Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Turki luncurkan pameran seni peringati 75 tahun hubungan Turki-RI

    Turki luncurkan pameran seni peringati 75 tahun hubungan Turki-RI

    Kuasa Usaha Konselor Kedubes Turki di Jakarta Resat Ugur Karacan selama pameran seni lukis Turki Wisdom of Thread yang digelar di Museum Hadiprana Jakarta, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/Katriana)

    Turki luncurkan pameran seni peringati 75 tahun hubungan Turki-RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 06:13 WIB

    Elshinta.com – Kedutaan Besar (Kedubes) Turki di Jakarta meluncurkan pameran seni lukis Wisdom of Thread dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Turki dan Indonesia.

    “Acara ini penting karena tahun ini adalah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kita dengan Indonesia,” kata Kuasa Usaha Konselor Kedubes Turki di Jakarta Resat Ugur Karacan selama pameran di Museum Hadiprana Jakarta, Jumat.

    Pameran yang akan berlangsung selama satu pekan itu menampilkan sejumlah lukisan karya seniman Turki Ibrahim Eraslan.

    Lukisan-lukisan tersebut pada dasarnya menggunakan teknik akrilik pada karpet serta menggabungkan teknik tradisional sekaligus modern dalam satu karya seninya.

    Karacan menilai pameran tersebut penting karena merupakan bagian dari peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Turki dan Indonesia.

    Melalui pameran tersebut, dia berharap hubungan kedua negara akan terus berkembang di berbagai bidang, baik politik, ekonomi dan juga budaya.

    “Ini adalah contoh yang sangat baik dalam hubungan kita di bidang budaya yang semakin berkembang dan meluas. Kami ingin lebih banyak berkoordinasi dan bekerja sama dengan Indonesia di bidang ini. Karena kami yakin budaya kita sebenarnya sangat dekat,” kata Karacan.

    “Meskipun jarak antara negara kita sangat jauh, tapi budaya kita sangat dekat satu sama lain, baik secara historis maupun saat ini. Oleh karena itu, kami ingin berkembang di masa depan,” katanya menambahkan.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, seniman Turki Ibrahim Eraslan mengatakan bahwa karya seni lukisan yang dihadirkan dalam pameran tersebut memperlihatkan para perempuan Turki di masa lalu yang kerap mengalami penderitaan dan kesedihan.

    “Semua pengalaman itu, kesedihan itu kalian bisa melihatnya dan bisa membacanya dari raut wajah mereka,” kata Eraslan.

    Melalui lukisan-lukisan tersebut, sang seniman ingin menggambarkan kesedihan yang dialami oleh para perempuan Turki sekaligus menunjukkan perjuangan yang telah lakukan untuk mengatasi penderitaan dan kesedihan tersebut.

    “Saya ingin menunjukkan bahwa para perempuan ini mengalami kesedihan mendalam, dan perjuangan dan kesedihan ini membuat wajah mereka terlihat sangat lelah.

    “Jadi, pada akhirnya saya mohon untuk tidak membuat lelah ibu kita. Semua gambar-gambar ini karena saya juga lahir dari seorang perempuan, dan Ibu saya juga mengalami banyak kesedihan selama hidupnya,” kata dia.

    Pada akhirnya, dia berharap para perempuan di masa depan bisa hidup lebih bahagia lagi.

    Sumber : Antara

  • Panglima tunjuk Andyawan Martono jadi Pangkohanudnas

    Panglima tunjuk Andyawan Martono jadi Pangkohanudnas

    Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdya TNI Andyawan Martono Putra (kiri) bertemu dengan Atase Udara (Atud) Australia Group Captain Ben Cullen (kanan) di Mabesau, Jakarta, Senin (10/3/2025). (ANTARA/Ho-Humas TNI AU)

    Panglima tunjuk Andyawan Martono jadi Pangkohanudnas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:10 WIB

    Elshinta.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Marsekal Madya (Marsdya) TNI Andyawan Martono Putra menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas).

    Penunjukan Andyawan itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025.

    Sebelumnya, perwira TNI AU berpangkat bintang tiga itu sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AU (Waksau) dan terakhir menjadi Staf Khusus KSAU.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi membenarkan adanya rotasi jabatan tersebut.

