Jenis Media: Politik

  • Anggaran Pengentasan Kemiskinan Pacitan Rp122,4 M, Dinsos Akui Masih Ada Penerima Bansos Dobel

    Anggaran Pengentasan Kemiskinan Pacitan Rp122,4 M, Dinsos Akui Masih Ada Penerima Bansos Dobel

    Pacitan (beritajatim.com) — Anggaran pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pacitan tergolong besar, dengan alokasi dana mencapai Rp 122,4 miliar setiap tahun untuk berbagai program bantuan sosial. Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya berdampak optimal karena masih ditemukan penerima bantuan sosial (bansos) yang memperoleh bantuan secara dobel.

    Fakta tersebut diungkapkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pacitan. Kepala Dinsos Pacitan, Heri Setijono, menyebut jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya mencapai 106.254 keluarga yang menerima berbagai jenis bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

    “Bantuannya beragam, mulai Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sembako warga miskin, sembako bencana, Asistensi Penyandang Disabilitas Plus (APSDP), bantuan yatim piatu (YAPI), hingga bantuan pemakaman lansia. Total KPM ada 106.254,” kata Heri, Jumat (19/12/2025).

    Dalam pelaksanaannya, Dinsos Pacitan tidak menampik adanya penerima yang mendapatkan lebih dari satu bantuan, bahkan dalam program yang sama. Heri menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena perbedaan ketentuan desil penerima pada masing-masing program bantuan sosial.

    “PKH itu sasarannya desil 1 sampai 4, sementara BPNT desil 1 sampai 5. Jadi, ngapunten, kalau akhirnya ada yang menerima bantuan dobel, itu bukan kesalahan,” ujarnya.

    Menurut Heri, hingga saat ini tidak ada regulasi yang secara tegas melarang penerima PKH untuk juga menerima BPNT. Seluruh kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

    “Kalau bantuan yang bersumber dari kabupaten atau provinsi masih bisa kita kondisikan, karena bisa diverifikasi apakah seseorang sudah menerima bantuan atau belum. Tapi untuk PKH dan BPNT, dananya langsung dari pusat dan masuk ke rekening penerima. Desa hanya melakukan verifikasi administrasi oleh operator,” imbuhnya.

    Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Pacitan per Maret 2025 tercatat sebesar 12,97 persen atau sekitar 72,47 ribu jiwa. Heri menambahkan, penetapan data penerima bantuan sosial saat ini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Dinas Sosial daerah tidak punya kewenangan penuh untuk mengubah data. Yang bisa mengusulkan perubahan atau penambahan adalah melalui proses verifikasi di desa,” tandasnya. [tri/beq]

  • Rangkaian Hari Jadi Banyuwangi ke-254, Ipuk Fiestiandani Ziarah Ke Makam Bupati Terdahulu

    Rangkaian Hari Jadi Banyuwangi ke-254, Ipuk Fiestiandani Ziarah Ke Makam Bupati Terdahulu

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Momen Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) yang ke 254, juga dimanfaatkan Bupati Ipul Fiestiandani untuk ziarah ke makam Bupati Banyuwangi terdahulu.

    Usai upacara peringatan Harjaba, Bupati Ipuk berziarah ke kompleks makam Bupati Banyuwangi terdahulu, di Kelurahan Kepatihan, Banyuwangi, yang letaknya tidak jauh dari Pendopo Banyuwangi.

    Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengingat kembali jasa para pendahulu yang telah memberikan pondasi yang kokoh bagi berdirinya Banyuwangi.

    Ziarah diikuti Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Sekda Banyuwangi Guntur Priambodo, Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Arm. Triyadi Indrawijaya, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, Kajari Banyuwangi Agustinus Octovianus Mangotan, Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono dan Kepala kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa.

    Di kompleks pemkamanan tersebut bersemayam para Bupati Banyuwangi terdahulu yakni Kanjeng R.T. Wiroguno II (Mas Thalib), Bupati Banyuwangi II (1782-1818); Kanjeng R.T. Suronegoro, Bupati Banyuwangi ke III (1818-1832).

    Kanjeng Raden Adipati Wiryodanu Adiningrat, Bupati Banyuwangi IV (1832-1867); Kanjeng R.T Pringgo Kusumo, Bupati Banyuwangi V (1867-1881); Kanjeng R.T Astro Kusumo, Bupati Banyuwangi VII (1888-1889); Kanjeng R.T. Achmad Noto Adisoerjo, Bupati Banyuwangi XI (1920-1930) dan Ir. H. Samsul Hadi, Bupati Banyuwangi XXV (2000-2005).

