Jenis Media: Politik

  • Berkolaborasi kibarkan bendera raksasa, jaga Indonesia di ujung utara

    Berkolaborasi kibarkan bendera raksasa, jaga Indonesia di ujung utara

    Pengibaran bendera di permukaan Laut di Pulau Laut pada Rabu (6/8/2025) oleh Basarnas Natuna, dan beberapa Instansi lainnya. ANTARA/Muhamad Nurman

    Berkolaborasi kibarkan bendera raksasa, jaga Indonesia di ujung utara
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Pada Rabu sore, 6 Agustus 2025, di ujung utara Indonesia, belasan personel gabungan dari Basarnas Natuna, TNI dan Polri, hingga Kejaksaan Negeri melakukan sebuah prosesi sederhana, namun sarat makna.

    Dengan menggunakan life jacket, mereka terjun satu per satu dari tepi kiri pelabuhan ke perairan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, untuk mengibarkan bendera Merah Putih raksasa sepanjang 30 meter. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian memeriahkan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.

    Di atas pelabuhan, puluhan peserta lainnya berdiri menyaksikan proses itu, dengan menggunakan pakaian lengkap, sesuai instansi masing-masing.

    Setelah bendera lurus berkibar, semua yang hadir di atas pelabuhan memberikan hormat, beberapa mata terlihat berkaca, mungkin terharu atau merasa bangga bisa mengikuti kegiatan itu.

    Tidak hanya di atas permukaan air, tepat di sebelah kanan pelabuhan, bendera dengan ukuran sepanjang 12 meter dikibarkan di atas Kapal Negara Sasikirana 245.

    Bendera itu berkibar dengan gagah di atas kapal, seperti merasa bangga melihat rakyat Indonesia tidak melupakan perjuangan para pahlawan yang mengantarkan Indonesia merdeka.

    Perjuangan

    Jika pahlawan berjuang merebut kemerdekaan, Basarnas dan instansi lainnya juga berjuang mengibarkan bendera di Perairan Pulau Laut.

    Perjuangan itu dimulai sejak Rabu pagi pada tanggal yang sama. Dengan menggunakan KN Sasikirana 245, kapal milik Basarnas yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan dalam pencarian dan penyelamatan di laut, mereka bergerak dari pelabuhan Ranai di Ibu Kota Kabupaten Natuna.

    Empat jam mereka mengarungi Laut Natuna. Bukan perjalanan yang mudah. Sesekali alunan gelombang menghantam lambung kapal, membuatnya bergoyang keras. Beberapa penumpang ada yang berpegangan erat, sementara yang lain diam dalam doa, namun ada juga yang tetap santai sambil melontarkan candaan untuk mengubah suasana agar menjadi gembira.

    Pengibaran bendera di atas KN Sasikiran 245 yang bersandar di Pelabuhan Pulau Laut pada Rabu (6/8/2025) oleh Basarnas Natuna. ANTARA/Muhamad Nurman

    Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) atau Basarnas Natuna Abdul Rahman menyatakan, selain pengibaran bendera, tim itu juga melaksanakan kegiatan lainnya di Pulau Laut, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, penyuluhan hukum, keselamatan, penuluhan mengenai PLN dan hal lainnya.

    Pulau Sekatung

    Pada esok harinya, Kamis (7/8) pagi menjelang siang, peserta gabungan ini berangkat menggunakan pompong nelayan ke Pulau Sekatung, yang merupakan Pulau Terdepan benteng negara kita di bagian utara.

    Meski kondisi Matahari panas menyengat, para peserta yang di dalamnya juga terdapat anak-anak, tidak merasa penat, padahal kegiatan di pada pagi hari cukup padat, mulai penyuluhan hukum kepada perangkat desa oleh Kejaksaan Negeri, hingga penyuluhan tentang pentingnya keselamatan kerja dan alat komunikasi oleh Basarnas.

    Dalam perjalanan, ombak juga menggoyangkan pompong nelayan, namun semangat peserta tidak surut.