    Namun Kristomei belum bisa memastikan kapan serah terima jabatan ataupun pelantikan akan berlangsung.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No. 84/2025, mengaktifkan kembali Kohanudnas yang sebelumnya dilebur dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022.

    Dalam Perpres tersebut, aturan mengenai Kohanudnas dapat ditemukan dalam Pasal 55A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

    Terkait ruang lingkup tugasnya, Kohanudnas bertugas menyelenggarakan pertahanan keamanan terpadu atas ruang udara nasional secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Komando Utama Operasi (Kotama Ops) lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari NKRI, dan melaksanakan siaga operasi untuk unsur-unsur pertahanan udara dalam jajarannya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

    Sementara itu, Komando Operasi Udara Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan matra udara sesuai dengan kebijakan Panglima dan penegakan hukum serta menjaga keamanan di ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sumber : Antara

  • Komisi I DPR kecam keras rencana Israel kuasai Gaza

    Komisi I DPR kecam keras rencana Israel kuasai Gaza

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/aa.

    Komisi I DPR kecam keras rencana Israel kuasai Gaza
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:28 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menyatakan kecaman keras atas rencana Israel menguasai Kota Gaza dengan mengevakuasi semua penduduk ke kamp-kamp pusat untuk kemudian melakukan penguasaan total Kota Gaza.

    Dia menyebut rencana penguasaan Gaza akan sangat membahayakan keselamatan warga sipil yang saat ini kondisinya sudah sangat berat. Hal itu menunjukkan betapa kejinya Israel.

    “Mereka berdalih ingin melumpuhkan Hamas dan gerakan perlawanan lainnya padahal maksud sesungguhnya adalah menguasai wilayah Gaza dan mengusir serta membunuh warga sipil sampai tidak ada lagi yang tersisa. Jika rencana ini jadi dilaksanakan, akan sangat berisiko dengan semakin banyak korban sipil,” kata Sukamta di Jakarta, Jumat (8/8).

    Dia menyebut rencana Israel kuasai Kota Gaza juga menunjukkan Pemerintahan Netanyahu tidak punya itikad baik untuk gencatan senjata.

    Selama ini, menurut dia, Israel dan Amerika Serikat menuduh Hamas sebagai sebab belum tercapainya perundingan gencatan senjata, padahal sangat jelas yang jadi penyebabnya adalah Israel.

    “Israel hingga detik ini masih bernafsu untuk kuasai Gaza dan melakukan genosida,” katanya.

    Menurut dia, rencana Israel ini tentu akan sangat menghambat upaya gencatan senjata. Oleh sebab itu, dia berharap dunia Internasional tidak tinggal diam atas rencana tersebut.

    Deklarasi New York belum lama ini, kata dia, sudah menunjukkan dukungan internasional yang semakin kuat untuk segera menghentikan kekejian Israel.

    “Saya berharap negara-negara yang tergabung dalam deklarasi tersebut utamanya Inggris, Prancis dan Kanada bisa turut mendesak dihentikannya rencana Israel tersebut. Karena jelas akan bahayakan rencana two state solution,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo dan tokoh penting Kadin bertemu dua jam di Hambalang

    Presiden Prabowo dan tokoh penting Kadin bertemu dua jam di Hambalang

    Tangkapan layar – Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pengurus Kadin sei-Indonesia berfoto di kediaman di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025). ANTARA/HO-Kadin

    Presiden Prabowo dan tokoh penting Kadin bertemu dua jam di Hambalang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 22:09 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan selama dua jam dengan sejumlah tokoh penting Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) beserta perwakilan anggotanya dari 38 provinsi di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/8).

    Dalam pertemuan tertutup di kediaman Presiden Prabowo, tepatnya di Pendopo Garuda Yaksa, itu, hadir Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie beserta sederet ketua umum terdahulu, seperti Arsjad Rasjid, Suryo Bambang Sulisto, hingga Adi Putra Tahir.

