Jenis Media: Politik

  • Bupati Sidoarjo Beri Pesan Penting pada Peserta Retret Kades

    Bupati Sidoarjo Beri Pesan Penting pada Peserta Retret Kades

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Seluruh Kepala Desa/Kades se Kabupaten Sidoarjo mengikuti Retret di Puslat Rindam V/Brawijaya Malang selama dua hari ke depan atau penutupan pada hari Jumat (5/12/2025).

    Ratusan Kades tersebut digembleng untuk menjadi pemimpin yang berintegritas dan kapabel. Mereka dilatih dan dididik sendiri oleh para pelatih anggota TNI Rindam V/Brawijaya Malang.

    Selain itu mereka juga akan dibekali materi oleh Polresta, Kejaksaan dan Komisi Pemberantadan Korupsi (KPK). Retret tersebut merupakan Program Pelatihan Desa Beraksi atau Desa Bersih dan Anti Korupsi yang digelar Pemkab Sidoarjo.

    Pelatihan Desa Beraksi tersebut dibuka oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi. Bupati mengatakan Program Desa Beraksi sebagai upaya pencegahan korupsi di tingkat desa. Oleh karenanya lewat program tersebut diharapkan terwujud tata kelola desa yang bersih, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

    “Program ini selaras dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi yang menegaskan pentingnya pencegahan melalui penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat,” ucapnya, Kamis (4/11/2025).

    Bupati berharap, Program Desa Bersih dan Anti Korupsi bukan hanya sekadar slogan. Namun menjadi kewajiban moral dan administratif untuk mewujudkannya bersama. Oleh karenanya ia menekankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama.

    Pertama, transparansi dan akuntabilitas. Bupati meminta semua perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan desa harus terbuka untuk publik dan terdokumentasi dengan baik. “Laporan keuangan dan penggunaan anggaran wajib dapat diakses oleh masyarakat dan aparat pengawas,” pintanya.

    Kedua, partisipasi masyarakat. Bupati H. Subandi meminta pemerintah desa melibatkan warga dalam perencanaan dan pengawasan program desa sehingga keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, penguatan kapasitas aparatur desa.

    Harapan dia kepada kepala desa dan perangkat desa agar terus meningkatkan kompetensi administrasi, pengelolaan keuangan, dan etika publik seperti halnya mengikuti kegiatan pelatihan seperti ini.

    “Kepada seluruh peserta ikutilah pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, menerapkan ilmu yang diperoleh, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Bersama kita wujudkan desa yang bersih, akuntabel, dan berdaya demi kesejahteraan warga Kabupaten Sidoarjo,” terang H. Subandi.

    H. Subandi menegaskan Program Pelatihan Desa Beraksi merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat integritas pemerintahan desa. Kepala desa harus mampu meningkatkan etos kerja dan menjaga kedisiplinannya dalam menjalankan roda pemerintahan.

    Jangan sampai ada penyelewengan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau masyarakat. Ia ingatkan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan anggaran, kolusi, atau nepotisme akan ditindak sesuai aturan hukum dan peraturan yang berlaku.

    “Pemerintah kabupaten akan mendukung mekanisme pengawasan, pelaporan, dan sanksi untuk menjaga integritas pemerintahan desa,” imbuhnya. (isa/but)

  • Uji materi UU TNI, Komisi I sebut DPR tetap berperan dalam OMSP

    Uji materi UU TNI, Komisi I sebut DPR tetap berperan dalam OMSP

    Pemberian pertimbangan dan persetujuan DPR kepada Presiden, dalam hal pelaksanaan persyaratan kebijakan dan keputusan politik negara, kaitannya dengan pelaksanaan OMSP, seharusnya juga serupa dengan pelaksanaan OMP, dalam pengambilan keputusan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam sidang uji materi Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi menyebut DPR tetap memiliki peran dalam pelaksanaan operasi militer selain perang (OMSP) terkait UU itu.

    Utut membantah dalil para pemohon dalam perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 yang menyebut pengaturan pelaksanaan OMSP di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI meniadakan peran konstitusional DPR.

    “Tidak tepat apabila dinyatakan DPR kehilangan peran dalam OMSP,” kata Utut dalam laman resmi MK yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan DPR memiliki alat kelengkapan berupa komisi yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN. Masalah pertahan menjadi ruang lingkup Komisi I dengan mitra kerja termasuk Kementerian Pertahanan dan TNI.

