Xcloud.id

Jenis Media: Politik

  • Megawati: Anggota Paskibraka disiapkan jadi Duta Pancasila

    Megawati: Anggota Paskibraka disiapkan jadi Duta Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) akan ditempa untuk menjadi Duta Pancasila.

    “Nantinya mereka akan jadi yang namanya purna Paskibraka, akan ditesting lagi karena setelah itu akan masuk yang saya telah buat yaitu tempat yang namanya Duta Pancasila,” kata Megawati di Istana Negara, Jakarta, Sabtu.

    Megawati mengatakan telah memiliki pengalaman sebagai mantan anggota Paskibraka yang membuat dirinya mengetahui proses pembinaan hingga pendidikan yang diberikan kepada para generasi muda yang terpilih masuk dalam pasukan tersebut.

    Dia menekankan para anggota Paskibraka tidak hanya disiapkan untuk menjalankan tugas upacara, melainkan juga diarahkan agar memahami nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, dan nasionalisme.

    “Supaya anak anak-anak bangsa ini memang tahu yang namanya Pancasila, yang namanya kebangsaan, yang namanya nasionalisme,” kata Presiden ke-5 RI tersebut.

    Setelah menyelesaikan tugas, para purnapaskibraka akan melalui proses lanjutan untuk dipersiapkan masuk ke wadah yang disebut Duta Pancasila.

    Melalui wadah tersebut, kata dia, para generasi muda diharapkan dapat memperkuat pengetahuan mengenai sejarah Republik Indonesia yang dinilai masih kurang dipahami oleh sebagian anak muda.

    “Banyak sekali sekarang orang yang tidak mengetahui sejarah Republik Indonesia, yang anak anak muda apalagi,” pungkas dia.

    Megawati hadir dalam pengukuhan 76 orang anggota Paskibraka di Istana Negara, Jakarta, Sabtu. Usai acara pengukuhan, dirinya menyalami seluruh anggota Paskibraka dan turut serta pada prosesi foto bersama.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengukuhkan 76 orang anggota Paskibraka yang bertugas pada Upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8).

    Prasetyo bertindak sebagai pembina, sementara Presiden RI Prabowo Subianto tidak turut serta menghadiri acara pengukuhan itu. Pemimpin upacara adalah seorang anggota Paskibraka 2025 bernama Ritha Lovely CF Ayomi yang berasal dari Papua Barat.

    Upacara diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu dilanjutkan pembacaan Ikrar Putra Indonesia Paskibraka Nasional oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka.

    Acara dilanjutkan dengan pernyataan pengukuhan oleh Prasetyo selaku Pembina Upacara.

    “Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat tahun 2025 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara,” ujar Prasetyo.

    Mensesneg kemudian melakukan penyematan lencana dan pemasangan kendit secara simbolis sebagai tanda pengukuhan Paskibraka.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dihadiri Megawati, Mensesneg kukuhkan 76 anggota Paskibraka 2025

    Dihadiri Megawati, Mensesneg kukuhkan 76 anggota Paskibraka 2025

    Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengukuhkan 76 orang anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas pada Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8), yang juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri.

    Dalam acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Sabtu, Prasetyo bertindak sebagai pembina, sementara Presiden RI Prabowo Subianto tidak turut serta menghadiri acara pengukuhan itu. Pemimpin upacara adalah seorang anggota Paskibraka 2025 bernama Ritha Lovely CF Ayomi yang berasal dari Papua Barat.

    Upacara diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu dilanjutkan pembacaan Ikrar Putra Indonesia Paskibraka Nasional oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka.

    Dia meminta pemimpin upacara untuk memegang bendera Merah Putih dengan tangan kanan dan meletakkan di dada kiri.

    Ikrar tersebut, antara lain menegaskan bahwa Paskibraka sebagai putra Indonesia mengakui bertumpah darah satu dan berbangsa satu, Indonesia.

    Paskibraka juga mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengaku berjiwa dan berideologi satu, Pancasila.

    Selanjutnya, anggota Paskibraka mengaku bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan mengakui kebhinekaan dalam kesatuan budaya bangsa.

    Sebagai generasi penerus bangsa, mereka berjanji akan meneruskan perjuangan besar kemerdekaan Indonesia dengan ridho Tuhan.