    “Alhamdulillah, baru selesai dengan Pak Prabowo. Tadi beliau baik sekali, dari jam 16.00 sampai 18.00 WIB diberikan waktu kepada Kadin,” kata Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie melalui akun media sosialnya sesuai bertemu Presiden Prabowo di Hambalang.

    Ia mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas pertemuan Presiden Prabowo dengan perwakilan Kadin dari 38 provinsi, berikut 25 perwakilan asosiasi.

    Menariknya, kata Anindya, kehadiran para tokoh penting dunia usaha yang pernah menjabat sebagai ketua umum Kadin menunjukkan kekompakan dalam mendukung arah strategis Kadin ke depan.

    “Artinya, Kadin ini komplit dan kompak. Bahkan pengusaha-pengusaha besar juga hadir, menyatakan bahwa Kadin itu solid, kompak, dan juga bermitra strategis dengan pemerintah,” katanya.

    Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai, namun produktif itu, juga diselingi dengan jamuan makan dari tuan rumah.

    “Terima kasih Bapak Prabowo, kita dikasih makan enak. Ada yang dapat soto, ada yang dapat bakso, juga makanan prasmanan,” katanya.

    Usai pertemuan, rombongan Kadin langsung bertolak ke Magelang, Jawa Tengah, menggunakan pesawat Hercules untuk mengikuti agenda retret yang bergulir hingga 10 Agustus 2025.

    “Insyaallah selamat sampai tujuan,” kata Anindya.

    Kadin dalam keterangan resminya menyatakan bahwa Retret Kadin Indonesia 2025 menjadi ajang mempersatukan para pelaku usaha nasional untuk memperkuat semangat gotong royong dan menyatukan visi membangun ekonomi bangsa.

    Mengusung semangat “Indonesia Incorporated”, Kadin menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

    Dari Magelang, organisasi para pelaku usaha ini menyampaikan pesan kuat bahwa dunia usaha bersatu, bergerak, dan siap mengambil peran aktif mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Sumber : Antara

  • Prabowo beri arahan dan lepas keberangkatan retret anggota KADIN

    Prabowo beri arahan dan lepas keberangkatan retret anggota KADIN

    Presiden Prabowo Subianto saat melangsungkan pertemuan dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di kediamannya, kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden)

    Prabowo beri arahan dan lepas keberangkatan retret anggota KADIN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 22:59 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan sekaligus melepas keberangkatan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menuju kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah, pada 8 hingga 10 Agustus 2025.

    Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (8/8) malam, menginformasikan bahwa pertemuan yang berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini dihadiri sekitar 230 anggota KADIN yang terdiri atas pengurus pusat dan ketua pengurus provinsi dari seluruh Indonesia.

    “Atas undangan Ketua Umum KADIN, Presiden Prabowo memberikan arahan sekaligus melepas keberangkatan peserta retret tersebut,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Ia mengatakan bahwa para peserta dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

    Dalam keterangannya, Seskab Teddy juga menjelaskan tujuan pelaksanaan retret pengurus KADIN.

    “Retret tersebut diselenggarakan untuk membentuk disiplin, nasionalisme, ketekunan, pengetahuan serta wawasan kebangsaan kepada para peserta yang merupakan pimpinan dan pemegang usaha industri swasta yang bergerak di berbagai bidang,” katanya.

    Kegiatan ini juga diharapkan Teddy menjadi momentum penguatan komitmen antara pemerintah dan pelaku usaha untuk bersinergi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global.

    Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sumber : Antara

  • Mendagri minta kepala daerah buat kebijakan pro rakyat

    Mendagri minta kepala daerah buat kebijakan pro rakyat

    Mendagri Tito Karnavian minta kepala daerah buat kebijakan pro rakyat sikapi kebijakan Bupati Pati di Denpasar, Jumat 8/8/2025. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

    Mendagri minta kepala daerah buat kebijakan pro rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah dalam membuat kebijakan mempertimbangkan aspek sosial agar lebih pro rakyat.

    Hal ini disampaikan Tito di Denpasar, Jumat (8/8), menyikapi kejadian di Pati, Jawa Tengah, dimana Bupati Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen yang menurutnya tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

    “Saya minta kepala daerah lain dalam membuat kebijakan-kebijakan jangan hanya melihat aspek normatif hukum, tapi juga mempertimbangkan aspek sosial, dampaknya ke masyarakat gimana,” kata dia.

