Jenis Media: Politik

Mendagri ungkap tegur langsung Bupati Pati soal kenaikan PBB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berbicara dengan awak media di kawasan Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani.

Mendagri ungkap tegur langsung Bupati Pati soal kenaikan PBB
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 14 Agustus 2025 – 16:10 WIB

Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan telah menegur langsung Bupati Pati Sudewo terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

“Saya langsung telepon Pak Bupati Pati (Sudewo), Pak Gubernur Jawa Tengah (Ahmad Luthfi). Saya tanyakan kenapa mekanismenya seperti itu,” katanya saat ditemui di Jakarta Utara, Kamis.

Dia mengaku juga menanyakan apakah kebijakan tersebut telah diperhitungkan atau tidak. Pada akhirnya, kebijakan tersebut dicabut oleh Bupati Pati. Mantan Kapolri itu mengungkapkan, pihaknya tengah meneliti kenaikan PBB tersebut lantaran peraturan dari bupati mengenai nilai jual objek pajak (NJOP) dan PBB tidak sampai pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Jadi peraturan daerahnya memang dibuat oleh DPRD, tapi bersifat umum dan penentuan tarifnya oleh kabupaten dan kota. Penentuan angka NJOP dan PBB itu ditentukan oleh bupati dan wali kota dengan konsultasi. Yang me-review adalah gubernur. Makanya, tidak sampai ke saya, tapi ke gubernur,” katanya.

Maka dari itu, ujar Tito, pada siang ini pihaknya akan melaksanakan pertemuan secara daring bersama seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang mengalami kenaikan PBB.

“Ini harus betul-betul melihat salah satu klausul dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) itu bahwa setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, misalnya pajak dan retribusi, itu harus ada proses sosialisasi. Kedua, mempertimbangkan betul dampak serta kemampuan ekonomi masyarakat. Ini yang kami nilai,” ujarnya.

Diketahui, Pada Rabu (13/8), warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya buntut dari polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati, tepatnya di depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati. Massa dalam aksi tersebut mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan. Aksi itu pun berujung kericuhan dan bentrokan hingga polisi mengambil tindakan represif.

Sumber : Antara

14/08/2025 21:26
Dasco: Pembentukan pansus angket pemakzulan Sudewo sesuai koridor

Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD Pati telah berjalan sesuai dengan koridornya.

“Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan menghormati proses politik yang sedang bergulir tersebut, seraya akan terus mencermati jalannya dinamika yang berkembang terhadap Bupati Pati Sudewo.

“Kami hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kami akan monitor perkembangannya,” ucapnya.

Dasco menambahkan pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian untuk mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, berangkat atas kejadian yang menimpa Bupati Pati Sudewo.

Dalam rapat tersebut, dia mengatakan pihaknya meminta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi terjadinya hal seperti yang dialami Bupati Pati Sudewo di daerah-daerah lain.

“Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama,” ujarnya.

Sebagai sesama rekan satu partai, Dasco menyebut bahwa internal partainya belum membicarakan sanksi yang sekiranya dikenakan terhadap Sudewo sebab akan melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu.

“Itu belum dibicarakan, ya. Nanti kami akan lakukan evaluasi-evaluasi secara menyeluruh,” kata dia.

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa, karena dirinya juga dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.

“Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya di Pati (13/8).

Ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

Adapun DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) mengenai angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo menyusul aksi unjuk rasa warga Pati terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 20:44
Prabowo: Gerakan Pramuka tetap jadi wadah pembentuk karakter bangsa

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai Gerakan Pramuka hingga saat ini tetap menjadi wadah pembentuk karakter bangsa yang mengajarkan budi pekerti, kesetiakawanan, dan rasa tanggung jawab.

“Hari ini, Gerakan Pramuka tetap menjadi wadah pembentuk karakter bangsa, mengajarkan budi pekerti, kesetiakawanan, dan rasa tanggung jawab,” kata Prabowo dikutip dari unggahan akun Instagram @presidenrepublikindonesia, Kamis.

Presiden Prabowo menyebut sejak awal berdirinya, Gerakan Pramuka telah menempa para tunas muda dengan kedisiplinan, memupuk semangat persatuan, serta membentuk insan berbudi luhur, mandiri, dan siap membela tanah air.

Presiden meyakini peran tersebut meneguhkan keyakinan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi yang berintegritas dan berjiwa pengabdian.