    “Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh komisi dapat dilaksanakan melalui rapat kerja, pembentukan panitia kerja, maupun melalui kunjungan kerja,” ucapnya.

    Menurut dia, permohonan para pemohon agar pelaksanaan OMSP disamakan dengan operasi militer untuk perang (OMP), yakni atas dasar kebijakan dan keputusan politik negara tidaklah tepat.

    Ia mengatakan kebijakan dan keputusan politik negara terhadap OMP diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.

    “Sementara OMSP merupakan bagian dari tugas pokok TNI yang bukan dalam kondisi perang. Pelaksanaan OMSP sudah tepat diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden,” tutur dia.

    Utut menyampaikan pernyataan itu pada Rabu (3/12) dalam sidang lanjutan perkara nomor 197/PUU-XXIII/2025 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan presiden/pemerintah.

    Perkara tersebut dimohonkan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Imparsial, YLBHI, KontraS, AJI Indonesia, YLBH APIK Jakarta serta tiga pemohon perorangan.

    Salah satu yang dipersoalkan para pemohon adalah Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI yang pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan OMSP diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

    Menurut mereka, ketentuan itu meniadakan peran konstitusional DPR dalam hal pemberian persetujuan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

    Para pemohon mendalilkan, setiap bentuk pengerahan TNI, baik operasi militer perang maupun selain perang, harus sepenuhnya dengan keputusan politik negara yang diformalkan melalui keputusan presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

    “Pemberian pertimbangan dan persetujuan DPR kepada Presiden, dalam hal pelaksanaan persyaratan kebijakan dan keputusan politik negara, kaitannya dengan pelaksanaan OMSP, seharusnya juga serupa dengan pelaksanaan OMP, yang melibatkan pemerintah—presiden dan DPR di saat yang bersamaan, dalam pengambilan keputusan,” dalil mereka, dikutip dari berkas permohonan.

    Koalisi masyarakat sipil itu meyakini keterlibatan DPR dalam memutuskan kebijakan OMSP merupakan bentuk pencegahan dari risiko kesewenang-wenangan.

    Maka dari itu, dalam petitumnya mereka meminta agar Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang TNI diubah menjadi “Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara”.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo cerita bayi panda yang lahir di Indonesia ke Ketua MPR China

    Prabowo cerita bayi panda yang lahir di Indonesia ke Ketua MPR China

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bercerita tentang seekor bayi panda yang baru lahir di Indonesia kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Sebagaimana dipantau dalam tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, dalam pertemuan itu, awalnya Prabowo dan Wang Huning membahas guci yang berada di salah satu ruangan di Istana Merdeka.

    Setelah itu, Presiden Prabowo menunjukkan foto panda yang baru melahirkan bayi beberapa waktu yang lalu. Prabowo mengatakan sang induk panda telah berada di Indonesia selama satu dekade.

    “Jadi panda ini diberi 10 tahun yang lalu. Baru kemarin melahirkan satu bayi,” ucap Prabowo.

    Kepala Negara menjelaskan bahwa panda tersebut baru melahirkan seekor anak. Presiden menyebut sang induk panda tidak dapat dipisahkan dari anaknya dan masih terus menjaga satwa itu.

    Prabowo juga menyampaikan pihak Taman Safari Indonesia meminta dirinya memberikan nama kepada bayi panda tersebut sehingga dipilihlah nama Satrio Wiratama, dengan panggilan harian Rio.

    “Taman Safari minta saya kasih nama. Saya kasih nama Satrio Wiratama. Artinya pejuang, mulia, yang berani, dan berbudi luhur. Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio,” kata Prabowo.

    Mendengar arti nama anak panda tersebut, Wang Huning sempat berseloroh bahwa panda tersebut perlu dikirim ke militer, yang disambut tawa Prabowo.

    Wang Huning juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan kelahiran panda di Indonesia, yang dianggap sebagai hal yang tidak mudah.

    “Tidak mudah sekali,” ucap Wang Huning.

    Prabowo mengatakan Panda tersebut sudah berada di Indonesia selama 10 tahun dan baru melahirkan saat dirinya telah menjabat sebagai Presiden.