    Bupati Ipuk mengatakan ziarah ini sebagai wujud penghormatan mendoakan atas jasa para pendahulu yang telah mengabdikan hidupnya untuk Banyuwangi. Serta menjadi pengingat bahwa kemajuan yang saat ini digapai adalah hasil dari fondasi yang dibangun oleh para pendahulu.

    “Ziarah ini bukan hanya meneruskan tradisi tapi bentuk penghormatan kepada para bupati terdahulu, dan pengingat bagi kita semua bahwa Banyuwangi berdiri kokoh juga berkat perjuangan dan pengabdian para pendahulu,” Kata Ipuk usai melakukan ziarah.

    Pada ziarah tersebut Bupati Ipuk dan semua yang hadir membacakan doa yang dilanjutkan dengan menaburkan bunga di atas makam.

    “Semoga para bupati terdahulu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Kita jadikan semangat perjuangan, pengabdian, dan ketulusan mereka sebagai teladan menjadikan Banyuwangi semakin maju, sejahtera dan berdaya saing,” ujarnya.

    Sebelum melakukan ziarah makam, dalam peringatan Harjaba ke 254 Bupati Ipuk mengawali rangkaian kegiatan dengan Upacara Peringatan Harjaba di Halaman kantor Pemkab Banyuwangi yang dilanjutkan sarapan nasi bungkus bersama berbagai elemen masyarakat mulai ojol, pesapon, juru parkir dan warga umum. [alr/aje]

  • Tugu Tirta Bawa Misi Sinergi Malang Raya dan Gerakan Hijau di Usia 51 Tahun

    Tugu Tirta Bawa Misi Sinergi Malang Raya dan Gerakan Hijau di Usia 51 Tahun

    Malang (beritajatim.com) – Saat peringatan ke 51 tahun Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang membawa misi sinergi Malang Raya serta komitmen nyata terhadap gerakan hijau dan keberlanjutan lingkungan. Puncak peringatan HUT ke-51 Tugu Tirta sendiri digelar pada Kamis, (18/12/2025).

    Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo mengatakan bahwa peringatan ini menjadi momentum bersejarah, karena untuk pertama kalinya di usia Tugu Tirta, acara dihadiri langsung oleh tiga kepala daerah Malang Raya. Mereka adalah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Bupati Malang Sanusi dan Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama jajaran direksi BUMD Air Minum se-Malang Raya.

    “Kehadiran ini menjadi simbol kuat kesatuan visi lintas wilayah dalam memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat luas,” ujar Priyo.

    Priyo menuturkan sinergi Malang Raya diteguhkan dalam HUT ke-51 ini bukan sekadar seremoni. Peringatan ini menjadi komitmen bersama untuk membangun layanan air minum yang andal, aman dan berkelanjutan, dari hulu hingga hilir, lintas batas administrasi wilayah.

    Menurutnya usia ke-51 menjadi fase pendewasaan perusahaan dalam memaknai kemajuan. Tidak hanya berfokus pada teknologi dan inovasi layanan, Tugu Tirta juga menempatkan kesadaran lingkungan sebagai pilar utama keberlanjutan.

    “Di era modern, kemajuan tidak hanya diukur dari teknologi, tetapi juga dari tanggungjawab terhadap lingkungan,” ujar Priyo.

    Tugu Tirta mengusung semangat menjaga air menjaga kehidupan pada peringatan HUT ke-51. Komitmen ini diwujudkan melalui rangkaian kegiatan bertema hijau yang terintegrasi. Diawali dengan 51Green Challenge (4 Desember 2025), kampanye internal pengurangan sampah plastik melalui gerakan Mbois Bawa Tumbler, Tugu Tirta mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan dari internal perusahaan.

    Penguatan sinergi regional diwujudkan melalui 51nergi Malang Raya berupa pelatihan implementasi Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) bagi BUMD Air Minum se-Malang Raya, yang menegaskan peran Tugu Tirta sebagai pusat pembelajaran dan penggerak mutu layanan air minum regional.

