Jenis Media: Politik

  • Hasbil Mustaqim Soal Gibran Tak Salami AHY: Terus yang Diributin Apa?

    Hasbil Mustaqim Soal Gibran Tak Salami AHY: Terus yang Diributin Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Deputi Ekonomi Kreatif DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim angkat suara. Terkait video yang menunjukkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming tak salami Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Momen itu saat keduanya hadir di Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Minggu (10/8).

    Hasbil mengungkapkan, di kegiatan itu. Gibran dan AHY melakukan interaksi.

    “Saat upacara Kehormatan Militer, Mas Gibran berbincang-bincang dengan Mas AHY,” kata Hasbil dikutip dari unggahannya di X, Selasa (12/8/2025).

    Selain itu, ia mengatakan Gibran juga memberi ucapan selamat kepada Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

    “Dan tak lupa, Mas Gibran juga mengucapkan selamat ulang tahun ke Mas AHY,” ucapnya.

    Karenanya, Hasbil menanyakan. Apa yang diributkan dari momen tersebut.

    “Terus yang diributin apa?” ujar Hasbil.

    Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan Gibran tak salami AHY viral di media sosial. Bukan hanya AHY, Gibran juga tak menyalami Ketua Umum partai lain.

    Di antara mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Di kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, 10 Agustus 2025.

    Presiden juga melantik Wakil Panglima TNI, mengukuhkan sejumlah pimpinan baru di Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, serta meresmikan enam Komando Daerah Militer.

    Kemudian 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam Grup Kopassus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Kopasgat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, dan lima Batalyon Komando Kopasga.
    (Arya/Fajar)

  • Gibran Bertemu Dasco hingga Viral Tak Salami AHY, Hensa Ungkap Ini

    Gibran Bertemu Dasco hingga Viral Tak Salami AHY, Hensa Ungkap Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis komunikasi politik, Hendri Satrio bicara terkait pertemuan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

    Dalam unggahan Wakil Presiden RI itu, keduanya terlihat berada dalam satu meja makan yang sama.

    Gibran terlihat mengenakan kemeja putih dengan celana berwarna krem. Sedangkan Dasco memakai kemeja batik hitam.

    Pertemuan ini kemudian menjadi pertanyaan dan isyarat-isyarat pun hadir dari unggahan tersebut.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Hendri Satrio coba menganalisis pertemuan ini.

    Ia menyebut pertemuan Gibran dan Dasco bukan hanya sekedar makan bersama, namun punya tujuan.

    Ada maksud dari Wapres Gibran menurutnya untuk bertemu langsung dengan Dasco.

    “Cuma mau foto sebelum makan, gak pengen obrolannya dibahas apalagi bahas pemakzulan,” tulisnya dikutip Selasa (12/8/2025).

    Ia pun memberikan sindiran soal Gibran tidak menyalami Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu 10 Agustus 2025.

    “Kelewatan gak sengaja, gak ada maksud gak pengen salaman, udah telat, acara mau mulai jadi buru-buru deh,” terangnya.

    Sebelumnya, Gibran menulis Caption soal pertemuannya dengan Dasco dalam akun Instagramnya.

    “Makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak @sufmi_dasco. Menunya Mie Bakso, Nasi Dendeng Balado dan Tumis Daun Pepaya. Selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan semua,” tulis Gibran.

  • RI-Austria perkuat kerja sama pelatihan kerja sama vokasi Selasa, 12 Agustus 2025 – 08:37 WIB

    RI-Austria perkuat kerja sama pelatihan kerja sama vokasi
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 08:37 WIB

  • Gelar retreat dan konsolidasi di Yogyakarta, aktivis 98 desak Prabowo reshuffle kabinet

    Gelar retreat dan konsolidasi di Yogyakarta, aktivis 98 desak Prabowo reshuffle kabinet

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Gelar retreat dan konsolidasi di Yogyakarta, aktivis 98 desak Prabowo reshuffle kabinet
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Para aktivis 98 menggelar retreat dan konsolidasi di Yogyakarta menyikapi situasi Indonesia akhir-akhir ini. Para pembantu Presiden dinilai tidak mampu merespon cepat. Merekapun mendesak agar Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet. 