Kepala Negara berharap Pramuka Indonesia terus melahirkan generasi penerus yang tangguh, berkarakter, dan siap membawa bangsa ini menuju kemajuan.

“Selamat Hari Pramuka ke-64. Jayalah selalu tunas-tunas muda Indonesia. Jayalah Pramuka Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

Sejarah pramuka pertama kali bermula ketika seorang pria Inggris bernama Robert Baden-Powell mengadakan perkemahan pertamanya bersama 22 pemuda di Pulau Brownsea, Inggris pada 25 Juli 1907.

Perkemahan yang berlangsung selama 8 hari itu menjadi titik awal lahirnya gerakan pramuka di dunia. Latar belakang militer yang melekat pada diri Powell yang dikenal tegas, disiplin, dan terampil juga menjadi ciri khas gerakan pramuka itu sendiri.

Organisasi Pramuka Baden Powell ternyata sampai juga gaungnya ke Indonesia. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda pada masa kolonial. Belanda mendirikan organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama NIPV (Nederland Indische Padvinders Vereeniging = Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda).

Istilah Padvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi Pramuka yang ada di negeri Belanda.

Pada tahun 1916, seorang guru asal Belanda bernama J. J. van Dalen mendirikan “Javaansche Padvinders Organisatie” (JPO), yang menjadi organisasi kepanduan pertama untuk pemuda pribumi.

Seiring waktu, banyak organisasi kepanduan lain bermunculan, baik yang didirikan oleh masyarakat pribumi maupun etnis lain seperti Tionghoa dan Arab.

Setelah Indonesia merdeka, berbagai organisasi kepanduan tersebut menyatukan diri dan pada tahun 1961, melalui Keputusan Presiden No. 238 Tahun 1961, Gerakan Pramuka secara resmi didirikan.

Presiden Soekarno meresmikan Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tahunnya.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 20:43
Wakil Ketua MPR: Pramuka mampu bentuk karakter unggul anak bangsa

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan kegiatan Pramuka bukan sekadar berkemah atau mengikuti upacara, tetapi merupakan wadah pembentukan karakter anak bangsa yang unggul, tangguh, mandiri, peduli, disiplin, jujur, dan amanah.

Ibas, sapaan akrabnya, menekankan nilai persaudaraan dan persatuan di tengah perbedaan, serta perlunya belajar memimpin dan dipimpin sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan Dasar Darma Pramuka (sepuluh pedoman moral) merupakan hal penting agar generasi muda siap menjadi “tunas bangsa” yang membawa Indonesia menuju kejayaan pada 2045.

“Berkemah bukan sekadar tidur di tenda atau mengikuti upacara, tetapi menguji kemandirian, membentuk ketangguhan, dan belajar hidup di alam terbuka,” kata Ibas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan hal itu terkait adanya kegiatan Kemah Akbar Kabupaten Magetan 2025 bertajuk “Menjadi Generasi Tangguh: Mandiri, Bersatu, dan Cinta Tanah Air” yang digelar di Magetan.

Menyoroti perkembangan zaman, dia mengingatkan bahwa generasi muda tak hanya dituntut untuk mahir dalam teknologi, tetapi juga harus memiliki akhlak dan integritas.

“Kemajuan teknologi tanpa karakter hanya akan melahirkan generasi yang rapuh. Pramuka mengajarkan kita untuk kuat lahir dan batin,” katanya.

Dengan pramuka, menurut dia, generasi muda dilatih untuk disiplin, gotong royong, saling percaya, jujur, dan menjadi pribadi yang amanah.

Pramuka adalah wadah untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih peduli, dan lebih mandiri, sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai luhur para pejuang bangsa.

Selain itu, menurut dia, pramuka juga mengajarkan untuk mencintai dan menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari pendidikan.

“Kita harus mencintai lingkungan, menjaga kelestarian alam karena dari alam kita belajar kesabaran, keuletan, dan rasa syukur,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 20:22
Istana sebut jumlah penerima tanda kehormatan tahun ini cukup banyak

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Istana sebut jumlah penerima tanda kehormatan tahun ini cukup banyak
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 14 Agustus 2025 – 16:45 WIB

Elshinta.com – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan daftar penerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang akan diserahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini cukup banyak.

