Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Ketua MPR puji program Prabowo yang menjawab pesan pendiri bangsa

    Ketua MPR puji program Prabowo yang menjawab pesan pendiri bangsa

    ANTARA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan aksi nyata untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, dengan memusatkan pembangunan pada berbagai sektor. Hal itu disampaikannya dalam Sidang Tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD RI dengan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).  (Putri Hanifa/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Kembali Jabat Sekjen PDIP, Jokowi Kena Sentil

    Hasto Kembali Jabat Sekjen PDIP, Jokowi Kena Sentil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik.

    Tidak sedikit yang menilai bahwa keputusan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bakal membuat mantan Presiden Jokowi terus berada di jurang kecemasan.

    Salah satunya sutradara film ‘Sayap-sayap Patah’, Denny Siregar. Ia melihat keputusan itu tidak bakal disukai oleh Jokowi.

    “Mulyono tidak suka ini,” kata Denny di X @Dennysiregar7 (15/8/2025).

    Penunjukan kembali sebagai Sekjen itu secara tidak langsung mengembalikan kekuatan Hasto yang sempat menjadi korban kriminalisasi.

    Sebelumnya, nama Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya belum tergantikan untuk kepengurusan lima tahun ke depan.

    Terbukti, Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030.

    Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP itu diputuskan melalui DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8/2025) kemarin.

    Para peserta rapat menyetujui penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partai berlambang moncong putih itu.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

    Untuk diketahui, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP.

  • Prabowo: Kami selamatkan Rp300 triliun dari anggaran rawan diselewengkan

    Prabowo: Kami selamatkan Rp300 triliun dari anggaran rawan diselewengkan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintahannya telah menyelamatkan Rp300 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai rawan diselewengkan pada awal 2025.

    “Pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menjelaskan dana tersebut di antaranya berasal dari anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang besar, anggaran alat tulis kantor yang besar, serta berbagai anggaran lain yang selama ini menjadi sumber korupsi dan “bancakan”.

    Kepala Negara mengatakan dirinya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar NKRI. Oleh karena itu, dirinya tidak memiliki pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan.

    “Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar NKRI. Rp300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” ujarnya.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua MPR: Presiden Prabowo telah aktualisasikan demokrasi ekonomi

    Ketua MPR: Presiden Prabowo telah aktualisasikan demokrasi ekonomi

    Dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, Pemerintah berupaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah mengaktualisasikan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

    “Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aktualisasi pelaksanaan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 bukan sekadar janji, tetapi sebuah komitmen untuk kembali kepada ruh konstitusi kita,” kata Muzani saat memberikan pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Muzani mengatakan, Indonesia merupakan bangsa yang kaya raya, namun sebuah bangsa yang besar tidak akan membiarkan kekayaan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang.

    Tekad tersebut, ujar dia, berupaya diaktualisasikan dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan nasional, Pemerintah berupaya mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 tersebut,” katanya.

    Sebagai informasi, Pasal 33 UUD 1945 membahas mengenai perekonomian nasional.

    Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MPR sebut pihaknya telah selesaikan rumusan awal PPHN

    MPR sebut pihaknya telah selesaikan rumusan awal PPHN

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan pihaknya telah menyelesaikan rumusan awal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

    “Badan Pengkajian MPR, dengan didukung Komisi Kajian Ketatanegaraan telah menyelesaikan rumusan awal PPHN,” kata Muzani saat berpidato dalam sidang tahunan di gedung MPR, Jumat.

    Muzani menjelaskan Badan Pengkajian MPR telah menyampaikan hasil rumusan awal PPHN dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh pimpinan fraksi dan Kelompok DPD (6/8) lalu.

    Walau demikian, Muzani menilai rumusan awal itu masih harus dilengkapi dan masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.

    Karenanya, dia meminta seluruh masyarakat untuk terlibat memberikan masukan demi memperkuat konsep rumusan awal PPHN.

    “Kami mengajak kepada segenap lembaga-lembaga negara, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, memberikan masukan terkait dengan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara,” kata Muzani.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo sampaikan pidato kenegaraan perdana sebagai Kepala Negara

    Presiden Prabowo sampaikan pidato kenegaraan perdana sebagai Kepala Negara

    Jumat, 15 Agustus 2025 11:09 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan, bawah) dengan disaksikan Ketua MPR Ahmad Muzani (kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/bar

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) memberikan hormat kepasa Ketua MPR Ahmad Muzani (kedua kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/bar

    Presiden Prabowo Subianto (keempat kanan) dengan disaksikan Ketua MPR Ahmad Muzani (ketiga kanan), Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan), dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (kanan) membungkukkan badan sebelum menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/bar

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Puan sebut pembagian kekuasaan bukan untuk saling melemahkan

    Puan sebut pembagian kekuasaan bukan untuk saling melemahkan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif bukan bertujuan saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada kekuasaan yang berdiri di atas yang lain.