    Sesampai di pulau kecil yang tenang itu, mendadak riuh oleh semangat mereka. Tidak menunggu lama setelah tiba dan berkomunikasi dengan prajurit penjaga perbatasan, bendera Merah Putih yang sama, yakni 30 meter dibentang di pesisir pantai Pulau Sekatung.

    Kegiatan itu bukan hanya seremoni. Ini adalah bentuk nyata dari menanamkan dan menularkan jiwa patriotisme, terutama kepada generasi muda dan masyarakat di perbatasan.

    Ketika kota-kota besar merayakan kemerdekaan dengan pesta dan konser, di ujung negeri ini, anak-anak melihat megah dan gagahnya bendera kita berkibar di tengah ombak dan angin.

    Dan di sana, mereka belajar arti cinta Tanah Air. Bahwa Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tanah yang layak untuk diperjuangkan, walau hanya dengan sebuah bendera, di tengah laut, di ujung pulau yang sepi.

    Tidak pudar

    Bagi sebagian orang, mungkin ini hanya bendera. Bagi mereka yang mengangkatnya, menjaganya, dan mengibarkan di batas negeri, Merah Putih adalah harga diri. Ia adalah nyawa yang berkibar. Sebuah janji bahwa siapa pun, di mana pun, tidak akan dibiarkan sendiri oleh negaranya.

    Ketika bendera itu mengepak tertiup angin Laut Natuna, ada getaran yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah perasaan bahwa bangsa ini, meski luas dan beragam, disatukan oleh satu warna merah untuk keberanian dan putih untuk kesucian.

    Mereka yang berada di Pulau Laut dan Pulau Sekatung, telah menunjukkan bahwa di ujung negeri yang jauh pun, Merah Putih tetap berkibar. Menunjukkan bahwa jiwa nasionalisme tidak pernah luntur, tidak pernah mundur.

    Jika Basarnas mengibarkan bendera di perbatasan secara langsung, Polres Natuna melakukannya melalui perantara.

    Sedikitnya ada 80 bendera yang diberikan kepada nelayan yang kerap beroperasi di perbatasan. Tujuan pemberian agar bendera itu berkibar di perbatasan, terutama ketika mereka melakukan aktivitas di laut.

    Selain untuk nelayan, Polres Natuna, melalui polsek, juga memberikan bendera kepada pengendara roda dua dan masyarakat dari rumah ke rumah.

    Menurut Kasatpolairud Polres Natuna Ipda Guru Kinayan Sembiring pengibaran bendera di kapal nelayan bukan sekadar seremonial, melainkan penanda bahwa kita, anak bangsa, senantiasa membawa semangat merah putih dalam setiap langkah, termasuk saat melaut.

    Misi Polres adalah menghiasi rumah, jalan dan titik vital di Natuna dengan bendera Merah Putih dalam berbagai ukuran.

    Komunitas di Natuna juga turut melakukannya, mereka bergotong royong mengibarkan bendera di jalan-jalan menggunakan dana pribadi dan donatur yang ingin memeriahkan HUT ke-80 RI. Masyarakat dan kibaran Merah Putih menjadi penanda bahwa bagian terluar dari negeri ini tetap terjaga.

    Sumber : Antara

  • Papua Tengah luncurkan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih

    Papua Tengah luncurkan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih

    Penjabat Sekda Papua Tengah Silwanus Sumule (kanan) menyerahkan bendera merah putih kepada salah satu warga dalam kegiatan peluncuran pembagian Bendera Merah Putih di Nabire, Sabtu (9/8/2025) .ANTARA/HO-Humas Setda Pemprov Papua Tengah

    Papua Tengah luncurkan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 22:55 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meluncurkan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-80 RI.

    Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah Silwanus Sumule dalam siaran pers yang diterima Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan bendera merah putih bukan sekadar kain berwarna merah dan putih melainkan simbol kedaulatan, persatuan, dan pengorbanan para pahlawan.

    “Melalui gerakan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, semangat persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,” katanya.