    Komitmen menjaga sumber air diperkuat lewat Ekspedisi 51nergi dengan menyusuri kawasan daerah tangkapan air disertai aksi bersih sampah plastik. Kegiatan ini menegaskan bahwa keberlanjutan layanan air minum tidak dapat dilepaskan dari kelestarian alam di hulu.

    “Tugu Tirta juga akan menggelar Sinergi Mbois Movement dengan tagline Mbois Bawa Tumbler di kawasan Car Free Day Ijen pada 28 Desember 2025, melibatkan masyarakat luas untuk membiasakan penggunaan tumbler dan mengurangi sampah mikroplastik,” ujar Priyo.

    Semangat Go Green ini mendapat dukungan nyata dari para stakeholder yang secara sinergis mengirimkan bibit pohon ke Perumda Tugu Tirta sebagai simbol kolaborasi konkret dalam menjaga keberlanjutan sumber air bagi generasi mendatang.

    “Bahkan dalam puncak HUT ke-51, Tugu Tirta memilih tidak menerima karangan bunga, sebagai wujud konsistensi terhadap nilai ramah lingkungan,” kata Priyo.

    Memasuki usia ke-51 tahun, Perumda Air Minum Tugu Tirta terus menunjukkan kinerja yang semakin berprestasi, inovatif, dan berorientasi keberlanjutan. Tema ’51nergi untuk Kemajuan’ dimaknai sebagai energi kolektif untuk menghadirkan pelayanan air minum yang prima, memperkuat sinergi Malang Raya, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan Kota Malang dan kawasan sekitarnya yang hijau, tangguh dan berdaya saing. [luc/aje]

  • DPRD Bojonegoro Kunjungan ke PGN Minta Perluas Jangkauan Jargas ke 10.000 Rumah

    DPRD Bojonegoro Kunjungan ke PGN Minta Perluas Jangkauan Jargas ke 10.000 Rumah

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja strategis ke dua BUMN energi, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina Gas.

    Agenda utama lawatan ini adalah pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) untuk memperluas akses energi bersih bagi masyarakat.

    Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menyatakan kunjungan ini merupakan langkah konkret untuk memperdalam pemahaman dan menyusun kebijakan yang tepat di sektor energi.

    “Kami ingin mendapat gambaran langsung soal pengembangan jargas di Bojonegoro, termasuk peluang, tantangan, dan strategi ke depan,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).

    Rombongan yang terdiri dari 15 orang, termasuk pimpinan dan anggota Komisi B, akan fokus membahas percepatan perluasan jaringan. Komitmen DPRD, lanjut Umar, adalah memastikan kebijakan energi daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung program nasional.

    “Kami berharap ada penambahan jaringan yang bisa menjangkau 10.000 pelanggan baru, serta perluasan ke lebih banyak kecamatan, seperti Kecamatan Kapas,” jelas Umar.

    Di sisi lain, Area Head PGN Bojonegoro, Faishal Arief, mengungkapkan data terbaru. Hingga November 2025, jumlah pelanggan jargas rumah tangga yang dibiayai APBN di Bojonegoro tercatat 7.662 sambungan. Angka ini mengalami penurunan sekitar 23 persen dari awal pengaliran yang mencapai 10.000 pelanggan.

    “Penurunan terjadi secara bertahap karena berbagai faktor,” tandas Faishal, tanpa merinci lebih lanjut.

    Informasi ini menjadi salah satu bahan pembahasan penting dalam kunjungan kerja tersebut untuk mencari solusi penguatan dan perluasan infrastruktur gas bumi di wilayah Bojonegoro. [lus/ted]

  • Pansus Panggil PWU, dr Agung Tekankan Konsep 3J di Evaluasi BUMD Jatim

    Pansus Panggil PWU, dr Agung Tekankan Konsep 3J di Evaluasi BUMD Jatim

    Surabaya (beritajstim.com) – Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur kembali melanjutkan rapat kerja hari kedua dengan menghadirkan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (PWU) beserta jajaran anak perusahaannya. Rapat digelar di Kota Batu, Malang, Kamis (18/12/2025).

    Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, dr. Agung Mulyono, menegaskan bahwa pembenahan BUMD harus dilakukan secara serius dan terarah. Menurutnya, BUMD tidak bisa lagi berjalan tanpa arah bisnis yang jelas dan terukur.

    Dokter Agung menilai, setiap BUMD wajib memiliki konsep bisnis yang kuat agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah. Karena itu, Pansus mendorong evaluasi mendalam terhadap perencanaan, program, hingga capaian keuntungan.

