Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Gubernur Riau bantah adanya isu gerakan Riau Merdeka

    Gubernur Riau bantah adanya isu gerakan Riau Merdeka

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gubernur Riau bantah adanya isu gerakan Riau Merdeka
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Riau Abdul Wahid membantah adanya isu gerakan Riau Merdeka yang sempat mencuat di media sosial di mana menurutnya hal itu merupakan gerakan wacana lama dan tidak ada lagi saat sekarang ini.

    Abdul Wahid di Pekanbaru, Kamis mengatakan kondisi daerahnya saat ini kondusif dan masyarakat tetap fokus pada pembangunan daerah. Dia juga tidak melihat ada tokoh-tokoh menggerakkan hal itu.

    “Riau Merdeka saya rasa itu wacana lama. Artinya sejauh ini belum saya lihat ada tokoh yang menggerakkan itu. Di Riau masih adem-adem saja, biasa-biasa saja tidak ada gerakan itu,” kata Abdul Wahid.

    Untuk itu dia mengimbau semua pihak untuk tidak berlebihan menanggapi isu tersebut. Membesar-besarkan wacana semacam itu katanya justru berpotensi mengganggu fokus pembangunan yang sedang dijalankan.

    “Ya, jangan terlalu di-‘framing’ soal-soal begitu. Kita sekarang ini adalah bagaimana membangun Riau dan membangun Indonesia,” tegasnya.

    Abdul Wahid menilai, yang lebih tepat saat ini untuk diperjuangkan adalah status Daerah Istimewa Riau (DIR). Hal itu ebagaimana yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh.

    Status tersebut dapat memberikan keleluasaan pengelolaan daerah, termasuk dalam sektor budaya, pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam. Wacana DIR lanjutnya lebih realistis karena tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun memberi ruang khusus bagi kearifan lokal dan kebutuhan daerah.

    Ia menambahkan, status tersebut akan memperkuat Riau sebagai salah satu daerah strategis di Sumatera. “Yang betul itu ada keinginan Daerah Istimewa Riau. Istimewakan seperti Yogja dan Aceh,” ungkapnya.

    Sumber : Antara

  • Menko PM harap gagasan di Innovilleague jadi langkah awal implementasi

    Menko PM harap gagasan di Innovilleague jadi langkah awal implementasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap gagasan mahasiswa yang menjadi peserta kompetisi “Innovilleague: Liga Pemberdayaan Masyarakat Desa 2025” dapat menjadi langkah awal untuk implementasi.

    Menko PM dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, memandang kompetisi yang diikuti 1.894 mahasiswa yang tergabung dalam 482 tim menjadi salah satu upaya perguruan tinggi untuk memberdayakan masyarakat.

    Terlebih, kata dia, perguruan tinggi memegang peran penting untuk memberdayakan masyarakat hingga mencapai angka nol kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menekan angka kemiskinan hingga 4,5 persen pada 2029.

    Pada kesempatan berbeda, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris memandang partisipasi mahasiswa di acara tersebut menjadi langkah sinergi antara pemerintah dengan perguruan tinggi dan masyarakat.

    Menurut dia, sinergi tersebut juga dapat menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa.

    Sementara itu, berikut daftar pemenang Innovilleague 2025:

    – Juara 1: Jatinewyork – Universitas Padjadjaran, dengan gagasan BAMBOOST: Akselerator Ekonomi Kreatif Berbasis Kerajinan Bambu dengan Metode Community Empowerment untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi di Desa Babakan Peuteuy.
    – Juara 2: Passmapres – Universitas Indonesia, dengan gagasan BANGSIAP: Inovasi Digital Desa berbasis AI dan Sinergi Hexahelix Berkelanjutan untuk Penanggulangan Pengangguran Struktural di Bantul.
    – Juara 3: Simpul Asa – Universitas Negeri Surabaya, dengan gagasan Sampang Smart Village Platform Terintegrasi sebagai Solusi Digital Terpadu untuk Mengentaskan Kemiskinan.