    “Kami menegaskan, reshuffle kabinet bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi langkah strategis untuk memastikan hanya pejabat dengan rekam jejak, integritas, dan keberpihakan pada rakyat yang menduduki posisi kunci pemerintahan,” ujar Presidium Aktivis 98 Indonesia, M. Surya dalam konferensi pers di Pendopo Lawas, Alun-Alun Utara Yogyakarta, Minggu (10/08/2025).
     
    Retreat dan konsolidasi Aktivis 98 Indonesia  tersebut digelar di Lor Sambi, Kaliurang, Yogyakarta pada 9–10 Agustus 2025. Konsolidasi ini dihadiri perwakilan dari Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.

    Hasil dari retreat dan konsolidasi tersebut, menyatakan:

    1. Mendesak Presiden Prabowo segera melakukan reshuffle kabinet.

    2. Mengkaji ulang kebijakan insentif pajak yang membebani rakyat.

    3. Menegaskan bahwa Danantara bukan milik elit, melainkan milik rakyat. 

    4. Reformasi UU Politik yang Demokratis

    Sistem politik di Indonesia masih membatasi hak berpolitik setiap warga negara. Oleh sebab itu kami meminta kepada pemerintah untuk segera merevisi UU Partai Politik dan UU Pemilu. 

    1. Hak politik rakyat harus dilindungi oleh negara, termasuk hak dalam mendirikan partai politik, agar tidak di dominasi oleh partai-partai besar atau yang berkuasa.
    2. Pemilu Tahun 2029 Perlementary Threshold dan Presidential Threshold harus 0%
    3. Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah harus di pisah sesuai putusan MK 135
    4. Pilkada harus di pilih langsung oleh rakyat
    5. Atur Verifikasi Partai Politik harus diatur oleh MK, agar senafas dengan putusan MK 135.

    Dalam konsolidasi di Yogyakarta ini mereka juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo diantaranya; 

    1. Kebijakan Insentif Pajak yang Membebani Rakyat. Kenaikan beban pajak dan implementasi insentif yang tidak tepat sasaran berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Kebijakan insentif yang terlalu menguntungkan korporasi besar dapat: Mengurangi penerimaan negara dari sektor yang seharusnya berkontribusi lebih besar. Memperlebar kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin.

    “Kami mendesak pemerintah untuk melakukan reformulasi kebijakan perpajakan dengan prinsip keadilan fiskal: beban terbesar harus ditanggung oleh pihak yang memiliki kemampuan lebih, bukan oleh rakyat kebanyakan,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Senin (11/8).

    2. Danantara untuk Kepentingan Publik, Bukan Elit. Pembentukan super holding BUMN bernama Danantara harus dipastikan berada di bawah kendali negara demi kepentingan publik. Modal dan aset Danantara berasal dari kekayaan negara yang dibangun dengan keringat rakyat.

    Potensi pengelolaan yang tidak transparan dapat memunculkan praktik oligarki ekonomi baru. Oleh karena itu, kami menuntut pemerintah membentuk mekanisme pengawasan independen yang melibatkan publik, akademisi, dan lembaga antikorupsi agar Danantara menjadi instrumen kedaulatan ekonomi, bukan sarana monopoli segelintir elit politik atau bisnis.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Soal Sekjen PDIP, Puan Maharani Sebut Ada Kejutan Megawati Soekarnoputri

    Soal Sekjen PDIP, Puan Maharani Sebut Ada Kejutan Megawati Soekarnoputri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga saat ini belum menunjuk sosok yang akan mengisi jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP untuk periode kepengurusan 2025-2030.

    Pascakongres hingga pelantikan pengurus DPP PDIP, posisi jabatan Sekjen PDIP masih diembang Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dalam hal ini jabatan dirangkap.

    Diketahui, jajaran pengurus DPP PDIP diumumkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada pelantikan jajaran DPP PDIP 2025-2030 seusai Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8).

    Kini, kader PDIP tengah menantikan pengumuman Megawati terkait kader yang akan menduduki jabatan sekjen tersebut. Apakah kembali mempercayakan kepada Hasto Kristiyanto atau kepada kader yang lain.

    Terkait posisi sekjen tersebut, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pun meminta publik untuk menanti kejutan yang akan diputuskan oleh Megawati.