    Wang Huning lalu menyampaikan pepatah China Ji Ren Tian Xiang yang dimaknai sebagai tanda keberuntungan atau pertanda baik bagi seseorang.

    “Ada satu pepatah di Tiongkok bahwa Ji Ren Tian Xiang. Itu maksudnya, orang yang … akan selalu bertemu dengan hal-hal baik,” kata Wang Huning.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dan Ketua MPR China tegaskan komitmen perkuat kerja sama

    Prabowo dan Ketua MPR China tegaskan komitmen perkuat kerja sama

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan China.

    Menurutnya, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk terus meningkatkan hubungan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

    “Jadi mereka berbicara kerja sama bilateral kita yang sudah sangat baik. Tadi dijelaskan kembali komitmen kedua negara, Bapak Presiden dan juga Ketua Parlemen China, juga mengatakan komitmen untuk terus meningkatkan kerja sama,” kata Arrmanatha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan pertemuan tersebut tidak menghasilkan penandatanganan kerja sama baru. Baik Indonesia maupun China, lanjut Arrmanatha, sama-sama ingin meneruskan komitmen kemitraan strategis.

    “Tadi hanya menekankan kembali apa yang sudah kita lakukan, saling komitmen untuk meningkatkan kerja sama,” ujarnya.

    Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, khususnya di bidang diplomasi parlemen dan pembangunan kemitraan masa depan.

    Selain bertemu Presiden Prabowo, Ketua MPR China juga akan berkunjung ke kompleks parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.

    ‎Pertemuan tersebut akan menjadi ruang dialog strategis mengenai penguatan hubungan antarlembaga legislatif, perluasan kerja sama kemitraan ekonomi dan sosial budaya, serta peluang kolaborasi dalam isu kawasan dan global.

    ‎Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk membangun kemitraan masa depan yang saling menguntungkan, sejalan dengan visi stabilitas kawasan dan kesejahteraan rakyat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo terima pimpinan MPR China di Istana Merdeka

    Presiden Prabowo terima pimpinan MPR China di Istana Merdeka

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/12). Wang Huning mengunjungi Indonesia dalam penguatan diplomasi parlemen dan bilateral kedua negara. (Aria Cindyara/Cahya Sari/Rayyan/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD pasang Starlink untuk pulihkan jaringan komunikasi di Sumbar

    TNI AD pasang Starlink untuk pulihkan jaringan komunikasi di Sumbar

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI AD memasang perangkat komunikasi satelit Starlink untuk memulihkan akses komunikasi di lokasi banjir di Sumatera Barat.

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis, mengatakan Starlink yang dikerahkan berasal dari Satuan Komunikasi dan Elektronika Komando Daerah Militer (Komleksam) XX/TIB dan Kementerian Pertahanan.

    “Upaya ini menjadi langkah penting dalam membuka kembali jaringan informasi di wilayah yang sebelumnya terisolasi akibat kerusakan infrastruktur telekomunikasi,” kata Donny saat dikonfirmasi.

    Donny menjelaskan, total ada 33 unit perangkat Starlink dari Kemenhan dan lima unit dari Puskomlekad yang telah didistribusikan ke Kodim.

    Melalui Kodim, satelit tersebut lalu didistribusikan ke titik-titik lokasi banjir di wilayah Sumatera Barat.

    “Pemasangan dilakukan langsung oleh personel Komlekdam XX/TIB di lokasi yang membutuhkan konektivitas darurat, seperti posko pengungsian, kantor pemerintah daerah, posko BPBD, serta area pencarian dan evakuasi,” jelas Donny.

    Dengan adanya bantuan perangkat satelit ini, diharapkan koordinasi antara instansi pemerintah di tingkat daerah dan pusat berjalan dengan baik demi memaksimalkan kerja sama dalam proses evakuasi dan pemulihan wilayah pascabencana.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapenda Blitar Hapus Denda Pajak 31 Tahun Terakhir, Cuma Sampai 30 Desember 2025

    Bapenda Blitar Hapus Denda Pajak 31 Tahun Terakhir, Cuma Sampai 30 Desember 2025

    Blitar (beritajatim.com) – Kabar gembira bagi wajib pajak di Kabupaten Blitar. Menjelang tutup tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan kebijakan strategis berupa penghapusan sanksi administratif untuk tunggakan pajak daerah.