    Diketahui kenaikan pajak yang ditujukan untuk pembangunan di daerah tersebut akhirnya dibatalkan, namun Sadewo mengatakan pembatalan kenaikan pajak berimbas pada ditundanya sejumlah pembangunan.

    Mendagri Tito kemudian mengingatkan kepala daerah lain bahwa meskipun retribusi yang hendak dipungut digunakan untuk mendukung pendapatan asli daerah, tidak berarti menyamaratakan kemampuan masyarakat di dalamnya.

    “Jangan disamaratakan, ada masyarakat yang mampu, ada juga yang tidak mampu, kenaikan Rp10.000-Rp15.000 itu berarti bagi masyarakat yang tidak mampu,” ujarnya.

    “Jadi, saya minta mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya tolong lah dalam membuat kebijakan itu betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek sosial kemampuan masyarakat,” sambungnya.

    Mantan Kapolri itu mengingatkan bahwa saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pemerintah sedang gencar menjalankan program-program pro rakyat, sehingga semestinya kepala daerah juga melakukan yang sama.

    “Bapak Presiden kita lihat, hari ini rapat koperasi desa ini, lalu makan bergizi gratis, sekolah rakyat, itu semua program menunjukkan pemimpin kita pro rakyat, jangan kita membuat kebijakan yang kemudian membuat rakyat semakin sulit,” kata Tito Karnavian.

    Terhadap Bupati Pati sendiri, sebelum akhirnya siang tadi kebijakan kenaikan pajak itu dicabut, Kemendagri sudah sempat turun mencari tahu substansi dari kebijakan yang dibuat.

    Mendagri Tito juga sudah berpesan ke Bupati Pati agar dalam membuat kebijakan betul-betul mempertimbangkan kemampuan rakyat, bukan justru membebani, seperti bagaimana pemerintah pusat membuat kebijakan-kebijakan saat ini.

    Setelah ini Tito berharap masyarakat Pati tenang dan kembali melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti biasa, sang bupati pun sudah memastikan akan mengevaluasi diri.

    “Setelah dicabut otomatis saya berharap masyarakat juga tenang, kemudian bekerja seperti biasa dan saya kira pak bupatinya juga sudah mempertimbangkan semua masukan, mari kita bekerja sama lagi,” ujar Mendagri.

    Sumber : Antara

  • Politikus Golkar minta pihak yang hembuskan isu munaslub tampakkan muka

    Politikus Golkar minta pihak yang hembuskan isu munaslub tampakkan muka

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI yang juga politikus senior Partai Golkar Melchias Markus Mekeng meminta pihak-pihak yang menghembuskan isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di tubuh partainya untuk menampakkan muka ke publik.

    “Kalau yang ingin munaslub, harus munculkan mukanya dong. Kalau mau berpolitik yang sehat ya, muncul mukanya. Siapa yang mau munaslub dan harus dijelaskan kenapa mesti ada munaslub,” kata Mekeng di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia menepis isu adanya rencana munaslub Partai Golkar lantaran isu tersebut bergulir di publik tanpa sumber yang jelas.

    Mekeng mengatakan isu munaslub sebagai sebuah hoaks. “Ini kan kalau kita baca di media kan hanya isu-isunya, tapi sumbernya dari mana kan tidak pernah jelas. Jadi, menurut hemat saya, itu berita hoaks,” ujarnya.

    Sebaliknya, dia menegaskan soliditas partainya di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar.

    “Kami di Partai Golkar, di bawah kepemimpinan Pak Bahlil, kami tenang-tenang saja,” tuturnya.

    Bahkan, kata dia, Bahlil justru aktif melakukan konsolidasi ke daerah melalui musyawarah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten.

    Meski demikian, Mekeng menampik kegiatan tersebut merupakan manuver politik yang dilakukan Bahlil, menyusul munculnya isu Munaslub, sebab hal tersebut memang merupakan agenda rutin partainya.