    “Pasti akan ada kejutan, ya. Kita tunggu saja kejutannya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Sebelumnya, sejumlah pengamat politik menilai bahwa kans Hasto Kristiyanto kembali mengisi jabatan sekjen sangat terbuka. Peluang itu ada setelah Hasto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto dan bebas dari rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (1/8).

    Sebelumnya, pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga. Dia menilai, Hasto Kristiyanto masih sangat kuat sebagai kandidat sekjen pada periode lima tahun ke depan.

    Salah satu alasannya karena posisi sekjen saat ini dirangkap oleh Megawati Soekarnoputri. Dengan fakta itu, Jamiluddin menilai sangat mungkin Hasto akan kembali menduduki jabatan Sekjen PDIP ke depan.

  • Prabowo: Indonesia-Peru sepakat wujudkan solusi dua negara Palestina

    Prabowo: Indonesia-Peru sepakat wujudkan solusi dua negara Palestina

    “Tentang masalah global, kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerja sama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Peru sepakat untuk bersama-sama negara lainnya membantu mewujudkan solusi dua negara Palestina sehingga diharapkan kekerasan yang selama ini dialami rakyat Palestina dapat berakhir.

    Isu mengenai Palestina menjadi salah satu topik yang dibahas oleh Presiden Prabowo dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra dalam pertemuan empat mata di Ruang Kerja Presiden RI, Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    “Tentang masalah global, kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina. Kami akan kerja sama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan pers bersama selepas pertemuan di Istana Merdeka.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Boluarte menyampaikan Indonesia dan Peru merupakan negara yang punya kesamaan pandangan, termasuk di antaranya ingin memajukan demokrasi, membela multilateralisme, menegakkan hukum internasional, mendukung perdagangan bebas, meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan, dan sama-sama ingin mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan.

    “Lima dekade persahabatan, kerja sama, dan saling pengertian telah membentuk hubungan yang kokoh dan langgeng, berdasarkan kepentingan bersama,” kata Presiden Boluarte saat menyampaikan pernyataan pers bersama.

    Presiden Peru Dina Boluarte menyambangi Istana Merdeka untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan, Senin. Kunjungan Boluarte itu merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh Presiden Peru sejak dua negara membuka hubungan diplomatik pada 12 Agustus 1975.

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menganugerahi Presiden Boluarte tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia Adipurna. Presiden Prabowo menyebut Presiden Boluarte banyak berjasa meningkatkan hubungan dan persahabatan Indonesia dan Peru.

    Kemudian, dalam rangkaian kunjungan yang sama, Indonesia dan Peru juga menandatangani dokumen perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) setelah dua negara berunding selama 14 bulan. Presiden Prabowo menyambut baik CEPA Indonesia-Peru, dan menilai perundingan itu berjalan relatif cepat, mengingat umumnya negosiasi CEPA dapat berjalan hingga bertahun-tahun,

    Dalam rangkaian kunjungannya di Jakarta, Presiden Boluarte didampingi oleh Menteri Luar Negeri Elmer Schialer Salcedo, Menteri Ekonomi dan Keuangan Raúl Pérez-Reyes Espejo, Menteri Pembangunan Agraria dan Irigasi Ángel Amnero Campo, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata Úrsula Desilú León Chempén, Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Enrique Vilchez Vilchez, Duta Besar Republik Peru untuk Republik Indonesia Luis Tsuboyama, dan Direktur Jenderal untuk Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Peru Fernando Quiros Campos.

    Sementara itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perdagangan Budi Santoso , Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo anugerahi Bintang RI Adipurna ke Presiden Boluarte

    Presiden Prabowo anugerahi Bintang RI Adipurna ke Presiden Boluarte

    Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra yang mengenakan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna (dua kanan) menyapa wartawan saat hendak berjalan keluar Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025) bersama Presiden Prabowo Subianto (kanan). ANTARA/Andi Firdaus.

    Presiden Prabowo anugerahi Bintang RI Adipurna ke Presiden Boluarte
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 11 Agustus 2025 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menganugerahi tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra dalam kunjungan kenegaraan Presiden Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

    Di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin siang, Presiden Prabowo menjelaskan tanda kehormatan tertinggi itu diberikan kepada Presiden Boluarte, karena Presiden Ke-64 Peru itu dinilai berjasa meningkatkan hubungan bilateral dan persahabatan antara Indonesia dan Peru.