    “Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufik serta inayah-Nya,” kata para anggota Paskibraka.

    Yudian kemudian memandu pemimpin upacara untuk melepaskan Sang Merah Putih. Selanjutnya memerintahkan untuk kembali memegang dengan kedua tangan dan mencium Sang Merah Putih.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

    Megawati Soekarnoputri menyalami satu persatu anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)

    dalam acara pengukuhan di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (16/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Acara dilanjutkan dengan pernyataan pengukuhan oleh Prasetyo selaku Pembina Upacara.

    “Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Pusat tahun 2025 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara,” ujar Prasetyo.

    Mensesneg kemudian melakukan penyematan lencana dan pemasangan kendit secara simbolis sebagai tanda pengukuhan Paskibraka.

    Setelah acara pengukuhan usai, Prasetyo dan Megawati nampak menyalami para anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan, diikuti oleh tamu undangan lainnya. Acara ditutup dengan foto bersama dan yel-yel dari para anggota Paskibraka.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MBG dan sekolah rakyat mampu dorong pertumbuhan ekonomi

    MBG dan sekolah rakyat mampu dorong pertumbuhan ekonomi

    Anggota MPR RI Melchias Markus Mekeng. ANTARA/HO-MPR.

    MPR: MBG dan sekolah rakyat mampu dorong pertumbuhan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 13:36 WIB

    Elshinta.com – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Melchias Markus Mekeng menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah rakyat akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat.

    Hal tersebut dikatakan Mekeng setelah mendengar pidato Prabowo tentang program MBG dan Sekolah Rakyat di Sidang Tahunan MPR RI di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/8).

    “Pidato Presiden sangat luar biasa. Kinerja beliau sangat baik, dan saya yakin program-programnya yang merakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” kata Mekeng dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

    Melalui MBG, kebutuhan gizi masyarakat akan terpenuhi sekaligus roda ekonomi di bidang pertanian pun akan berputar karena harus memenuhi kebutuhan lauk makan bergizi.

    Sekolah rakyat sendiri juga diyakini dapat memutus mata rantai angka anak-anak yang tidak sekolah sehingga di masa depa mereka bisa mendapatkan pekerjaan layak dengan modal pendidikan.

    Mekeng melanjutkan, Prabowo juga dinilai berhasil menjaga keutuhan bangsa, menciptakan kedamaian, dan tegas terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan kekayaan negara hanya untuk kepentingan diri sendiri.

    Terlebih, lanjut Mekeng, Prabowo dalam pidatonya menekankan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menekankan konsep perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

    Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

    “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Mekeng.

    Kini tugas dirinya dan seluruh anggota legislatif lainnya yakni mengawasi kinerja Prabowo guna memastikan seluruh program-program kerakyatan berjalan.

    Dengan pengawasan yang ketat, Mekeng yakin program pemerintah akan berjalan dengan maksimal dan memberikan dampak baik bagi masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Anggota DPR kritik pemda yang naikkan pajak untuk tingkatkan PAD

    Anggota DPR kritik pemda yang naikkan pajak untuk tingkatkan PAD

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus mengkritik sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang memilih menaikkan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagai strategi cepat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    Menurut Deddy, pola seperti ini cenderung menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

    “Saya kira itu yang akan menimbulkan persoalan di banyak daerah, bukan hanya di Pati, banyak daerah lain yang juga mencoba mendongkrak pendapatan asli daerahnya dengan menaikkan pajak,” kata Deddy dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Deddy, kenaikan pajak harus berdasarkan kemampuan perekonomian masyarakat. Jika kemampuan ekonomi masyarakat melemah, kenaikan pajak justru akan membebani masyarakat dan PAD pun tidak meningkat.

    Deddy melanjutkan, keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.

    Dalam kondisi ini, Deddy menilai yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni menerapkan efisiensi belanja daerah.

    “Mau tidak mau, belanja yang bersifat tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan operasional itu harus dipangkas. Gunakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, bukan hanya mengandalkan pajak,” tegasnya.

    Pemerintah daerah, lanjut dia, juga harus berupaya meningkatkan kekuatan ekonomi daerah terlebih dahulu. Dengan meningkatnya perekonomian daerah, pemerintah daerah pun berhak menetapkan nilai pajak yang sesuai.