    “BUMD harus punya arah yang jelas. Jangan banyak kegiatan tapi tidak menghasilkan apa-apa,” tegas Agung.

    Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menyebutkan konsep 3J dalam evaluasi BUMD Jatim.

    Pertama, jelas performanya, baik dari sisi financial maupun non-financial. Kinerja BUMD tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga tata kelola, kontribusi ekonomi, pelayanan publik, serta dampak sosial.

    Kedua, jelas program dan perencanaannya. Setiap BUMD harus memiliki arah usaha yang fokus, terukur, dan berbasis core business, bukan sekadar banyak kegiatan tanpa hasil nyata.

    Ketiga, jelas profitnya. Keuntungan harus konkret, signifikan, dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sekadar angka kecil yang tidak memberi nilai tambah.

    Menurut dia, tanpa kejelasan perencanaan, BUMD akan kesulitan menentukan fokus usaha. Begitu pula tanpa program dan chord bisnis yang tepat, aktivitas usaha hanya akan berjalan rutinitas tanpa nilai tambah.

    “Yang paling penting itu ujungnya. Harus jelas keuntungannya. Kalau profitnya kecil, ramai tapi tidak berdampak, itu tidak ada artinya bagi BUMD,” ujarnya.

    Dalam rapat tersebut, dokter Agung juga menyoroti data yang disampaikan manajemen PT PWU yang dinilai masih belum lengkap dan belum cukup mendalam. Karena itu, Pansus akan melakukan pendalaman lanjutan dengan memanggil kembali jajaran direksi.

    “Ini masih tahap awal. Rekomendasi Pansus nanti harus konkret, tapi tujuannya jelas, yakni perbaikan seluruh BUMD di Jawa Timur,” katanya.

    Anggota DPRD Jatim tiga periode itu menegaskan, Pansus BUMD tidak bertujuan menghakimi kinerja direksi maupun manajemen. Sebaliknya, Pansus ingin mengarahkan agar BUMD memiliki visi yang jelas, target yang terukur, dan dikelola secara lebih profesional.

    “Kami ingin BUMD Jawa Timur lebih berdaya, lebih fokus, dan lebih profesional, sehingga mampu bersaing dan memberi manfaat nyata bagi daerah,” tukasnya.

    Dengan evaluasi yang lebih mendalam ini, dokter Agung berharap kinerja BUMD Jawa Timur ke depan mampu meningkat secara signifikan dan tidak tertinggal dibandingkan provinsi lain.

    “BUMD Jawa Timur harus lebih berdaya, lebih profesional, dan mampu bersaing. Itu tujuan utama Pansus,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur, Ra Nasih Aschal, menilai kinerja BUMD holding bersama anak perusahaannya masih belum dapat disimpulkan secara utuh.

    Nasih mengatakan, Pansus masih membutuhkan pendalaman dan kajian lanjutan sebelum memberikan penilaian terhadap progres BUMD holding maupun anak usaha.

    “Hari ini kami memanggil PWU dan anak perusahaannya, tapi kami belum bisa menyampaikan seperti apa progresnya karena memang perlu pendalaman,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan, dalam rapat terungkap masih adanya ketidaksinkronan antara holding dan anak perusahaan. Ketidaksinkronan tersebut terlihat pada sejumlah aspek strategis, termasuk pengelolaan aset.

    “Antara holding dan anak perusahaan terkadang masih belum sinkron, terutama soal aset,” kata Nasih.

    Menurutnya, secara ideal holding seharusnya memberikan perhatian dan penguatan kepada anak perusahaan. Namun, tuntutan bisnis yang berorientasi pada profit kerap membuat fokus pengelolaan menjadi tidak seimbang.

    “Karena ini usaha yang profit oriented, tuntutan untuk mendapatkan keuntungan juga tinggi,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Wali Kota Kediri Terima Kunjungan Konsul Jenderal AS, Bahas Peluang Kerja Sama Pendidikan dan Budaya

    Wali Kota Kediri Terima Kunjungan Konsul Jenderal AS, Bahas Peluang Kerja Sama Pendidikan dan Budaya

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menerima kunjungan Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Christopher Green, dalam audiensi yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Kediri, Kamis (18/12/2025). Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor antara Kota Kediri dan Amerika Serikat.

