bukan berarti mengharapkan tetapi kita hormati proses ketika nanti ada pembicaraan. Baru lah saat itu kita akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu,” ungkapnya.

  • Sekjen Kemendagri ajak kepala desa dukung program prioritas pemerintah

    Sekjen Kemendagri ajak kepala desa dukung program prioritas pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengajak seluruh kepala desa untuk mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya berharap apa yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi mendukung semua program pemerintah dan khususnya program pemerintah Bapak Presiden betul-betul dengan ikhlas dapat dilaksanakan,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal ini disampaikan Tomsi pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta.

    Tomsi menyampaikan program prioritas tersebut membawa banyak manfaat untuk masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Program-program tersebut nyata-nyata sangat mendukung daripada kebersamaan dan keberadaan kita untuk mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

    Tomsi menjelaskan setidaknya ada tiga manfaat program MBG. Pertama, anak-anak mendapatkan makan bergizi gratis. Kedua, dapat menghemat anggaran belanja rumah tangga dalam memenuhi gizi anak. Ketiga, dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat karena pengadaannya melibatkan banyak pihak.

    “Jumlahnya tidak sedikit. Kalau saya lihat jumlahnya per dapur itu sekitar empat puluh orang, mulai yang belanja, memasak sampai nganter,” tambahnya.

    Selain bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, Tomsi menambahkan MBG juga mampu menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal melalui pasokan distribusi bahan makanan seperti beras, sayuran, ikan, ayam, dan telur.

    “Kita berharap pasokan ini memang harus lancar, tidak boleh libur kan, tidak boleh telat. Tapi kalau memang ada potensi di daerah itu, tentunya yang dibeli terdekat ya yang potensi di daerah itu,” tuturnya.

    Sebagai bentuk komitmen, ia menegaskan Kemendagri selalu membantu kelancaran program MBG, begitu juga program prioritas lain yang berkaitan dengan percepatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini termasuk program Kopdeskel Merah Putih. Kemendagri terus mendorong percepatan pelaksanaan program tersebut.

    Sejalan dengan itu, Tomsi meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk percaya terhadap kerja keras pemerintah. “Jadi, percayalah, bahwa hal-hal yang terbaik akan diupayakan untuk pemerintah bagi seluruh masyarakat kita,” tambahnya.

    Selain itu, Tomsi berharap pemerintah desa dapat mendukung dan menyosialisasikan berbagai program pemerintah pusat di lingkungan desa masing-masing.

    Ia berpesan agar anggota APDESI dapat memberikan narasi positif yang mudah dipahami masyarakat. “Ini juga penting kita akan susun, ya, narasinya-narasinya yang terbaik untuk memudahkan bapak dan ibu bisa menjelaskan,” kata Tomsi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Enam Kodam Baru-Wakil Panglima TNI akan dikukuhkan Prabowo di Batujajar

    Enam Kodam Baru-Wakil Panglima TNI akan dikukuhkan Prabowo di Batujajar

    Bandung (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dipastikan memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada Minggu (10/8) di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, dengan di dalamnya dilakukan pengukuhan enam Kodam baru, hingga pelantikan Wakil Panglima TNI.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, selepas gladi bersih upacara di Batujajar, mengatakan dua langkah strategis tersebut masuk dalam langkah strukturisasi besar-besaran TNI, termasuk pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial, dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang juga akan dilakukan dalam momen tersebut.

    “Upacara akan melibatkan 27.394 prajurit dari seluruh matra TNI, serta gelar alutsista yang terdiri dari 152 kendaraan taktis dan 124 unit alutsista demo tempur dari TNI AD, AL, dan AU. Presiden Prabowo akan hadir langsung untuk pengukuhan pasukan, pelantikan perwira tinggi, sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh komandan satuan dari tingkat batalyon ke atas,” kata Kristomei di lokasi, Jumat.

    Koordinator Lapangan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Mayjen TNI Agus Hadiwaluyo, di lokasi yang sama, menjelaskan bahwa gelar pasukan ini merupakan wujud nyata dari Astacita Presiden khususnya dalam bidang pertahanan, yang menekankan kemandirian, keunggulan teknologi militer, dan kesiapsiagaan nasional.

    “Ini adalah manifestasi konkret dari komitmen Presiden untuk memperkuat postur pertahanan negara melalui sinergi antarmatra,” ucap Agus.

    Terkait dengan pelantikan Wakil Panglima TNI, Kreistomei mengatakan akan dilakukan pada acara yang sama langsung oleh presiden, namun dia tidak mengungkap siapa yang akan dilantik itu.

