Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Puan sebut Hasto belum mendapat tugas khusus dari Megawati

    Puan sebut Hasto belum mendapat tugas khusus dari Megawati

    “Belum, ya, ini baru pertama kali rapat, belum ada tugas khusus ataupun bagaimana,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Hasto Kristiyanto belum mendapat tugas khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri usai yang bersangkutan ditunjuk kembali menjadi sekretaris jenderal.

    “Belum, ya, ini baru pertama kali rapat, belum ada tugas khusus ataupun bagaimana,” kata Puan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurut Puan, penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk ketiga kalinya merupakan hak prerogatif Megawati. Ia menyebut hal itu sudah menjadi pertimbangan pascakongres partai di Bali pada awal Agustus lalu.

    Kendati demikian, Puan enggan membeberkan pertimbangan Megawati kembali menunjuk Hasto. “Ya, rahasialah,” ujarnya.

    Dengan penunjukan Hasto tersebut, PDIP berharap akan menjadi semakin solid dan dapat memperbaiki kesalahan sebelumnya.

    “Yang kami harapkan adalah partai ke depan, PDI Perjuangan, tentu akan menjadi lebih baik, semakin solid, kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kemarin-kemarin mungkin menjadi satu hal yang kami lakukan terhadap rakyat, autokritik ke dalam, evaluasi ke dalam sehingga partai ke depan memang kemudian bisa dipercaya kembali oleh rakyat,” katanya.

    Hasto Kristiyanto ditunjuk kembali menjadi Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030 setelah partai itu melaksanakan kongres pada awal Agustus 2025.

    Dia kembali ditunjuk melalui rapat DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8) siang. Setelah resmi ditunjuk, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    Setelah Kongres ke-6 PDIP di Bali, Megawati sejatinya telah menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Namun, saat itu Megawati masih merangkap sebagai Sekjen PDIP.

    Hasto diketahui sempat mendekam di tahanan karena terjerat kasus rasuah.

    Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan, tetapi terbukti terlibat dalam pemberian suap terkait pengganti antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

    Oleh sebab itu, Hasto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara serta denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan.

    Namun, Hasto termasuk salah satu terpidana yang menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto sehingga ia dibebaskan dari segala hukuman.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo tugaskan Danantara untuk benahi BUMN strategis

    Presiden Prabowo tugaskan Danantara untuk benahi BUMN strategis

    ANTARA – Presiden Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7), menugaskan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membenahi lima BUMN strategis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. (Putri Hanifa/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasto Kristiyanto Jabat Sekjen PDIP, Dede Budhyarto: Siap-Siap Nyunsep 2029

    Hasto Kristiyanto Jabat Sekjen PDIP, Dede Budhyarto: Siap-Siap Nyunsep 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto kembali memberikan respon terkait penunjukkan Hasto Kristiyanto sebagai Sekertaris Jendral PDIP.

    Setelah dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto juga dipercaya lagi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Sekjen.

    Dari amnesti hingga kembali menduduki jabatan sebagai Sekjen, Hasto jadi salah satu orang yang mendapat banyak perhatian.

    Salah satu perhatian datang dari Dede Budhyarto yang merasa ini sebagai sesuatu yang kurang baik

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dede Budhyarto menyindir dengan menyebut ini sebagai sejarah baru untuk Indonesia.

    Ia menyebut Hasto sebagai mantan pesakitan dalam kasus suap kembali-kembali justru diangkat jadi petinggi partai.

    “Sejarah baru di Indonesia. Mantan pesakitan kasus suap balik jadi Sekjen partai tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Melihat hal ini, ia menyebut Demokrasi seolah dan kembali menjadi rasa feodal.

    Dede pun memberikan prediksi terkait Pemilu di tahun 2029 usai penunjukkan ini.

    “Demokrasi rasa feodal. Siap-siap nyungsep 2029,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Pemprov: Pengibaran bendera Merah Putih wujudkan nasionalisme di Papua

    Pemprov: Pengibaran bendera Merah Putih wujudkan nasionalisme di Papua

    Jayapura (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa pengibaran bendera Merah Putih selama rangkaian peringatan HUT Ke-80 RI menjadi momentum penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat di seluruh wilayah Bumi Cenderawasih itu.

    Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Setyo Wahyudi di Jayapura, Jumat, mengatakan pemasangan bendera di rumah, kantor, dan fasilitas umum menjadi simbol kecintaan terhadap bangsa sekaligus wujud penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan RI

    “Sehingga pemasangan bendera di rumah masing-masing selama bulan Agustus ini penting sekali karena hal itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara,” katanya.

    Menurut Setyo, peringatan kemerdekaan tahun 2025 akan menjadi momen kebersamaan seluruh elemen masyarakat Papua.

    “Untuk itu upacara HUT Ke-80 RI tingkat provinsi akan digelar pada Minggu, 17 Agustus 2025, di Stadion Mandala, Kota Jayapura, dengan formasi pasukan upacara, penampilan seni, dan pengibaran bendera Merah Putih,” ujarnya.

    Sehubungan pelaksanaan upacara peringatan HUT Ke-80 RI bertepatan dengan hari ibadah umat Kristiani, kata Selvo, pemerintah daerah setempat akan mengeluarkan surat edaran gubernur untuk menyesuaikan jadwal ibadah demi kelancaran upacara hari kemerdekaan RI.

    “Kami minta ibadah Minggu bisa dimajukan atau diundur, hal ini semata-mata untuk memastikan rangkaian upacara HUT RI berjalan lancar,” katanya lagi.

    Dia mengatakan hingga kini persiapan panitia HUT RI sudah optimal, termasuk gladi bersih yang telah digelar. Pemerintah juga mendorong setiap instansi pemerintah, sekolah, hingga komunitas masyarakat untuk menggelar upacara secara mandiri di wilayah masing-masing.

    “Langkah ini penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di semua lini. Menjelang hari puncak, pasti ada kegiatan lomba-lomba di berbagai wilayah. Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan,” ujarnya.

    Dia menjelaskan selain upacara dan lomba, peringatan hari kemerdekaan RI di Papua tahun ini juga diwarnai dengan kegiatan sosial, bakti lingkungan, dan pawai budaya yang menampilkan keberagaman suku serta kekayaan seni daerah.

    “Kami pemerintah berharap seluruh rangkaian acara ini dapat mempererat persatuan, meningkatkan semangat gotong royong, dan menumbuhkan kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

    Pewarta: Qadri Pratiwi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPR sebut lagu kebangsaan tak usah dikenakan royalti

    Wakil Ketua DPR sebut lagu kebangsaan tak usah dikenakan royalti

    “Ya, menurut saya sih untuk menumbuhkan rasa kebangsaan itu enggak usah lah (kena royalti),”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pemutaran lagu-lagu kebangsaan, seperti Indonesia Raya, sebaiknya tidak perlu dikenakan biaya royalti atau izin khusus.

    “Ya, menurut saya sih untuk menumbuhkan rasa kebangsaan itu enggak usah lah (kena royalti),” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya usai mendengar pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026.

    Sebab, kata dia, lagu-lagu kebangsaan tersebut sedianya diputarkan justru untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme kepada para anak bangsa.

    “Masa kita justru mau menumbuhkembangkan rasa nasionalisme harus bayar royalti?” ucapnya.

    Dia pun menengarai pembayaran royalti lagu Indonesia Raya sudah menjadi bagian dari kontrak suatu acara pertandingan, sebagiamana yang kerap diputarkan sebelum timnas Indonesia berlaga dalam pertandingan sepakbola.

    “Bagian daripada kontrak yang ada di stadionnya sendiri,” ucapnya.

    Untuk itu, Cucun menegaskan pihaknya DPR RI akan membahas lebih lanjut terkait polemik pembayaran royalti terhadap pemutaran lagu, termasuk terhadap lagu kebangsaan, yang menyeruak di publik beberapa waktu belakangan.

    “Pasti DPR akan bersuara, akan berbicara,” kata dia.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menegaskan lagu kebangsaan yang kerap dinyanyikan saat timnas berlaga, tidak seharusnya dikenakan biaya royalti atau izin khusus.

    “Lagu-lagu kebangsaan ini menjadi perekat dan pembangkit nasionalisme, sekaligus memicu rasa patriotisme bagi anak bangsa ketika menyanyikannya. Di Stadion GBK, dengan puluhan ribu suporter menyanyi bersama, ada yang merinding bahkan sampai menangis. Itulah nilai-nilai yang terkandung,” kata Yunus dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (14/8).

    Menurut dia, para pencipta lagu tersebut mencurahkan karya mereka di tengah perjuangan bangsa memerdekakan diri dari penjajahan, tanpa pernah memikirkan keuntungan materi.