    Karenanya, Deddy berharap pemerintah daerah dapat mencari jalan tengah dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani rakyat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua DPR sebut RUU Haji mulai dibahas pada 19 atau 20 Agustus

    Wakil Ketua DPR sebut RUU Haji mulai dibahas pada 19 atau 20 Agustus

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat memberikan keterangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Rio Feisal

    Wakil Ketua DPR sebut RUU Haji mulai dibahas pada 19 atau 20 Agustus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 07:05 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (RUU Haji) mulai dibahas parlemen pada 19 atau 20 Agustus 2025.

    “Kami akan rapat pimpinan (Rapim) dan badan musyawarah (Bamus), pada Senin (18/8) libur ya, mungkin Selasa (19/8) atau Rabu (20/8),” ujar Cucun di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Cucun menjelaskan Rapim dan Bamus tersebut dilakukan, sebab DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait RUU Haji.

    “Kita tunggu nanti perkembangan draf Rancangan Undang-Undang Haji. Kan kemarin sudah diparipurnakan dan Surpres sudah kami terima dari Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia berharap pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 yang berlangsung hingga 2 Oktober 2025, RUU Haji dapat diselesaikan pembahasannya oleh DPR RI.

    RUU Haji termasuk salah satu RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029.

    Penetapan tersebut dilakukan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 pada 19 November 2024.

    RUU Haji, kemudian ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR RI pada 24 Juli 2025, yakni pada Rapat Paripurna DPR RI ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025.

    Sumber : Antara

  • Forum percepatan transformasi pesantren PKB, dorong transformasi pesantren Lewat penguatan ekonomi d

    Forum percepatan transformasi pesantren PKB, dorong transformasi pesantren Lewat penguatan ekonomi d

    Sumber foto: Radio Elshinta/HUB

    Forum percepatan transformasi pesantren PKB, dorong transformasi pesantren Lewat penguatan ekonomi d
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar kegiatan Tadarus Ekonomi Pesantren dengan tema “Memajukan Usaha Bisnis Pesantren” di kantor DPP PKB, Jumat (14/8/2025).

    Direktur Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP), Saifullah Ma’shum mengatakan bahwa Tadarus Ekonomi Pesantren menjadi rangkaian dari konferensi internasional transformasi pesantren yang menitikberatkan pada mentransformasi aspek kemudahan ekonomi. 

    “Jadi forum percepatan transformasi pesantren mengadakan acara yang merupakan bagian dari rangkaian panjang di mulai dari konferensi internasional transformasi pesantren, terus kita roadshow untuk menyamakan visi persepsi tentang perlunya pesantren bertransformasi, hari ini kita mulai kerja berat, kerja panjang yaitu mentransformasi pada aspek kemudahan ekonomi,” ujarnya.

    Menurut Saifullah, banyak forum serupa sudah pernah diadakan, namun belum memberikan hasil maksimal. FPTP mencoba pendekatan baru agar forum seperti ini berdampak nyata. 

    “Pesantren selama ini sudah membantu negara dengan pendidikan murah dan guru yang mengabdi dengan ikhlas, tapi dukungan negara, terutama anggaran, masih minim. Karena itu, pesantren harus mandiri sambil memberdayakan ekonomi umat di sekitarnya,” tambahnya

    Saifullah menambahkan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menitipkan pesan agar pesantren melakukan evaluasi total, terbuka terhadap perubahan, dan mempercepat langkah untuk mengejar ketertinggalan. 

    “Pesantren harus maju, bertransformasi, berevolusi, dan terbuka,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua Pusat Studi Pembangunan dan Pedesaan IPB, Jaenal Effendi, menekankan pentingnya profesionalisme dan penguatan sumber daya manusia (SDM) di pesantren. 

    “Problem utama bangsa ini dari nomor satu sampai lima adalah SDM. Pesantren terpanggil untuk menyiapkan SDM yang profesional secara utuh untuk membangun bangsa, baik melalui sektor pertanian, peternakan, kehutanan, maupun ekonomi kreatif,” ujarnya.

    Jaenal juga menilai, perkembangan ekonomi pesantren membutuhkan dukungan pemerintah dan stakeholder. 