    “Untuk, siapa yang akan jadi? Kita tunggu tanggal 10, siapa-siapa saja yang menerima panggilan langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk dilantik,” ucap Kristomei.

    Dalam acara tersebut, Kristomei mengatakan akan ada pemberian pangkat istimewa pangkat kehormatan dan bintang sakti kepada Prajurit-Prajurit TNI yang memang berdedikasi, berintegritas tinggi pada saat bertugas.

    Upacara juga akan menampilkan demonstrasi kemampuan tempur dari prajurit TNI, serta gelar alutsista mutakhir dari ketiga matra terdiri dari 34 unit TNI AD, 24 unit TNI AL, dan 66 unit TNI AU.

    Pembentukan Kodam Baru, satuan baru, dan perubahan struktur kepangkatan baru yang akan dikukuhkan dalam momen ini berlandaskan Perpres No 84 Tahun 2025 tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Adapun yang akan dikukuhkan dalam upacara tersebut, antara lain enam Kodam baru yang terdiri dari:

    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – Riau dan Kepulauan Riau

    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – Sumatera Barat dan Jambi

    3. Kodam XXI/Radin Inten – Lampung dan Bengkulu

    4. Kodam XXII/Tambun Bungai – Kalimantan Tengah dan Selatan

    5. Kodam XXIII/Palaka Wira – Sulawesi Tengah dan Barat

    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – Papua Selatan (berpusat di Merauke)

    Selain itu, upacara juga akan meresmikan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) di bawah AD di seluruh wilayah Indonesia yakni di Sumatera 6 satuan, Jawa 3 satuan, Kalimantan 3 satuan, Balinusra 1 satuan, Sulawesi 2 satuan, Maluku 1 satuan, dan Papua 4 satuan.

    Kemudian 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) sebagai kekuatan pertahanan teritorial baru di bawah AD

    Restrukturisasi juga menyentuh level komando tinggi di ketiga matra TNI dengan peningkatan status komando dari bintang dua menjadi bintang tiga, serta penambahan pasukan.

    TNI AD: Danjen Kopassus naik menjadi Panglima Kopassus, serta pembentukan 6 Grup Kopassus.

    TNI AL: Dankormar naik menjadi Panglima Korps Marinir, serta pembentukan 14 Komando Daerah TNI AL (Kodairal) dan 5 Batalyon Bantuan Infanteri Marinir (Yonif Mar).

    TNI AU: Danjen Kopasgat ditingkatkan menjadi Panglima Kopasgat, peresmian Kohanudnas, pembentukan 3 Komando Daerah TNI AU (Kodau), serta beberapa batalyon Parakopasgat dan Arhanud Pasgat.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Penertiban tanah terlantar ditujukan ke tanah HGU-HGB

    Anggota DPR: Penertiban tanah terlantar ditujukan ke tanah HGU-HGB

    Semestinya pemerintah fokus saja ke tanah selain hak milik. Sementara HGU, HGB, dan HP yang tidak difungsikan atau yang sudah mati masa berlakunya agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai aturan mengenai penertiban tanah terlantar semestinya hanya ditujukan kepada tanah yang masuk kategori hak guna bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), serta Hak Pengelolaan (HP), bukan tanah dengan surat hak milik (SHM).

    Khozin menyarankan agar pemerintah fokus pada tanah yang masuk kategori HGU, HGB, dan HP. Sementara tanah bersertifikat hak milik, sepenuhnya merupakan hak masyarakat.

    “Semestinya pemerintah fokus saja ke tanah selain hak milik. Sementara HGU, HGB, dan HP yang tidak difungsikan atau yang sudah mati masa berlakunya agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Khozin menanggapi ramainya meme dan parodi di media sosial soal ‘tanah terlantar diambil negara’ buntut pernyataan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    Menurut Khozin, kebijakan tanah terlantar memiliki persoalan yuridis dan praksis. Sebagaimana disebut dalam PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar mengatur mengenai kewajiban pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha serta pemegang hak pengelolaan.

    “Ada persoalan yuridis dari kebijakan tersebut, yakni soal obyek penertiban tanah terlantar, juga menyasar ke tanah hak milik yang terdapat di Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar,” ujarnya.

    Khozin pun berbicara dari sisi praksis mengenai kebijakan Menteri ATR/BPN yang dinilai juga tidak mudah dilakukan. Ia menyebut, tanah-tanah HGU yang terlantar hingga saat ini pemanfaatannya belum dioptimalkan pemerintah.

    “Jadi memang baiknya fokus saja pada HGU dan HGB, tidak menyasar tanah hak milik,” tegas Khozin.