    Menurut Sumule, gerakan ini bukan hanya milik pemerintah daerah tetapi seluruh rakyat sehingga pihaknya mengajak semua elemen masyarakat menjadikan momentum ini sebagai ajang mempererat persaudaraan.

    “Kemudian membangun kebersamaan dan memperkuat semangat gotong royong demi kemajuan Papua Tengah,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pihaknya mengingatkan bahwa peringatan HUT ke-80 RI menjadi momentum bersejarah untuk mewariskan semangat perjuangan kepada generasi muda di daerah ini di mana ini sejalan dengan visi menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kami juga mengajak seluruh masyarakat, instansi pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai pembangunan,” katanya lagi.

    Dia menambahkan menyambut HUT ke-80 RI pihaknya mengimbau kepada masyarakat setempat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, perkantoran, sekolah, pasar hingga ke perahu nelayan.

    “Biarlah warna merah putih berkibar di setiap sudut yang ada di Papua Tengah,” ujarnya.

    Sekadar untuk diketahui pembagian bendera merah putih dilakukan di depan rute Car Free Day yang dimulai dari Jalan Merdeka, Jalan Pepera hingga ke Bandara Lama Nabire, Sabtu (9/8).

    Sumber : Antara

  • Prabowo melawat ke Singapura hadiri Parade Hari Nasional 2025

    Prabowo melawat ke Singapura hadiri Parade Hari Nasional 2025

    Presiden RI Prabowo Subianto (tengah) saat hendak bertolak menuju Singapura, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (9/8/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Prabowo melawat ke Singapura hadiri Parade Hari Nasional 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 19:43 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Singapura, Sabtu, untuk menghadiri Parade Hari Nasional 2025.

    Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas bertolak menuju Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base (PLAB), Singapura, sekitar pukul 13.10 WIB.

    Tampak melepas keberangkatan Presiden Prabowo menuju Singapura, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto, Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi, serta Danrem 051 Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso.

    Kehadiran Presiden Prabowo menjadi bentuk penghormatan dan dukungan Indonesia atas peringatan hari kemerdekaan Singapura.

    Selain itu, kehadiran Presiden Prabowo juga menjadi simbol persahabatan yang kokoh antara Indonesia dan Singapura.

    Parade Hari Nasional 2025 dijadwalkan berlangsung di the Padang, Singapura, dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat yang tahun ini mengusung tema “Majulah Singapura”.

    Tema ini menandai 60 tahun perjalanan sebagai suatu bangsa dengan merefleksikan masa lalu untuk menatap masa depan dengan keberanian dan persatuan.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Singapura, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto.

    Sumber : Antara

  • Polri wujudkan Astacita Presiden lewat program Makan Bergizi Gratis

    Polri wujudkan Astacita Presiden lewat program Makan Bergizi Gratis

    Peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lapak Kampir di Kelurahan Kanigoro, Madiun, Jawa Timur, Jumat (8/8/2025) sore. ANTARA/HO-Polri

    Polri wujudkan Astacita Presiden lewat program Makan Bergizi Gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 14:31 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmen kuatnya dalam mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya peningkatan gizi anak bangsa, melalui akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Bukti konkretnya berupa peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lapak Kampir di Kelurahan Kanigoro, Madiun, Jawa Timur, Jumat (8/8) sore.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan SPPG merupakan bukti Polri hadir membangun masa depan bangsa.

    “Mari sukseskan program ini bersama demi generasi sehat yang akan memimpin Indonesia Emas 2045,” kata Komjen Pol. Dedi.

    Dia menuturkan program SPPG menjadi investasi nyata Polri untuk mempercepat pencegahan stunting atau tengkes dan mewujudkan ketahanan pangan serta sumber daya manusia (SDM) unggul, yang mencerminkan presisi Polri dalam mendukung cita-cita nasional.