    “Tujuan audiensi hari ini untuk bersilaturahmi dan tadi kami juga berdiskusi mengenai beberapa hal. Termasuk potensi-potensi yang dimiliki Kota Kediri. Seperti pendidikan dan kebudayaan,” ujar Vinanda Prameswati.

    Wali kota termuda di Indonesia yang akrab disapa Mbak Wali itu menyampaikan, audiensi ini diharapkan dapat menjadi forum strategis ke depan. Pemerintah Kota Kediri, kata dia, terbuka terhadap kolaborasi internasional yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

    “Tadi Pak Chris menyampaikan sebelumnya ada beberapa warga negara Amerika yang memang hadir di Kediri untuk mengajar anak-anak di Kediri Raya. Harapan kami di sini ada kerja sama berkaitan di bidang pendidikan. Barangkali ada warga Kota Kediri yang belajar di sana dan warga Amerika yang mengajarkan anak-anak Kediri khususnya Bahasa Inggris,” ungkapnya.

    Sementara itu, Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Christopher Green mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan resmi pertamanya ke Kota Kediri. Dalam pertemuan itu, berbagai topik dibahas bersama Wali Kota Kediri, mulai dari pendidikan, kebudayaan, sejarah hingga ekonomi.

    “Saya sangat menikmati diskusi ini dan mencicipi jajanan lokal yang enak sekali. Saya tidak sabar kembali lagi ke Kota Kediri. Tadi saya coba jamu enak sekali dan saya suka,” ujarnya.

    Christopher Green menjelaskan, Konsulat Jenderal Amerika Serikat selama ini telah memiliki berbagai program di Indonesia, termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Pihaknya terus mencari peluang baru untuk melibatkan guru-guru dari Amerika Serikat di sekolah maupun universitas di Indonesia, termasuk di Kota Kediri, guna meningkatkan kualitas kemampuan Bahasa Inggris.

    Selain pendidikan, Christopher Green juga mengaku tertarik dengan kebudayaan dan sejarah Indonesia, khususnya Jawa Timur. Menurutnya, Kota Kediri memiliki peran penting dalam sejarah Jawa dan Indonesia.

    “Saya tertarik dengan sejarah Indonesia khususnya Jawa Timur. Kita semua tahu Kediri ini sangat berperan dalam sejarah Jawa dan Indonesia. Bagi saya bisa berkunjung ke sini, merasakan suasana yang dikelilingi sejarah itu sangat luar biasa menarik,” jelasnya.

    Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Kediri turut didampingi Spesialis Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat Yessika Indarini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hery Purnomo, Sekretaris Bappeda Tetuko Erwin, Kepala Bagian Perekonomian Bambang Tri, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Adi Sutrisno, serta tamu undangan lainnya. [nm/aje]

  • Tingkatkan kemampuan personel, Marinir TNI AL gelar latihan dasar perorangan

    Tingkatkan kemampuan personel, Marinir TNI AL gelar latihan dasar perorangan

    Kamis, 27 November 2025 13:23 WIB

    Sejumlah prajurit Korps Marinir TNI AL menembak sasaran dengan Senapan Serbu 2 (SS-2) saat latihan dasar perorangan menembak di Lapangan Tembak Brigif 2 Marinir, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (27/11/2025). Latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel dan mengukur ketangkasan prajurit dalam menggunakan senapan serbu. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/tom.

    Foto udara prajurit Korps Marinir TNI AL memacu kecepatan dalam latihan dasar perorangan mendayung perahu karet di kolam Brigif 2 Marinir, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (27/11/2025). Latihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel dan mengukur ketangkasan prajurit dalam menggunakan perahu karet. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo bertemu Ratu Maxima di Istana Merdeka, perkuat kerja sama dengan PBB

    Presiden Prabowo bertemu Ratu Maxima di Istana Merdeka, perkuat kerja sama dengan PBB

    Kamis, 27 November 2025 13:41 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) sekaligus Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Kunjungan tersebut sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dan penguatan kerja sama dengan PBB. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) berjalan bersama Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) sekaligus Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda (kedua kiri) saat tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (27/11/2025). Kunjungan tersebut sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dan penguatan kerja sama dengan PBB. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lamongan Kirim 100 Ton Sampah per Hari ke PSEL Surabaya Raya Mulai 2026

    Lamongan Kirim 100 Ton Sampah per Hari ke PSEL Surabaya Raya Mulai 2026

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan ditunjuk sebagai daerah rekomendasi yang masuk dalam proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) Surabaya Raya pada 2026.