“Terus terang kemungkinan untuk tahun ini memang jumlahnya akan cukup, agak cukup banyak ya,” kata Prasetyo yang juga bertugas sebagai Ketua Panitia Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Prasetyo menjelaskan bahwa penerima gelar tanda kehormatan untuk tahun ini lebih bervariasi dari segala profesi dan bidang.

Pras, begitu sapaannya, menjelaskan bahwa nama-nama tersebut dianggap oleh Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memiliki peran yang luar biasa terhadap negara.

“(Penerima_ bervariasi dari profesi atau bidang yang dianggap oleh Bapak Presiden maupun oleh Tim Gelar dan Tanda Jasa Kehormatan memiliki peranan-peranan yang luar biasa, melebihi panggilan-panggilan tugas mereka masing-masing,” kata Pras.

Pras menyebut bahwa jumlah penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan itu tidak lebih dari 100 nama.

Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan ada 80 nama penerima karena bertepatan dengan HUT Ke-80 RI, Pras menjawab seraya berkelakar.

“Aduh ketahuan dong. Bisa aja nih. Ketahuan ini semua 8, semua 8, semua 8. Kita kurangi lah kalau gitu,” kata Pras tertawa.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan tanda kehormatan kepada individu, kelompok, ataupun institusi di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada 18 Agustus 2025.

Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden RI itu merupakan acara yang rutin digelar dalam rangkaian HUT Kemerdekaan RI.

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Dalam kepengurusannya, posisi Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan RI saat ini diisi Menteri Kebudayaan Fadli Zon, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 3/TK/2025.

Sumber : Antara

14/08/2025 20:21
Gubernur Jateng pastikan pelayanan publik di Pati sudah normal

Semarang (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa pelayanan publik di Kabupaten Pati saat ini telah kembali berjalan dengan normal setelah aksi massa besar-besaran yang terjadi sehari sebelumnya.

“Perkembangan situasi kita bahas secara detail. Saya sampaikan, situasi wilayah Pati kondusif,” katanya, usai rapat terbatas bersama jajaran Forkopimda, di Semarang, Kamis.

Rapat terbatas tersebut digelar untuk membahas perkembangan situasi pasca aksi massa besar-besaran di Kabupaten Pati, Jateng, Rabu (13/8) kemarin.

Ia menjelaskan bahwa seluruh kegiatan dan penyampaian aspirasi terkait tuntutan oleh masyarakat Pati agar Bupati Pati Sudewo mundur telah diwadahi di DPRD setempat.

Pembahasan, kata dia, sedang dilakukan oleh DPRD Pati dan tinggal menunggu hasil, dan paling tidak dalam waktu 60 hari hasil tersebut akan diketahui bersama.

“Kami tunggu dari DPRD-nya, jadi ini kan kewenangannya di DPRD Kabupaten Pati, bukan di Pemprov,” kata mantan Kapolda Jateng itu.

Meski demikian, kata dia, Pemprov Jateng telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menurunkan tim ke Pati untuk memantau perkembangan situasi, dan memastikan seluruh pelayanan publik berjalan lancar tanpa gangguan.

“Dari Biro Otonomi Daerah (Otda), Biro Ekonomi, dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan juga melakukan bantuan di sana agar roda perekonomian dan investasi di wilayah Pati tetap berjalan,” katanya.

“Biro Kesra juga sudah turun untuk koordinasi lintas sektoral dan tokoh masyarakat agar situasi lebih kondusif. Dinas Kesehatan juga diterjunkan agar layanan kesehatan berjalan baik,” kata Luthfi.

Koordinasi dengan Kemendagri juga terus dilakukan, dan sifatnya berupa laporan terkait perkembangan situasi terkini, apalagi tim dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah turun.

Ia menegaskan bahwa peristiwa di Kabupaten Pati harus menjadi pelajaran bersama, khususnya bagi seluruh bupati dan wali kota, terkait perkembangan situasi di wilayah masing-masing.

Ia mencontohkan perihal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sedangkan tugas pemprov adalah memfasilitasi, melakukan koreksi, dan verifikasi.

Berkaitan dengan kasus Pati, Sekda Pati mengirimkan surat untuk verifikasi ke Pemprov Jateng tanggal 12 April 2025. Selanjutnya pada 22 April 2025 Biro Hukum memanggil Pemkab Pati untuk rapat bersama terkait kenaikan PBB.