    – Juara Favorit: Tim BIOTIT GSC – Universitas Negeri Gorontalo, dengan gagasan Geo-Agro Wellness Bongongoayu: Pengembangan Geowisata Edukatif dan Agrobisnis untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komunitas Berkelanjutan.
    – Gagasan Inovatif: MangrovePreneurs – Universitas Lambung Mangkurat, dengan gagasan Pemanfaatan Nektar Mangrove Air Tawar (Sonneratia caseolaris) sebagai Generating Income di Desa Mekar Sari.
    – Gagasan Solutif: ANNEX STIP TEAM – Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, dengan gagasan Inovasi Biogrease Hijau dari Minyak Jelantah untuk Pemberdayaan Ibu PKK Desa Paseban melalui Padat Karya menuju Industri Pelayaran Berkelanjutan.

    – Honorable Mention: Tim FOK Undiksha – Universitas Pendidikan Ganesha, dengan gagasan Kintamani Citruspreneur: Pemberdayaan Petani Muda melalui Inovasi Produk dan Digitalisasi Pemasaran Jeruk Lokal.
    – Honorable Mention: FORMASA – Universitas Sumatera Utara, dengan gagasan Transformasi Ekonomi Desa Pesisir: Model Pendekatan Ekonomi Hijau untuk Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Deli Serdang.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala BNPT tekankan pemahaman kepekaan CPNS terhadap isu sosial

    Kepala BNPT tekankan pemahaman kepekaan CPNS terhadap isu sosial

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menekankan pemahaman tugas dan kepekaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BNPT Tahun Anggaran 2024 terhadap isu sosial.

    Saat resmi menutup Orientasi CPNS BNPT Tahun Anggaran 2024 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/8), ia menyoroti dinamika perkembangan budaya populer atau pop culture yang kini tumbuh pesat di masyarakat dan banyak terekam di media sosial.

    “Perubahan tren ini perlu diantisipasi dan dimonitor secara cermat oleh CPNS BNPT,” ucap Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Dia pun mengingatkan pentingnya para CPNS memahami tugas dan fungsi BNPT sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya pada Pasal 43F dan 43G.

    Dalam Pasal 43F, disebutkan bahwa BNPT berfungsi menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; serta melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

    Kemudian pada Pasal 43G, diatur bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, BNPT bertugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

    Kemudian, mengoordinasikan antar-penegak hukum dalam penanggulangan terorisme; mengoordinasikan program pemulihan korban; serta merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

    Kepala BNPT mengingatkan pengetahuan mengenai dasar hukum dan fungsi kelembagaan merupakan hal mendasar yang wajib dikuasai setiap pegawai BNPT.

    “Kepada CPNS tolong dipahami tugas dan fungsi BNPT ini karena rekan-rekan bertugas di BNPT bukan di tempat lain,” ungkapnya.

    Dengan demikian, Eddy menyebutkan hal itu menjadi hal mendasar yang harus dikuasai oleh para CPNS.

    Dia pun juga berharap hasil pembekalan dalam orientasi tersebut harus benar-benar dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh peserta dalam pelaksanaan tugas ke depan.

    “Apa yang menjadi penyampaian secara orientasi tolong dipahami,” tutur Eddy.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waka Komisi VII DPR minta pemerintah perbaiki tata kelola royalti

    Waka Komisi VII DPR minta pemerintah perbaiki tata kelola royalti

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola royalti musik yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat.

    Chusnunia menjelaskan perbaikan tata kelola menjadi penting, terutama saat ini para pelaku usaha sedang cemas dengan risiko hukum bila memutar musik di tempat usahanya.

    Sementara itu, Chusnunia saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis, memahami bahwa terdapat aturan terkait pemutaran musik di ruang publik seperti kafe yang mengharuskan membayar royalti kepada pemegang hak cipta.

    Aturan tersebut seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

    “Kami menghargai hak cipta, tetapi harus dipertimbangkan juga keberlanjutan para pelaku UMKM agar dapat bertahan. Jangan sampai penerapan kebijakan royalti justru membebani para pelaku usaha,” kata pimpinan komisi yang membidangi ekonomi kreatif dan UMKM tersebut.

    Selain itu, dia mengatakan perbaikan tata kelola royalti dinilai perlu sebab turut berdampak kepada musisi di Indonesia, sehingga menimbulkan perdebatan di media sosial.