    Lebih lanjut, Anggota Komisi di DPR yang mengurusi soal pertanahan dan agraria ini mengingatkan, hak kepemilikan atas tanah juga dilindungi oleh hukum. Sehingga, kata Khozin, tanah hak milik yang tak digunakan atau terlantar selama lebih dari dua tahun tidak serta merta bisa diambil pemerintah.

    “Hak kepemilikan atas tanah dilindungi oleh hukum,” ungkap Legislator dari Dapil Jawa Timur IV itu.

    Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa tanah yang menganggur atau tidak memiliki aktivitas selama dua tahun maka akan diambil alih oleh negara.

    Ia mengatakan, pada dasarnya seluruh tanah di Indonesia adalah milik negara, sedangkan masyarakat hanya diberikan status kepemilikan atas tanah saja sehingga bisa diambil alih negara jika tidak dipergunakan.

    Khozin juga menyayangkan ucapan Menteri ATR/BPN soal tanah hak milik yang juga bakal disasar pemerintah jika tak pasang patok tanda batas, bahkan menyinggung soal leluhur apakah bisa membuat tanah. Ia lantas meminta pejabat publik untuk mengeluarkan narasi yang mengedukasi publik.

    “Mohon kepada menteri ATR/BPN sekiranya ambil angle narasi yang lebih edukatif dan solutif, jangan buat narasi yang berpotensi provokatif ke publik,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panglima TNI tunjuk tiga komandan pasukan elit TNI jadi panglima korps

    Panglima TNI tunjuk tiga komandan pasukan elit TNI jadi panglima korps

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk tiga komandan pasukan elit TNI menjadi panglima korps sesuai keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025.

    Dalam surat keputusan tersebut, disebutkan Mayjen TNI Djon Afriandi yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD kini ditunjuk sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus).

    Selain itu, Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Marinir (Dankormar) kini ditunjuk menjadi Panglima Korps Marinir (Pangkormar)

    Yang terakhir yakni Marsekal Muda (Marsda) Deny Muis yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) ditunjuk panglima menjadi Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat).

    Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi membenarkan adanya surat keputusan Panglima TNI itu.

    Dengan adanya peningkatan status jabatan itu, diperkirakan seluruh komandan pasukan elit itu yang sebelumnya menjabat sebagai bintang dua akan menerima kenaikan pangkat menjadi bintang tiga.

    Namun demikian, belum dapat dipastikan kapan prosesi kenaikan pangkat itu akan berlangsung.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menjadikan Panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Panglima Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara sebagai perwira tinggi TNI bintang tiga.

    Kebijakan itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta, pada tanggal 5 Agustus 2025.

    Dalam Perpres Nomor 84/2025 itu, yang salinannya diterima oleh ANTARA di Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo juga mengubah penamaan pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat yang semula disebut “komandan jenderal” dengan pangkat bintang dua menjadi “panglima” dengan pangkat bintang tiga. Ketentuan itu termuat dalam Pasal 59A ayat (2), Pasal 59B ayat (2), dan Pasal 59C ayat (3), serta bagian lampiran Perpres No. 84/2025.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendata 80 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia atau 409 dari 514 sudah membentuk satuan tugas (satgas) daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Kami Kemendagri merekap daerah-daerah yang sudah terbentuk satgas atau belum, total semua dari 514 kabupaten/kota, ada 409 yang baru terbentuk,” kata Tito.

    Ia dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat, mengatakan bahkan masih terdapat empat provinsi yang belum membentuk satgas di tingkat provinsi, sehingga belum membentuk satgas tingkat kabupaten/kota.

    “Provinsi semua sudah kecuali empat provinsi yang belum membentuk satgas, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan,” ucap Mendagri di hadapan Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan dan gubernur/wakil gubernur seluruh Indonesia yang hadir di Kantor Gubernur Bali.

    Sebagai bentuk apresiasinya, Tito Karnavian menyebut satu per satu provinsi, dimana 21 provinsi sudah 100 persen kabupaten/kotanya terbentuk satuan tugas.

    Provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Provinsi Papua, NTB, dan Bali.

    Sementara Mendagri menyebut provinsi lainnya masih memiliki ‘hutang’ dalam membentuk satgas daerah, beberapa diantaranya seperti Jawa Tengah yang kurang 10 kabupaten/kota, Kalimantan Timur kurang dua, Sumatera Utara kurang sembilan, Jawa Barat kurang empat, Sulawesi Selatan kurang 10, dan lainnya.

    “Kalau Papua Barat Daya provinsinya sudah tapi kabupatennya semua belum sama sekali, Papua Tengah baru Mimika saja, Papua Selatan 100 persen belum terbentuk sama sekali, Papua Barat juga 100 persen belum, Papua Pegunungan juga belum terbentuk,” ujar Mendagri.