    “Hari ini, saya telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi dari negara kita, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna atas jasa dan peran Beliau yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama bilateral kedua negara. Kami berharap kerja sama ini akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang,” kata Presiden Prabowo saat menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Boluarte di Istana Merdeka.

    Dalam acara pernyataan pers bersama itu, Presiden Boluarte telah mengenakan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna, yang diselempangkan dari bagian pundak kanan hingga pinggang kiri.

    Presiden Prabowo kemudian juga menyebutkan kunjungan kenegaraan Presiden Boluarte ke Istana Merdeka hari ini merupakan peristiwa yang bersejarah, karena selain Indonesia dan Peru memperingati 50 tahun hubungan diplomatik dua negara pada 12 Agustus 2025, kunjungan itu juga menjadi yang pertama kali dilakukan oleh Presiden Peru sejak keduanya membuka hubungan diplomatik pada tahun 1975.

    “Pada tanggal 14 November 2024, Presiden Peru telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Peru, yaitu The Grand Cross of the Order of the Sun of Peru kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang juga adalah penghormatan untuk seluruh bangsa Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo melawat ke Lima, Peru, dan bertemu dengan Presiden Boluarte dalam sela-sela rangkaian KTT APEC tahun 2024.

    Presiden Boluarte tiba di Jakarta, Minggu (10/8) setelah menempuh penerbangan lebih dari 1 hari dari Lima, ibu kota Peru. Presiden Boluarte kemudian menyambangi Istana Merdeka, Senin, untuk kunjungan kenegaraan, sekaligus memenuhi undangan Presiden Prabowo.

    Di Istana Merdeka, kedatangan Presiden Peru disambut dengan upacara kehormatan. Iring-iringan pasukan berkuda mengawal mobil kepresidenan yang membawa Presiden Boluarte. Presiden Prabowo, selaku tuan rumah, menyambut kedatangan tamunya itu di sisi samping Istana Merdeka. Keduanya kemudian bersalaman, dan Presiden Prabowo mengajak tamunya masuk ke dalam Istana.

    Presiden Prabowo dan Presiden Boluarte kemudian bertemu empat mata di Ruang Kerja Presiden RI, kemudian Presiden Prabowo menjamu Presiden Peru beserta delegasi Pemerintah Peru makan siang (working luncheon). Selepas itu, keduanya menyaksikan dokumen perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh dua negara, dan menyampaikan pernyataan pers bersama hasil pertemuan hari ini di depan wartawan Istana Kepresidenan RI dan Peru.

    Sumber : Antara

  • Dasco minta kebijakan kepala daerah dari Gerindra harus prorakyat

    Dasco minta kebijakan kepala daerah dari Gerindra harus prorakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada para kadernya yang menjadi kepala daerah agar menghindari kebijakan yang tidak populis, dan mengingatkan agar setiap kebijakan harus prorakyat.

    Dia menyampaikan hal itu dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Gerindra Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara. Menurut dia, kader Gerindra tidak boleh euforia dan harus terus bekerja.

    “Seluruh kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra agar jangan membuat kebijakan tidak populis untuk masyarakat. Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengatakan, dengan kebijakan yang bermanfaat, diharapkan rakyat dapat yakin bahwa kehadiran seorang pemimpin sebagai pembuat kebijakan sangat berguna.

    “Kita tetap bekerja, mendekatkan diri ke masyarakat, baik sebagai kader, anggota DPRD, dan kepala daerah yang tentunya membawa nama Partai Gerindra di daerah masing-masing,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang juga kader Partai Gerindra Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk menyukseskan program pemerintah pusat.

    “Partai Gerindra telah memberikan kepercayaan kepada saya yang telah dipilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Kepercayaan yang diberikan ini akan dibuktikan melalui kerja yang baik dan menjadi kader yang baik,” kata Bobby.

    Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menjalankan beragam program yang sesuai dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Di antaranya, dia menargetkan akan berdiri 1.700 unit dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, yang sudah beroperasi ada 77 dapur SPPG, dan hingga akhir tahun 2025 ditargetkan terbangun 200 dapur SPPG.

    Kemudian untuk program KMP (Koperasi Merah Putih), menurut dia, Pemprov Sumut telah membentuk 6.110 koperasi di desa/kelurahan merah putih. Termasuk turut menerapkan kebijakan Presiden tentang penetapan harga komoditas gabah kering Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg.