    “Oleh karena itu, harus ada pembenahan di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan LMK Nasional (LMKN) demi menciptakan sistem royalti yang adil dan akuntabel,” katanya.

    Pada kesempatan berbeda, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah memfasilitasi penyelesaian polemik royalti musik melalui dialog konstruktif antarpemangku kepentingan.

    Hasan juga mengingatkan bahwa sudah ada lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk memfasilitasi penghargaan atas karya seniman agar mendapat apresiasi dan imbal jasa yang layak.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Eddy Soeparno temui Ketum PP Muhammadiyah bahas soal dinamika politik

    Eddy Soeparno temui Ketum PP Muhammadiyah bahas soal dinamika politik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir untuk bersilaturahmi sekaligus meminta masukan hingga nasihat atas perkembangan dinamika politik saat ini di Kantor Pusat PP Muhammadiyah di Jalan Cikditiro, Yogyakarta.

    “Tentu niatnya adalah silaturahmi kepada beliau karena sudah direncanakan, namun baru saat ini terlaksana. Kepada Prof. Haedar Nashir kami juga meminta masukan dan juga nasihat-nasihat dalam dinamika politik saat ini,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan dalam pertemuan tersebut, dirinya banyak menerima masukan mengenai upaya peningkatan kualitas demokrasi berdasarkan sila keempat Pancasila.

    Eddy mengutip pernyataan Haedar Nashir yang menyebut bahwa prinsip demokrasi Indonesia harus berlandaskan pada hikmat dan musyawarah dalam sistem perwakilan.

    Menurut dia, masukan Haedar Nashir tentang representasi politik, dalam hal ini DPR dan MPR, sebagai rumah rakyat pun sangat relevan dengan dinamika politik saat ini.

    “Beliau memberikan nasehat dan masukan kepada kami agar prosedur demokrasi yang dijalani saat ini bisa memberikan manfaat secara substansi kepada masyarakat, dalam hal ini adalah sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Eddy melaporkan pula kepada Haedar Nashir mengenai fokusnya sebagai pimpinan MPR dengan memperjuangkan isu lingkungan hidup, keadilan energi serta upaya menghadapi dampak krisis iklim.

    “Kepada beliau saya melaporkan mengenai fokus dan inisiatif peran di MPR yakni dalam isu lingkungan hidup, transisi energi dan juga upaya mencegah dampak krisis iklim,” tuturnya.

    Termasuk, lanjut dia, menyampaikan upayanya saat ini dalam menjadikan MPR sebagai rumah kolaborasi bagi berbagai kalangan.

    “Alhamdulillah Prof. Haedar menyambut baik apalagi Muhammadiyah juga memiliki bagian khusus yang menangani lingkungan hidup yakni Majelis Lingkungan Hidup. Semoga ke depan bisa berkolaborasi untuk memberikan manfaat pada umat dan rakyat,” kata Eddy.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekolah Rakyat terintegrasi dengan CKG dan MBG dan lainnya

    Sekolah Rakyat terintegrasi dengan CKG dan MBG dan lainnya

    Mensos Gus Ipul saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025). Foto: Kemensos

    Sekolah Rakyat terintegrasi dengan CKG dan MBG dan lainnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Sekolah Rakyat sebagai miniatur pengentasan kemiskinan yang memadukan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan, Koperasi Merah Putih, hingga Program 3 Juta Rumah.

    “Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan. Bagi yang punya usaha, akan kita bantu. Kalau ingin meningkatkan keterampilan, kita bantu dengan pelatihan-pelatihan,” kata Gus Ipul saat kunjungan kerja (Kunker) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon, Rabu (13/8/2025).

    Pemberdayaan dilakukan melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar lewat Koperasi Merah Putih. “Nanti orang tuanya juga akan didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih (yang) bisa menjual produk-produknya di Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

    Sebelum mulai belajar, setiap siswa mengikuti cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program nasional CKG. Dari 7.409 siswa yang diperiksa secara nasional, 52 persen memerlukan pemeriksaan lanjutan. Masalah yang paling banyak ditemukan adalah penyakit gigi, disusul anemia, kekurangan gizi, dan kebugaran rendah.