    Kebijakan ini tidak tanggung-tanggung, menyasar piutang pajak yang tertunggak selama tiga dekade terakhir, yakni mulai tahun 1994 hingga 2025. Wajib pajak di Kabupaten Blitar pun kini tidak perlu bingung untuk membayar denda pajak tertunggak.

    Kepala Bapenda Kabupaten Blitar, Asmaningayu Dewi Lintangsari, menegaskan kebijakan ini tertuang resmi dalam Surat Keputusan Kepala Bapenda Nomor B/180.06/151/409.5.2/KPTS/2025 tertanggal 3 Desember 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya percepatan target penerimaan pajak sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.

    Poin paling krusial dari kebijakan ini adalah durasinya yang sangat singkat. Pemutihan denda ini hanya berlaku mulai 4 Desember 2025 hingga 30 Desember 2025.

    “Kami mengharapkan wajib pajak Kabupaten Blitar benar-benar memanfaatkan momentum emas ini. Jangan sampai terlewat, karena jika dibayarkan setelah tanggal 30 Desember, denda akan berlaku kembali normal,” tegas Asmaningayu, Rabu (3/12/2025).

    Ia mengingatkan, denda keterlambatan yang berlaku normal cukup memberatkan, yakni sebesar 1 persen per bulan. Oleh karena itu, periode pembebasan ini adalah waktu yang tepat untuk melunasi kewajiban tanpa beban tambahan.

    Bapenda merinci sejumlah sektor pajak daerah yang masuk dalam program pembebasan sanksi administratif ini, meliputi:

    Pajak Properti dan Tanah:
    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
    Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    Pajak Usaha & Lingkungan:
    Pajak Reklame
    Pajak Air Tanah
    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
    Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT):
    Makanan dan Minuman (Restoran)
    Jasa Perhotelan
    Jasa Parkir
    Jasa Kesenian dan Hiburan

    Asmaningayu menambahkan, selain mengejar target pendapatan daerah, kebijakan ini dirancang sebagai bentuk empati pemerintah terhadap pemulihan ekonomi masyarakat.

    “Penghapusan denda ini secara tidak langsung meringankan beban ekonomi warga. Kami ingin membangun kesadaran bahwa menjadi wajib pajak yang tertib adalah kontribusi nyata untuk Kabupaten Blitar yang lebih berdaya dan berjaya,” pungkasnya.

    Bagi warga Kabupaten Blitar yang masih memiliki tunggakan pajak lawas, hitung mundur telah dimulai. Segera lunasi sebelum pergantian tahun atau denda akan kembali mencekik. [owi/beq]

  • Prabowo terima Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka

    Prabowo terima Ketua MPR China Wang Huning di Istana Merdeka

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan ‎Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) China Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, iring-iringan kendaraan Wang Huning tiba di Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 11.35 WIB, dikawal oleh lima pasukan pengawalan bermotor.

    Di serambi barat Istana Merdeka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyambut langsung Wang Huning yang mengenakan setelan jas berkelir hitam.

    Keduanya berjabat tangan dengan hangat sebelum melangkah bersama-sama. Ketibaan Wang Huning turut disambut oleh tari-tarian yang menghibur.

    Selanjutnya, Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu telah menunggu di Selasar Istana Merdeka.

    Kepala Negara lalu menyalami dan mempersilakan Wang Huning memasuki Ruang Kredensial untuk melakukan sesi foto bersama serta menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan kedua negara.

    Setelah itu, Presiden Prabowo memperkenalkan delegasi Indonesia yang menyambut di dalam Istana Merdeka.

    Sejumlah pejabat yang menyambut di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir.

    Selanjutnya, keduanya melangsungkan pertemuan tête-à-tête atau pertemuan empat mata. Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar santap siang bersama dengan Wang Huning.

    Diketahui, Wang Huning tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang , Banten sekitar pukul 13.25 WIB, berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    ‎Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan strategis dan kerja sama bilateral antara Indonesia dan China, khususnya di bidang diplomasi parlemen dan pembangunan kemitraan masa depan.

    Selain bertemu Presiden Prabowo, Ketua MPR China juga akan berkunjung ke kompleks parlemen di Senayan untuk bertemu pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI.

    ‎Pertemuan tersebut akan menjadi ruang dialog strategis mengenai penguatan hubungan antarlembaga legislatif, perluasan kerja sama kemitraan ekonomi dan sosial budaya, serta peluang kolaborasi dalam isu kawasan dan global.