    “Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi, bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain,” kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, pembagian kekuasaan antara Pemerintah, DPR, DPD, MPR, MA, dan MK bukan sekadar pemisahan kekuasaan, akan tetapi kekuatan terpadu dalam mencapai tujuan bernegara. Ketiga pilar kekuasaan dibangun dari satu fondasi yang sama yakni kedaulatan rakyat.

    Puan menjelaskan DPR bertindak sebagai penjaga nurani rakyat dan konstitusi. DPR memastikan kekuasaan tetap setia kepada rakyat, taat pada jalur konstitusi, dan demokrasi berjalan dengan hikmat kebijaksanaan.

    DPD berperan sebagai penyambung aspirasi daerah di tingkat nasional dengan menghimpun, menyalurkan, dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Sedangkan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga supremasi hukum sekaligus bagian dari sistem demokrasi yang beradab, yang menjalankan kewenangannya secara konsisten tanpa melampaui batas wewenang yang telah diatur konstitusi.

    “Seperti sebuah orkestra konstitusional, meskipun kadang-kadang nadanya sumbang, semua komponen harus tetap menyanyikan satu lagu yang sama, yaitu Indonesia Raya,” ujar Puan.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Farhan Arda Nugraha
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua DPR: Jadikan kritik cahaya penerang jalan kita bersama

    Ketua DPR: Jadikan kritik cahaya penerang jalan kita bersama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, bukan menjadi pemecah persatuan.

    “Kita semua berharap, apa pun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat, tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama,” kata Puan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Puan menyebut kritik bisa saja keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan, akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan.

    “Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa,” ujarnya.

    Puan mengatakan kritik bisa hadir dalam berbagai bentuk, bisa berupa kalimat singkat, seperti “kabur aja dulu”, sindiran tajam “Indonesia Gelap”, lelucon politik “negara Konoha”, hingga simbol-simbol baru seperti bendera “One Piece”, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital.

    Menurutnya, fenomena ini menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa di era mereka sendiri.

    Bagi para pemegang kekuasaan, kata Puan, semua suara rakyat bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan.

    “Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka,” tuturnya.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan Sekretariat Jenderal MPR, pada Kamis pagi di Ruang Sidang Paripurna telah hadir 604 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD.

    Ia mengatakan berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR, Pasal 281 Ayat 1 Tata Tertib DPR dan Pasal 256 Ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Sidang Tahunan MPR Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 dengan agenda Laporan Kinerja Lembaga Negara yang akan disampaikan Presiden dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Muzani sambil mengetuk palu sidang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Tujuan Indonesia merdeka untuk lepas dari kemiskinan

    Prabowo: Tujuan Indonesia merdeka untuk lepas dari kemiskinan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan perdananya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Jakarta, Jumat, menekankan kembali tujuan Republik Indonesia merdeka ialah untuk lepas dari kemiskinan dan kelaparan.

    Oleh karena itu, Indonesia, menurut Presiden Prabowo, harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan harus berdaulat di seluruh bidang.

    “Tujuan kita merdeka ialah untuk merdeka dari kemiskinan untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri,” kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan tamu undangan, yang merupakan anggota dewan, pejabat-pejabat negara, dan tokoh-tokoh masyarakat.

    Presiden Prabowo yakin dan optimistis Indonesia mampu mewujudkan visi swasembada pangan itu karena Indonesia dianugerahi sumber daya yang melimpah.

    “Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujar Presiden Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat. Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Dalam acara yang sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Tujuan Indonesia merdeka untuk lepas dari kemiskinan

    MPR: Prabowo berhasil perkuat bangsa di tahun pertama jadi presiden

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menyebut Presiden Prabowo Subianto berhasil memperkuat bangsa di tahun pertamanya menjabat sebagai presiden.

    “Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit pesan tersebut, yaitu menjadikan Indonesia negara besar dan kuat,” kata Muzani saat berpidato dalam sidang tahunan di gedung MPR, Jakarta Pusat, Jumat.

    Upaya memperkuat kedaulatan itu, kata Muzani, telah dilakukan Prabowo dengan menggulirkan beragam program yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi.

    Selain itu, lanjut Muzani, Prabowo juga sudah menggelar program-program di bidang hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan UMKM yang berpengaruh pada penguatan ekonomi rakyat.

    “Ini menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global,” kata Muzani saat menjelaskan ragam pencapaian Prabowo.

    Karenanya, Muzani berharap program-program tersebut dapat terus bergulir dan dipertanggungjawabkan pemerintah demi terciptanya kemakmuran rakyat.

    “Kita patut bersyukur atas pencapaian pemerintah yang layak dicatat dan mulai dirasakan manfaatnya,” jelas Muzani.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.