    “Aktivitas ekonomi pesantren harus terlindungi dan mampu berkembang hingga ke level ekspor-impor. Pesantren adalah agen perubahan, transformasi, dan inovasi yang memberi dampak positif bagi masyarakat,” tegasnya.

    Forum Percepatan Transformasi Pesantren (FPTP) menargetkan edukasi kepada sedikitnya 2.000 pesantren di seluruh Indonesia. Pertemuan serupa akan digelar secara masif, terencana, dan melibatkan lebih banyak pesantren di berbagai daerah.

    Penulis: Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dukungan Jokowi untuk Bupati Pati Sudewo pada Pilkada 2024 Diungkit

    Dukungan Jokowi untuk Bupati Pati Sudewo pada Pilkada 2024 Diungkit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah memberi pernyataan menohok terkait Bupati Pati, Sudewo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Chusnul Chotimah memberikan sindiran keras.

    Ia mengungkit soal Pilkada lalu, dimana Jokowi disebut sebagai salah satu pendukung Sudewo.

    “Pas pilkada, kata termul ikut telunjuk Jokowi, pilih yang didukung oleh Jokowi,” tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Dan saat ini, situasi bermasalah yang dihadapi oleh Bupati Pati, nama Jokowi disebut enggan diikut campurkan. Dia menyentil para pendukung Jokowi yang disebut sebagai ternak Mulyono (Termul).

    “Pas kepala daerahnya bermasalah, kata termul jangan dikaitkan dengann Jokowi. Hidup termul ya seanjing ini” sebutnya.

    Sebelumnya, situasi panas kita harus dihadapi oleh Bupati Pati Sudewo usai mendapat desakan dari rakyatnya.

    Ia desak mundur bahkan sudah muncul isu pemakzulan lewat aksi besar-besaran yang dilakukan masyarakat.

    Masyarakat melakukan gerakan ini imbas kenaikan pajak 250 persen meski akhirnya dibatalkan.

    Diketahui, Bupati Pati Sudewo pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode (2009–2013 dan 2019–2024).

    Politisi Partai Gerindra itu kini harus menghadapi tuntutan rakyat untuk mundur. Pada hari yang sama, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna darurat.

    Undangan sidang dilayangkan pada pagi hari dan langsung dilaksanakan siangnya.Hasil rapat menyatakan seluruh fraksi sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo.

  • Polres Bangka perketat penjagaan surat suara pilkada ulang

    Polres Bangka perketat penjagaan surat suara pilkada ulang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Polres Bangka perketat penjagaan surat suara pilkada ulang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Kepolisian Resor (Polres) Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memperketat penjagaan surat suara pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang untuk menjamin keamanan logistik pemilu yang disimpan di gedung KPU setempat.

    “Kami memperketat penjagaan selama 24 jam dengan menerjunkan sejumlah personel polisi secara bergilir,” kata Kabag Ops Polres Bangka, AKP Astrian Tomi di Sungailiat, Jumat.

    Berdasarkan data, jumlah surat suara pilkada ulang tahun 2025 di Kabupaten Bangka yang sudah masuk di gudang logistik KPU sebanyak 250.857 lembar, termasuk 2,5 persen surat cadangan, yang dikemas dalam 126 boks.

    “Penjagaan logistik pilkada ulang ini adalah bagian komitmen Polri dalam mewujudkan keamanan pelaksanaan pilkada mulai dari tahapan awal sampai akhir,” ujarnya.

    Ia menyebutkan sebanyak 1.400 personel gabungan sejak tahapan awal pilkada ulang tahun 2025 sudah disiagakan menjaga kantor KPU dan Bawaslu di Kabupaten Bangka.

    Astrian mengatakan pemungutan suara pilkada ulang di Kabupaten Bangka dijadwalkan berlangsung 27 Agustus 2025, dengan jumlah 242.582 pemilih yang tersebar pada 459 tempat pemungutan suara (TPS) di 81 desa dan kelurahan.

    Menurut dia, jumlah pemilih pilkada ulang tahun 2025 lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih pilkada serentak 2024 sebanyak 237.930 pemilih, karena salah satunya faktor bertambahnya pemilih pemula.