    Dedi pun menekankan dua pilar utama keberhasilan program, yakni pertama, komitmen mutu tinggi melalui mekanisme security food test alias tes keamanan makanan, yang wajib dijalankan tim medis Polri (Pusdokkes, Bidokkes Polda, Urkes Polres) pada setiap produksi makanan.

    “Ini adalah pembeda SPPG Polri, setiap produksi makanan wajib melalui uji keamanan untuk menjamin standar higienis tertinggi, mencegah keracunan, dan memastikan gizi yang aman untuk penerima manfaat,” tuturnya.

    Kedua, kata Dedi, strategi kolaborasi pentahelix yang berkelanjutan melibatkan pemerintah (TNI, pemda, kementerian/lembaga); akademisi (ahli gizi, pangan, kesehatan); bisnis (UMKM, koperasi, kelompok tani); masyarakat (relawan, pengelola Yayasan Komunitas Bantu/YKB), serta media dalam diseminasi informasi.

    Dia mengatakan bahwa pendekatan holistik tersebut dirancang untuk memutus rantai tengkes melalui intervensi gizi tepat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Di sisi lain, keberadaan SPPG dinilai memberikan dampak multidimensi.

    Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Madiun Maidi menyambut antusias dan menyatakan SPPG tidak hanya memastikan anak-anak mendapat asupan bergizi, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan kota.

    “Dapur gizi juga menjadi bagian dari upaya menurunkan suhu kota, meningkatkan oksigen, dan menggerakkan ekonomi lokal. Semua harus saling terhubung demi Madiun yang sehat, hijau, dan mandiri pangan,” tutur Maidi.

    Acara yang dipimpin langsung oleh Irwasum Polri itu dihadiri jajaran Forkopimda Kota Madiun, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala sekolah penerima manfaat, dan perwakilan instansi terkait.

    SPPG Kanigoro dibangun dengan anggaran sekitar Rp1,9 miliar hasil sinergi dengan PT Arya Motor Indonesia dan ditargetkan selesai dalam 45 hari, yang akan beroperasi pada Oktober 2025 guna melayani 4.103 siswa SD dan SMP penerima program MBG di Kota Madiun, dengan bahan baku bersumber dari pasar tradisional dan UMKM setempat.

    Aksi di Madiun tersebut bukan kegiatan insidental, melainkan bagian dari lompatan strategis Polri secara nasional. Baru pada 6 Agustus 2025 di Malang, Polri telah meresmikan delapan SPPG operasional sekaligus melakukan peletakan batu 205 unit baru secara serentak di seluruh Indonesia.

    Tercatat, perkembangannya hingga Agustus 2025 menunjukkan akselerasi signifikan, yakni 27 unit SPPG telah beroperasi melayani 86.777 penerima manfaat per hari dan menyerap 1.344 tenaga kerja, 34 unit dalam persiapan akhir operasional, 155 unit tahap konstruksi, serta tambahan 205 unit yang memulai pembangunan hari ini.

    Total 421 SPPG tersebut akan menjadi tulang punggung distribusi gizi bagi 1,47 juta orang per hari ketika seluruhnya beroperasi. Polri menargetkan penyelesaian 500 SPPG pada akhir 2025 dan akan memperluas menjadi 1.000 unit pada tahun 2026.

    Sumber : Antara

  • Gibran unggah momen makan siang bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

    Gibran unggah momen makan siang bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco

    Momen Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. ANTARA/INSTAGRAM/@gibran_rakabuming

    Gibran unggah momen makan siang bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 15:46 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka membagikan momen kebersamaan saat makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming, Sabtu.

    “Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco,” tulis Wapres Gibran dalam unggahan tersebut.

    Gibran tidak menjelaskan lebih jauh isi pembicaraan dalam pertemuan tersebut. wapres hanya mengungkapkan menu makan siang yang disantap keduanya.

    “Menunya mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya,” ujarnya.

    Dalam unggahannya itu, Gibran turut mengucapkan selamat berakhir pekan kepada seluruh masyarakat. “Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua,” ucapnya.

    Dalam foto yang diunggah, Gibran terlihat duduk di meja makan panjang bersama Dasco.