    “(Hasil CKG) ini pegangan kita, akan kita periksa, kita beri makan bergizi, kita bantu untuk perbaikan giginya. Mudah-mudahan setahun yang akan datang anak-anak kita akan semakin sehat,” kata Gus Ipul.

    Untuk memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, sekolah ini juga menjalankan Program Makan Bergizi Gratis dari Badan Gizi Nasional. “Kalau di sekolah umum sehari sekali, di Sekolah Rakyat dapat tiga kali sehari. Itu juga programnya Presiden Prabowo,” ucapnya.

    Selain dukungan gizi dan kesehatan, seluruh keluarga siswa terdaftar sebagai penerima PBI Jaminan Kesehatan (PBI-JK), serta menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan ATENSI. Setelah mengikuti pemberdayaan, bantuan akan difokuskan pada peningkatan modal usaha, atau keterampilan.

    Pemerintah juga menargetkan perbaikan rumah keluarga siswa melalui Program 3 Juta Rumah agar layak huni. Menurut Gus Ipul, seluruh langkah ini merupakan strategi terstruktur dan terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

    “Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak harus jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak harus jadi tukang becak. Mari kita sukseskan program ini, di masa depan anak-anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi anak-anak hebat,” tegasnya.

    Di lapangan, perubahan mulai terasa. Rahman (24), guru Sekolah Rakyat, mengaku awalnya siswa sulit diatur. “Sebulan ini sudah ada progres. Mereka mulai mau mengikuti aturan,” ujarnya.

    Salah satu siswa, Naufal Azzam (8), mengaku senang bersekolah di Sekolah Rakyat. “Belajar, baca, gambar dan banyak lagi,” kata siswa kelas 1A ini.

    Saat ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menampung 75 siswa: 32 siswa SD (24 laki-laki, 8 perempuan) dan 43 siswa SMP (25 laki-laki, 18 perempuan).

    Sejak 14 Juli 2025, 63 Sekolah Rakyat rintisan di berbagai daerah telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Menyusul, 37 titik lainnya dimulai pada bulan Agustus, dan 59 titik tambahan akan diluncurkan pada September. Total 159 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan target 15.370 siswa.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • ISESS: Industri pertahanan RI berfondasi kuat jadi kekuatan regional

    ISESS: Industri pertahanan RI berfondasi kuat jadi kekuatan regional

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai industri pertahanan Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang menjadi kekuatan regional.

    Co-Founder ISESS Khairul Fahmi mengatakan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan seperti PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad), dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah membuktikan kapasitas produksinya.

    “Bahkan di beberapa proyek, Indonesia sudah menerapkan skema offset transfer teknologi dan joint production, salah satunya pembuatan kapal selam yang sebagian prosesnya dilakukan di PT PAL,” ujar Fahmi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Kendati demikian, dirinya mengingatkan beberapa tantangan besar masih membayangi, terutama dalam penguasaan teknologi kunci, integrasi riset, dan pengelolaan sumber daya manusia.

    Menurut Fahmi, PT PAL termasuk salah satu BUMN yang paling mumpuni lantaran proses pembangunan kapal selam dari Korea pun sebagian dilakukan di sana. Artinya, transfer teknologinya berjalan dan kemampuan dasar Indonesia sebenarnya sudah ada.

    Untuk itu, dirinya berpendapat untuk sektor perkapalan, Indonesia tergolong aman. Selain fasilitas milik PT PAL, terdapat banyak galangan kapal swasta yang bisa dilibatkan untuk produksi maupun perawatan kapal militer.

    Saat ini, Fahmi mengungkapkan terdapat proyek fregat (kapal perang) Merah Putih, kapal selam baru, kapal patroli cepat, dan kapal bantu logistik di PT PAL.

    Selain itu, ditambahkan pula bahwa industri swasta juga sudah membuat kapal angkut personel dan kapal serbu cepat, sehingga terkait kemampuan dasar Indonesia dinilai sudah aman dan siap.

    Meski begitu, dirinya menekankan kemandirian pertahanan tidak berarti menutup pintu impor sepenuhnya karena pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) dari luar negeri juga memiliki peran strategis.