    ‎Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk membangun kemitraan masa depan yang saling menguntungkan, sejalan dengan visi stabilitas kawasan dan kesejahteraan rakyat.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Hari yang Sama Tinjau Bencana Sumatera, Zulhas dan Rombongan Politisi PAN Hadiri Pesta Pernikahan di Padang

    Di Hari yang Sama Tinjau Bencana Sumatera, Zulhas dan Rombongan Politisi PAN Hadiri Pesta Pernikahan di Padang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi para politisi Partai Amanat Nasional (PAN) saat meninjau bencana di Sumatera menuai sorotan. Kunjungan itu dilakukan pada Minggu (30/11/2025) di Sumatera Barat.

    Mereka adalah Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani. Serta sejumlah politisi partai itu seperti Verrel Bramasta, EKo Patrio, dan Uya Kuya.

    Belakangan terungkap, selain meninjau bencana. Rombongan kader PAN itu juga menghadiri pernikahan anak dari salah satu petinggi PAN di Padang, Sumatera Barat.

    Dia adalah Indah Arista, putri bungsu H Arisal Aziz. Salah satu petinggi PAN yang juga pemilik perusahaan PT Indah Logistik Cargo.

    Resepsi tersebut bersamaan dengan kedatangan Zulhas dan rombongan di Sumatera. Tepatnya pada 30 November 2025.

    Momen para rombongan tersebut menghadiri resepsi, fotonya tersebar di media sosial. Salah satunya diunggah Instagram @noise_talks.

    Terlihat di foto tersebut, Zulhas bersama Eko Patrio, Zita Anjani, Verrel Bramasta, hingga Uya Kuya duduk di satu meja bundar.

    Di foto lain, rombongan berfoto di pelaminan bersama dua mempelai. Mereka Tampak senyum sumringah.
    (Arya/Fajar)

  • Gibran di posko bencana: logistik, perbaikan infrastruktur dipercepat

    Gibran di posko bencana: logistik, perbaikan infrastruktur dipercepat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan distribusi bantuan logistik hingga perbaikan infrastruktur dasar, termasuk jembatan akan dipercepat, yang disampaikannya saat meninjau posko pengungsian di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis.

    Dalam rangkaian kunjungan kerjanya meninjau lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor Sumatera, Gibran memulai kunjungannya dengan mendengar keluhan para korban di salah satu posko yang didirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis.

    “Distribusi logistik, bantuan, ini akan terus dipercepat lewat jalur darat, udara, laut. Lalu perbaikan-perbaikan akses komunikasi, puskesmas, sekolah, jembatan, jalan, ini juga akan dipercepat agar arus bantuan logistik, BBM ini bisa lancar kembali,” kata Gibran.

    Saat berdialog dan duduk bersama warga, Gibran menyampaikan bahwa segala masukan dan keluhan terkait penanganan bencana telah dicatatnya dan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran menyampaikan arahan Presiden agar penanganan bencana diprioritaskan kepada kelompok rentan, seperti lansia, balita, ibu hamil dan anak-anak.

    Wapres berpesan kepada BNPB dan pemerintah daerah setempat, serta TNI-Polri untuk memerhatikan tenda pengungsi, serta mencukupi kebutuhan makan dan sanitasi air bersih.

    “Saya pesan ke kepala daerah, BNPB, TNI, Polri, saya mohon bapak/ibu yang ada di pengungsian ini, mohon diperhatikan, tendanya, makan tiga kali sehari, air bersih. Lalu saya mohon juga atensi khusus untuk lansia, anak-anak, ibu hamil, anak-anak, balita, ini mohon diprioritaskan,” kata Gibran.

    Gibran juga menyampaikan kepada para korban bahwa dirinya akan terus memantau kondisi lapangan terkini hingga pemulihan pascabencana.

    Dari Sumatera Barat, Wapres selanjutnya terbang menuju Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Aceh Singkil, Aceh.

    “Hari ini kami mengunjungi tiga provinsi, tujuannya untuk mempercepat pemulihan. Jadi Bapak, Ibu, tidak sendiri warga Sumatera, tidak sendiri, kami nanti akan terus turun ke lapangan,” kata Gibran.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.