    Wapres mengenakan kemeja putih lengan pendek dipadukan celana warna krem. Sementara Dasco tampil formal dengan kemeja batik bernuansa gelap.

    Keduanya duduk saling berhadapan di meja yang tertata rapi, lengkap dengan peralatan makan, lilin hias, dan bunga mawar merah sebagai dekorasi. Suasana pertemuan tampak santai namun hangat.

    Unggahan tersebut telah disukai lebih dari 26 ribu warganet dan mendapat sekitar 1.000 komentar.

    Sumber : Antara

  • Wakil Ketua MPR sebut keluarga perlu pahami pemenuhan gizi seimbang

    Wakil Ketua MPR sebut keluarga perlu pahami pemenuhan gizi seimbang

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR RI

    Wakil Ketua MPR sebut keluarga perlu pahami pemenuhan gizi seimbang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 16:53 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa kalangan orang tua atau keluarga harus meningkatkan pemahaman tentang pemenuhan gizi seimbang untuk mendukung upaya pembangunan sumber daya manusia nasional yang berdaya saing di masa depan.

    “Upaya membuka kemudahan akses terhadap makanan bergizi bagi masyarakat merupakan langkah yang baik, tetapi lebih dari itu pemahaman keluarga tentang pentingnya pemenuhan gizi keluarga yang seimbang, sangat penting diwujudkan,” kata Lestari di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengatakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) resmi mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, pada Mei 2025 lalu.

    Hasil SSGI menunjukkan bahwa prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 adalah 19,8 persen. Sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 2029 harus mampu mencapai prevalensi stunting nasional 14,2 persen, itu artinya masih harus menurunkan sekitar 5,6 persen lagi.

    Untuk itu, menurut dia, upaya peningkatan gizi keluarga harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman para ibu dan orang tua pada umumnya, terkait pemenuhan gizi seimbang keluarga.

    Dia berpendapat bahwa peran perempuan sangat penting dalam menanamkan kebiasaan baik kepada para anggota keluarga, termasuk mengonsumsi makanan bergizi.

    Selain itu, Anggota Komisi X DPR RI tersebut mendorong agar pemahaman pentingnya mengonsumsi makanan bergizi juga ditanamkan di institusi-institusi pendidikan kepada para peserta didik.

    Dia berharap pemahaman para orang tua tentang pentingnya mengonsumsi makanan bergizi bagi keluarganya, dapat dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.

    Dengan begitu, menurut dia, pengetahuan terkait pentingnya mengonsumsi makanan bergizi dapat direalisasikan dengan langkah nyata di keluarganya masing-masing.

    Para pemangku kepentingan dan masyarakat, kata dia, dapat bersama-sama mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi setiap warga negara, agar mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa depan.

    Sumber : Antara

  • Surya Paloh: Praduga Tak Bersalah Sama Sekali tak Berlaku di Negeri Ini

    Surya Paloh: Praduga Tak Bersalah Sama Sekali tak Berlaku di Negeri Ini

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh prihatin dengan pola penegakan hukum di Indonesia. Bagi dia, praduga tak bersalah sama sekali tak berlaku di negeri ini.

    Ia mencontohkan terminologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang baru saja dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

    “Yang saya pahami, mungkin dengan keawaman saya, saya ini orang awam sekali, saya harus belajar kembali. Ini harus dijelas kembali,” kata Paloh di Makassar, Sulsel, Jumat (8/8/2025).

    Menurutnya, OTT adalah sebuah peristiwa yang melanggar norma-norma hukum, terjadi di suatu tempat, antara pemberi maupun penerima.

    “Itu OTT, tangkap dia. Kalau yang satu melanggar normanya di Sumatera Utara, katakanlah si pemberi yang menerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa. OTT plus ini barangkali. Jadi terminologi yang tidak tepat,” tuturnya.

    Surya Paloh menyatakan bahwa dalam menegakkan hukum tidak perlu drama.