Hasil rapat bersama tersebut ada tiga aspek yang harus dipenuhi. Pertama, harus ditunjuk pihak ketiga untuk melakukan asistensi atau kajian. Kedua, tidak membebani masyarakat. Ketiga, disesuaikan dengan kemampuan wilayah. Aspek-aspek tersebut harus dilaporkan dalam waktu satu minggu.

“Sampai sekarang mungkin, ya, dari kajiannya belum sampai dan lain sebagainya. Ini menjadi teguran untuk tidak dilakukan kembali. Tetapi kan (kebijakan kenaikan PBB) sudah ditarik ya, sudah dicabut, tinggal kita melakukan pembinaan ke depan,” kata Luthfi.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 19:51
Pemerintah fasilitasi dialog atasi polemik royalti musik

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi saat menyampaikan keterangan di agenda konferensi pers, bertempat di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2025). ANTARA/Andi Firdaus.

Pemerintah fasilitasi dialog atasi polemik royalti musik
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 14 Agustus 2025 – 17:29 WIB

Elshinta.com – Pemerintah memfasilitasi penyelesaian polemik royalti musik melalui dialog konstruktif antarpemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan masing-masing pihak terkait, kata pejabat Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, dalam konferensi pers di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, mengingatkan bahwa sudah ada lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memfasilitasi penghargaan atas karya seniman agar mendapat apresiasi dan imbal jasa yang layak.

“Supaya hasil karya mereka itu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang layak,” katanya.

Hasan menyebut proses pembahasan masih berjalan dan belum final. Karena itu, ke depan komunikasi akan diperkuat agar solusi yang dihasilkan menguntungkan semua pihak, mulai dari seniman, pengelola hotel, restoran, tempat hiburan, hingga masyarakat.

“Kita cari win-win solution,” ujarnya.

Ia menambahkan, kementerian terkait seperti Kemenparekraf, Kemenkum, serta para pemangku kepentingan lain akan membicarakan secara rinci mekanisme dan implementasi di lapangan.

“Apresiasi terhadap hasil karya-karya mereka juga harus dipikirkan dan kita belum terbiasa dengan ini. Kita step by step, nanti akan mencari jalan keluar untuk hal ini,” kata Hasan.

Polemik royalti musik kembali mencuat setelah sejumlah gugatan hukum antara pencipta lagu dan penyanyi, serta keluhan pelaku usaha yang merasa terbebani kewajiban pembayaran atas musik yang diputar. Sejumlah musisi menuding sengketa ini dipicu ketidakjelasan aturan, tumpang tindih kebijakan, dan rendahnya transparansi distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Beberapa musisi mendorong sistem direct license agar pembayaran mengalir langsung ke pencipta lagu, namun mekanisme ini dinilai berpotensi melanggar regulasi yang berlaku. Sementara itu, pemilik kafe dan restoran khawatir memutar musik Indonesia karena takut dikenai biaya tambahan.

Sumber : Antara

14/08/2025 19:16
JK: Tujuan dari perdamaian adalah untuk kesejahteraan rakyat

Banda Aceh (ANTARA) – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI M Jusuf Kalla (JK) menyatakan tujuan akhir dari perdamaian di Provinsi Aceh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan daerah.

“Proses perdamaian Aceh tidak mudah dan telah melalui perjalanan panjang. Ada tiga kali upaya perundingan sebelum akhirnya berhasil. Tahun 2002, inisiatif perdamaian mulai dijalankan dan Tsunami tahun 2004 mempercepat proses tersebut,” kata Jusuf Kalla secara daring dalam peringatan dua dekade perdamaian Aceh di UIN Ar Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Kamis.

Dalam pidato perdamaian dan penyerahan penghargaan kepada tokoh terlibat perdamaian Aceh oleh UIN Ar Raniry yang disampaikan secara daring tersebut, ia menjelaskan ada dua hal yang menjadi dorongan utama dalam rekonstruksi dan jaminan kehidupan masyarakat yakni tercapainya perdamaian.

Dalam kesempatan tersebut JK menyampaikan permintaan maaf tidak bisa hadir secara fisik karena pesawat yang ditumpanginya menuju Aceh harus kembali usai lepas landas sepuluh menit karena permasalahan mesin akibat burung.

Menurut dia tanpa terciptanya perdamaian di Provinsi Aceh maka akan sulit untuk mewujudkan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca luluh lantak akibat musibah besar pada penghujung tahun 2004 itu.