    “Ibaratnya, kita belanja di warung tetangga untuk menjaga hubungan baik,” katanya.

    Ia menyoroti sektor drone sebagai salah satu kebutuhan pertahanan yang potensinya besar namun belum tergarap optimal.

    Hambatan utamanya, kata dia, yakni keterbatasan akses terhadap teknologi kunci seperti sistem persenjataan, radar, dan sensor.

    Dikatakan bahwa tanpa penguasaan teknologi kunci, Indonesia hanya menjadi perakit, di mana fisiknya dibuat di dalam negeri, tetapi komponennya dibeli dari luar.

    Di sisi lain, Fahmi menuturkan kondisi kekuatan udara pun tak luput dari perhatian. Walau jumlah pesawat tempur Indonesia relatif banyak, lebih dari separuhnya sudah tua dan mendekati batas usia pakai.

    Ia berpendapat peremajaan alutsista udara sangat mendesak, apalagi tren peperangan modern semakin bergantung pada teknologi jarak jauh dan drone.

    Oleh karenanya, dia memandang pembentukan holding BUMN pertahanan, Defend ID, merupakan langkah positif untuk memusatkan kekuatan industri dan memperjelas arah pengembangan.

    Namun, disebutkan bahwa hal itu harus dibarengi peta jalan atau roadmap yang jelas, ekosistem riset lintas sektor, dan pendanaan memadai.

    “Kalau kapasitas bikin seribu unit, jangan cuma dipakai sepuluh. Bangun pasarnya, kembangkan rantai pasoknya,” ungkap Fahmi menambahkan.

    Dia menyebutkan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah mulai merintis hal tersebut, tetapi pelaksananya harus kolaboratif, bukan saling bersaing.

    Di sisi lain, Fahmi juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya manusia berkualitas, termasuk memanfaatkan diaspora Indonesia yang memiliki keahlian di bidang teknologi pertahanan.

    Meski begitu, dia menilai memanggil para diaspora untuk pulang saja tidak cukup, harus ada tempat yang layak dan tepat agar mereka tidak menganggur di tanah air.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Selain Pajak 250 Persen, Pansus Pemakzulan Bupati Pati Juga Persoalkan Pengisian Jabatan Direktur RAA Soewondo

    Selain Pajak 250 Persen, Pansus Pemakzulan Bupati Pati Juga Persoalkan Pengisian Jabatan Direktur RAA Soewondo

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Pansus Pemakzulan Bupati Pati yang dibentuk DPRD Pati untuk menggunakan hak angket mulai memproses agenda pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

    Pansus itu bahkan sudah mulai melakukan rapat guna membahas hal-hal yang terkait dengan Bupati Pati, terutama terkait kebijakan yang kontroversial. Salah satu yang paling menyorot perhatian publik adalah kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 250 persen.

    Kebijakan yang mengundang reaksi besar-besaran masyarakat Pati itu, memaksa DPRD Pati harus menggunakan hak angket untuk pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

    Setelah mulai berproses, ternyata masalah tidak hanya seputar keluhan masyarakat atas kenaikan PBB, namun juga terdapat masalah lain yang diendus pansus. Masalah lain dimaksud yakni pengisian jabatan Direktur RAA Soewondo Pati yang tidak sah.

    “Akan rapat paripurna pansus lagi. Kami akan fokus pertama terkait dengan Direktur Soewondo,” kata Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Teguh Bandang Waluyo.

    Merespons penggunaan hak angket DPRD Kabupaten Pati terkait usul pemakzulan bupati itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar ikut angkat suara.

    Menurut Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar itu, pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati menjadi cara pandang DPRD Pati. Dia pun menyerahkan keputusan kepada DPRD.

    “Ya, tentu mereka DPRD memiliki cara pandang dan fakta yang kami serahkan sepenuhnya kepada DPRD. DPRD melakukan langkah-langkah apa terhadap bupati (Sudewo) saya serahkan,” kata Cak Imin di Graha Unesa, Kamis (14/8).

  • DKPP periksa Anggota KIP Aceh Tengah terkait dugaan suap

    DKPP periksa Anggota KIP Aceh Tengah terkait dugaan suap

    Sabirin membantah pertemuan 23 November 2024 dan mengklaim dirinya sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Kota Sabang pada 21-24 November 2024

    Banda Aceh (ANTARA) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan sidang pemeriksaan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah terkait dugaan suap.