    Rencana tersebut disambut antusias oleh Pemkab Lamongan dengan menyatakan dukungan penuh atas proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah tersebut.

    “Kabupaten Lamongan masuk dalam rekomendasi daerah yang akan berkontribusi pada PSEL Surabaya Raya 2026 mendatang. Saat sudah beroperasi nanti, daerah yang telah ditetapkan akan mengirim sampah secara kontinuitas sebanyak 100 ton per hari ke PSEL Surabaya Raya,” kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Kamis (18/12/2025).

    Yuhronur menyampaikan, program PSEL Surabaya Raya tidak hanya dapat mengelola persoalan sampah semata, melainkan merupakan rekomendasi strategis yang mampu menghadirkan solusi penciptaan energi terbarukan yang relatif lebih ramah lingkungan.

    “Karena mampu mengurangi volume sampah dari TPA, mengurangi emisi gas rumah kaca dari sampah organik yang membusuk, dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, namun tetap memerlukan teknologi canggih untuk mengontrol emisi pembakaran dan mengelola residu abu yang berpotensi berbahaya,” ujarnya.

    Pembangunan PSEL Surabaya Raya akan berpusat di Kecamatan Benowo, Surabaya. Saat beroperasi nanti, PSEL akan menerapkan sistem kontribusi daerah yang telah ditetapkan. Masing-masing daerah akan mengirim jumlah sampah sesuai ketetapan induk PSEL.

    Kabupaten Lamongan ditetapkan akan mengirimkan 100 ton sampah per hari ke PSEL Surabaya Raya, yang merupakan sampah dari timbunan sampah dan sampah di TPA secara kontinuitas.

    Selain itu, pemerintah daerah yang masuk rekomendasi Surabaya Raya diminta untuk menyediakan sarana dan prasarana pengumpulan serta pengangkutan sampah.

    “Saat ini produksi sampah di Lamongan mencapai 550 ton per hari. Sedangkan pengelolaannya melalui TPA Tambakrigadung yang menyerap sampah 160 ton per hari, 24 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang mampu menyerap sampah 40 ton per hari,” ucapnya. (fak/kun)

  • DPR Ingatkan Proses Pembangunan Kampung Haji Harus Akuntabel

    DPR Ingatkan Proses Pembangunan Kampung Haji Harus Akuntabel

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rivqy Abdul Halim, menyambut baik langkah Danantara yang mengakuisisi 14 bidang tanah seluas sekitar 4,4 hektare di Makkah untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia. Namun, ia menegaskan proyek tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah haji Indonesia.

    “Dengan skala sebesar ini, Danantara tidak boleh bekerja secara tertutup. Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra. Setiap rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah,” ujar Rivqy, Kamis (18/12/2025).

    Menurutnya, pembangunan Kampung Haji di atas lahan 4,4 hektare tersebut membutuhkan waktu panjang, anggaran besar, serta sumber daya manusia yang profesional. Proyek ini direncanakan mencakup pembangunan 13 tower hunian dan satu pusat perbelanjaan dengan kapasitas hingga 23 ribu jemaah.

    Dia juga mendorong agar perkembangan pembangunan Kampung Haji dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Menurutnya, pengawasan perlu diperketat sejak awal agar proyek strategis tersebut tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

    “Danantara merupakan lembaga pengelolaan investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis. Karena itu, pembelian lahan Kampung Haji harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti,” ujarnya.

    Rivqy menilai, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi biaya akomodasi. Kehadiran Kampung Haji Indonesia di Makkah dinilai dapat menjawab kebutuhan tersebut, asalkan seluruh proses pembangunan dan pengembangannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

    “Kampung Haji ini merupakan amanah besar dari Presiden Prabowo. Jangan sampai ada pihak yang mencederai kebijakan strategis ini demi kepentingan sempit,” ujarnya.

    Seperti diketahui, pembangunan belasan tower hunian dan pusat perbelanjaan tersebut diperkirakan membutuhkan dana sekitar US$700–800 juta atau setara Rp11,6–13,2 triliun. Selain pembelian lahan, Danantara juga telah mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City yang memiliki 1.461 kamar dengan kapasitas hingga 4.383 jemaah. (kun)