    Polemik mengenai royalti lagu-lagu kebangsaan muncul setelah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menyebut bahwa lagu Indonesia Raya dalam konteks pertunjukan komersial harus tetap membayar royalti kepada LMKN.

    Meski demikian, beberapa waktu kemudian Komisioner LMKN bidang kolektif dan lisensi, Yessi Kurniawan, meralat pernyataan tersebut. Dalam pernyataannya, Yessi mengatakan bahwa lagu Indonesia Raya sudah berstatus milik publik (public domain), sehingga tidak terdapat perlindungan hak cipta atas lagu tersebut.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tokoh NU: Saya Akan Terus Mendukung Prabowo Agar Gibran Tak Jadi Presiden

    Tokoh NU: Saya Akan Terus Mendukung Prabowo Agar Gibran Tak Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu tokoh Nadhatul Ulama (NU), Islah Bahrawi menegaskan dukungannya ke Presiden Prabowo Subianto.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Islah Bahrawi tegas mengatakan akan terus memberikan dukungan ke Presiden Prabowo.

    Dukungan yang akan terus diberikan ini akan berlangsungg hingga akhir periode sang Presiden.

    “Saya akan terus mendukung pak Prabowo hingga jabatan presiden berakhir,” tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Ini merupakan respon ditengah banyaknya kabar miring Presiden Prabowo yang bakal dilengserkan.

    Islah terus mendoakan yang terbaik untuk Prabowo, tujuannya agar kursi RI nomor satu tidak diberikan ke Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya selalu mendoakan pak Prabowo panjang umur, supaya Gibran tidak jadi presiden,” sebutnya.

    Ia pun memaparkan singkat terkait kabar Presiden Prabowo yang bakal dilengserkan dan digantikan perannya oleh Wapres Gibran.

    “Kalian yang ingin melengserkan Prabowo, berarti mendukung Gibran sebagai presiden. Rumusnya sesederhana itu..,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Pemerintah alokasikan Rp178,7 triliun untuk kesejahteraan guru

    Pemerintah alokasikan Rp178,7 triliun untuk kesejahteraan guru

    ANTARA – Pemerintah mengalokasikan Rp178,7 triliun untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen. Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8), menyebut sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda juga diperkuat untuk memberi kesempatan pendidikan terbaik. (Putri Hanifa/Soni Namura/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo soroti upaya Indonesia dukung solusi dua negara Palestina

    Prabowo soroti upaya Indonesia dukung solusi dua negara Palestina

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo soroti upaya Indonesia dukung solusi dua negara Palestina
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 16:34 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyoroti upaya Indonesia dalam mendukung solusi dua negara bagi Palestina seiring perang genosida oleh Israel yang terus berlanjut.

    Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pertamanya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    “Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo juga menggarisbawahi peran aktif Indonesia dalam membantu rakyat Gaza untuk mendapatkan akses terhadap bantuan kemanusiaan yang sering kali dibatasi oleh Israel.

    “Saat ini juga dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah menerjunkan bantuan-bantuan dari udara ke Gaza,” ucapnya.

    Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI melakukan penyaluran bantuan kemanusiaan sebanyak 800 ton logistik untuk masyarakat Palestina yang akan disalurkan melalui airdrop atau diterjunkan langsung dari pesawat Hercules, bekerja sama dengan Angkatan Udara Yordania dan Mesir.

    Ketua Baznas RI Noor Achmad dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/8), menjelaskan bahwa sebanyak 80 ton bantuan akan disalurkan kepada masyarakat Palestina, tepat pada 17 Agustus 2025, sebagai simbolis HUT ke-80 RI. Selanjutnya, secara bertahap bantuan akan disalurkan hingga mencapai total 800 ton.

    Pengiriman bantuan dilakukan atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo, dan presiden terlibat langsung dalam melakukan lobi agar dapat memasukkan bantuan ke Palestina.

    “Masuk ke wilayah Palestina sangat sulit. Tapi, atas perintah dan fasilitasi Bapak Presiden, bantuan ini bisa disalurkan,” kata Noor.

    Noor juga menyebutkan TNI Angkatan Udara juga telah memiliki rencana khusus, sehingga penyaluran bantuan melalui airdrop yang sempat diragukan oleh banyak pihak, bukan menjadi sebuah masalah.