    Tomi juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pilkada ulang 2025 supaya berjalan aman dan lancar dengan cara menjaga keamanan dan ketertiban, serta menyampaikan hak politik pada hari pencoblosan.

    Pada pilkada ulang tahun, KPU Bangka menetapkan lima pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangka, yakni paslon nomor 1 Fery Insani – Syahbudin, paslon nomor 2 Naziarto-Usnen, paslon nomor urut 3 Aksan Visyawan – Rustam Jasli, paslon nomor urut 4 Andi Kusuma – Budiyono, dan paslon nomor urut 5 Rato Ruddiyanto-Ramadian.

    Sumber : Antara

  • Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengamat: Hasto terpilih lagi jadi Sekjen PDIP bukan hal mengejutkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 22:12 WIB

    Elshinta.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengatakan penunjukan kembali Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 2025-2030 tidaklah mengejutkan.

    Hensa menilai penunjukan kembali Hasto menjadi sekjen partai berlogo banteng bermoncong putih tersebut sudah bisa diprediksi bahwa sejak awal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memang tak akan mengganti Hasto.

    “Dari awal kita sudah bisa menebak ya saat ibu Megawati merangkum ketum sekaligus sekjen itu tanda bahwa dari awal sudah ada yang dipersiapkan dan itu dipersiapkan untuk Hasto,” kata Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya, sinyal-sinyal tersebut telah terlihat, di mana Megawati secara konsisten menunjukkan kepercayaan penuh terhadap loyalisnya, termasuk dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti kasus hukum yang sempat menimpa Hasto.

    Hensa menilai saat ini Megawati belum terlihat ingin mengganti Hasto dengan orang lain. Hal ini didasari oleh rekam jejak Hasto yang hingga saat ini tegak lurus dan loyal terhadap Megawati.

    Loyalitas ini, menurut Hensa, menjadi kunci utama dalam dinamika internal PDI Perjuangan, di mana kestabilan kepemimpinan dianggap penting untuk menghadapi agenda politik mendatang, seperti persiapan Pemilu 2029 dan pengawalan program-program pro-rakyat.

    “Jika tidak ada kasus hukum yang menjerat Hasto kemarin, ia pasti akan tetap menjadi Sekjen PDI Perjuangan, dan dia kan dikenal sebagai orang yang tegak lurus dan loyal ke bu Mega, pagi sampai sore ketemunya bu Mega kok,” ujarnya.

    Ia juga menyebut Megawati saat ini masih nyaman menahkodai PDI Perjuangan dengan didampingi Hasto.

    Oleh karena itu, merupakan hal wajar jika Hasto terpilih lagi menjadi Sekjen PDI Perjuangan dalam periode 2025-2030.

    “Kenyamanan itu masih ada di Hasto, jadi selama kenyamanan itu masih ada, saya rasa tidak akan posisi sekjen itu diberikan ke orang lain,” tutur Hensa.

    Sumber : Antara

  • Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI

    Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan belum pastikan kehadiran Megawati di Istana saat HUT Ke-80 RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum dapat memastikan kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, saat upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    “Saya belum tanya, belum ketemu karena hari ini padat sekali acaranya, karena beliau kemarin ada rapat dan lain-lain, sepertinya agak kurang sehat, jadi mungkin belum tahu, hari ini belum sempat berkomunikasi dengan Ibu Mega,” kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Di sisi lain, Puan menyebut dewan pimpinan pusat PDIP akan menggelar upacara tersendiri di kawasan Sekolah Partai PDIP yang berlokasi di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Minggu (17/8).

    “Biasanya, kita DPP partai mengadakan upacara di Lenteng Agung dan di sekolah partai, jadi selalu setiap tahun akan ada upacara internal,” katanya.

    Adapun Megawati juga tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8) pagi. Menurut Puan, Megawati tidak dapat hadir karena sakit.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengatakan Megawati direncanakan memimpin upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (17/8).

    “Saya kira Ibu akan memimpin upacara di Lenteng Agung,” kata Ganjar kepada wartawan di Jakarta (14/8).

    Megawati diketahui pernah absen dari undangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun lalu.

    Saat itu, pihak DPP PDIP mengungkapkan alasan bahwa ketua umum partainya memimpin upacara HUT Ke-79 RI di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta berdasarkan permintaan langsung dari kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

    Sumber : Antara