    “Pak Bahlil boleh dibilang tiap minggu melakukan road show ke daerah, melakukan musda di provinsi dan setelah itu konsolidasi tingkat kabupaten,” katanya.

    Dia melanjutkan, “Itu kan agenda partai. Setelah dilatih, pemimpin harus melakukan konsolidasi.”

    Mekeng juga menepis adanya pergantian kepengurusan di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar sebagai bentuk dari persiapan akan adanya munaslub.

    “Itu kan (rotasi) mekanisme di bawah. Kalau memang sudah dua kali kan tidak boleh lagi, harus ganti,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

    Selain itu, Bahlil menampik isu adanya keretakan di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut. “Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/8).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Surya Paloh: NasDem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: NasDem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh (empat kiri), didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (enam kiri) serta jajaran pengurus DPP Nasdem memutar kemudi kapal saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasional Demokrat di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/M Darwin Fatir)

    Surya Paloh: NasDem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 23:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menyatakan tetap mendukung Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan program pemerintahannya, namun tetap kritis.

    “Dukungan kita kepada pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekedar lips service (pernyataan dukungan, pujian). Secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati, kita ingin memberikan dukungan penuh,” paparnya saat Rakernas I NasDem di  Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8).

    Ia menekankan dukungan kepada pemerintah tersebut harus dilandasi fakta objektif serta niat tulus membangun bangsa. Kendati demikian, NasDem tidak akan segan mengapresiasi Langkah pemerintah yang dinilai tepat, namun akan bersuara kritis bila kebijakan itu tidak tepat.

    “Kalau yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik. Jalankan dan teruskan bapak Presiden. Tapi, yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar kita perbaiki bersama,” tuturnya menegaskan.

    Menurut politisi senior ini, sikap seperti itu merupakan bentuk kemandirian berpikir, yakni dukungan yang tidak membutakan akal sehat, namun tetap menjunjung objektivitas demi kepentingan rakyat.

    Rakernas Partai NasDem tahun ini menjadi panggung konsolidasi kekuatan internal dan pernyataan politik yang menegaskan posisi partai sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, namun tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol yang sehat.

    Meski perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran sudah 10 bulan, dukungan partai diberikan, tetapi tetap berpegang pada fakta objektif serta dapat memberikan kritik secara konstruktif bila itu diperlukan.

    Paloh kembali menekankan, partai politik punya hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh institusi lain di luar partai politik. ” Kita bisa memilih Presiden, Bupati, Wali Kota, hingga membuat undang-undang, bahkan termasuk yang terbaru soal KPK,” ujarnya di hadapan ribuan kader NasDem.

    Walau demikian, disamping hak-hak dimiliki parpol, melekat pula kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya dalam proses pendidikan politik berkelanjutan dari waktu ke waktu demi membangun kesadaran demokrasi publik

    Selain itu, parpol harus hadir memberikan keteladanan dan mampu memberikan kontribusi aktif di tengah interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat.

    Rakernas I Partai NasDem kali ini dipusatkan di Kota Makassar mengangkat tema ‘Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa’ sebagai komitmen partai agar terus mendukung program pemerintah yang strategis demi kemajuan Indonesia.

    Ketua DPW Partai NasDem Sulsel Rusdi Masse pada kesempatan itu menyampaikan laporan, kegiatan ini dihadiri 5.000 peserta yang datang dari berbagai daerah se-Indonesia termasuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota, kepala daerah dan undangan terhormat lainnya.

    Hadir pula dalam Rakernas tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi Masse, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, majelis tinggi partai, serta majelis pertimbangan, jajaran pengurus DPP NasDem dan ribuan kader lainnya.

    Sumber : Antara

  • Mendagri mulai siapkan plt Bupati Kolaka Timur setelah bupati kena OTT

    Mendagri mulai siapkan plt Bupati Kolaka Timur setelah bupati kena OTT

    Saya sudah koordinasi dengan Pak Gubernur (Sulawesi Tenggara) Pak Andi untuk segera (menyiapkan) kalau memang nanti ditahan atau tidak

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mulai berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka untuk menyiapkan pelaksana tugas (plt) Bupati Kolaka Timur.