    Adapun bantuan kemanusiaan tersebut, terdiri atas mi instan, keju, tuna, biskuit, jus instan, mentega, serta makanan kaleng, dan saus tomat.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Sumber : Antara

  • Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Jakarta (ANTARA) – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengatakan penunjukan kembali Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025-2030 tidaklah mengejutkan.

    Hensa menilai penunjukan kembali Hasto menjadi sekjen partai berlogo banteng bermoncong putih tersebut sudah bisa diprediksi bahwa sejak awal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memang tak akan mengganti Hasto.

    “Dari awal kita sudah bisa menebak ya saat ibu Megawati merangkum ketum sekaligus sekjen itu tanda bahwa dari awal sudah ada yang dipersiapkan dan itu dipersiapkan untuk Hasto,” kata Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, sinyal-sinyal tersebut telah terlihat, di mana Megawati secara konsisten menunjukkan kepercayaan penuh terhadap loyalisnya, termasuk dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti kasus hukum yang sempat menimpa Hasto.

    Hensa menilai saat ini Megawati belum terlihat ingin mengganti Hasto dengan orang lain. Hal ini didasari oleh rekam jejak Hasto yang hingga saat ini tegak lurus dan loyal terhadap Megawati.

    Loyalitas ini, menurut Hensa, menjadi kunci utama dalam dinamika internal PDI Perjuangan, di mana kestabilan kepemimpinan dianggap penting untuk menghadapi agenda politik mendatang, seperti persiapan Pemilu 2029 dan pengawalan program-program pro-rakyat.

    “Jika tidak ada kasus hukum yang menjerat Hasto kemarin, ia pasti akan tetap menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan dia kan dikenal sebagai orang yang tegak lurus dan loyal ke bu Mega, pagi sampai sore ketemunya bu Mega kok,” ujarnya.

    Ia juga menyebut Megawati saat ini masih nyaman menahkodai PDI Perjuangan dengan didampingi Hasto.

    Oleh karena itu, merupakan hal wajar jika Hasto terpilih lagi menjadi Sekjen PDI Perjuangan dalam periode 2025-2030.

    “Kenyamanan itu masih ada di Hasto, jadi selama kenyamanan itu masih ada, saya rasa tidak akan posisi sekjen itu diberikan ke orang lain,” tutur Hensa.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Elite Demokrat Puji Habiburokhman Jadi Orang Pertama Tolong Tom Lembong: Terbukti Alumni SMID-PRD Bukan Kaleng-kaleng

    Elite Demokrat Puji Habiburokhman Jadi Orang Pertama Tolong Tom Lembong: Terbukti Alumni SMID-PRD Bukan Kaleng-kaleng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elit Partai Demokrat, Andi Arief memuji Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman.

    Karena disebut sebagai orang pertama yang menolong Tom Lembong saat ditahan.

    Andi Arief, menghubungkan pujiannya dengan status Habiburokhman sebagai eks aktivis. Ketua Komisi III DPR RI itu diketahui alumni Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Partai Rakyat Demokratik (SMID-PRD).

    “Terbukti alumni SMID/PRD bukan kaleng-kaleng @habiburokhman,” kata Andi Arief dikutip dari unggahannya di X, Jumat (15/8/2025).

    Sebelumnya, eks Menteri Perdagangan, Tom Lembong mengaku politisi Gerindra yang pertama kali membelanya saat ditahan. Padahal merupakan partai penguasa.

    Itu diungkapkan di sebuah wawancara bersama jurnalis senior, Najwa Shihab. Ditayangkan di YouTube Najwa Shihab pada Rabu, 13 Agustus 2025.

    “Waktu saya pertama kali ditahan, salah satu orang yang pertama membela saya dengan lantang adalah WakIl Ketua Umum Gerindra, partai penguasa, Ketua Komisi III Pak Habiburokhman,” kata Tom dikutip Jumat, (15/8/2025).

    Padahal, kata Tom. Habiburokhman sebelumnya adalah lawan politiknya, mengingat ia bagian dari Tim Kampanye Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    “Yang di saat kampanye Pilpres bertabrakan dengan saya,” ujarnya.

    Saking berterima kasihnya kepada Habiburokhman, Tom bahkan sempat menyampaikan hal itu di dalam persidangan.

    Padahal, kata dia, sudah jelas. Bahwa dia dan Habiburokhman berbeda kubu di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Seperti diketahui, Tom Lembong telah dibebaskan dari kasus korupsi impor gula setelah mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.