    Sidang pemeriksaan berlangsung secara hibrida di Kantor Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, dan Ruang Sidang DKPP di Jakarta, Kamis.

    Sidang dilaksanakan untuk memeriksa dua Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah yaitu Sabirin dan Pajrin, yang diadukan oleh seorang bernama Mukhlis.

    “Para Teradu diduga menerima suap dari satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah pada Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Mukhlis.

    Dalam sidang ini, Mukhlis menyebut kedua teradu telah menerima uang dari seorang berinisial AA untuk memenangkan pasangan calon Bupati Alaidin Abu Abbas dan Wakil Bupati Anda Suhada dalam Pilkada Aceh Tengah 2024.

    Pengadu menyebutkan pada 23 November 2024 diadakan pertemuan antara Sabirin dan Pajrin dengan calon Bupati Alaidin Abu Abbas di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah.

    Dalam pertemuan tersebut Sabirin dan Pajrin bersedia membantu memenangkan pasangan calon dengan imbalan masing-masing Rp100 juta. Selanjutnya karena belum tersedianya uang, disepakati uang panjar masing-masing Rp15 juta.

    Tudingan ini dibantah oleh keduanya. Sabirin membantah pertemuan 23 November 2024 dan mengklaim dirinya sedang melaksanakan perjalanan dinas ke Kota Sabang pada 21-24 November 2024.

    Ia menegaskan tidak pernah bertemu AA, apalagi menerima uang sebagaimana disebutkan oleh Mukhlis.

    “Teradu I tidak pernah bertemu atau pun menerima uang dari AA, baik secara langsung atau melalui pihak lain,” kata Sabirin.

    Hal senada juga disampaikan Pajrin. Kepada majelis, ia mengaku tidak berada di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, karena sedang memantau logistik di sejumlah kecamatan.

    “Teradu II pada pokoknya tidak pernah menerima sejumlah uang dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Alaidin Abu Abbas dan Anda Suhada ataupun dari pihak lain mana pun yang memiliki hubungan dengan pasangan calon tersebut,” kata Pajrin.

    Sidang dengan majelis diketuai I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi serta didampingi Tharmizi (unsur masyarakat), Yusriadi (unsur Bawaslu), dan Iskandar Agani (unsur KPU).

    Sidang dilaksanakan secara hibrida dengan ketua majelis memimpin persidangan dari ruang sidang DKPP di Jakarta. Sedangkan anggota majelis dan para pihak mengikuti sidang di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh.

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Bogor kukuhkan 60 anggota Paskibraka jelang HUT ke-80 RI

    Bupati Bogor kukuhkan 60 anggota Paskibraka jelang HUT ke-80 RI

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengukuhkan 60 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, 17 Agustus 2025.

    Pengukuhan berlangsung di Aula Tegar Beriman, Cibinong, Kamis malam, dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor, termasuk perwakilan TNI, Polri, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, serta Danlanud Atang Sanjaya.

    Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap proses pembinaan Paskibraka.

    “Dukungan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan mereka menjalankan tugas mulia pada upacara nanti,” ujarnya.

    Ia menyebut keberadaan anggota Paskibraka bukan hanya menjadi kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi Kabupaten Bogor dan seluruh rakyat Indonesia.

    “Mereka adalah masa depan Kabupaten Bogor dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saya berpesan untuk memberikan yang terbaik saat bertugas,” katanya.

    Anggota Paskibraka yang dikukuhkan merupakan siswa kelas 10 SMA dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor. Mereka terpilih setelah menjalani proses seleksi dan pembinaan selama dua bulan.

    Menurut Rudy Susmanto, generasi muda seperti Paskibraka memegang peran penting dalam mewujudkan masa depan bangsa. Ia berharap semangat kebangsaan tetap tertanam di hati para anggota dan menjadi bekal dalam perjalanan mereka ke depan.

    “Selamat bertugas, berikan yang terbaik untuk bangsamu pada tanggal 17 Agustus 2025,” kata Rudy.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.