Ia menuturkan konflik yang mendera Aceh kala itu menimbulkan korban besar, baik dari masyarakat maupun aparat. Pada masa itu, siang hari operasi TNI, malam hari operasi GAM. Di mana masyarakat tidak menikmati kebebasan secara utuh.

Dalam pidato perdamaian itu, pihaknya membangun komunikasi dengan semua pihak, mempelajari semua akar permasalahan guna menyelesaikan permasalahan di Aceh serta melibatkan tim yang baik, dirinya mengutuskan tim untuk perundingan dengan target selesai dalam enam bulan pasca musibah besar melanda Aceh, karena rekonstruksi pasca tsunami akan dimulai pada bulan ke-6.

Menurut dia tanpa perdamaian, pembangunan tidak mungkin berjalan. Masyarakat di daerah itu sudah lelah, malam tidak bisa tidur, hidup dalam ketakutan.

“Kita sangat bersyukur akhirnya perdamaian dapat tercapai melalui dialog. Dialog adalah bentuk kehormatan bagi semua pihak. Semua merasa dihormati dan dihargai. Alhamdulillah Aceh kini masyarakat bisa menikmati kopi hingga larut malam, di mana dulu toko-toko lebih cepat tutup,” katanya.

Ia mengatakan dengan perdamaian tersebut rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan dengan maksimal sebanyak 50 negara di dunia membantu pemulihan kembali Aceh termasuk dari dana Pemerintah Pusat.

Karena itu ia mengajak seluruh komponen untuk mengisi perdamaian Aceh yang kini telah memasuki dua dekade dengan berbagai upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus bergerak cepat, masyarakat Aceh adalah orang yang memiliki semangat tinggi untuk bangkit dan maju. Mari kita terus melihat ke depan dan jangan terlena dengan masa lalu,” katanya.

Menurut dia Aceh harus terus mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi yang ada guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yakni sektor perkebunan, perikanan, perdagangan dan industri agar seimbang dengan daerah lainnya.

“Semangat Aceh sangat luar biasa sejak ratusan tahun untuk pembangunan. Esensi penting dari perdamaian adalah meningkatkan kesejahteraan dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” katanya.

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh, Prof Mujiburrahman menyatakan pihaknya memberikan penghargaan tokoh perdamaian kepada M Jusuf Kalla dan tokoh-tokoh terlibat dalam perdamaian Aceh.

“Penghargaan yang kita berikan kepada para tokoh perdamaian Aceh sebagai wujud apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjaga dan merawat perdamaian,” katanya.

Ia mengatakan Jusuf Kalla merupakan salah satu tokoh kunci yang memiliki peran krusial dan strategis dalam mewujudkan perundingan dan perdamaian di Aceh.

Adapun penerima penghargaan perdamaian dari UIN Ar Raniry Banda Aceh yakni Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Dr. (H.C.) Drs. H. M. Jusuf Kalla, Malik Mahmud Al-Haythar (Wali Nanggroe Aceh dan Ketua Juru Runding GAM di Helsinki, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Prof. Hamid Awaluddin, (Ketua Juru Runding RI di Helsinki & Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI) dan Mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia (2008);

Kemudian Mr. Juha Christensen (Negosiator dari Finlandia yang memainkan peran penting dalam perdamaian Aceh), Sofyan A Djalil (Anggota Tim Perunding RI di Helsinki dan Tokoh Aceh Jakarta), Nur Djuli (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Zaini Abdullah (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Bakhtiar Abdullah (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki) dan Nurdin Abdurrahman (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki)

Selanjutnya Irwandi Yusuf (Kepala Perwakilan GAM untuk Aceh Monitoring Mission (AMM) dan Mantan Gubernur Aceh), Zakaria Saman, Shadia Marhaban (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Teuku Hadi (Anggota Tim Perunding GAM di Helsinki), Tengku Nasruddin Bin Ahmad, Perunding GAM CoHA;, Teuku Kamaruzzaman, Perunding GAM CoHA, Amni Ahmad Marzuki, Perunding GAM CoHA, Cut Farah Meutia (Anggota Tim Perunding GAM di Tokyo) dan Erwanto (Anggota Tim Perunding GAM di Tokyo).

Kemudian almarhum Tengku Muhammad Usman Lampoh Awe, almarhum Tengku Sofyan Ibrahim Tiba, almarhum Cut Nur Asikin, Tokoh Perempuan Aceh Pejuang Referendum Aceh, Alm. Jafar Siddik Hamzah dan Munawar Liza Zainal.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 19:15
Ketua MPR: Jokowi konfirmasi hadiri Sidang Tahunan MPR 2025 esok hari

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengkonfirmasi akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada Jumat (15/8) esok hari.