    “Tapi di sisi lain bolehlah kita ingatkan juga. Apa yang perlu kita ingatkan. Upaya penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama. Itu yang Nasdem sedih dia kok harus ada drama dulu,” kata dia.

    “Sesudahnya penegakan hukum, mengharap amnesti. Itu nggak bagus juga. Jangan, tegakkan hukum secara murni dan NasDem ada di sana,” tambahnya.

    Dia mengkritik narasi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Abdul Azis.

    “Yang salah adalah, proseslah secara bijak. Tapi apakah ada just presion of notion? Praduga tak bersalah itu sama sekali tak berlaku di negeri ini,” pungkasnya.

    Sementara itu, Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni mempersilahkan KPK melakukan penyelidikan, penindakan, atau langkah hukum lainnya. Ia bersama Partai Nasdem menegaskan mendukung itu semua. (Pram/fajar)

  • Fraksi Golkar MPR minta pemerintah tata ulang anggaran pendidikan

    Fraksi Golkar MPR minta pemerintah tata ulang anggaran pendidikan

    Ketua Fraksi Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng. (ANTARA/HO-MPR)

    Fraksi Golkar MPR minta pemerintah tata ulang anggaran pendidikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 09 Agustus 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng meminta pemerintah, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai konstitusi.

    Anggaran pendidikan utamanya diberikan kepada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sedangkan anggaran pendidikan kedinasan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.

    “Untuk anggaran pendidikan kedinasan, pemerintah harus menyiapkan dari sisi anggaran yang lain. Tidak bisa diambil dari anggaran pendidikan yang 20 persen,” kata Mekeng dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dia mengatakan bahwa pendidikan adalah persoalan paling fundamental dalam kehidupan berbangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada bangsa yang maju tanpa meletakkan pendidikan di jantung kebijakan nasionalnya.

    Dia menjelaskan, sesuai dengan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2022, ditegaskan bahwa pengalokasian APBN setiap tahunnya ditentukan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari belanja negara, dan dari alokasi tersebut tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.

    Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24 Tahun 2007 sudah menghilangkan frasa dalam UU Sisdiknas pasal 49 agar anggaran pendidikan kedinasan tidak masuk dalam anggaran pendidikan.

    Menurut dia, ruh UUD NRI Tahun 45 pasal 31 tentang anggaran pendidikan itu adalah anggaran pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, yang tidak membahas tentang anggaran pendidikan kedinasan.

    “Kami tidak anti terhadap pendidikan kedinasan. Tapi, kami minta pendidikan kedinasan pun disiapkan anggaran, tapi tidak mengambil dari anggaran pendidikan,” katanya.

    Dia menyebutkan pada tahun 2025 anggaran pendidikan sebesar Rp724 triliun. Berdasarkan data alokasi APBN bidang pendidikan, anggaran pendidikan formal sebesar Rp91,2 triliun, dengan rincian Kemendikdasmen memperoleh Rp33,5 triliun dan Kemendiktisaintek mendapat Rp57,7 triliun.

    Anggaran sebesar itu, kata dia, digunakan untuk melayani 64 juta siswa/mahasiswa.

    Lalu anggaran untuk program strategis seperti PIP, riset, serta infrastruktur sekolah sebesar Rp101,5 triliun.

    Sementara anggaran pendidikan kedinasan sebesar Rp104,5 triliun pada APBN 2025 diperuntukkan bagi 13.000 mahasiswa.

    “Apakah ini adil? 13.000 orang peserta pendidikan kedinasan mendapat Rp104,5 triliun, sedangkan 64 juta siswa/mahasiswa hanya dikasih Rp91,4 triliun,” kata dia.