    “Seluruh petani menyampaikan kebijakan ini luar biasa, dan bisa dinikmati langsung ke petani,” kata Bobby.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dasco minta kebijakan kepala daerah dari Gerindra harus prorakyat

    Dasco minta kebijakan kepala daerah dari Gerindra harus prorakyat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada para kadernya yang menjadi kepala daerah agar menghindari kebijakan yang tidak populis, dan mengingatkan agar setiap kebijakan harus prorakyat.

    Dia menyampaikan hal itu dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Gerindra Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara. Menurut dia, kader Gerindra tidak boleh euforia dan harus terus bekerja.

    “Seluruh kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra agar jangan membuat kebijakan tidak populis untuk masyarakat. Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat,” kata Dasco dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia juga mengatakan, dengan kebijakan yang bermanfaat, diharapkan rakyat dapat yakin bahwa kehadiran seorang pemimpin sebagai pembuat kebijakan sangat berguna.

    “Kita tetap bekerja, mendekatkan diri ke masyarakat, baik sebagai kader, anggota DPRD, dan kepala daerah yang tentunya membawa nama Partai Gerindra di daerah masing-masing,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang juga kader Partai Gerindra Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk menyukseskan program pemerintah pusat.

    “Partai Gerindra telah memberikan kepercayaan kepada saya yang telah dipilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Kepercayaan yang diberikan ini akan dibuktikan melalui kerja yang baik dan menjadi kader yang baik,” kata Bobby.

    Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah menjalankan beragam program yang sesuai dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Di antaranya, dia menargetkan akan berdiri 1.700 unit dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, yang sudah beroperasi ada 77 dapur SPPG, dan hingga akhir tahun 2025 ditargetkan terbangun 200 dapur SPPG.

    Kemudian untuk program KMP (Koperasi Merah Putih), menurut dia, Pemprov Sumut telah membentuk 6.110 koperasi di desa/kelurahan merah putih. Termasuk turut menerapkan kebijakan Presiden tentang penetapan harga komoditas gabah kering Rp6.500/kg dan jagung Rp5.500/kg.

    “Seluruh petani menyampaikan kebijakan ini luar biasa, dan bisa dinikmati langsung ke petani,” kata Bobby.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemhannas angkat isu Danantara untuk kontribusi pemikiran strategis

    Lemhannas angkat isu Danantara untuk kontribusi pemikiran strategis

    Jakarta (ANTARA) – Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengangkat isu soal keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam sebuah Seminar Nasional, untuk bisa turut berkontribusi pemikiran strategis.

    Para peserta P3N XXV Lemhannas yang terdiri atas unsur ASN hingga perwira TNI-Polri, bakal mengelaborasi dan menganalisis peran Danantara sebagai Sovereign Fund atau Agent of Development, agar mampu mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa.

    “Isu atau kebijakan Bapak Presiden tentang kemandirian, Danantara merupakan kebijakan yang sangat strategis menuju transformasi ekonomi Indonesia agar kita memiliki kemandirian ekonomi,” kata Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily usai membuka Seminar Nasional P3N XXV di Gedung Lemhannas, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kebijakan pembentukan Danantara menjadi satu kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk bisa memastikan agar transformasi ekonomi Indonesia bisa diwujudkan dengan cara menghimpun aset-aset nasional, hingga investasi pada sektor-sektor strategis untuk kemajuan bangsa Indonesia.

    Dia mengatakan para peserta P3N ingin turut merumuskan langkah-langkah strategis agar Danantara bisa bekerja sesuai dengan harapan Presiden, salah satunya agar mampu menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas dan dalam jangka panjang.

    “Kita harapkan bagaimana arahan Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa sinergi antar Kementerian dan Lembaga diperlukan untuk memastikan agar lembaga yang fundamental itu berfungsi sesuai dengan mandat yang diberikan.

    Menurut dia, ada berbagai kementerian yang mempunyai peran strategis untuk menyokong Danantara, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan, Badan Gizi Nasional, Kementerian ESDM, dan kementerian lainnya.

    “Semua pihak, lembaga, kementerian, dan elemen masyarakat harus sama-sama mendorong agar Danantara ini kita yakini bisa mewujudkan bagi upaya kita mendorong pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.