Muzani menyebut bahwa undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 untuk Jokowi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno.

“Pak Jokowi juga Insyaallah akan hadir. Betul Pak Eddy, Pak Eddy yang menemui Pak Jokowi, dan kami sedang menunggu,” kata Muzani usai menghadiri gladi bersih Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Selain Jokowi, dia menyebut Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga telah mengkonfirmasi bakal menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025.

“Rencananya Pak SBY Insyaallah akan hadir,” ucapnya.

Meski demikian, dia mengatakan pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, begitu pula konfirmasi kehadiran dari para mantan wakil presiden RI terdahulu.

Muzani menambahkan bahwa undangan untuk Megawati disampaikan langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

“Kami sedang menunggu konfirmasi dari Ibu Megawati Soekarnoputri, mantan wakil presiden dan para istri mantan wakil presiden, InsyaAllah seluruhnya akan hadir,” tuturnya.

Dia mengatakan bahwa dalam gelaran Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, pihaknya mengundang seluruh mantan presiden dan mantan wakil presiden RI, hingga mantan pimpinan MPR RI terdahulu.

“Dari daftar sementara undangan sudah kami sampaikan semuanya kepada beliau-beliau dan kami sedang menunggu konfirmasi dari para tokoh tersebut untuk bisa datang,” katanya.

Selain dari dalam negeri, Muzani mengatakan sejumlah pimpinan lembaga negara dari luar negeri juga akan menjadi tamu dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025, di antaranya para ketua parlemen negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Timor-Leste.

“Rencananya besok akan datang itu tamu Ketua DPR dari empat negara,” ucap dia.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, belum mengonfirmasi kehadirannya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat undangan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2025 kepada Megawati, namun belum mendapatkan tanggapan.

“Ibu belum memberikan jawaban ketika undangan disampaikan,” kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, usai napak tilas pimpinan MPR RI ke rumah pengasingan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok Karawang, Jawa Barat, Rabu (13/8).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 19:01
Kemenko Polkam kawal Kopdes Merah Putih di Padang

Padang (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) turut serta mengawal implementasi atau pelaksanaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terrnasuk Kopdes Merah Putih di Padang.

“Hari ini kami mengecek program-program yang sedang dijalankan pemerintah di Kota Padang, yang salah satunya Kopdes Merah Putih,” kata Asisten Deputi Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, Kemenko Polkam, Brigjen Polisi Irwansyah di Padang, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Brigjen Polisi Irwansyah saat mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih Balai Gadang, Kota Padang yang fokus pada budidaya lebah madu kelulut atau yang juga dikenal madu galo-galo.

Brigjen Irwansyah mengatakan peninjauan Kopdes Merah Putih di Kota Padang merupakan bagian dari upaya bersama kementerian dan lembaga untuk mengawal program-program strategis nasional, mulai dari makan bergizi gratis, Kopdes Merah Putih, pembangunan tiga juta rumah dan lain sebagainya.

“Selain mengecek langsung implementasi program ini, kami juga ingin mendapatkan masukan dari masyarakat yang mengelola Kopdes Merah Putih,” ujarnya.

Nantinya, kata dia, berbagai masukan dari masyarakat dalam hal ini pengurus Kopdes Merah Putih Balai Gadang akan dilaporkan kepada pimpinan untuk dicarikan solusinya.

Dalam peninjauannya, Irwansyah mengatakan Kopdes Merah Putih Balai Gadang berpotensi besar mengembangkan usaha madu lebah galo-galo. Selain untuk kebutuhan dalam negeri, bisnis koperasi itu juga berpeluang besar jadi komoditas ekspor.

Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Balai Gadang, Kota Padang, Adya Jhonson Candra mengatakan dalam sebulan pihaknya bisa menghasilkan madu galo-galo hingga 50 kilogram.

“Kalau cuaca lagi bagus, produksi kami bisa mencapai 50 kilogram,” kata dia.

Selain memenuhi permintaan dalam provinsi, Kopdes Balai Gadang juga melayani permintaan dari negara tetangga seperti Malaysia. Satu kilogram madu kelulut dijual dengan harga Rp500 ribu.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 18:55