    Dengan begitu, dia pun melihat anggaran 20 persen APBN untuk pendidikan sudah diberikan, tetapi penempatannya belum sesuai karena yang paling penting adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

    “Untuk itu dibutuhkan anggaran yang besar karena di daerah-daerah masih banyak fasilitas sekolah yang tidak layak, guru-guru tidak dibayar dengan layak, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Elite Demokrat Ingatkan KPK untuk Tak Perburuk Citra Partai

    Elite Demokrat Ingatkan KPK untuk Tak Perburuk Citra Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ramai pembicaraan terkait kader Partai NasDem yang merupakan Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, terjaring OTT, elite Partai Demokrat memberikan sedikit catatan pada KPK.

    Dikatakan Andi, KPK tidak boleh gegabah seolah-olah ada keterlibatan Partai dalam operasi yang menjaring kader tertentu.

    “Nanti saja disimpulkan belakangan dalam persidangan,” ujar Andi di X @Andiarief_ (9/8/2025).

    Blak-blakan, Andi membeberkan bahwa kehadiran KPK sebagai bagian dari lembaga penegak hukum justru memperburuk citra Partai Politik.

    “Padahal tidak ada satupun vonis pengadilan yang menyatakan ada partai terlibat,” tandasnya.

    Sebelumnya, jubir KPK, Budi Prasetyo, juga masih irit bicara terkait penangkapan Bupati yang juga merupakan kader NasDem tersebut.

    “Nanti kami jelaskan kronologi dan konstruksi perkaranya seperti apa,” ucap Prasetyo kepada awak media.

    Mengingat penangkapan tersebut bertepatan dengan Rapat kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem periode 2025 di Makassar, Prasetyo tidak ingin ada dicap membuat drama.

    “Supaya masyarakat juga bisa menilai ini bukan drama tapi memang ada fakta-fakta perbuatannya,” tukas Prasetyo membalas komentar Sahroni.

    Dalam kegiatan tangkap tangan ini, kata Prasetyo, KPK juga mendapat dukungan penuh para pihak, termasuk masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara.

    “Terlebih KPK juga telah secara intens melakukan pencegahan, pendampingan, dan pengawasan kepada pemerintah daerah,” imbuhnya.

    Upayaka tersebut diungkapkan Prasetyo dilakukan agar bisa melakukan langkah-langkah mitigasi dan pencegahan korupsi secara efektif dan sistematis.

  • Gatot Nurmantyo Sebut Prabowo Terpaksa Pilih Gibran, Sang Paman Mengancam

    Gatot Nurmantyo Sebut Prabowo Terpaksa Pilih Gibran, Sang Paman Mengancam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo membongkar alasan di balik keputusan Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

    Dikatakan Gatot, pilihan itu bukan soal politik biasa, melainkan ada unsur tekanan yang sangat kuat.

    “Secara naluri saya yakin beliau (Prabowo) tidak mau, apalagi kondisi seperti ini,” kata Gatot dikutip dalam unggahan akun Instagram @ak4ii.hyl0s, Sabtu (9/8/2025).

    Gatot menyinggung soal dinamika yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) kala itu.

    Ia mengingatkan bahwa sebelumnya ada gugatan soal batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang dikabulkan MK.

    Tapi yang menarik, kata dia, muncul pula gugatan lain yang justru menyoal batas usia maksimum.

    “Dan masuk lagi gugatan yang terkait batas maksimum. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi Presiden atau Wapres, batas maksimalnya 70 tahun,” ucapnya.

    “Berarti akan ada Capres yang gagal. Apa maknanya? Sang paman mengancam Prabowo. Lu bisa juga nggak jadi,” beber Gatot blak-blakan.

    Ia bahkan menyinggung momen deklarasi pasangan Prabowo-Gibran yang dilakukan secara mendadak, bahkan tanpa kehadiran Gibran.

    “Makanya kau lihat kemarin sore pada saat deklarasi, kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran, dideklarasikan itu,” terangnya.

    Gatot menyebut keputusan MK kala itu sangat mempengaruhi jalur politik dan kekuasaan.

    “Ini ancaman jangan main-main. Dia nggak ngangkat, bisa berubah sekarang ini. Karena MK apa pun yang diputuskan adalah final. Semau-mau dia aja, kan gitu,” kuncinya.