    Mantan Kapolri itu meminta kepala daerah tingkat provinsi segera membentuk satgas daerah dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota-nya, sebab gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

    Pada program Kopdes Merah Putih ini, pemerintah pusat tak ingin membiarkan koperasi berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.

    “Dikejar ini buat yang belum-belum karena ini kendaraan yang penting untuk menggerakkan koperasi, sekarang tahap operasional, peran satgas ini, kunci kekuatan pemerintah pusat ada di ibu bapak (kepala daerah),” ujar Mendagri.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran

    Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas acara Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meneken aturan baru tentang pelaksanaan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025.

    Pemerintah telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun ini sebagaimana arahan Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Kebijakan ini direncanakan berlanjut pada tahun anggaran 2026. Maka, perlu ada aturan untuk mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi anggaran.

    “Bahwa untuk pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu mengambil langkah-langkah pelaksanaan efisiensi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tetap memperhatikan prioritas penganggaran berdasarkan arahan Presiden,” demikian bunyi pertimbangan PMK 56/2025 di Jakarta, Jumat.

    Dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa efisiensi anggaran itu dilakukan terhadap belanja kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD).

    Hasil efisiensi anggaran utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara.

    Jenis belanja yang menjadi sasaran efisiensi meliputi belanja barang, belanja modal, atau belanja lainnya sesuai arahan presiden. Sedangkan dari jenis barang, efisiensi dilakukan terhadap:

    Alat tulis kantor
    Kegiatan seremonial
    Rapat, seminar, dan sejenisnya
    Kajian dan analisis
    Diklat dan bimtek
    Honor output kegiatan dan jasa profesi
    Percetakan dan souvenir
    Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan
    Lisensi aplikasi
    Jasa konsultan
    Bantuan pemerintah
    Pemeliharaan dan perawatan
    Perjalanan dinas
    Peralatan dan mesin
    Infrastruktur

    Sumber efisiensi anggaran diutamakan yang berasal dari rupiah murni. Bila kebutuhan efisiensi belum terpenuhi dari rupiah murni, maka efisiensi bisa dilakukan terhadap anggaran yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping, PNBP badan layanan umum (BLU), dan surat berharga syariah negara (SBSN).

    PMK 56/2025 menegaskan bahwa penyesuaian jenis belanja harus dengan tetap memastikan anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional kantor, pelaksanaan tugas dan fungsi dasar, dan pelayanan publik tetap terpenuhi.

    Selain itu, penyesuaian efisiensi belanja juga diminta untuk menghindari pengurangan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN), kecuali karena berakhirnya kontrak atau hasil evaluasi kerja pegawai yang bersangkutan.

    Sedangkan untuk TKD, Pasal 17 PMK 5/2025 menyebutkan efisiensi dilakukan terhadap infrastruktur atau yang diperkirakan untuk infrastruktur, pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah, transfer yang belum dilakukan perincian alokasi per daerah, transfer yang tidak digunakan untuk layanan pendidikan dan kesehatan, serta transfer lain yang ditentukan.

    TKD yang menjadi anggaran efisiensi dilakukan pencadangan dan tidak disalurkan ke daerah, kecuali ada arahan dari presiden.

    Rincian alokasi TKD dilakukan per provinsi/kabupaten/kota dan/atau per bidang oleh menteri keuangan.

    Sumber : Antara

  • Panglima TNI tunjuk enam pati untuk pimpin Kodam baru

    Panglima TNI tunjuk enam pati untuk pimpin Kodam baru

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk enam perwira tinggi TNI AD untuk memimpin enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru.

    Penunjukan enam pejabat itu dilakukan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025.

    Berikut enam nama pejabat TNI beserta jabatan yang akan diemban.

    1.Pangdam XIX/ Tuanku Tambusai dijabat oleh Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo.

    2. Pangdam XX/ Tuanku Imam Bonjol dijabat Mayjen TNI Arief Gajah Mada.

    3. Pangdam XXI/ Radin Inten dijabat Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

    4. Pangdam XXII/ Tambun Bungai dijabat Mayjen TNI Zainul Arifin

    5. Pangdam XXIII/ Palaka Wira dijabat Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar

    6. Pangdam XXIV/ Mandala dijabat Mayjen TNI Lucky Avianto.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi pun membenarkan adanya penunjukan jabatan tersebut.

    Namun demikian, dia enggan berkomentar tentang jabatan baru yang akan dia emban. Dia juga tidak menjelaskan secara rinci kapan pelantikan dan serah terima jabatan akan berlangsung.

    Diperkirakan enam kodam baru itu akan disahkan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/8).

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.