    Mendagri Tito menyampaikan ini usai Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat, menyikapi Bupati Abdul Azis yang terkena operasi tangkap tangan KPK.

    “Saya sudah koordinasi dengan Pak Gubernur (Sulawesi Tenggara) Pak Andi untuk segera (menyiapkan) kalau memang nanti ditahan atau tidak,” kata dia.

    “Kalau tidak ditahan yang bersangkutan tetap bekerja, tapi kalau ditahan, akan dikeluarkan surat dari gubernur dan dari saya juga akan menyampaikan agar wakilnya menjadi plt,” sambung Tito Karnavian.

    Hingga saat ini Mendagri mengatakan masih ingin melihat proses hukum yang berjalan, namun dipastikan jika Bupati Kolaka Timur dinyatakan bersalah maka Yosep Sahaka akan menggantikan posisinya.

    Terhadap OTT KPK yang menjerat Abdul Azis, Tito mengaku sudah memonitor bergulirnya kasus ini.

    Jika ditemukan bersalah, ia menyayangkan artinya masih terdapat kepala daerah yang melakukan pelanggaran padahal berulang kali dalam setiap kesempatan Kemendagri sudah memberikan pengarahan.

    “Sudah berkali-kali dalam banyak kesempatan sudah, langkah-langkah pencegahan sudah kita lakukan termasuk diantaranya kegiatan-kegiatan penjelasan, pengarahan, pembuatan sistem monitoring center bersama KPN, tapi kadang-kadang ada saja oknum yang melakukan pelanggaran ujarnya.

    Bupati Kolaka Timur Abdul Azis sendiri ditangkap KPK usai mengikuti Rakernas NasDem di Makassar.

    Pada pukul 16.23 WIB sore tadi, bupati yang diusut berkaitan dengan kasus dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan atau peningkatan kualitas rumah sakit itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Berdasarkan laporan pewarta di lapangan, Abdul Azis turun dari mobil berwarna hitam dengan wajah yang tertutup masker hitam dengan topi putih sambil membawa koper berwarna hitam.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Wakil Panglima, Mabes TNI: Tunggu pelantikan pada 10 Agustus

    Soal Wakil Panglima, Mabes TNI: Tunggu pelantikan pada 10 Agustus

    Bandung Barat (ANTARA) – Markas Besar TNI masih merahasiakan nama Wakil Panglima TNI yang rencananya dilantik Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, pada 10 Agustus 2025.

    “Untuk siapa yang akan jadi (Wakil Panglima TNI), kita tunggu tanggal 10 (Agustus), dilantik langsung oleh Presiden,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi kepada awak media di Batujajar, Bandung Barat, Jumat.

    Kristomei menjelaskan bahwa kepastian siapa pejabat Wakil Panglima TNI akan diketahui saat pelantikan berlangsung dan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025, yang menggantikan Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Perpres itu mengatur struktur dan jenjang kepangkatan di tubuh TNI secara lebih rinci, termasuk pengisian posisi Wakil Panglima TNI yang kini wajib dijabat perwira tinggi bintang empat.

    “Jabatan Wakil Panglima itu akan diisi sesuai dengan Perpres Nomor 84 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, jabatan ini harus diisi oleh perwira tinggi bintang empat,” kata Kristomei.

    Perpres terbaru ini juga membawa sejumlah perubahan dalam struktur organisasi TNI, termasuk peningkatan kepangkatan di beberapa posisi strategis. Misalnya, jabatan Asisten Operasi Panglima TNI yang sebelumnya berpangkat bintang dua, kini menjadi bintang tiga.

    “Di Perpres itu, misalnya disebutkan Asisten Operasi Panglima TNI kini membawahi kepala biro dan wakil asisten operasi, yang semuanya menyesuaikan kepangkatannya,” tambah Kapuspen.

    Selain pelantikan Wakil Panglima TNI, agenda Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada 10 Agustus 2025 juga diisi dengan penyematan pangkat kehormatan dan bintang sakti kepada para prajurit TNI atau purnawirawan yang dinilai berdedikasi tinggi ketika melaksanakan tugas.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.