Jenis Media: Politik

Arsip foto- Massa membakar mobil polisi saat berunjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Unjuk rasa yang berakhir ricuh itu karena massa kecewa dan menilai tuntutan mereka agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya tidak segera dipenuhi. ANTARA FOTO/Aji Styawan/nym.

Komisi II DPR minta Pemda perkuat kemandirian fiskal berkaca dari Pati
Dalam Negeri   
Editor: Novelia Tri Ananda   
Kamis, 14 Agustus 2025 – 15:10 WIB

Elshinta.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal daerah berkaca dari kasus unjuk rasa di Pati yang berawal dari rencana Bupati Pati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

“Apa yang terjadi di Pati sesungguhnya bisa dilihat dari beberapa perspektif. Perspektif yang pertama adalah bahwa kemandirian fiskal pendapatan asli daerah di hampir semua provinsi, kabupaten, kota di Indonesia itu cukup rendah. Mereka bergantung sangat tinggi kepada transfer dana pusat ke daerah, yaitu transfer APBN ke daerah,” kata Rifqinizamy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, sejumlah pemerintahan daerah kini mulai berbenah untuk meningkatkan PAD masing-masing setelah pemerintah pusat melakukan efisiensi dan fokus pada program-program strategis.

“Ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah maka daerah gelagapan. Karena itu beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk kemudian meningkatkan pendapatan asli daerahnya,” ujarnya.

Efesiensi tersebut direspons pemda dengan kebijakan untuk mendongkrak PAD, namun kebijakan berdampak langsung terhadap masyarakat tersebut kerap tidak populer dan berujung dengan banyaknya kritik atas kebijakan tersebut.

“Problem ini menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional bahkan ekonomi nasional kita itu kan pada posisi yang sedang tinggi dinamikanya dan tidak baik-baik saja, karena itu kebijakan ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik,” tuturnya.

Oleh karena itu, Rifqinizamy meminta para pejabat publik dan untuk bijak dalam mengomunikasikan kebijakan yang bersentuhan dengan isu yang sensitif di tengah masyarakat.

“Menurut pandangan saya memang pada akhirnya pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat. Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo mengakui kejadian tersebut menjadi proses pembelajaran berharga baginya, mengingat dirinya baru beberapa bulan menjabat.

“Tentu ada kekurangan yang harus dibenahi ke depan. Saya akan memperbaiki segala sesuatunya,” ujar Sudewo.

Untuk diketahui, seratusan ribu orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memenuhi jalanan di depan Kantor Bupati Pati, Pati, Jawa Tengah, Rabu, untuk berunjuk rasa menuntut Sudewo mundur. Aksi itu kemudian berujung ricuh terutama saat Bupati Sudewo muncul di tengah-tengah massa dan hendak mendengarkan aspirasi demonstran.

Akan tetapi, kehadiran Sudewo kemudian memicu kemarahan publik terlihat dari aksi lemparan sandal dan botol plastik air minum kemasan ke arah Sudewo. Kepolisian kemudian membubarkan aksi unjuk rasa tersebut, dan menangkap 11 demonstran yang diyakini berlaku sebagai provokator.

Sumber : Antara